Pengadaan Barang dan Jasa Mendorong Percepatan Pembanguanan

Pengadaan Barang dan Jasa Mendorong Percepatan Pembanguanan

Gunung Mas – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) telah melaksanakan acara kick off penandatangan kontrak pengadaan barang dan jasa tahun 2019. Di GPU Damang Batu, Kamis (31/1/2019).

FOTO : Bupati Gunung Mas Drs. Arton S. Dohong saat menyampaikan sambutan pada acara Kick Off penandatangan kontrak pengadaan barang dan jasa tahun 2019. Di GPU Damang Batu, Kamis (31/1/2019).

Selain itu acara kita pada hari ini merupakan pemenuhan komitmen Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang telah sampaikan kepada Bapak Gubernur Kalimantang Tengah pada saat dilaksanakannya Video Conference Kick Off Penandatangan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 17 Januari 2019 yang lalu, dimana saat itu Pemerintah Kabupaten Gunung Mas belum dapat berpartisipasi uajar,” Bupati Gunung Mas Arton S. Dohong dalam sambutannya.

Menurutnya, terkait dengan regulasi baru di bidang pengadaan barang atau jasa yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, perlu saya ingatkan kepada kita semua untuk mulai bersama-sama mempelajari sekaligus mempedomaninya dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah tidak hanya harus dapat dilaksanakan secara cepat dan mudah.

Sejumlah SOPD Saat penandatangan kontrak pengadaan barang dan jasa tahun 2019. Di GPU Damang Batu, Kamis (31/1/2019).

Bupati Gunung Mas Arton S Dohong mengharapkan anggaran segera terserap. Sehingga uang itu bisa beredar tentunya akan memberikan dampak yang positif bagi perekonomian masyarakat sekitar. “Diharpakan juga pekerjaan itu tepat waktu pelaksanaannya dan memperhatikan kualitas,” harapnya.

Asiten II Setda Gunung Mas Ir. Yohanes Tuah, M.Si menyebutkan, jumlah perangkat daerah, paket pekerjaan dan penyedia rekanan yang kita laksanakan pada haria ini yaitu, 25 perangkat daerah Kabupaten Gunung Mas, 38 paket pekerjaan dan 38 rekanan penyedia seluruhnya dengan kontrak sebesar Rp 7.451.585.000.

“Kegiatan Kick Off ini dimaksud untuk memastikan bahwa prosedur proses administrasi pembangunan daerah dan pelaksanaan program kegiatan pembangunan oleh pemerintah daerah dan pelaksanaan program, kegiatan pembangunan oleh pemerintah daerah berjalan secara tepat waktu, guna mendorong percepatan pembangunan tahun anggaran 2019,” pungkasnya.

Turut hadir, perwakilan dari Kejaksaan, Kasi Intel Hendri, SH, yang mewakili Kapolres Gunung Mas, Pabung PLK 1016 Kuala Kurun Mayor Catur Prasetio Nugroho, Kepala Prangkat Daerah, Camat se-Kabupaten Gunung Mas, serata seluruh asosiasi jasa kontruksi dan seluruh rekanan penyedia barang dan jasa mitra pemerintah daerah, dan tamu undangan lainnya.  

Press Release Bidang Pengelolaan Informasi Publik.

268 Penyandang Disabilitas Ikuti Diklat 3 in 1 Industri Garmen dan Alas Kaki

268 Penyandang Disabilitas Ikuti Diklat 3 in 1 Industri Garmen dan Alas Kaki

Jakarta, 30 Januari 2018 – Kementerian Perindustrian dan Kementerian Sosial merealisasikan kesepakatannya untuk memacu kompetensi para penyandang disabilitas agar dapat bekerja di sektor industri. Upaya ini dilakukan melalui pelaksanaan program Diklat 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi dan penempatan kerja).

“Diklat ini merupakan tindak lanjut dari implementasi Nota Kesepahaman yang saya tandatangani bersama Bapak Mensos, akhir Desember lalu,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada Pembukaan Diklat 3 in 1 bagi Penyandang Disabilitas di Akademi Komunitas Tekstil dan Produk Tekstil, Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (31/1).

Menurut Menperin, Diklat 3 in 1 bagi penyandang disabilitas kali ini diarahkan pada sektor industri garmen dan alas kaki. Sebanyak 268 orang menjadi peserta, yang meliputi 204 disabilitas sensorik rungu wicara, 39 disabilitas fisik, dan 25 disabilitas intelektual.

Pelaksanaan Diklat tersebut diselenggarakan secara in house di Balai Diklat Industri Kemenperin dan on site di perusahaan. “Untuk itu, kami terus mendorong perusahaan-perusahaan industri untuk memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas sesuai dengan bidang pekerjaan yang bisa dilakukan,” ujarnya.

Airlangga menuturkan, selama ini sektor industri tekstil dan alas kaki mampu memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional, baik itu melalui penerimaan devisa dari ekspor maupun penyerapan tenaga kerja yang jumlahnya cukup besar.

“Apalagi industri tekstil merupakan salah satu sektor yang diprioritaskan pengembangannya dalam memasuki era industri 4.0,” ujarnya. Kemenperin mencatat, kinerja positif industri tekstil dan produk tekstil (TPT), tercermin dari nilai ekspor produk TPT nasional yang menembus hingga USD11,12 miliar pada Januari-Oktober 2018, naik 7,1 persen dibanding periode yang sama di tahun lalu.

Tahun 2019, ekspor TPT diharapkan bisa mencapai USD15 miliar dan menyerap sebanyak 3,11 juta tenaga kerja. Sementara itu, Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) memproyeksi ekspor alas kaki nasional pada 2019 dapat tumbuh dua digit atau sekitar 10 persen seiring adanya pembangunan pabrik di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten dari peningkatan investasi sektor manufaktur, Kemenperin menargetkan sebanyak 72.000 orang terlibat dalam program Diklat 3 in 1 pada 2019. Program ini menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan oleh para penyandang disabilitas untuk ikut dalam diklat tersebut.

Mereka yang mengikuti diklat, akan mendapatkan sertifikasi kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sesuai bidangnya. Selanjutnya, para lulusan ditempatkan bekerja di 11 perusahaan sektor industri garmen dan alas kaki.

Peserta Diklat alas kaki di Balai Diklat Industri (BDI) Yogyakarta yang diikuti sebanyak 103 orang, akan ditempatkan bekerja di PT. Wangta Agung Surabaya (34 orang), PT. Ecco Indonesia Sidoarjo (10 orang), PT. Dwi Prima Sentosa, Ngawi (19 orang), PT. Pradipta Perkasa Makmur, Jombang (26 orang), dan UD. Teratai, Tuban (14 orang).

Sedangkan, peserta Diklat garmen di BDI Surabaya, BDI Jakarta, dan Akademi Komunitas Industri TPT Solo, yang diikuti sebanyak 165 orang akan ditempatkan bekerja di PT. LASPO Boyolali (20 orang), PT. Sri Rejeki Isman Sukoharjo (30 orang), PT. Cahaya Global Apparel Boyolali (20 orang), PT. Globalindo Intimates Klaten (55 orang), PT. Juni Safaritex Boyolali (20 orang), dan PT. Jaya Perkasa Textile Sukoharjo (20 orang).

Menperin menyampaikan apresiasi kepada perusahaan industri yang telah memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, baik yang menerima penempatan kerja dari lulusan diklat kali ini, maupun yang telah mempekerjakan penyandang disabilitas dari program sebelumnya.

“Program Diklat 3 in 1 telah diselenggarakan Kemenperin sejak tahun 2013 untuk memfasilitasi industri mendapatkan tenaga kerja yang kompeten, serta memberdayakan masyarakat lokal agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha industri dan langsung ditempatkan bekerja pada perusahaan industri,” paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, program Diklat 3 in 1 sebagai salah satu bentuk nyata dari komitmen pemerintah dalam memenuhi hak para penyandang disabilitas. Untuk itu, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi penyandang disabilitas agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka.

“Selain itu, bisa menjadi contoh dan motivasi bagi penyandang disabilitas lainnya di Indonesia.Kami akan terus berupaya untuk memberikan peluang dan akses yang setara bagi penyandang disabilitas di bidang pekerjaan,” tegasnya.

Demikian Siaran Pers ini untuk disebarluaskan.

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT

Website             : www.kemenperin.go.id

Email                  : humaskemenperin@gmail.com

Twitter              : @Kemenperin_RI

Facebook           : Kementerian Perindustrian RI

Instagram          : kemenperin_ri

Total Realisasi Investasi  Tahun 2018 sebesar Rp 721,3 trilliun, Naik 4,1%

Total Realisasi Investasi Tahun 2018 sebesar Rp 721,3 trilliun, Naik 4,1%

Jakarta, 30 Januari 2019 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kembali menyampaikan data realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) untuk periode tahun 2018 yang mencapai Rp 721,3 triliun, meningkat sebesar 4,1% dibandingkan tahun 2017.  Dibandingkan dengan target realisasi investasi RPJMN sebesar Rp 765 trilliun, investasi tahun 2018 tercapai sebesar 94,3%.     

Total realisasi investasi PMDN tahun 2018 mencapai Rp 328,6 triliun menunjukkan peningkatan sebesar 25,3%, dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 262,3 triliun.  Sedangkan total realisasi investasi PMA tahun 2018 adalah sebesar Rp 392,7 triliun, turun 8,8% dibandingkan realisasi investasi PMA tahun 2017 sebesar Rp 430,5 triliun.

“Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa realisasi tahun 2018 ini merupakan cerminan dari upaya tahun sebelumnya. Kurangnya eksekusi implementasi kebijakan pada tahun lalu berimbas pada perlambatan investasi di tahun ini, disamping adanya hambatan dari faktor eksternal. Transisi perizinan ke sistem OSS sedikit banyak mempengaruhi tren perlambatan investasi di tahun ini, namun kami percaya bahwa realisasi investasi selanjutnya akan meningkat dengan adanya pembenahan sistem OSS dan kebijakan pro investasi  yang lebih nendang dari tahun sebelumnya” jelas Thomas Lembong dalam konferensi pers di kantor BKPM, Jakarta (30/01).

Berdasarkan sektor usaha, (lima besar) realisasi investasi (PMDN & PMA) adalah: Listrik, Gas, dan Air (Rp 117,5 triliun, 16,3%); Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (Rp 94,9 triliun, 13,1 %); Pertambangan (Rp 73,8 triliun, 10,2 %); Industri Makanan (Rp 68,8 triliun, 9,5 %); dan Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (Rp 56,8 triliun, 7,9%).

”Realisasi investasi selama tahun 2018 didominasi oleh sektor infrastruktur seperti pembangkit listrik, jalan tol dan telekomunikasi. Dengan berkembangnya industri telekomunikasi kami mengharapkan di tahun – tahun mendatang industri yang berbasis teknologi digital dan beberapa startups lain yang dikategorikan unicorns dapat terus tumbuh. Hal ini yang menjadi pertimbangan kami untuk memberikan fasilitas fiskal berupa tax holiday untuk industri ekonomi digital” ujar Tom.

Selama tahun 2018 realisasi investasi di Jawa sebesar Rp 405,4 trilliun, meningkat 4,0% dari realisasi investasi tahun 2017 sebesar Rp 389,9 trilliun, dan realisasi investasi di luar Jawa sebesar Rp 315,9 trilliun atau meningkat 4,3% dari realisasi investasi tahun 2017 Rp 302,9 trilliun.

 “Terjadinya peningkatan investasi di luar Jawa sebesar 4,3% dibandingkan dengan tahun 2017 merupakan salah satu pencapaian yang kami percaya dapat lebih meningkat di tahun yang akan datang,” lanjutnya.

Realisasi investasi Januari – Desember (PMA & PMDN) tahun 2018 sebesar Rp 721,3 triliun, berdasarkan lokasi proyek (lima besar) adalah: Jawa Barat (Rp 116,9 triliun, 16,2%); DKI Jakarta (Rp 114,2 triliun, 15,8%); Jawa Tengah (Rp 59,3 triliun, 8,2%); Banten (Rp 56,5 triliun, 7,8%); dan Jawa Timur (Rp 51,2 triliun, 7,1%).

Sedangkan realisasi investasi PMA berdasarkan asal negara (5 besar) adalah: Singapura (US$ 9,2 miliar, 31,4%); Jepang (US$ 4,9 miliar, 16,7%); R. R. Tiongkok (US$ 2,4 miliar, 8,2%); Hong Kong, RRT (US$ 2,0 miliar, 6,8%); dan Malaysia (US$ 1,8 miliar, 6,2%).

Dari total investasi tersebut, realisasi investasi periode Triwulan IV (Oktober – Desember) 2018  menyumbang Rp 185,9 triliun atau 25,8% dari capaian realisasi tahun 2018. Selama Triwulan IV tahun 2018, realisasi PMDN sebesar Rp 86,9 triliun, naik 28,6% dari Rp 67,6 triliun pada periode yang sama tahun 2017, dan PMA sebesar Rp 99,0 triliun, turun 11,6% dari Rp 112,0 triliun pada periode yang sama tahun 2017. 

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal – BKPM, Farah Ratnadewi Indriani menjelaskan, realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia pada Triwulan IV tahun 2018 mencapai 255.239 orang dengan rincian sebanyak 142.478 orang pada proyek PMDN dan sebanyak 112.761 orang pada proyek PMA.  

“Selain ekonomi digital, Indonesia masih memiliki sektor-sektor yang menarik untuk lebih digali lagi di tahun 2019 seperti lifestyle, industri 4.0 dan industri pariwisata memiliki peluang untuk penyerapan tenaga kerja,” jelas Farah.

BKPM juga mencatat realisasi investasi (PMDN & PMA) selama periode Triwulan IV tahun 2018 berdasarkan lokasi proyek (lima besar) adalah: DKI Jakarta (Rp 29,2 triliun, 15,7%); Jawa Barat (Rp 28,5 triliun, 15,3%); Jawa Tengah (Rp 17,3 triliun, 9,3%); Jawa Timur (Rp 15,1 triliun, 8,1%) dan Banten (Rp 10,5 triliun, 5,6%). Sedangkan realisasi investasi (PMDN & PMA) periode Triwulan IV tahun 2018 berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah: Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (Rp 28,6 triliun, 15,4%), Listrik, Gas, dan Air (Rp 27,3 triliun, 14,7%), Konstruksi (Rp 20,1 triliun, 10,8%); Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (Rp 16,0 triliun, 8,6%); dan Pertambangan (Rp 15,3 triliun, 8,2%);

Lima besar negara asal PMA adalah: Singapura (US$ 2,5 miliar, 33,7%); Jepang (US$ 1,2 miliar, 16,2%); Malaysia (US$ 0,6 miliar, 8,0%); R.R. Tiongkok (US$ 0,5 miliar, 7,4%) dan Hong Kong, RRT (US$ 0,4 miliar, 5,1%).

 

Perkembangan Realisasi Investasi 2013 – Desember 2018 : Per Triwulan

 

 

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:

Farah Ratnadewi Indriani

Plt. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Jl. Jend. Gatot Subroto 44, Jakarta 12190, Indonesia

Telepon: 021-5252008 ext.7001

HP: 0811914410 

e-mail: farah@bkpm.go.id

 

 

Lampiran Data Realisasi Investasi PMDN-PMA Triwulan IV Tahun 2018

Terjadi peningkatan realisasi investasi PMDN pada periode Triwulan IV tahun 2018 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017 sebesar 28,6%, yaitu dari nilai realisasi investasi Rp 67,6 triliun menjadi Rp 86,9 triliun.

Realisasi investasi PMA pada periode Triwulan IV tahun 2018 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017 menurun 11,6%, yaitu dari nilai realisasi investasi Rp 112,0 triliun menjadi Rp 99,0 triliun.

Berikut hal penting dari capaian realisasi investasi PMDN dan PMA pada Triwulan IV tahun 2018:

 

  1. Realisasi Investasi PMDN

Realisasi investasi PMDN berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah: Konstruksi (Rp 18,5 triliun); Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (Rp 14,3 triliun); Industri Makanan (Rp 9,1 triliun); Listrik, Gas dan Air (Rp 8,4 triliun); dan Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan (Rp 8,1 triliun). Apabila seluruh sektor industri digabung maka terlihat industri memberikan kontribusi sebesar Rp 20,4 triliun atau 23,5% dari total PMDN.

Realisasi investasi PMDN berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah: Jawa Barat (Rp 14,7 triliun); DKI Jakarta (Rp 11,2 triliun); Jawa Timur  (Rp 9,5 triliun); Lampung (Rp 8,0 triliun);  dan Jawa Tengah (Rp 7,0 triliun).

 

  1. Realisasi Investasi PMA

Realisasi investasi PMA berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah: Listrik, Gas, dan Air (US$ 1,4 miliar); Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (US$ 1,1 miliar); Pertambangan (US$ 0,8 miliar); Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (US$ 0,7 miliar); dan Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya        (US$ 0,5 miliar). Apabila seluruh sektor industri digabung maka terlihat industri memberikan kontribusi sebesar US$ 2,4 miliar atau 32,6% dari total PMA.

Realisasi investasi PMA berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah: DKI Jakarta (US$ 1,3 miliar); Jawa Barat (US$ 1,0 miliar); Jawa Tengah (US$ 0,8 miliar); Banten (US$ 0,5 miliar); dan Jawa Timur (US$ 0,4 miliar).

Realisasi investasi PMA berdasarkan asal negara (5 besar) adalah: Singapura (US$ 2,5 miliar); Jepang (US$ 1,2 miliar); Malaysia (US$ 0,6 miliar); R.R. Tiongkok (US$ 0,5 miliar) dan Hong Kong, RRT (US$ 0,4 miliar).

 

  1. Sebaran Lokasi Proyek

Pada Triwulan IV tahun 2018, realisasi  investasi di Pulau Jawa sebesar Rp 101,2 triliun dan realisasi investasi di luar Pulau Jawa sebesar Rp 84,7 triliun.

 

  1. Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia

Realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia pada Triwulan IV tahun 2018 mencapai 255.239 orang yang terdiri dari 142.478 orang di proyek PMDN dan sebanyak 112.761 orang di proyek PMA.

 

 

Kumulatif Realisasi Investasi Periode Januari – Desember 2018:

  1. Realisasi Investasi PMDN

Realisasi investasi PMDN berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah: Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (Rp 58,7 triliun); Konstruksi (Rp 45,0 triliun); Industri Makanan (Rp 39,1 triliun); Listrik, Gas dan Air (Rp 37,3 triliun); dan Pertambangan (Rp 33,1 triliun). Apabila seluruh sektor industri digabung maka terlihat industri memberikan kontribusi sebesar Rp 83,6 triliun atau 25,5% dari total PMDN.

Realisasi investasi PMDN berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah: DKI Jakarta (Rp 49,1 triliun); Jawa Barat (Rp 42,3 triliun);  Jawa Timur (Rp 33,3 triliun); Jawa Tengah (Rp 27,5 triliun); dan Kalimantan Timur (Rp 25,9 triliun).

 

  1. Realisasi Investasi PMA

Realisasi investasi PMA berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah: Listrik, Gas dan Air (US$ 4,4 miliar); Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (US$ 4,3 miliar);  Pertambangan (US$ 3,0 miliar); Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (US$ 3,0 miliar); dan Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (US$ 2,2 miliar). Apabila seluruh sektor industri digabung maka terlihat industri memberikan kontribusi sebesar US$ 10,3 miliar atau 35,3% dari total PMA.

Realisasi investasi PMA berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah: Jawa Barat (US$ 5,6 miliar); DKI Jakarta (US$ 4,9 miliar); Banten (US$ 2,8 miliar); Jawa Tengah (US$ 2,4 miliar); dan Jawa Timur (US$ 1,3 miliar).

Realisasi investasi PMA berdasarkan asal negara (5 besar) adalah: Singapura (US$ 9,2 miliar); Jepang (US$ 4,9 miliar); R. R. Tiongkok (US$ 2,4 miliar); Hong Kong, RRT (US$ 2,0 miliar); dan Malaysia (US$ 1,8 miliar).

 

  1. Sebaran Lokasi Proyek

Pada periode Januari – Desember tahun 2018, realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp 405,4 triliun dan realisasi investasi di luar Pulau Jawa sebesar Rp 315,9 triliun. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017 realisasi investasi di luar Pulau Jawa sebesar Rp 302,9 triliun terjadi peningkatan realisasi investasi di luar Pulau Jawa sebesar 4,3%.

 

  1. Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia

Realisasi penyerapan Tenaga Kerja Indonesia pada periode Januari – Desember 2018 mencapai 960.052 orang yang terdiri dari proyek PMDN sebanyak 469.684 orang dan dari proyek PMA sebanyak 490.368 orang.

 

  1. Realisasi investasi berdasarkan Wilayah pada periode Januari sampai dengan Desember tahun 2018 adalah:
  1. Wilayah Sumatera dengan realisasi investasi sebesar Rp 122,7 triliun (17,0%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 57,8 triliun dan PMA sebesar US$ 4,8
  2. Wilayah Jawa dengan realisasi investasi sebesar Rp 405,4 triliun (56,2%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 176,9 triliun dan PMA sebesar US$ 17,0 miliar.
  3. Wilayah Kalimantan dengan realisasi investasi sebesar Rp 83,1 triliun (11,5%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 56,9 triliun dan PMA sebesar US$ 1,9 miliar.
  4. Wilayah Sulawesi dengan realisasi investasi sebesar Rp 54,6 triliun (7,6%) terdiri dari PMDN sebesar Rp 23,5 triliun dan PMA sebesar US$ 2,3 miliar.
  5. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara dengan realisasi investasi sebesar Rp 28,1 triliun (3,9%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 9,9 triliun dan PMA sebesar US$ 1,4
  6. Wilayah Maluku dan Papua dengan realisasi investasi sebesar Rp 27,4 triliun (3,8%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 3,4 triliun dan PMA sebesar US$ 1,8

 

Jakarta, 30 Januari 2019

Plt. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

BKPM-RI

 

 

 

Sekda Gumas Akui Kekurangan Pegawai

Sekda Gumas Akui Kekurangan Pegawai

Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Yansiterson mengakui Gumas saat ini masih kekurangan pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara).

“Kita sudah berupaya untuk mengisi pegawai (ASN) di kelurahan hingga kecamatan, namun dengan keterbatasan jumlah pegawai yang kita punya, hal itu masih belum dapat terpenuhi dengan maksimal,” kata Yans, Senin (28/1).

“Masih ada kok kecamatan yang strukturnya belum terisi, apalagi kelurahan, ini karena kita masih kekurangan,” tambah Yans.

Mantan Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Gumas ini menyatakan, seandainya formasi pegawai bisa ditentukan oleh Pemkab Gumas  dan tidak ditentukan oleh pemerintah pusat, kekurangan pegawai di kelurahan dan kecamatan di Gumas bisa diatasi.

“Selama kita tergantung dengan pemerintah pusat,dengan formasi yang terbatas, dengan jenis jabatan yang ditentukan pemerintah pusat, kita tetap akan kesulitan memenuhi kekurangan pegawai yang ada di kelurahan dan kecamatan,” tegas pejabat yang cukup berpengaruh ini.

Terkait kekurangan pegawai di kelurahan Tumbang Marikoi, kecamatan Damang Batu, Yans mengatakan, dalam waktu dekat kalau dizinkan oleh Kementrian Dalam Negeri untuk melakukan pelantikan, ada beberapa seksi di kelurahan Tumbang Marikoi yang akan terisi.

“Mudah-mudahan nantinya ada sebagian pegawai yang bisa  kita drop dari sini atau dari kecamatan untuk ditempatkan di kelurahan Tumbang Marikoi,” ujar Yans.

Pemerataan pegawai itu memang perlu ya,tapi di Kabupaten kita juga menyadari ada pejabat eselon empat yang tidak ada stafnya,hanya PTT(pegawai tidak tetap),ini juga jadi perhatian kita,ya kembali ke persoalan tadi,kita memang masih kekurangan pegawai, lanjutnya.

Sebelumnya, Uhing, lurah Tumbang Marikoi, kecamatan Damang batu mengeluhkan kelurahan yang dipimpinnya  butuh tambahan pegawai, baik PNS (Pegawai Negeri Sipil) maupun PTT (Pegawai Tidak Tetap).

“Kami butuh penambahan PNS dan PTT untuk ditugaskan di kelurahan Tumbang Marikoi. Yang ada sekarang, PNS nya hanya ada dua dan PTT ada empat,“ seru Uhing Kamis (24/1) lalu.

“Apalagi kelurahan Tumbang Marikoi dapat tambahan DAU (dana alokasi umum) Rp 370.138.000.00, kami butuh penambahan (PNS dan PTT) untuk pejabat penatausahaan  keuangan, bendahara pembantu dan pembantu pejabat penatausahaan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan dari dana itu (DAU tambahan),” tutur Uhing. 

Kepala Desa Sampai Perangkatnya Adalah Ujung Tombak Pemerintah di Desa

Kepala Desa Sampai Perangkatnya Adalah Ujung Tombak Pemerintah di Desa

Gunung Mas – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melalui Dinas Transmigrasi, TenaganKerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah menggelar Sosialisasi Ketenagakerjaan Bagi Perangkat Desa, Damang dan Petugas Kebersihan kegiatan ini bertempat di GPU Damang Batu, Senin (28/1/2019) pagi.

Wakil Bupati Gunung Mas Rony Karlos, S.Sos didamping Sekda Gunung Mas Drs. Yansiterson, M.Si Kepala Dinas Transmigrasi, TenaganKerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Ir. Letus Guntur, mewakili Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palangka Raya Kepala Bidang Pemasaran Adhie Wibowo, Anggota DPRD Gumas Pdt. Rayaniatie Djangkan.

FOTO : Peserta BPJS Ketenagakerjaan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Perangkat Desa, Damang dan petugas kebersihan di GPU Damang Batu Kabupaten Gunung Mas, Senin (28/1/2019).

Badan penyelenggaran jaminan sosial (BPJS) Ketenagakerjaan maupun kesehatan merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjamin seluruh rakyat Indonesia sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak, serata untuk mendapat perlindungan atas resiko ekonomi, baik karena sakit, kecelakaan kerja, kematian, memasuki hari tua dan pensiu.

Dalam laporan Kepala Dinas Transmigrasi, Tenagan Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Ir. Letus Guntur menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan tersebut utama jaminan sosialisasi ketenagakerjsan adalah memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Wakil Bupati Gunung Mas Rony Karlos, S.Sos mengatakan, perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja di Kabupaten Gunung Mas telah diterapkan sejak dulu. Sebagian besar perusahaan-perusahaan  yang beroperasi di Kabupaten Gunung Mas telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Dikatakannya, Pemerintah kabupaten Gunung Mas (Gumas) telah memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaaan bagi pegawai pemerintah Non Pegawai Negeri (Non ASN)/ Pegawai Tidak Tetap (PTT),” ujarnya.

Kesadaran akan pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja di wilayah Kabupaten Gunung Mas ini yang menjadi dasar pemerintah daerah untuk menindaklanjuti surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang pelaksanaan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan bagi kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa dan  aparat desa dan aparat desa berhak untuk mendapat perlindungan jaminan sosial atas resiko yang mungkin terjadi.

“Kepala desa sampai perangkatnya adalah ujung tombak pemerintah di desa, dan memiliki tugas yang berat dan tidak mengenal waktu karena menyangkut pelayanan kepada masyarakat. Sehingga, kepesertaan BPJS ketenagakerjaan bagi kepala desa merupakan bentuk kepedulian terhadap nasib aparat dari resiko kecelakaan kerja dan kematian,” ungakapnya.   

Press Release Bidang Pengelolaan Informasi Publik.