Kepala Desa Sampai Perangkatnya Adalah Ujung Tombak Pemerintah di Desa

Kepala Desa Sampai Perangkatnya Adalah Ujung Tombak Pemerintah di Desa

Gunung Mas – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melalui Dinas Transmigrasi, TenaganKerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah menggelar Sosialisasi Ketenagakerjaan Bagi Perangkat Desa, Damang dan Petugas Kebersihan kegiatan ini bertempat di GPU Damang Batu, Senin (28/1/2019) pagi.

Wakil Bupati Gunung Mas Rony Karlos, S.Sos didamping Sekda Gunung Mas Drs. Yansiterson, M.Si Kepala Dinas Transmigrasi, TenaganKerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Ir. Letus Guntur, mewakili Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palangka Raya Kepala Bidang Pemasaran Adhie Wibowo, Anggota DPRD Gumas Pdt. Rayaniatie Djangkan.

FOTO : Peserta BPJS Ketenagakerjaan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Perangkat Desa, Damang dan petugas kebersihan di GPU Damang Batu Kabupaten Gunung Mas, Senin (28/1/2019).

Badan penyelenggaran jaminan sosial (BPJS) Ketenagakerjaan maupun kesehatan merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjamin seluruh rakyat Indonesia sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak, serata untuk mendapat perlindungan atas resiko ekonomi, baik karena sakit, kecelakaan kerja, kematian, memasuki hari tua dan pensiu.

Dalam laporan Kepala Dinas Transmigrasi, Tenagan Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Ir. Letus Guntur menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan tersebut utama jaminan sosialisasi ketenagakerjsan adalah memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Wakil Bupati Gunung Mas Rony Karlos, S.Sos mengatakan, perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja di Kabupaten Gunung Mas telah diterapkan sejak dulu. Sebagian besar perusahaan-perusahaan  yang beroperasi di Kabupaten Gunung Mas telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Dikatakannya, Pemerintah kabupaten Gunung Mas (Gumas) telah memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaaan bagi pegawai pemerintah Non Pegawai Negeri (Non ASN)/ Pegawai Tidak Tetap (PTT),” ujarnya.

Kesadaran akan pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja di wilayah Kabupaten Gunung Mas ini yang menjadi dasar pemerintah daerah untuk menindaklanjuti surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang pelaksanaan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan bagi kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa dan  aparat desa dan aparat desa berhak untuk mendapat perlindungan jaminan sosial atas resiko yang mungkin terjadi.

“Kepala desa sampai perangkatnya adalah ujung tombak pemerintah di desa, dan memiliki tugas yang berat dan tidak mengenal waktu karena menyangkut pelayanan kepada masyarakat. Sehingga, kepesertaan BPJS ketenagakerjaan bagi kepala desa merupakan bentuk kepedulian terhadap nasib aparat dari resiko kecelakaan kerja dan kematian,” ungakapnya.   

Press Release Bidang Pengelolaan Informasi Publik.

Dukung PMI Agar Pelayanan Kepada Masyarakat Berjalan Baik

Dukung PMI Agar Pelayanan Kepada Masyarakat Berjalan Baik

Foto : Suasana rapat PMI Kabupaten Gunung Mas, di kantor PMI setempat, Kamis (24 Januari 2019).

Kabupaten Gunung Mas – Ketua Dewan Kehormatan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Gunung Mas, Ir Kamiar mengajak seluruh pihak untuk berperan, ambil bagian dan mendukung PMI, demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

“Saat ini Kabupaten Gunung Mas semakin maju. Akses jalan sudah terbuka, sehingga memudahkan pasien dari berbagai daerah menuju BLUD RSUD Kuala Kurun.

Namun pelayanan dari BLUD RSUD Kuala Kurun tidak dapat berjalan baik jika tidak disokong dengan penyediaan darah yang memadai,” terang Ir Kamiar usai rapat PMI Kabupaten Gunung Mas, di kantor PMI setempat, Kamis (24/1/2019).


Disamping itu, dalam waktu dekat Rumah Sakit (RS) Pratama Tumbang Talaken di Kecamatan Manuhing akan segera beroperasi. Ini artinya, kebutuhan terhadap darah akan semakin meningkat. Hal itu harus mendapat perhatian khusus, agar nantinya pelayanan kesehatan di BLUD RSUD Kuala Kurun dan RS Pratama Tumbang Talaken dapat berjalan baik.


Selama ini, lanjutnya, PMI Kabupaten Gunung Mas memang belum dapat memberikan pelayanan secara maksimal. Hal itu disebabkan keterbatasan sarana seperti mobil operasional yang dapat menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Gumas, anggaran yang terbatas, dan lainnya.


“Dengan keterbatasan yang kita hadapi, tentunya diperlukan dukungan dari seluruh pihak, baik itu Pemerintah, swasta, maupun masyarakat umum. Tanpa dukungan seluruh pihak, mustahil pelayanan dari PMI Kabupaten Gunung Mas bisa berjalan dengan baik. Ini sifatnya pelayanan sosial dan kemanusiaan, jadi perlu peran kita semua,” ucapnya menambahkan.


Sementara itu, Ketua PMI Kabupaten Gunung Mas, Drs Anthony L Djaga mengatakan bahwa saat ini pihaknya menemui kendala jika ingin melakukan pelayanan ke sejumlah wilayah, karena tidak tersedianya mobil operasional. Namun demikian, mereka tetap berusaha semaksimal mungkin untuk memberi pelayanan kepada masyarakat. “Kami mengharapkan dukungan dari seluruh pihak agar pelayanan PMI semakin baik,” pungkasnya.