JARGAS UNTUK RAKYAT, MEMASAK KINI JADI LEBIH MUDAH DAN HEMAT

JARGAS UNTUK RAKYAT, MEMASAK KINI JADI LEBIH MUDAH DAN HEMAT

Masyarakat yang berada di dekat sumber gas bumi atau infrastruktur pipa gas kini dapat menikmati aliran gas yang mengalir 24 jam di dapur mereka. Salah satunya warga Kampung Enam, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, yang sejak pertengahan Februari 2019 kemarin bisa menikmati gas bumi di rumah sendiri, setelah Pemerintah merampungkan pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (jargas) di kota tersebut.

Suryati, salah seorang warga Kampung Enam mengaku, kini mereka tidak perlu was-was harus mengantre di pangkalan untuk membeli LPG 3 kg. “Sekarang tidak perlu antre lagi. Biasanya seminggu sekali saya harus antre untuk membeli LPG 3 kg di pangkalan,” ujar Suryati (45).

Dengan adanya jargas, lanjut Suryati, dirinya juga tidak perlu merasa takut kehabisan LPG di malam hari karena gas bumi mengalir 24 jam. Kerepotan mengggunakan LPG 3 kg ini semakin bertambah bagi penghuni rumah susun karena harus menenteng tabung ke rumahnya yang berada di lantai atas.

Manfaat jargas sebelumnya telah dirasakan Hajjah Sakinah (50) yang saat ini juga tinggal di Kampung Enam. Ketika tinggal di kawasan Sebengkok Waru, Kota Tarakan, dirinya telah merasakan kemudahan menggunakan jargas, yang pembayarannya hanya sekitar Rp 40.000 per bulan. Sebelumnya ia harus merogoh kocek hingga Rp 60.000 lebih  per bulan untuk membeli gas LPG 3 kg.

“Dulu rumah saya di Sebengkok Waru merupakan tempat pertama yang dipasang jargas. Bayarnya murah, cuma sekitar Rp 40.000 sebulan. Hematnya banyak banget,” tambahnya.

Dalam beberapa kesempatan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan menyampaikan bahwa pembangunan jargas ini utamanya bertujuan untuk mempermudah hidup masyarakat, di samping itu secara makro dapat menekan impor LPG serta menghemat devisa negara.

“Bagi pelanggan LPG 3 kg, mungkin penghematannya paling sedikit Rp 10.000 per bulan. Usaha kecil bisa sampai Rp 50.000 per bulan atau lebih. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Tujuannya adalah untuk mempermudah kehidupan masyarakat,” tutur Jonan saat peresmian jargas di Kota Tarakan, (15/2) lalu.

Berdasar Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil, disebutkan bahwa tujuan dari program pembangunan jargas antara lain memberikan akses energi kepada masyarakat, memberikan dampak positif kepada masyarakat melalui penghematan biaya bahan bakar, juga mewujudkan ekonomi masyarakat mandiri dan ramah lingkungan, serta mengurangi beban subsidi BBM dan/atau LPG pada sektor rumah tangga.

Melalui pembiayaan APBN tahun 2018, jargas telah dialirkan ke kabupaten/kota yang telah memenuhi syarat antara lain dekat dengan sumber gas/infrastruktur pipa gas, spesifikasi gas bumi terpenuhi, terdapatnya potensi pasar pengguna, adanya komitmen Pemerintah Daerah dan telah memenuhi kaidah keselamatan dan keteknikan. Untuk tahun 2018, sebanyak 89.727 Sambungan Rumah (SR) jargas telah terbangun di Lhokseumawe, Deli Serdang, Medan, Palembang, Prabumulih, Musi Rawas, Serang, Cirebon, Bogor, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, Bontang, Penajam Paser Utara, Balikpapan, Tarakan, Samarinda, dan Pali.

Pada tahun 2019 ini, jargas direncanakan akan dibangun berjumlah 78.216 sambungan rumah (SR) yang di 18 kota/kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Utara, Kota Dumai, Kota Jambi, Kota Palembang, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Banggai, Kabupaten Wajo dan Kutai Kartanegara, yang dilaksanakan oleh PT. Pertamina (Persero) melalui anak perusahaan PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk.

Untuk diketahui, jargas pertama kali dibangun di Cirebon pada tahun 1974 oleh Perusahaan Gas Negara (PGN). Sampai dengan tahun 2018 jargas telah melayani 486.229 sambungan rumah tangga (SR) dengan panjang pipa mencapai sekitar 5.900 km. Pipa jargas dibangun dengan mayoritas APBN sebesar 67%, sisanya dibangun oleh PGN dan Pertamina.

#JargasUntukRakyat
#ProgramKerja
#EnergiBerkeadilan

 

 

 

 

 

KAWAL PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL AGAR AKUNTABEL

KAWAL PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL AGAR AKUNTABEL

Pemerintah saat ini tidak hanya berkomitmen untuk mencapai hasil penyelenggaraan program yang berkualitas, namun juga berkomitmen tinggi untuk memastikan terjaganya akuntabilitas. Selama pemerintahan Jokowi-JK, BPKP sebagai APIP mengawal program pembangunan nasional agar hasilnya berkualitas dan akuntabel.

BPKP juga melakukan berbagai upaya untuk menguatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di berbagai tingkatan pemerintahan karena keduanya menjadi landasan yang kokoh dalam mengawal akuntabilitas program pembangunan nasional.

Dalam melakukan pengawasan, BPKP tentu tidak bekerja sendiri, namun bersinergi dengan berbagai pihak. Misalnya dalam hal pengawasan keuangan desa dan pencegahan korupsi #NyataAkuntabel

 

 

 

Ayo Kunjungi Puspaga Peteh Batarung di Gunung Mas

Ayo Kunjungi Puspaga Peteh Batarung di Gunung Mas

Gunung Mas – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melalui Bidang Kualitas Keluarga Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) telah menjalankan program pusat Pembelajaran keluarga Puspaga peteh  batarung, beralamat jalan. Sabirin Mucthar no. 38 Kuala kurun depan cape lentera, buka hari senin hingga jumat pukul 00.8 – 15.30 WIB.

Puspaga Peteh Batarung adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat, yang dilakukan oleh tenaga Propesi melalui peningkatan kapasitas orang tua, keluarga atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjalankan pengasuhan berbasis hak anak serta melindungi anak dari bentuk eksploitasi dan perlakuan salah dari orang tua keluarga terhadap anak.

Anggota keluarga saat berkunjung ke Puspaga.

Hadirnya Puspaga di Gunung Mas memberikan nuansa baru, agar orang tua keluarga menjadi keluarga yang berkualitas dan sejahtera dengan memberikan kebutuhan akan kasih sayang kepada anak dapat terpenuhi secara optimal dan mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Alamat Puspaga Peteh Batarung Jl. Sabirin Mucthar No. 38 depan cape lentera, telpon. 0821148881499 puspagagunungmas@gmail.com. Kuala kurun Kab. Gumas Kelteng.

Puspaga Peteh Batarung menyediakan layanan berupa Psikoedukasi dan Konseling bagi keluarga orang tua, anak-anak, remaja maupun pasangan yang mau menikah. Dan layanan ini tidak di pungut biaya alias gratis, hanya memberikan foto copi KTP atau kartu keluarga sebagai persyaratan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumbun, SKM, M.Kes, melalui Konselor Puspaga Lulu Enggar Savitri, S.Psi mengatakan, Puspaga ini didirikan karena banyak kasus anak-anak yang mengalami pelecehan dan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

“Dikatakannya, Puspaga tersebut, menyediakan beberapa layanan konsultasi, seperti parenting berbasis hak anak konsultasi bagi anak atau keluarga yang bermasalah, konseling pernikahan bagi calon pengantin, konseling pernikahan dan rumah tangga,” tutup Lulu Enggar Savitri, S.Psi yang akarb di sapa Mbak Lulu saat di bincangi, Rabu (27/03/2019).

Peran guru penting dalam UN, tapi bukan penentu utama

Peran guru penting dalam UN, tapi bukan penentu utama

Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pepatah tersebut lazim dalam dunia pendidikan. Meskipun, tak semua hasil pendidikan menjadi tanggung jawab guru. Ada hal lain yang turut berperan–sebagai dasar ukuran penilaian obyektif.

Seberapa besar peran guru dalam pendidikan–termasuk dalam mempengaruhi capaian siswa–bisa ditengok dari hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) sebagai gambaran, dan hasil ujian nasional (UN) siswa sebagai pembanding.

Mengapa UKG dan UN? Karena hasil UN selama ini digadang sebagai bahan pemetaan kualitas pendidikan. Hasilnya dianalisis untuk mendiagnosa topik-topik yang harus diperbaiki di setiap sekolah untuk setiap mata pelajaran UN.

“Hasil analisis tersebut akan didistribusikan ke semua Dinas Pendidikan untuk ditindaklanjuti dengan program-program peningkatan mutu pembelajaran,” demikian menurut Totok Suprayitno, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendikbud, tahun lalu.

Data UKG tahun 2017 dan UN Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun ajaran 2017/2018 di 514 kabupaten/kota yang diolah LokadataBeritagar.id, menunjukkan adanya kecenderungan semakin tinggi nilai UKG, makin baik pula nilai UN para siswa.

Meski bukan gambaran sempurna, data tersebut memberi indikasi besarnya peran kualitas guru. Di tingkat SMA saja terdapat sekitar 300 ribu guru negeri dan swasta yang terdaftar di Kemendikbud pada tahun ajaran 2017/2018.

Dari hasil analisis rata-rata nilai ujian nasional siswa SMA 2017/2018 dan nilai UKG 2017, ditemukan angka korelasinya cukup kuat, mencapai angka 0,48 (nilai 1 menunjukkan korelasi tertinggi).

Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, adalah salah satu daerah yang menunjukkan korelasi tertinggi. Nilai UKG 2017 para guru di sana mencapai rata-rata 71,98 (standar kompetensi minimal 50), sementara rata-rata hasil UN SMA adalah 65,50 (rata-rata nasional 48,42).

Nilai UKG terdiri dari kompetensi pedagogik dan profesional. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru mengelola pembelajaran peserta didik, sementara kompetensi profesional adalah penguasaan sang guru terhadap mata pelajaran yang mereka ampu.

Dua kompetensi tersebutlah yang dinilai berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, untuk memetakan dan meningkatkan kualitas guru.

Direktur Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK), Fiona Handayani, menyatakan bahwa secara teoritis memang kualitas guru berkolerasi dengan kualitas pendidikan. Namun, bisa jadi ada faktor lain yang berpengaruh.

“Bisa saja ada hal lain yang menjadi faktor penyebab kedua hal tersebut berkorelasi, misalnya faktor kemajuan ekonomi daerah dan peranan pemerintah,” kata Fiona kepada Beritagar.id (27/3/2019).

Meski begitu, ada beberapa anomali. Meski nilai rata-rata UKG-nya rendah, rata-rata hasil UN tergolong tinggi–jauh melebihi hasil rata-rata nasional.

Data Kemendikbud menunjukkan bahwa anomali tersebut banyak terjadi di kawasan timur Indonesia, yaitu Maluku dan Papua. Rata-rata UKG di Kabupaten Buru, Maluku, misalnya, hanya mencapai angka 49,48, tetapi rerata hasil UN, 68,43, jauh di atas rata-rata nasional.

Menanggapi hal itu, Fiona menyatakan nilai UKG saja belum tentu bisa merefleksikan kemampuan guru sepenuhnya. Menurut dia ada beberapa faktor yang bisa membuat seorang guru yang sebenarnya berkemampuan baik tetapi mendapatkan hasil buruk dalam UKG.

“Bisa jadi karena faktor teknis, misalnya seperti jaringan atau ketidakterbiasaan menggunakan komputer (saat ujian),” kata Fiona.

Ia pun menyarankan guru diberi ruang untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensi serta kapasitas dalam menunjang proses belajar mengajar di ruang kelas.

Kualitas pendidikan Indonesia

Meningkatnya nilai rata-rata UN, tak serta merta berarti pendidikan membaik. Menurut Fiona, nilai UN belum cukup dan tidak bisa menjelaskan sepenuhnya bagaimana kondisi kualitas pendidikan Indonesia. Ada beberapa indikator lain yang perlu diperhatikan untuk melihat kualitas pendidikan.

“Dari sisi asesmen siswa, UN hanya mengukur dari aspek kognitif saja, dan saat ini masih banyak terkait menghafal,” katanya.

Karena itu, menurutnya, perlu dilengkapi dengan aspek kognitif menalar/Higher Order Thinking Skills (HOTS), misalnya melalui Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI). Perlu juga dilengkapi dengan aspek non kognitif, seperti aspek wellbeing siswa.

Selain itu, dalam menentukan kualitas pendidikan juga perlu mengukur aspek-aspek pendukung selain asesmen siswa, seperti kualitas guru, kualitas proses, dan sebagainya.

Standar tersebut diatur pemerintah, mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan.

“Namun memang tidak dapat dimungkiri bahwa kondisi kualitas pendidikan Indonesia masih banyak yang perlu ditingkatkan dan masih jauh dari harapan,” ujar Fiona.

Untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Air, ia menyarankan agar pemerintah terlebih dulu menentukan arah pendidikan Indonesia.

“Saat ini kita belum memiliki konsep dan blueprintpendidikan yang mau ke arah mana pendidikan Indonesia. Konsep dan blueprint pendidikan ini berkaitan dengan indikator-indikator pendidikan seperti apa yang mau dicapai Indonesia,” tutupnya.

Musrenbang Kabupaten merupakan langkah penghujung dalam proses perencanaan

Musrenbang Kabupaten merupakan langkah penghujung dalam proses perencanaan

Gunung Mas – Bupati Gunung Mas Drs. Arton S Dohong Membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sekaligus Konsultasi Publik Rencana RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019, dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan untuk tahun 2020 mendatang di Aula BP3D Kabupaten Gunung Mas, Kamis (28/3/2019).

Dalam Arahan Bupati Gunung Mas Drs. Arton S Dohong mengatakan, musrenbang RKPD adalah arena strategis bagi para pihak, dalam merumuskan perencanaan pembangunan secara kolaboratif, dengan melibatkan 3 pilar pemerintahan, yaitu pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif), kalangan masyarakat, dan kalangan swasta/dunia usaha.

“Oleh karena itu, Forum Musrenbang Kabupaten merupakan langkah penghujung dalam proses perencanaan, yaitu pemeriksaan bersama dokumen Rancangan Awal RKPD Kabupaten, yang merupakan hasil kompilasi rancangan renja perangkat daerah, yang merupakan kombinasi hasil dari proses partisipatif spasial dan sektoral, yaitu Musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, smpai Forum Perangkat Dearah, dan proses teknokratis,” ungkap Drs. Arton S Dohong.

Dilanjutkan Bupati oleh sebab itu, Musrenbang ini akan menjadi forum yang ditunggu-tunggu, karena jajaran pimpinan daerah, kalangan masyarakat dari berbagai komponen, dan kalangan usaha/bisnis, dapat bertemu dan berdialog mengenai program daerahnya.

“Oleh karena itu, Forum Musrenbang ini, merupakan momen yang sangat penting bagi kita, karena melalui forum ini, memantapkan persipan penyusunan rencana pembangunan, dengan menghasilkan arah dan kebijakan umum, berupa RKPD Kabupaten,” jelas Drs. Arton S Dohong.

Sehubungan RPJMD Kepala Daerah belum ditetapkan, serta untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Daerah Kabupaten, penyusunan RKPD berpadoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Dearah Kabupaten dengan pembangunan Dearah Provinsi.

Sementara, Kepala BP3D Kabupaten Gunung Mas Drs. Salampak, M.Si dalam laporannya mengatakan, pelaksanaan konsultasi publik RKPD dan musrenbang, konsultasi publik bertujuan memaparkan rencangan RKPD Kabupaten Gunung Mas tahun 2020, yang memuat kerangka kebijakan pendapat dan belanja, termasuk target indikator.

“Kemudian mendapat masukan untuk penyempurnaan rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi perangkat daerah, termasuk dalam pemutakhiran ini adalah informasi mengenai kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya,” terang Drs. Salampak, M.Si.