Tingkatkan Program Penaggulangan Kemiskinan Melalui Pengelolasn GSC

Tingkatkan Program Penaggulangan Kemiskinan Melalui Pengelolasn GSC

Gunung Mas – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menggelar workshop koordinasi Pelayanan Sosial Dasar (PSD) tahun 2018. Ini merupakan program dalam upaya mengatasi tingginya angka kemiskinan dan ketertinggalan yang mengakibatkan tingginya angka kematian balita dan kematian ibu melahirkan.

“Melalui workshop ini, akan mampu meningkatkan kinerja program penanggulangan kemiskinan di daerah ini, dengan perumusan kebijakan yang komperhensip terkait pengelolaan Generasi Sehat Cerdas (GSC) dan keberlanjutan kegiatan PSD,” ucap Kepala DPMD Kabupaten Gumas Yulius Agau, Kamis (8/11) pagi

Secara umum, kata dia, permasalahan pendidikan dan kesehatan diakibatkan oleh dua sisi, yakni pengetahuan masyarakat dan pelayanan. Kondisi ini menunjukkan perlu adanya upaya sistematis untuk mengatasinya. Salah satunya untuk mengatasi permasalahan tersebut yakni dengan meluncurkan dan melaksanakan program Generasi Sehat dan Cerdas (GSC).

”Ini merupakan program pemerintah yang fokus pada penanggulangan masalah bidang kesehatan dan pendidikan,” ujarnya.

Dia menuturkan, program GSC tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan atau fasilitas dalam menggerakkan dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya kesehatan ibu dan anak, serta pendidikan dasar dan menengah pertama.

”Dengan demikian, akan mampu meningkatkan kinerja program penanggulangan kemiskinan, sehingga dapat menurunkan angka stunting melalui perumusan kebijakan yang komperhensif terkait pengelolaan GSC,” tuturnya.

Dia mengatakan, program GSC dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem, mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan, sehingga mampu mendorong inovasi masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan, khususnya bidang kesehatan dan pendidikan yang berkelanjutan.

”Untuk tahun 2018, kita mengalokasikan alokasi dana program GCS pada masing-masing lima kecamatan, yakni Kecamatan Sepang sebesar Rp 24,5 juta, Kurun Rp 52,5 juta, Rungan Rp 49 juta, Manuhing Raya Rp 21 juta, Mihing Raya Rp 21 juta,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana yang juga Sekretaris DPMD Jepin menyampaikan, workshop ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi kebijakan GSC dalam menurunkan stunting kepada stakeholder terkait, memperkuat komitmen pemerintah dan DPRD dalam penanggulangan kemiskinan, memperkuat koordinasi lintas sektor, memastikan pelaksanaan program PSD masyarakat terus menjadi agenda utama pembangunan.

”Dalam workshop ini diikuti oleh peserta berjumlah 36 orang, terdiri dari beberapa Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), tenaga ahli P3MD, tenaga ahli kabupaten, petugas puskesmas dan lainnya,” pungkasnya. (arm)

Lima Fraksi Sepakat Raperda APBD 2019 Dibahas Lebih Lanjut

Lima Fraksi Sepakat Raperda APBD 2019 Dibahas Lebih Lanjut

Gunung Mas – Rapat Paripurna ke-6 masa persidangan I Tahun 2018 dalam pandangan umum Fraksi – fraksi pendukung Dewan terhadap Pidato Pengantar Bupati Gunung Mas terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019. Kegiatan tersebut digelar di ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Gunung Mas, Kamis (8/11/2018) pagi.

Turut hadir, Bupati Gunung Mas Drs. Arton S. Dohong, Ketua DPRD Drs. Gumer Wakil Ketua DPRD Rista Wati T. Alang, SH yang mewakili Kapolres Gunung Mas Kabag Sumda Kompol Almer Silaholo, yang mewakili Kejari Kasi Pidum Muhammad Hamidun Noor, SH, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Rudy Ruswoyo, Sekda Gunung Mas Drs. Yansiterson, M.Si, kepala perangkat daerah dan berbagai pihak terkait lainnya.

Dalam penyampaian dari Fraksi PDI Perjuangan terhadap rancangan peraturan daerah, tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019. Dengan juru bicara Elviesi, S.Sos mengatakan, setelah memperhatikan struktur dan uraian Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Gunung Mas berpendapat bahwa Rancangan Peraturan daerah “DAPAT DITERIMA”, untuk di bahas antara Eksekutif dan Legislatif pada Rapat-rapat selanjutnya sesuai jadwal yang ditetapkan oleh badan musyawarah DPRD Kabupaten Gunung Mas.

Pandangan umum Fraksi Gerakan Persatuan dan partai Gerindra dengan juru bicara Rodi mengatakan, maka yang paling menonjol adalah selisih/perbedaan antara belanja tidak langsung dan belanja langsung. Oleh sebab itu kami berharap agar semua Fraksi harus pro aktif selama proses pembahasan, agar ditemukan jalan keluarkan yang terbaik dalam struktur RAPBD tahun 2019.

“Menjelang pergantian kepala daerah tahun 2019 agar dipelihara hubungan yang harmonis antara pimpinan lama maupun perangkat daerah di Kabupaten Gunung Mas,” katanya.

Fraksi partai Deokrat dengan juru bicara Untung Bangas menyampaikan terimakasih kepada, saudara Bupati Gunung Mas yang telah menyampaikan pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2019.

Oleh Karena itu, Fraksi partai Demokrat menyetujui rencana Rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah, untuk segera dibahas bersama legislatif dan eksekutif.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Praksi Golongan Karya dan Partai Amanat Nasional menyampaikan pandangan umum Fraksi-fraksi pendukung Dewan dengan juru bicara Pdt. Rayaniatie Djangkan, M.Th mengatakan, terkait dengan jembatan beton yang menhubung desa tubang hakau dan desa pilang munduk yang sampai saat ini mangkrak.

Terkait dengan wacana pembangunan rumah sakit umum yang disampaikan di media massa beberapa waktu yang melalu CSR. Kemudia dalam rangka penetapan peserta BPJS Kesehatan perlu dievaluasi kepersertaanya.

Terkait dengan adanya wacana pemerintah pusat dalam hal ini kementerian pertanian memberikan peluang kepada masyarakat untuk dapat melakukan pembakaran lahan, maka dengan itu diminta dinas pertanian dan kehutanan Kabupaten Gunung Mas untuk mengikuti perkembangan tersebut.

“Pandangan umum Fraksi partai Nasdem dengan juru bicara Evandi, S.Pd disampaikanya kelurahan Tumbang Miri Kecamatan Kahayan Hulu Utara yang akan menjadi tuan rumah kegiatan pesparawi tahun 2019, agar anggaran pembangunan infrastruktur mendapat perhatian.

“Lanjutnya pemerintah daerah memperhatikan program strategis Nasional yang ditetapkan oleh Presiden, salah satunya ialah kartu Indonesia sehat (KIS) melalui layanan kesehatan masyarakat agar masyarakat kita Kabupaten Gunung Mas dapat terdaftar 100% di JKN-KIS,” ujarnya Evandi, S.Pd.

Press Release Bidang Pengelolaan Informasi Publik.