Bupati Gumas Pimpin Penekenan MoU Antara Koperasi dengan PT ATA

Bupati Gumas Pimpin Penekenan MoU Antara Koperasi dengan PT ATA

Gunung Mas – Bupati Gunung Mas (Gumas), Arton S. Dohong memimpin acara penekenan atau penandatangan perjanjian kerjasama atau MoU tiga koperasi, dengan PT Archipelago Timur Abadi (PT ATA). Kecuali, salah satu koperasi yang menyusul selanjutnya. Acara ini, bertempat di ruang kerja Bupati Gunung Mas  Kamis (28/2/2019) pagi.

Bupati Gunung Mas Arton S Dohong mengatakan, cukup panjang perjalanan dalam menyelesaikan antara PT ATA dengan pihak koperasi itu, dengan upaya yang maksimal hingga terjadilah penandatanganan MoU antara kedua belah pihak.

Buapati Gunung Mas Arton S Dohong menghadiri penandataganan kerjasama MoU tiga Koperasi dengan PT ATA, di ruang kerja Bupati Gunung Mas, Kamis (28/2/2019) pagi.

 “Sejarah ini, sangat berharga bagi seluruh teman-teman pengurus dan anggota koperasi. Oleh sebab itu, hari ini merupakan hal yang baru dengan kesepakatan-kesepakatan yang tentunya kita harapkan nanti ini tidak ada lagi kelalaian-kelalaian yang bisa menimbulkan masalah baru bagi kita semua,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, ia mengapresiasi dan  menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan UKM Gumas Letus Guntur,  Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Gumas, Kardinal serta seluruh pengurus koperasi dan PT ATA.

Ia menambahkan, MoU itu merupakan sebuah perjuangan yang panjang dan berat. Karena, dirinya telah memimpin rapat untuk menyelesaikan konflik antara kedua belah pihak itu, sejak tahun 2017 yang lalu.

“Ini sangat penting bagi pemerintah yang  sekarang, maupun pemerintah yang akan datang serta bagi kita semua. Dalam rangka menyelesaikan masalah itu, harus ada rasa kekeluargaan dan kebersamaan, sehingga tercapai sebuah mufakat yang saling memberikan keuntungan kepada semua pihak,” tandasnya.

KEMENPERIN TELAH FASILITASI 4.275 PERJANJIAN KERJA SAMA SMK DAN INDUSTRI

KEMENPERIN TELAH FASILITASI 4.275 PERJANJIAN KERJA SAMA SMK DAN INDUSTRI

Kementerian Perindustrian terus memfasilitasi kerja sama antara industri dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Langkah strategis ini terealisasi di setiap peluncuran program pendidikan vokasi yang link and match antara industri dengan SMK.

“Hingga tahap kesembilan, kami telah melibatkan sebanyak 2.329 SMK dan 860 perusahaan dengan total perjanjian kerja sama mencapai 4.275 yang telah ditandatangani,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada peluncuran program tersebut di PT. Delta Dunia Sandang Tekstil (Duniatex), Demak, Jawa Tengah, Kamis (28/2).

Menperin menjelaskan, dalam implementasi perjanjian kerja sama tersebut, satu SMK dapat dibina oleh beberapa perusahaan sesuai kebutuhan dan kejuruan yang diinginkan. “Adapun target pada tahun 2019, sebanyak 2.685 SMK dapat dibina atau menjalin kerja sama dengan industri,” tuturnya.

Sejak diluncurkan pada tahun 2017, program pendidikan vokasi ini telah menjangkau wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi. “Jadi, sudah kali kedua program vokasi ini diluncurkan untuk mencakup wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta, karena punya potensi besar dalam pengembangan industri manufaktur,” imbuhnya.

Airlangga menegaskan, pelaksanaan pendidikan vokasi yang link and match antara industri dengan SMK, ini merupakan salah satu program yang diwujudkan secara konkret oleh Kemenperin dalam upaya menyediakan satu juta tenaga kerja tersertifikasi sampai tahun 2019.

Adapun program lainnya yang telah dilakukan guna dapat mencapai target tersebut, yakni melalui pendidikan vokasi berbasis kompetensi dengan konsep dual system di seluruh unit pendidikan milik Kemenperin, memfasilitasi pembangunan politeknik di kawasan industri, serta pelatihan industri berbasis kompetensi dengan sistem 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan kerja).

“Kami juga memfasilitasi pembangunan infrastruktur kompetensi melalui SKKNI, LSP dan Sertifikasi Kompetensi, serta pembangunan pusat inovasi dan pengembangan SDM industri 4.0,” ungkapnya.

Menperin meyakini, ketersediaan SDM kompeten akan mendongkrak daya saing industri nasional. Apalagi, mereka yang memahami dan menguasai teknologi digital sesuai kebutuhan di era industri 4.0 saat ini. “Sehingga dapat memacu sektor industri kita agar lebih kompetitif di kancah global. Hal ini sesuai dengan implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0,” ujarnya.

Sebagai insentif bagi perusahaan yang berperan aktif dalam pengembangan pendidikan vokasi, Airlangga menambahkan, pemerintah sedang menyiapkan skema insentif fiskal super deductible tax berupa pengurangan penghasilan bruto sebesar 200 persen dari biaya yang dikeluarkan perusahaan.

“Ditargetkan PP dan PMK sebagai peraturan pelaksanaan inseentif tersebut dapat diterbitkan pada bulan Maret 2019. Selain insentif fiskal, kami juga menyediakan insentif nonfiskal berupa penyediaan tenaga kerja kompeten melalui Diklat sistem 3 in 1 dan Program Diploma I Industri, bagi perusahaan yang terlibat dalam program pendidikan vokasi industri ini,” paparnya.

Dalam rangkaian kegiatan ini, juga dilakukan pemberian bantuan mesin dan peralatan oleh 18 perusahaan kepada 135 SMK untuk keperluan praktikum. Selain itu, dilaksankan pembukaan diklat 3 in 1 untuk industri garmen dan alas kaki dengan jumlah 200 peserta dan penyerahan sertifikat training of trainer (ToT) kepada guru SM sebanyak 150 orang.

“Kami menyambut baik dalam kesempatan ini, pembukaan diklat 3 in 1 diikuti oleh 50 orang penyandang disabilitas yang akan ditempatkan bekerja di beberapa perusahaan alas kaki. Dengan demikian, jumlah penyandang disabilitas yang telah dilatih, disertifikasi dan ditempatkan bekerja sudah mencapai 413 orang,” sebutnya.

Turut mendampingi Menperin dalam peresmian peluncuran vokasi industri di Demak ini, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wakil Gubernur Yogyakarta (DIY) Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Sri Paduka Paku Alam X.

Demak, 28 Februari 2019

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT

Website : www.kemenperin.go.id

Email : humaskemenperin@gmail.com

Twitter : @Kemenperin_RI

Facebook : Kementerian Perindustrian RI

Instagram : kemenperin_ri

DORONG PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH, KEMENPAR AJAK PELAKU UMKM BIDANG PARIWISATA MAKSIMALKAN PEMANFAATAN KUR

DORONG PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH, KEMENPAR AJAK PELAKU UMKM BIDANG PARIWISATA MAKSIMALKAN PEMANFAATAN KUR

Jakarta, 27 Februari 2019 — Untuk menyukseskan target Pemerintah terkait fasilitasi penguatan modal bagi pelaku usaha sektor pariwisata, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menggelar agenda Sosialisasi dan Coaching Clinic Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada sektor pariwisata di berbagai destinasi pariwisata di Indonesia.

Menteri Pariwisata (Menpar), Arief Yahya mengatakan pemanfaatan KUR dinilai positif untuk mendukung tersedianya kebutuhan investasi pariwisata di Indonesia.

Menurut Menpar, total kebutuhan dan pembiayaan investasi untuk pengembangan sektor pariwisata di Indonesia mencapai Rp 500 triliun hingga tahun 2024. Sekitar Rp 300 triliun atau 60% nya khusus ditujukan untuk pengembangan 10 Bali Baru; sedangkan sisanya untuk pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Jika dirinci, nilai Rp 500 triliun tersebut diperoleh dari investasi langsung sebesar Rp 205 triliun, yang berasal dari Pemerintah Rp 170 triliun dan Rp 35 triliun investasi swasta. Investasi swasta ini khususnya berasal dari Industri Keuangan Bank untuk KUR Pariwisata sebesar Rp 25 triliun melalui Himbara Perbanas, BPR, dan BPD; serta Industri Keuangan Bank sebesar Rp 10 triliun melalui ACC dan Modal Ventura. Sisanya Rp 295 triliun berasal dari pembiayaan dengan rincian pembiayaan Pemerintah Rp 10 triliun dan pembiayaan swasta Rp 285 triliun.

“Selama periode 2019 – 2024, kebutuhan investasi pariwisata di Indonesia masih sangat besar seperti diperlukannya 120.000 kamar hotel, 15.000 restoran, 100 taman rekreasi, 100 operator diving, 100 marina, dan 100 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan melibatkan peran serta dunia usaha, serta program pembangunan 100.000 homestay dengan melibatkan UKM pariwisata. Program KUR ini adalah solusi brilian untuk meningkatkan investasi pariwisata di Indonesia. Oleh karena itu, saya ajak rekan-rekan pelaku UMKM pariwisata untuk memaksimalkan peluang istimewa ini” terang Arief Yahya.

Setidaknya tercatat 12 bidang usaha sektor pariwisata yang diusulkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dapat dibiayai dalam program KUR diantaranya usaha daya tarik pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan minuman, penyediaan akomodasi, kegiatan hiburan dan rekreasi, usaha penyelenggaraan MICE (meeting, incentive, convention, exhibition), jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta, serta industri kerajinan dan pusat oleh-oleh.

Asisten Deputi Investasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata, Henky Manurung menyampaikan jika peraturan pemberian KUR sektor pariwisata telah direalisasikan sejak tahun 2018; dan hal ini adalah kesempatan emas yang sebaiknya dimaksimalkan oleh para pelaku UMKM pariwisata.

“Melalui sosialisasi KUR ini, kami berharap dapat memfasilitasi para pelaku UMKM pariwisata di berbagai destinasi di Indonesia untuk memperoleh informasi terkait akses permodalan KUR yang diberikan Pemerintah. Detail persyaratan untuk mengakses program penguatan modal KUR nantinya akan dijelaskan oleh pihak bank, jadi silakan gunakan dengan baik peluang ini”, jelas Henky.

Rencananya, 10 destinasi pariwisata prioritas di Indonesia akan dipilih menjadi lokasi sosialisasi dan coaching clinic pembiayaan KUR bagi para pelaku UMKM pariwisata. Sosialisasi ini merupakan langkah nyata Kemenpar untuk mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja di 10 DPP melalui skema khusus pembiayaan dan permodalan yang terjangkau.

“KUR pariwisata diarahkan agar bisa diakses pelaku usaha pariwisata terutama yang berada di 10 destinasi prioritas dan 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)” ungkap Henky.

Menurut Henky, fasilitasi KUR bidang pariwisata ini ditargetkan mampu mendukung tercapainya target 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan 275 juta pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) tahun ini. Oleh karenanya, Kementerian Pariwisata bersama beberapa mitra perbankan terus gencar melakukan sosialisasi kepada para stakeholder pariwisata agar segera memanfaatkan KUR.

Henky juga menambahkan jika sebelumnya kegiatan sosialisasi pemanfaatan KUR ini telah dilaksanakan di beberapa destinasi yang berbeda, yakni Humbang Hasundutan, Sumatera Utara; Magelang, Jawa Tengah; Kalianda, Lampung; Serang, Banten; Malang, Jawa Timur; Lombok, NTB; Tanjung Pinang, Kepri. Penyelenggaraan acara di destinasi tersebut memiliki misi yang sama yakni memacu para pelaku UMKM bidang pariwisata semakin produktif dalam meningkatkan usahanya.

“Kami berharap acara ini dapat meningkatkan motivasi rekan-rekan pelaku UMKM pariwisata dalam mengembangkan pariwisata daerah. Kini para pelaku UMKM pariwisata juga tidak perlu resah terkait kendala modal, karena program KUR adalah salah satu solusi masalah permodalan yang ditawarkan oleh Pemerintah.”, ungkap Henky.

Syarat untuk mengakses program KUR sangat mudah, bagi seluruh WNI yang menggeluti usaha yang telah berjalan minimal 6 bulan, tidak sedang menerima kredit produktif dari perbankan, maka permohonan pembiayaan KUR dapat diajukan. Adapun dokumen yang harus dilampirkan antara lain fotokopi e-KTP, KK, surat nikah (bagi yang sudah menikah), dokumen jaminan untuk kredit di atas Rp 25 juta, surat ijin usaha (SIUP, TDP, SITU, HO), dan NPWP untuk KUR Ritel.

Selain itu, suku bunga yang ditawarkan melalui program KUR dianggap sangat ringan karena para pelaku UMKM bidang pariwisata hanya perlu membayar bunga sebesar 7% efektif pertahun. Sejak tahun lalu, Pemerintah telah menunjuk 41 bank penyalur KUR bidang pariwisata diantaranya: BRI, Bank Mandiri, BNI, BTPN, BCA, BTN yang siap mendukung program Pemerintah dalam memajukan sektor pariwisata Indonesia.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata

Guntur Sakti