Ketua KPU Buka Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Nasional

Ketua KPU Buka Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Nasional

Ketua KPU Kabupaten Gunung Mas, Stepenson memberikan sambutan, dalam rangka Rapat Pleno Terbuka tahun 2019, di GPU Damang Batu, (29/2019). 

Gunung Mas – Puluhan personil TNI-POLRI disiagakan dalam melakukan pengamanan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Gunung Mas yang digelar di GPU Damang Batu.

Menghadiri Rapat Pleno Terbuka tahun 2019, Wakil Ketua DPRD Punding, tengah, Ketua Bawaslu Walman Tristianto, kiri, Pabung 1016/PLK Mayor Catur Prasetio Nugroho, Senin (29/4/20119).

Dalam rapat, hadir empat orang Komisioner KPU Gumas, juga dihadiri oleh Calek DPRD Kabupaten, seluruh PKK, Panwascam se Kabupaten Gunung Mas, Ketua Banwaslu Walman Tristianto, Anggota Komisioner Bawaslu, saksi parpol, Wakil Ketua DPRD Kejaksaan, TNI dan Polri serta undangan lainnya.

Ketua KPU Stepenson mengatakan, untuk pelaksanaan rekapitulasi ini, didasarkan pada program KPU Nomor 7 tahun 2018. Bahwa dalam jadwal KPU melaksanakan rekapitulasi dimulai dari tanggal 18 maret sampai 22 Mei 2018. Pada saat ini KPU Gunung Mas melaksanakan rekapitulasi di tingkat Kabupaten tanggal 29 April sampai selesai.

Program KPU nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan, dan perhitungan suara, serta program KPU nomor 4 2019 terkait rekapitulasi hasil pemilu perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum. Penetapan pasangan calon terpilih setelah ada penetapan oleh Mahkamah Konstitusi.

Anggota PPK se Kabupaten Gunung Mas mengikuti rapat Pleno terbuka Pemilu tahun 2019.

”Rekapitulasi yang kita laksanakan hari ini adalah berjenjang, dari tingkat KPPS dan PPK. Dalam perjalanannya luar biasa kami berterima kasih, kepada seluruh partai politik yang sudah berpartisipasi bersam teman-teman penyelenggara KPPS PPS dan PPK yang sudah sama-sama melaksanakan, mengawal proses rekapitulasi ini, sehingga sudah berjalan dengan baik,” ujarnya.

Ada beberapa catan-catan, yang disampaikan oleh PKK dan Partai Politik baik secara langsung maupun secara tertulis, kami berterimaksih atas koreksi yang telah disampaikan.

Rekapitulasi yang dilakukan sekarang ini, tidak lagi kita koreksi di tingkat TPS, tetapi hanya selisih suara saja.

Pemilu tahun 2019 diakui sebagai pemilu terberat dalam sejarah didunia bahkan ada yang meninggal dunia.

”Saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada  KPPS, PPS, PPK Bawaslu dan jajaran, kita melaksanakan tugas karena porum ini adalah porum kita bersama,” pungkasnya.

SUARA ANAK PENYANDANG DISABILITAS

SUARA ANAK PENYANDANG DISABILITAS

Partisipasi anak merupakan salah satu hak anak, termasuk anak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi. Anak penyandang disabilitas memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya tentang apa yang dirasakan dan harapan-harapannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.

Lebih jauh lagi, hak anak penyandang disabilitas juga dijamin dalam Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas serta Undang-undang Republik Indonesia No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Mengingat pentingnya negara untuk mendengarkan pendapat anak penyandang disabilitas, maka perlu dilakukan usaha atau kegiatan yang dapat menampung suara mereka. Salah satu usaha yang perlu segera dilakukan adalah dengan memfasilitasi kegiatan Suara Anak Penyandang Disabilitas yang diharapkan bisa menjadi media penyampaian pendapat anak.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak c.q Deputi Bidang Perlindungan Anak bekerjasama dengan Musik Hana Midori. Melalui kegiatan ini diharapkan kesadaran masyarakat akan meningkat dan lebih memahami bahwa anak penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam mengembangkan kemampuannya agar mereka bisa hidup bermartabat seperti anak-anak pada umumnya.

Suara Anak Penyandang Disabilitas yang dituangkan dalam bentuk tulisan, dengan peserta anak-anak penyandang disabilitas, yang terbagi dalam 5 kategori, yaitu : Disabilitas Fisik, Disabilitas Intelektual, Disabilitas Mental, Disabilitas Sensorik dan Disabilitas Ganda/Multi, dengan usia peserta adalah sebelum 18 tahun, dan khusus untuk anak penyandang disabilitas intelektual boleh sampai dibawah usia 25 tahun.

Tema penulisan Suara Anak Disabiltas adalah Dengarkan Curhatan Kami, dengan subtema : Pendidikan/Pelatihan, Olahraga, Seni. Pariwisata. Transportasi, Kesehatan dan Ruang bermain. Peserta bebas memilih subtema dan menceritakan apa yang mereka alami dan harapan apa yang mereka inginkan di masyarakat. Karya tulis ini maksimum sepanjang 750 kata.

Bagi anak penyandang disabilitas yang tidak dapat menulis dalam format tulisan latin, dapat mengungkapkannya dalam bentuk bahasa isyarat atau dalam bentuk suara, atau dalam Huruf Braille, namun pendamping atau orang tua perlu menterjemahkannya dalam bentuk tulisan latin sesuai ketentuan. Video atau rekaman suara dapat dilampirkan disertai dengan Surat Pernyataan bahwa tulisan yg diterjemahkan tersebut benar karya anak penyandang disabilitas.

Pengumpulan materi naskah bisa dilakukan mulai 8 April 2019 sampai batas akhir 8 Juni 2019 melalui email suaraanakdisabilitas@gmail.com. Kegiatan ini tidak dipungut biaya dan akan mendapatkan trophi dan hadiah dari ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kegiatan ini diharapkan akan menjadi sarana komunikasi anak penyandang disabilitas melalui tulisan; sekaligus sarana edukasi bagi keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas; sarana informasi bagi masyarakat luas dalam memahami anak penyandang disabilitas; meningkatkan kepedulian publik terhadap anak penyandang disabilitas; meningkatkan kepercayaan diri anak penyandang disabilitas; dan mendukung kebijakan pemerintah terhadap anak penyandang disabilitas sesuai Konvensi Hak Anak Pasal 23 dan UU Nomor 35 Tahun 2014.

Informasi Lebih Lengkap
Musik Hana Midori : 081390090096
#SuaraAnakPenyandangDisabilitas
#disabilitas
#disabilitasindonesia
#disabilitasbisa




Pelaksanaan otonomi daerah, terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan

Pelaksanaan otonomi daerah, terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan

Wakil Bupati Gunung Mas Rony Karlos, S.Sos membacakan sambutan seragam dari Menteri Dalam Negeri RI dalam memperingati hari Otonomi Daerah ke XXIII tahun 2019 dihalaman Kantor Bupati Jl. pangeran Diponegoro, Senin (29/4/2019).

Gunung Mas – Wakil Bupati Gunung Mas Rony Karlos, S.Sos Bacakan amanat Menteri dalam Negeri RI dalam memperingti Hari Otonomi Daerah ke  XXIII 2019 saat upacara berlangsung.

Pembacaan sambutan dilakukan di halaman Kantor Bupati Gunung Mas, Jl. Pengaren Diponegoro, Senin (29/4/2019).

Petugas pengibaran Bendera Merah Putih dari satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam sambutan Menteri dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo mengingatkan bahwa, perjalanan otonomi daerah pasca reformaai hingga sekarang banyak kemajuan yang telah dicapai. Otonomi daerah telah memberikan solusi untuk mendorong kemajuan pembangunan daerah.

”Muara dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, serta partisipasi aktif masyarakat. Disamping itu, diharapkan daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi,” demikian penggalan sambutan Mendagri yang di bacakan Rony Karlos, S.Sos.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat menganggap bahwa masyarakat itu hanyalah semata sebagai ”konsumen” pelayan publik, tapi dituntut adanya kemampuan untuk memperlakukan masyarakat sebagai ”citizen” termasuk bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

Usai Upacara Bendera wakil Bupati Gunung Mas berjabat tangan dengan Forkopimda di lingkungan Kabupaten Gumung Mas

”Lewat momentum itu, Tjahjo Kumolo berharap, semua Aparatur Negara di daerah harus memberikan kualitas pelayanan publik yang lebih baik ebagai wujud pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah provinsi dan kabupaten/kota,” ucapnya.

”Selain itu, Rony Karlos, S.Sos juga berharap pemerintah daerah yang baru, supaya melanjutkan pembangunan bisa lebih baik dari sekarang, bisa lebih konsen mengatasi angka kemiskinan, paling tidak pergerakan drastis semangkin berkurang. Dibantu juga masyarakat dengan jajaran yang lainnya,” pungkasnya. Saat diwawancarai awak media.

Tampak hadir Wakil Ketua DPRD Kabaupaten Gunun Mas punding Merang, beserta isteri Ketua GOW Hera Marentina Rony Karlos, Ketua Penagdilan Negeri Gunung Mas Darmoto Hutasoit, S.H, MH, Pabung 1016/PLK Mayor Catur Prasetio Nugroho, Kabag Ren Polres Gumas Kompol Almer Silaholo, Yang mewakili Kejari Kasi Intel Hendri, SH, Kepala OPD, serta undangan lainnya.

INVESTASI TRIWULAN I TAHUN 2019 NAIK 5,3%, MENCAPAI RP 195,1 TRILIUN

INVESTASI TRIWULAN I TAHUN 2019 NAIK 5,3%, MENCAPAI RP 195,1 TRILIUN

Jakarta, 30 April 2019 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempublikasikan data realisasi investasi Triwulan I (periode Januari – Maret) Tahun 2019, dengan total investasi mencapai Rp 195,1 triliun, naik 5,3% dibanding periode yang sama tahun 2018 , yaitu sebesar Rp 185,3 triliun. Nilai investasi selama Triwulan I Tahun 2019 untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 87,2 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 107,9 triliun. Selama periode Triwulan I Tahun 2019, tenaga kerja yang terserap adalah sebanyak 235.401 tenaga kerja Indonesia.

Kepala BKPM, Thomas Lembong menyampaikan bahwa nilai realisasi investasi triwulan pertama tersebut sudah mencapai 24,6% dari target investasi tahun 2019 sebesar Rp 792,0 triliun. Capaian realisasi investasi ini sangat penting untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% pada tahun 2019 dapat terealisasi.

Dibandingkan tahun 2018, pertumbuhan investasi PMDN pada Triwulan I Tahun 2019 meningkat sebesar 14,1%, dari Rp 76,4 triliun di Triwulan I Tahun 2018 ke Rp 87,2 triliun. Sedangkan investasi PMA pada Triwulan I Tahun 2019 tersebut turun 0,9% dibanding Triwulan I Tahun 2018 yang sebesar Rp 108,9 triliun menjadi Rp. 107,9 triliun.

 ”Mengacu data Triwulan I Tahun 2019 terjadi tren positif terhadap pertumbuhan PMA yang semula pada Triwulan IV Tahun 2018 adalah -11,6% menjadi -0,9% pada Triwulan I Tahun 2019. Kami melihat tren positif ini akan berlanjut pada masa mendatang, apalagi didukung dengan tekad kuat pemerintah yang akan melanjutkan reformasi di bidang ekonomi, pemanfaatan Online Single Submission (OSS) yang lebih baik, serta intensifikasi pengawalan investasi oleh berbagai instansi pemerintah terkait baik di pusat dan daerah.” demikian Tom Lembong menegaskan dalam konferensi pers di kantor BKPM, Jakarta, 30 April 2019.

 BKPM juga mencatat, realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah: Jawa Barat (Rp 37,3 triliun, 19,1%); DKI Jakarta (Rp 24,7 triliun, 12,7%); Jawa Tengah (Rp 21,4 triliun, 11,0%); Jawa Timur (Rp 12,6 triliun, 6,5%); dan Banten (Rp 12,5 triliun, 6,4%).

 ”Hal yang menggembirakan lainnya adalah terjadinya tren peningkatan investasi di luar Jawa, yang tumbuh sebesar 16,7% bila dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2018. Capaian ini disumbang oleh investasi di Indonesia bagian timur, khususnya di sektor pengolahan hasil tambang yang sangat penting untuk peningkatan ekspor. Selain sektor tersebut, sektor pariwisata di Indonesia bagian timur berpotensi untuk terus dikembangkan, terutama pariwisata bahari maupun wisata minat khusus, yang tentunya akan dapat mendiversifikasi destinasi wisata di Indonesia.” disampaikan Tom.

 Pada periode Triwulan I Tahun 2019 realisasi investasi di luar Jawa sebesar Rp 85,8 triliun meningkat 16,7% dari periode yang sama pada tahun 2018 sebesar Rp 73,5 triliun.

Sedangkan, realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah: Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (Rp 37,3 triliun, 19,1%); Listrik, Gas, dan Air (Rp 33,2 triliun, 17,0%); Konstruksi (Rp 19,5 triliun, 10,0%); Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (Rp 18,8 triliun, 9,7%), serta Pertambangan (Rp 15,1 triliun, 7,7%).

Lima besar negara asal PMA adalah: Singapura (US$ 1,7 miliar, 24,0%); R.R. Tiongkok (US$ 1,2 miliar, 16,1%); Jepang (US$ 1,1 miliar, 15,8%); Malaysia (US$ 0,7 miliar, 9,8%) dan Hongkong, RRT (US$ 0,6 miliar, 8,1%).

 Seiring dengan telah diluncurkannya KOPI MANTAP (Koordinasi Pengawalan Investasi Memanfaatkan Aplikasi) pada bulan lalu, BKPM bersama dengan Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga terkait akan terus melakukan pengawalan investasi dalam rangka fasilitasi kendala investasi dan upaya percepatan peningkatan realisasi investasi. Kami persilakan bagi investor yang mengalami permasalahan dalam merealisasikan investasinya, dapat berkomunikasi atau datang langsung ke kantor BKPM.” jelas Plt. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal-BKPM, Farah Ratnadewi Indriani dalam acara tersebut.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Farah Ratnadewi Indriani
Plt. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 
Jl. Jend. Gatot Subroto 44, Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: 021-5252008 ext.7001
e-mail: farah@bkpm.go.id



SUKSES DATANGKAN WISMAN MELALUI KAWASAN PERBATASAN, HOT DEALS KEPRI KEMBALI DIPROMOSIKAN TAHUN 2019

SUKSES DATANGKAN WISMAN MELALUI KAWASAN PERBATASAN, HOT DEALS KEPRI KEMBALI DIPROMOSIKAN TAHUN 2019

Jakarta, 24 April 2019 – Setelah sukses mendatangkan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia melalui program Hot Deals Kepulauan Riau (Kepri) 2018, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) kembali mempromosikan program Hot Deals Kepri 2019 guna meningkatkan jumlah kunjungan wisman dan perputaran ekonomi di kawasan perbatasan.

Jumlah wisman yang masuk ke Indonesia melalui program Hot Deals tahun lalu mencapai 688.951 wisman, yang didominasi oleh wisman dengan top 5 originasi dari negara Singapura, Malaysia, Tiongkok, India, dan Filipina. Tahun ini, Kemenpar kembali meluncurkan program Hot Deals Kepri 2019 yang diharapkan mampu mendatangkan kunjungan satu juta wisman.

Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya mengatakan jika program Hot Deals ini dapat terlaksana berkat dukungan dari Pemerintah baik Pemerintah Pusat ataupun Daerah, serta para pelaku industri pariwisata di Kepulauan Riau. “Kunci sukses program Hot Deals ini terletak pada sinergi yang baik antara Pemerintah dan para pelaku industri pariwisata di Kepri. Oleh karenanya, saya harapkan para pelaku industri untuk terus mendukung program ini”, ungkap Menpar.

Program Hot Deals merupakan salah satu program prioritas yang sedang fokus dikerjakan oleh Kementerian Pariwisata di tahun 2019, dengan tujuan untuk mendukung tercapainya target 20 juta kunjungan wisman.

Program Hot Deals, biasa disebut sebagai more for less tourism ini dikembangkan untuk mengoptimalkan idle capacity di 3A (aksesibilitas, akomodasi, dan atraksi) yang digabungkan dalam sebuah platform guna menyediakan layanan pariwisata yang mudah dan murah. Paket Hot Deals biasanya dijual saat musim rendah kunjungan (low season) dan weekdays dengan membuat paket bundling yang memiliki komponen transportasi, yang mampu mengurangi harga hingga 70% dari harga normal.

“Untuk mampu menjaring wisman ke kawasan perbatasan, saya mengajak seluruh pelaku industri pariwisata Kepulauan Riau agar memberikan potongan harga/diskon besar kepada wisman, khususnya saat musim rendah kunjungan (low season) dan weekdays. Saya pastikan potongan harga ini tidak akan menjadikan para pelaku industri merugi, karena menggunakan konsep sharing economy”, tambah Menpar.

Secara implementasinya program Hot Deals Kepri ini direalisasikan oleh Kemenpar dengan melakukan kerjasama dengan Ferry serta Travel Agent/ Tour Operator, industri golf, spa, dan hotel/ akomodasi dengan memberikan diskon untuk 1.000.000 tiket selama satu tahun, menyediakan aplikasi Hot Deals Kepri, melakukan promosi kerjasama bersama pengelola kapal Ferry (wrapping dan promosi tematik), memberikan dukungan penyelenggaraan event pendukung Hot Deals, serta rutin menyelenggarakan rapat koordinasi dengan para pelaku industri pariwisata di wilayah Kepri.

Untuk memastikan program ini mampu mendatangkan wisman dalam jumlah besar, Kemenpar melakukan berbagai program pemasaran seperti promosi di acara sales meeting, consumser selling, penjualan tiket-tiket di counter-counter pelabuhan, serta promosi di media cetak, elektronik, dan online.

Realisasi kunjungan wisman ke wilayah Kepri yang dihasilkan dari program Hot Deals dari Januari hingga 19 April 2019 adalah 297.393 pax, dan setiap bulannya selalu melampaui target yang ditentukan. Top 5 originasi wisman yang berkunjung ke Indonesia antara lain didominasi oleh wisman asal negara Singapura, Tiongkok, Malaysia, India, dan Korea Selatan.

“Saya berharap para pelaku industri pariwisata di wilayah Kepri ke depan mampu menyusun paket wisata yang lebih menarik dan ramah dengan kebutuhan kaum milenial. Saat ini, 26% dari jumlah wisman ke Kepri adalah kaum milenial. Semakin menarik paket wisata yang kita tawarkan, maka semakin besar peluang untuk menjaring kunjungan wisman milenial ke Indonesia”, pungkas Menpar.

(Tim Komunikasi Pemerintah Kemenkominfo bersama Biro Komunikasi Publik, Kementerian Pariwisata RI).