Kuala Kurun – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mengadakan acara Rapat Koordinasi Pengendalian (RAKORDAL) Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaksanaan APBD Dan Evaluasi Pendapatan Daerah Semester I Tahun Anggaran 2018, yang bertempat di Aula Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Gunung Mas, Rabu (11/7/2018).

Bupati Gunung Mas Drs. Arton S. Dohong dalam sambutannya mengatakan, bahwa tujuan pelaksanan RAKOLDAL ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana kemajuan realisasi pendapatan dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan semester I tahun 2018, baik realisasi keuangan maupun fisik pelaksanaan pembangunan tahun 2018 yang bersumber dari APBD.

Lanjut Bupati. saya menghimbau kepada pimpinan SOPD beserta jajarannya agar berperan aktif mengevaluasi seluruh kegiatan pembangunan, bersama-sama dengan BP3D  sekaligus melaksankan tugas dan tanggung jawab yang melekat pada suatu kewajiban dari seluruh SOPD, surat yang disampaikan oleh BP3D selaku koordinator pengendalian adalah hanya mengingatkan saja. “Jangan sampai ada pengertian bahwa kalau ada surat maka tidak perlu menyampiakan laporan,” ujar Drs. Arton S. Dohong Bupti Gunung Mas.

Tambahnya. “Pada kesempatan ini ada beberapa hal penting yang saya sampaikan. Kajian pembangunan penting dilakukan untuk mendapat dukungan aspek ilmiah dan akurasi pelaksana program kegiatan. Data realisasi pendapatan dan belanja langsung maupun tidak langsung baik fisik maupun keuangan digunakan sebagai bahan analisis dan evaluasi.” Jelas Bupati saat sambutannya.

Kepala BP3D Drs. Salampak, M.Si mengatakan, penyelenggaraan RAKORDAL ini dimaksud untuk mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan APBD tahun 2018 dan rencana aksi pembangunan tahun 2019, apa saja kendala yang dihadapi, bagaimana solusi dan upaya-upaya pemecahannya serta pihak yang bertanggungjawab.

“Untuk mengetahui secara langsung realisasi fisik dan keuangan APBD secara keseluruhan sampai dengan tanggal 30 juni 2018 baik belanja langsung maupun belanja tidak lansung seluruh SOPD, serta menginvetarisir mengahambat pelaksanaan kegiatan, berikut jalan keluar yang harus ditempuh,” terangnya.

Press Release Bidang Pengelolaan Informasi Publik.