Relawan Anti Narkoba Kabupaten Gunung Mas ikuti BIMTEK P4GN-PN

Relawan Anti Narkoba Kabupaten Gunung Mas ikuti BIMTEK P4GN-PN

Gunungmaskab.go.id – Kuala Kurun – Relawan Anti Narkoba Kabupaten Gunung Mas mengikuti kegiatan bimbingan teknis Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN-PN) di GPU Damang Batu, Senin (28/11/2022).

“Peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan narkoba,” ucap Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong pada sambutan tertulisnya yang dibacakan asisten I Setda Kabupaten Gunung Mas Lurand.

Diapun menyebutkan bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Gunung Mas terus meningkat tiap tahunnya, sehingga hal tersebut membuat Kabupaten Gunung Mas membuat berbagai upaya .

“Melakukan usaha pencegahan,  melakukan penyembuhan terhadap masyarakat yang telah menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan dukungan instansi vertikal dalam melakukan pemberantasan dengan mengungkap dan memutus jaringan peredaran narkoba serta membentuk relawan anti narkoba di setiap desa, kelurahan  dan kecamatan di wilayah Kabupaten Gunung Mas,” jelasnya.

Dirinya mengatakan kegiatan bimbingan teknis Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN-PN) merupakan sebagai penguatan kompetensi bagi para relawan.

Bupati Gumas berharap bahwa para relawan anti narkoba bisa menjadi inisiator dan motivator serta membentuk penggiat-penggiat anti narkoba di lingkungan masing-masing dan didukung dengan regulasi yang bisa dijadikan acuan dana kesepakatan bersama dalam melaksanakan tugasnya.

“Ini sebagai langkah awal yang strategis dan wujud nyata bagi peserta yang hadir menjadi relawan anti narkoba, komitmen yang tinggi menuntut kepedulian menjadi inisiator yang merancang dan mengimplementasikan program pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba serta membantu memutus rantai peredaran gelap narkoba,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama Kepala Bakesbangpol Kabupaten Gunung Mas Sugiarto menerangkan bahwa maksud dan tujuan kegiatan kegiatan bimbingan teknis Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN-PN) adalah sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam meningkatkan pemahaman tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika bagi masyarakat Kabupaten Gunung Mas serta sebagai penguatan asistensi dan meningkatkan kompetensi relawan anti narkoba.

GTRA Kabupaten Gunung Mas Adakan Kegiatan Rapat Integrasi Penataan Aset dan Penataan Akses

GTRA Kabupaten Gunung Mas Adakan Kegiatan Rapat Integrasi Penataan Aset dan Penataan Akses


Gunungmaskab.go.id – Kuala Kurun – Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) mengadakan kegiatan rapat integrasi pelaksanaan penataan aset dan penataan akses di ruang rapat lantai I kantor Bupati, Kamis pagi (17/11/2022).


Ketua Pelaksana Harian Tim GTRA Kabupaten Gunung Mas Ferdinan Adinoto mengatakan bahwa kegiatan rapat integrasi pelaksanaan penataan aset dan penataan akses ini merupakan lanjutan dari rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria yang sudah dilaksanakan sebelumnya


“Rapat hari ini dihadiri oleh anggota Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan pelaksana harian GTRA serta para kepala desa terkait, kelompok tani yang tergabung dalam koperasi yang disebutkan dan tamu undangan lainnya,” tandasnya


Pada rapat koordinasi sebelumnya menghasilkan empat rekomendasi, diantaranya yaitu lokasi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) SP-1 Desa Tumbang Jutuh, area kebun kemitraan Koperasi Bunut Jaya, pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk program strategis nasional, dan kampung reforma agraria Desa Upon Batu.


“Setelahnya dilaksanakan peninjauan dan pengumpulan data, dan rapat hari ini merupakan pemaparan dari hasil peninjauan dan pengumpulan data terkait rekomendasi dari rapat koordinasi GTRA tersebut,” ujarnya.


Adapun terkait Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Koperasi Bunut Jaya Ferdinan Adinoto menjelaskan bahwa pihaknya masih memerlukan rekomendasi berupa surat yang berisi tidak ada lagi masalah terkait PT. BMB dikarenakan Koperasi Bunut Jaya saat ini bekerja sama dengan PT. ATA. Terkait dengan kampung reforma agraria, pihaknya sudah membuat kriteria yang dibutuhkan dan SK Bupati akan diserahkan untuk penetapan Desa Upon Batu sebagai Kampung Reforma Agraria.

Wakil Bupati GUMAS Dorong Semangat Kerja Tenaga Pendidik

Wakil Bupati GUMAS Dorong Semangat Kerja Tenaga Pendidik

Gunungmaskab.go.id – Kuala Kurun – Wakil Bupati Gunung Mas (Gumas) Efrensia L.P Umbing membuka secara resmi Kegiatan Rapat Koordinasi Kepala Sekolah dalam Evaluasi Kinerja dan Penyusunan Program Kerja Tahun 2023 di Aula Gedung Pertemuan Umum (GPU) Damang Batu Kuala Kurun, Rabu pagi (16/11/2022).

“Menghadapi tantangan yang besar era revolusi industri 4.0 ini, maka pendidikan dituntut untuk berubah karena kita hanya disuguhi dengan dua pilihan yaitu berubah atau tertinggal, era pendidikan dipengaruhi oleh revolusi 4.0 disebut dengan pendidikan 4.0, yang bercirikan pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran,” jelasnya.

Dia pun menyampaikan bahwa tantangan pendidikan pada era revolusi 4.0 bukan lagi hanya tentang masalah klasik seperti pemerataan dan pemenuhan akses, sarana dan prasarana pendidikan, tetapi juga tentang mutu lulusan yang dapat bersaing dengan tuntutan perkembangan, pendidik juga dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman.

“Saya mengajak Bapak/Ibu Kepala Sekolah untuk turut mendukung tiga Smart, yaitu Smart Agro, Smart Tourism, dan Smart Human Resources. Dalam Smart Human Resources ini sangat tepat untuk para Bapak/Ibu Kepala Sekolah sebagai ujung tombak dalam peningkatan sumber daya manusia yaitu guru dan peserta didik,” tambahnya.

Lebih lanjut Wakil Bupati Gunung Mas Efrensia L.P Umbing mengharapkan rapor pendidikan agar selalu diperhatikan sehingga perencanaan yang dilakukan berbasis data, yang mana Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data (PBD) merupakan alat bantu untuk satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

“Semoga dengan semua usaha ini mendorong guru dan tenaga pendidikan bersemangat bekerja lebih efektif, disiplin, tidak mudah mengeluh, menjaga kode etik guru, mengedepankan dialog berbasis data, santun, menjauhkan dari sikap intoleran, membangun komunikasi efektif dengan orang tua, dan terus menjadi pembelajar demi kepentingan terbaik bagi peserta didik dan Kabupaten Gunung Mas yang kita cintai,” tutupnya.

Wakil Bupati Gunung Mas Membuka Kegiatan Audit Status dan Rekonsiliasi Stunting Tahun 2022

Wakil Bupati Gunung Mas Membuka Kegiatan Audit Status dan Rekonsiliasi Stunting Tahun 2022


Gunungmaskab.go.id – Kuala Kurun – Wakil Bupati Gunung Mas Efrensia L.P Umbing membuka sekaligus memberikan sambutan pada kegiatan Audit Status dan Rekonsiliasi Stunting Tahun 2022 di Aula Bappedalitbang Kabupaten Gunung Mas, Selasa (15/11/2022)


Pada sambutannya dia mengatakan sebagai ketua pelaksana TPPS Kabupaten Gunung Mas menyambut baik kegiatan ini, yang mana sesuai dengan motto kabupaten Gunung Mas yaitu Habangkalan Penyang Karuhei Tatau, yang berarti kumpulan, himpunan cita-cita yang menyatu atas dasar tekad dan semangat yang tinggi dengan didasari agama dan keimanan dalam upaya bersama untuk membangun yang bertujuan mensejahterakan, membahagiakan dan kejayaan seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Gunung Mas yang diawali membentuk karakter sumber daya manusia yang tangguh dan sehat dalam 1000 hari pertama kehidupan sehingga tidak mengalami stunting


“Untuk melaksanakan kegiatan percepatan penurunan stunting berdasarkan RAN PASTI dan dalam rangka koordinasi pelaksanaan, penyelenggaraan kegiatan, telah dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting yang terdiri dari berbagai unsur perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya,” ucapnya


Dia menjelaskan Tim Percepatan Penurunan Stunting bertugas untuk mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, kovergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor


“Peraturan Presiden No.72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting merupakan dasar hukum bagi pemerintah disemua jenjang untuk melakukan penguatan kerangka substansi, intervensi, pendanaan, serta pemantauan dan evaluasi yang diperlukan dalam berbagai upaya percepatan penurunan stunting,” tambahnya


Dirinya menyebutkan bahwa permasalahan stunting di Indonesia adalah salah satu prioritas dalam agenda pembangunan nasional, dan pemerintah sudah menargetkan penurunan angka prevalensi stunting dari 24.4 persen pada tahun 2021 menjadi 14 persen pada pada tahun 2024.


“Dimasukannya audit kasus stunting sebagai salah satu kegiatan prioritas nasional Peraturan Presiden Nomor 72 dan Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Ran Pasti tentu bukan tanpa alasan, mengingat kegiatan kedudukan audit kasus stunting sangan strategis dan besar manfaatnya terutama untuk mengindentifikasi resiko penyebab terjadinya kasus stunting pada kelompok sasaran yaitu calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, dan baduta/badita.” tutupnya

kembali ke atas