PBS Didesak Bantu Kelompok UPPKS

PBS Didesak Bantu Kelompok UPPKS

BINCANG : Ketua DPRD Kabupaten Gumas H Gumer didampingi Kepala Disdalduk dan KB Isaskar ketika dibincangi wartawan, di Ruang Rapat Lantai I Kantor Bupati, Rabu (10/4) siang.

Gunung Mas – Terobosan baru dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga. Mereka membentuk dan mengusulkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk 20 kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) ke Perusahaan Besar Swasta (PBS).

”Pembentukan dan usulan bantuan CSR terhadap 20 kelompok UPPKS di 12 kecamatan tersebut sangat penting, untuk meningkatkan ekonomi dan penghasilan keluarga,” ucap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gumas H Gumer, di Ruang Rapat Lantai I Kantor Bupati, Rabu (10/4) siang.

Agar bisa maksimal, lanjut dia, diminta kepada Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang beroperasi di Kabupaten Gumas, untuk berkontribusi sebagai wujud kepedulian. Caranya dengan memberikan sebagian bantuan CSR kepada 20 kelompok UPPKS yang mayoritas merupakan ibu rumah tangga (IRT).

”Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, apa yang telah dilakukan Disdalduk dan KB dalam melakukan terobosan pembentukan kelompok UPPKS sangat kita apresiasi. Hal ini pun harus didukung penuh oleh PBS,” tuturnya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, memang PBS yang beroperasi di daerah ini datang untuk mencari keuntungan, namun alangkah lebih baik mereka juga memperhatikan, berkontribusi, dan peduli terhadap masyarakat sekitar.

”Kami harapkan dengan bantuan yang seperti ini, akan mampu meningkatkan perekonomian dan penghasilan masyarakat yang tergabung dalam kelompok UPPKS,” tuturnya.

Legislator dari daerah pemilihan (dapil) III mencakup Kecamatan Tewah, Kahayan Hulu Utara, Damang Batu, dan Miri Manasa ini mengakui, usulan kepada PBS telah disampaikan. Ini sudah melalui beberapa tahapan, yakni rekomendasi dari kepala desa (kades), camat, hingga ke Bupati Gumas yang membuat surat pengantar kepada PBS tersebut.

”Usulan yang kami sampaikan sebanyak Rp 30 juta per kelompok UPPKS. Mereka nantinya bisa berusaha di bidang ekonomi produktif, artinya cepat laku dijual sehingga mereka memperoleh keuntungan. Kami berharap semua PBS peduli untuk membantu kelompok UPPKS itu,” pungkasnya.

 

PKH DAN BPNT TURUNKAN ANGKA KEMISKINAN HINGGA 9 PERSEN

PKH DAN BPNT TURUNKAN ANGKA KEMISKINAN HINGGA 9 PERSEN

Jakarta (9 April 2019) – Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan berbagai langkah nyata dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Pesiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menurunkan angka kemiskinan.

“Pemerintah sangat serius mewujudkan tujuan tersebut dan khusus untuk Kementerian Sosial mempunyai empat langkah strategis untuk menekan angka kemiskinan hingga 9 persen di akhir 2019,” tutur Mensos.

Keempat hal tersebut adalah perluasan target dan kenaikan anggaran program, transformasi penyaluran bantuan, integrasi bansos berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT), dan pendampingan sosial.

Pertama, perluasan target dan kenaikan anggaran program. Dalam lima tahun terakhir jumlah penerima bansos terus meningkat berseiring dengan kenaikan anggaran bansos.

“Dengan anggaran yang signifikan diharapkan terjadi percepatan dalam penanganan kemiskinan di Indonesia,” katanya.

Data Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial mencatat jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH terus meningkat dari 2,79 juta KPM di Tahun 2014 menjadi 10 juta KPM pada tahun 2018. Anggaran PKH sejak 2014 meningkat secara drastis dari 5,6 triliun di tahun 2014 menjadi 34,4 triliun di tahun 2019.

“PKH menjadi program prioritas nasional karena mempunyai dampak langsung yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Yakni dengan meningkatkan daya beli masyarakat yang kurang mampu melalui bantuan sosial non tunai yang diberikan,” tutur orang nomor satu di Kementerian Sosial ini.

Kedua, adalah transformasi penyaluran bantuan sosial dan subsidi secara non tunai sebagaimana intruksi Presiden Joko Widodo. Tujuannya agar penyalurannya memenuhi unsur 6T yakni tepat sasaran, tepat administrasi, tepat jumlah, tepat manfaat, tepat waktu dan tepat kualitas.

“Untuk mewujudkan bansos yang 6T, Kementerian Sosial melakukan transformasi bantuan Beras Sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dimana KPM yang sebelumnya menerima bantuan dalam bentuk beras beralih ke BPNT menerima uang untuk dibelanjakan bahan pangan,” terangnya.

Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial mencatat bantuan Beras Sejahtera pada tahun 2016 telah menjangkau 15,6 juta keluarga. Tahun 2017 mulai dilaksanakan transformasi bertahap dari Rastra ke BPNT. Pada 2019 seluruh bansos pangan telah beralih ke BPNT yakni 15,6 juta KPM.

Penyaluran bansos PKH dan BPNT secara non tunai dilakukan dengan menggunakan kartu kombo yang dinamakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kartu ini merupakan Kartu Debit yang dikeluarkan Himpunan Bank-bank Negara (HIMBARA). Melalui inovasi teknologi perbankan yang dilakukan HIMBARA. KKS dapat merekam data penerima, berfungsi sebagai tabungan, dan dompet elektronik untuk belanja dari alokasi kuota.

“KKS merupakan inovasi sosial 4.0 di mana seluruh bantuan sosial terintegrasi dalam satu kartu dan para KPM dikenalkan dengan sistem perbankan dan transaksi digital,” terangnya.

Ketiga, adalah upaya mengintegrasikan bantuan sosial dan subsidi didasarkan pada Data Terpadu yang dimutakhirkan secara berkala oleh pemerintah daerah melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG).

SIKS-NG merupakan sistem informasi pengelolaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Pemutakhiran Data Terpadu dilakukan oleh dinas sosial kabupaten/kota melalui SIKS-NG dan hasil pemutakhiran ditetapkan oleh Menteri Sosial dua kali dalam satu tahun.

Dengan adanya Data Terpadu yang valid dan termutakhirkan akan menjadi rujukan bagi berbagai program bantuan atau subsidi oleh pemerintah pusat dan daerah agar tepat sasaran. Data Terpadu juga menjadi rujukan pengambilan keputusan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

“Kedepan seluruh program penanggulangan kemiskinan baik dari pusat dan daerah menggunakan data yang sama. Hal ini diharapkan akan semakin mempercepat dalam penanggulangan kemiskinan,” terang Menteri.

Keempat, adalah memastikan perubahan perilaku positif KPM melalui pendampingan sosial.

“Untuk mendorong kemandirian KPM, kami siapkan Pendamping PKH yang secara secara massif membimbing KPM dalam kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau Family Development Session (FDS),” katanya.

Menteri Agus mengatakan keberhasilan KPM PKH graduasi sejahtera mandiri tak lepas dari pendampingan dan bimbingan yang dilakukan Pendamping PKH. Dalam pertemuan P2K2, Pendamping PKH memberikan penyuluhan tentang kesehatan, gizi, pendidikan, sosial ekonomi, perlindungan anak, dan kesejahteraan sosial.

Di bidang kesehatan dan gizi, KPM mendapatkan pengetahuan tentang pentingnya 1.000 hari pertama kehidupan, gizi ibu hamil dan pemeriksaan kehamilan, menyusui dan layanan kesehatan setelah kehamilan, serta kebersihan lingkungan. Para KPM juga mendapatkan pendampingan sosial ekonomi misalnya tentang bagaimana mengatur sumber dana yang terbatas, strategi menabung, strategi memulai usaha sendiri, kewirausahaan dan pemasaran, dst.

Di bidang pendidikan KPM diarahkan untuk menjadi orang tua yang sukses, memahami perilaku belajar anak usia dini, menumbuhkan perilaku positif anak, dan membantu anak sukses di sekolah.

Di bidang perlindungan anak, KPM PKH diberikan pemahaman bagaimana mencegah kekerasan, pencegahan penelantaran termasuk termasuk anak berkebutuhan khusus, mencegah kekerasan dalam rumah tangga, dan perlindungan terhadap ibu. Sementara di bidang Kesejahteraan Sosial KPM PKH yang memiliki lansia atau penyandang disabilitas berat mendapatkan perawatan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan home care services.

“Tahun ini sebanyak 39 ribu Pendamping PKH siap berada di garis depan upaya mendorong kemandirian KPM PKH. Mereka adalah ujung tombak dalam memerangi kemiskinan di Indonesia. Peran Pendamping PKH sungguh luar biasa,” katanya.

 

Kerja Nyata

Memasuki lima tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah banyak perubahan yang bisa dilihat dan dirasakan oleh masyarakat, baik dari infrastruktur, pelayanan Pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, termasuk penurunan angka kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka kemiskinan pada September 2018 turun menjadi 9,66 persen dari sebelumnya Maret 2018 sebesar 9,82 persen. Dengan angka penurunan tersebut maka jumlah penduduk miskin sebesar 25,67 juta orang  dari sebelumnya 25,95 juta orang.

BPS juga merilis data tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio pada September 2018 adalah 0,384. Angka ini menurun sebesar 0,005 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,389. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2017 yang sebesar 0,391 turun sebesar 0,007 poin.

Capaian ini di antaranya karena pemerintah aktif melakukan penyuluhan, pendampingan usaha bagi masyarakat, hingga penggelontoran dana bansos yang dinilai lebih baik.

Baru-baru ini, Lembaga Internasional Microsave memaparkan hasil penelitian terhadap pelaksanaan BPNT Tahun 2018 tentang tingkat kepuasan KPM terhadap pelaksanaan BPNT secara umum dan kualitas bahan pangan yang mencapai 96%, sedangkan tingkat kepuasan atas kuantitas bahan pangan yang didapat mencapai 86%.

Microsave memaparkan bahwa BPNT membantu 12–19% total pengeluaran makanan rumah tangga perbulan (atau 10–14 hari kebutuhan pangan) dan BPNT memberikan peluang bagi pengusaha mikro, terutama perempuan sebesar 68% termasuk e-Warong KUBE dan BPNT memberdayakan dan menempatkan perempuan sebagai fokus utama.

“BPNT juga mendukung Gerakan Nasional Keuangan Inklusif, karena 87% KPM mendapatkan akses kepemilikan rekening keuangan formal melalui KKS,” terang Menteri.

Capaian PKH juga menunjukkan capaian yang positif salah satunya jumlah KPM graduasi mandiri sejahtera yang terus bertambah. Graduasi mandiri sejahtera adalah kondisi dimana KPM telah lepas dari program bansos yang selama ini diberikan pemerintah karena telah mampu mandiri secara ekonomi sehingga tidak bergantung pada bantuan.

Pada tahun 2017 sebanyak 230.351 KPM atau sebesar 3,8 persen dari total 6 juta peserta. Pada tahun 2018 tercatat 621.789 KPM atau sebesar 6,21 persen dari 10 juta KPM. Untuk target graduasi tahun 2019 diharapkan mencapai 800.000 KPM PKH (8%).

PKH juga berdampak positif untuk kesehatan dan pendidikan. Yakni peningkatan konsumsi income per kapita 10%, peningkatan konsumsi makanan berprotein 8%, mengurangi stunting 23–27 persen, 56–62 persen mengurangi stunting berat, meningkatkan kehadiran di sekolah hingga 95%.

“Kebijakan peningkatan indeks bantuan sosial PKH Tahun 2019 diharapkan dapat mempercepat kemandirian KPM dan dampak positif program ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Ini merupakan bukti nyata dari komitmen Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla agar rakyat miskin terlindungi dan memiliki kesempatan untuk menikmati pertumbuhan ekonomi dan mencapai kesejahteraan sosial,” tegas Agus.

 

 

 

PEMERINTAH LUNCURKAN PROYEK PERCONTOHAN PROGRAM SATU JUTA NELAYAN BERBASIS TEKNOLOGI DIGITAL DI SUKABUMI

PEMERINTAH LUNCURKAN PROYEK PERCONTOHAN PROGRAM SATU JUTA NELAYAN BERBASIS TEKNOLOGI DIGITAL DI SUKABUMI

Maritim–Sukabumi, Pemerintah melalui Kemenko Bidang Kemaritiman secara resmi meluncurkan proyek percontohan Program 1 Juta Nelayan Berdaulat di Desa Ciwaru, Kabupaten Sukabumi, Rabu (10-4-2019).

Proyek percontohan ini merupakan tindak lanjut peluncuran Program 1 Juta Nelayan Berdaulat berbasis teknologi digital yang telah diluncurkan oleh Menko Maritim Luhut Pandjaitan pada Hari Senin (8-4-2019) di Jakarta.

“Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan laut sangat besar. Menurut data UNDP tahun 2017, kekayaan laut kita USD 2,5 Triliun per tahun, tapi kita baru mampu memanfaatkan sebesar 7% saja karena keterbatasan teknologi di bidang Maritim,” ujar Menko Luhut saat membuka acara peluncuran bersama warga nelayan Kabupaten Sukabumi di Desa Ciwaru.

Program 1 juta nelayan berdaulat ini memberikan pelatihan kepada sekitar 1000 orang yang terdiri dari nelayan, ketua rukun nelayan tiap desa/kecamatan, pengurus/petugas koperasi nelayan, petugas TPI, pembina nelayan untuk memanfaatkan sebuah aplikasi digital. Aplikasi tersebut dibuat oleh FishOn, sebuah perusahaan rintisan digital mitra Kemenko Bidang Kemaritiman.

Aplikasi berbasis android ini memiliki fitur informasi pencurian ikan, pengawetan ikan, penjualan ikan, komunikasi pencatatan hasil tangkapan ikan, panic button untuk permintaan bantuan dalam kondisi darurat, fitur pembayaran elektronik dan fitur belanja kebutuhan sehari hari. Selain itu ada aplikasi penjualan dan manajemen gudang untuk koperasj nelayan, aplikasi lelang ikan online yang menghubungkan TPI, nelayan dan pedagang ikan, serta aplikasi website penjualan e-commerce ikan.

Tak hanya itu, FishOn juga mengembangkan device IoT untuk memberikan layanan internet murah ditengah laut, juga teknologi dari bahan alami yang membuat ikan tidak cepat membusuk dan tetap segar dalam 45 hari.

Menurut Menko Luhut, dalam era digital dewasa ini, kekuatan informasi yang disampaikan secara cepat dan akurat menjadi sangat penting. “Oleh karena itu pengembangan ekonomi digital di berbagai sektor industri termasuk sektor kemaritiman menjadi sangat penting,” tambahnya.

Tentang program ini, pemerintah menargetkan jumlah peserta minimal 300.000 yang berasal dari 300 kabupaten/kota wilayah pesisir Indonesia hingga akhir tahun 2019. Sementara itu target utama program ini adalah nelayan.

“Kita akan bikin satu model dulu lalu jika sudah berjalan akan diduplikasikan di tempat-tempat yang lain,” jelas Menko Luhut. Dia berharap kelangsungan program ini dapat dibantu oleh program CSR dari perusahaan-perusahaan besar selain Telkom, karena dampaknya akan menaikkan perekonomian para nelayan. “Tugas pemerintah disini adalah membantu apa yang bisa dibantu mempermudah kerja mereka seperti proses perizinan dll,” sambungnya.

Menko Luhut berharap dengan adanya aplikasi ini potensi laut Indonesia bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. “Selama ini kita hanya mengambil ikan tetapi tidak di manage, nah dengan adanya aplikasi ini kami harap para nelayan bisa mengambil ikan dengan maksimal dan mengelolanya dengan baik, Saya optimistis hal ini bisa membantu kita mengelola laut kita,” ujarnya.

Dengan program yang merupakan salah satu program unggulan Kemenko Bidang Kemaritiman ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan yang menurut data KKP tahun 2017 turut menyumbang 25% angka kemiskinan nasional.

Turut hadir dalam peluncuran hari ini Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Bupati Sukabumi Marwan Hamami, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi Usman Jaelani. Selain bertemu dengan warga nelayan di Desa Ciwaru, Menko Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan juga mengunjungi geopark Ciletuh dan TPI Palangpang.

Biro Informasi dan Hukum
Kemenko Bidang Kemaritiman

 

 

 

TINGKATKAN KOLABORASI PENANGANAN BENCANA, PEMERINTAH UJI COBA LAYANAN KOMUNIKASI RADIO PPDR

TINGKATKAN KOLABORASI PENANGANAN BENCANA, PEMERINTAH UJI COBA LAYANAN KOMUNIKASI RADIO PPDR

Pemerintah berupaya meningkatkan kesiapsiagaan dan respons cepat dalam penanggulangan bencana. Kolaborasi kementerian, lembaga dan ekosistem telekomunikasi tengah dilakukan untuk menyiapkan sistem komunikasi radio kebencanaan dengan memanfaatkan frekuensi radio 700 MHz.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selama tahun 2018 tercatat 4.231 korban meninggal dunia dan hingga tiga juta penduduk terpaksa mengungsi menyusul 2.426 bencana alam yang terjadi di sepanjang tahun.

Bencana hidrometeorologi tetap dominan terjadi, mulai dari puting beliung, banjir, kebakaran hutan dan lahan, longsor, serta gelombang pasang dan abrasi. Posisi Indonesia di kawasan ring of fire (cincin api) membuat potensi bencana erupsi gunung api, gempabumi yang merusak, dan tsunami.

Kerugian ekonomi yang ditimbulkan bencana cukup besar. Sebagai gambaran, gempabumi di Lombok dan Sumbawa menimbulkan kerusakan dan kerugian Rp 17,13 triliun. Sementara gempabumi, tsunami, dan likuifaksi di Sulawesi Tengah menyebabkan kerugian dan kerusakan lebih dari Rp 13,82 triliun.

Guna meminimalkan risiko dan dampak ekonomi bencana, Pemerintah telah menerapkan manajemen penanggulangan bencana. Kini proses itu akan leih meningkat dan efisien dengan penyelenggaraan layanan radio komunikasi untuk Public Protection and Disaster Relief (PPDR).

 

Optimasi Frekuensi 700 MHz untuk Kebencanaan

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan langkah yang responsif dalam penanggulangan bencana dengan melibatkan kementerian, lembaga dan seluruh stakeholders serta komunitas. Mulai dari mendorong kesiapsiagaan masyarakat, respons cepat ketika terjadi bencana, hingga pengembangan sistem komunikasi radio yang andal.

Secara global, terdapat kesepakatan untuk menggunakan  pita frekuensi radio 700 MHz sebagai kanal jaringan komunikasi kebencanaan. Jaringan itu terbukti andal dan mumpuni untuk mendukung komunikasi kebencanaan.

“Frekuensi di band 700 MHz dipilih karena frekuensi ini cukup rendah dibanding yang seluler 1,8 GHz, 2,1 GHz, 2,3 GHz, jadi jangkauannya sangat luas,” ungkap Menteri Komunikasi dan Informatika dalam Uji Coba Lapangan Penggunaan Frekuensi 700 MHZ untuk Telekomunikasi Khusus Kebencanaan di Plasa Telkom Pangandaran, Jawa Barat, Selasa (9/4/2019) sore.

Bahkan di sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan, pita frekuensi radio 700 MHz juga dimanfaatkan untuk mendukung layanan publik (public services) antara lain: Kepolisian, Pemerintah Daerah, Pemadam Kebakaran, Unit Reaksi Cepat Panggilan Darurat, dan Rumah Sakit.

“Di dunia internasional, band 700 itu secara standar internasional menjadi digital dividen. Disepakati, bagian dari 700 MHz itu harus dialokasikan untuk aplikasi kebencanaan, digunakan untuk menangani memitigasi penanganan maupun recovery bencana,”  jelas Rudiantara.

Pita frekuensi radio 700 MHz berpotensi besar dapat dimanfaatkan untuk keperluan komunikasi kebencanaan yang lebih canggih, peningkatan jangkauan pita lebar di daerah rural, serta perbaikan kualitas pita lebar di kota-kota besar yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

“Negara tetangga kita sudah mulai membebaskan frekuensi 700 MHz, dari penggunaan televisi analog, kemudian analognya bermigrasi menjadi digital, sehingga frekuensinya bisa digunakan, itulah namanya digital dividen, sebagiannya digunakan untuk kebencanaan,” tutur Menteri Kominfo.

Uji Coba PPDR

Public Protection and Disaster Relief (PPDR) atau Perlindungan Publik dan Penanggulangan Bencana, merupakan standar dunia untuk komunikasi radio dalam penanganan ketertiban dan penegakan hukum, perlindungan jiwa dan harta beda, dan situasi darurat, hingga penanganan gangguan serius terhadap sosial masyaraka akibat bencana.

Bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan SAR Nasional (BASARNAS), Badan Meterorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), POLRI dan Pemerintah Daerah serta stakeholders telekomunikasi, Kementerian Kominfo melakukan uji coba layanan radio telekomunikasi kebencanaan atau PPDR.  Uji coba itu berlangsung di kawasan Pangandaran, Jawa Barat selama sebulan mulai tanggal 9 April 2019 hingga 9 Mei 2019.

Menurut Menteri Rudiantara uji coba harus dilakukan agar manajemen kebencanaan bisa dilakukan lebih baik lagi sekaligus menguji teknologi baru yang ada untuk mendukung penanganan bencana.  Dalam uji coba itu, berlangsung demo uji SMS Blast, Panggilan Suara antar petugas, Pengiriman Gambar dan Video secara Real Time, dan Pengujian Fitur-Fitur pada Aplikasi Layanan Radio Komunikasi.

“Mengapa kita harus lakukan uji coba? Kita jangan sampai menunggu semua kertas selesai ditulis. Pemerintah, Kominfo mengeluarkan Peraturan Menteri tentang uji coba teknologi tahun 2016. Tujuannya agar Indonesia terbuka terhadap teknologi-teknologi baru, diujicobakan. Jangan nanti kertasnya sudah selesai baru kita uji coba. Terlambat kita,” jelas Rudiantara.

Dalam konteks komunikasi kebencanaan, Indonesia sebagai negara rawan bencana, membutuhkan dukungan infrastruktur komunikasi kebencanaan yang canggih dan mampu melayani trafik komunikasi suara (voice) dan multimedia.

Dengan layanan multimedia, kondisi lapangan dapat dipantau dan dianalisa secara lebih efektif dan efisien karena pos komando penanggulangan bencana langsung menerima data video dan data-data sensorik lainnya secara real time dari perangkat yang bekerja di pita frekuensi radio 700 MHz.

Selain itu, dengan adanya komunikasi yang berbasis multimedia, maka keselamatan personil tanggap darurat yang terjun ke daerah bencana akan lebih terlindungi. Informasi situasi lokasi yang menjadi target operasi akan diterima dengan lebih detail dan dinamika perubahannya akan lebih cepat termutakhirkan.

Melalui uji coba ini diharapkan diperoleh data teknis mengenai kualitas layanan, pengujian aplikasi dan konektivitas, serta data non teknis di lapangan yang diperlukan sebagai rekomendasi penyelenggaraan layanan nantinya. Termasuk peluang integrasi layanan Sistem Penyampaian Informasi Bencana melalui SMS Blast pada daerah terdampak bencana dan Layanan Panggilan Darurat 112 yang dikelola oleh Pemda dalam penanganan kondisi darurat.

Melalui kolaborasi penanganan dan integrasi layanan, diharapkan dapat meningkatkan manajemen penanggulangan bencana di Indonesia. Satu hal yang lebih penting, akan banyak peluang untuk penyelamatan korban secara lebih cepat dan menimialkan dampak bencana terhadap masyarakat Indonesia.

Tim Komunikasi Pemerintah – Kominfo

 

 

Jumlah TPS 367 dan pemilih DPTHP ketiga 80.724

Jumlah TPS 367 dan pemilih DPTHP ketiga 80.724

Gunung Mas – Bupati Gunung Mas Drs. Arton S Dohong diwakili Asisten Administrasi Umum Agung, SE memimpin rapat Koordinasi dukungan kelancaran, penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, di Aula lantai I Kantor Bupati Gunung Mas, Selasa (09/04/2019).

Pada kesempatan tersebut, turut hadir Ketua KPU Stepenson, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Drs. Gantian Pasti, Kabag OPS. Kompol Theodorus Priyosantosa, SIK, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Gumas Hendri, SH, Komisioner  Bawaslu Kabupaten Gumas Divisi Oranganisasi dan SDM Katriana, M,Si, Kepala OPD dilingkup Kab. Gumas.

Terkait kesiapan data pemilih Kabupaten Gunung Mas terdiri dari 12 Kecamatan 127 Desa dan Kelurahan, jumlah TPS 367, jumlah pemilih DPTBHP-80.724 Jiwa.

Asisten menjelaskan, koordinasi pemiliharaan keamanan atau ketertiban berdasarkan tingkat kerawanan pihak pemerintah daerah selalu berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan TNI untuk menjaga ketertiban dan keamanan khususnya menjelang dan saat pelaksanaan Pemilu.

Pada umumnya sikap netralitas ASN di Kabupaten Gunung Mas tetap dijaga, walaupun ada oknum tertentu yang menunjukan sikap tidak netral dijaga, walaupun ada terjadi oknum tertentu yang menunjukan sikap tidak netral pada pelaksanaan pentahapan pemilu namun semua masih dalam batas kewajaraan.

Apa yang kita bahas dalam rakor ini, mudah-mudahan segera ditindaklanjuti, dan kita semua tidak terkena masalah dalam pemilu serentak tahun 2019 ini, jangan berbondong-bondong ke MK, kalau ada persolaan selesaikanlah secara musyawarah dan mupakat,” tandas Agung, SE.

Ketua KPU Stepenson mengatakan, logistk Pemilu ada yang masih kekurangan dan sudah dipesan untuk pengiriman tambahan surat suara. Terkait dengan angkutan logistik ada bantuan dari Polres Gunung Mas, bantuan dari Pemerintah Daerah melalui Kesbang Pol dan ini bisa diatasi.

Diungkapkannya, seluruh petugas penyelenggara berjumlah 3.000 lebih sudah siap menjalankan tugasnya. Dalam waktu dekat surat pindah memilih dengan keperluan khusus diurus sampai tanggal 10 April 2019 untuk mendapatkan surat A.5 dan distribusi logistik pada tanggal 15 April 2019.

”Proses pengurusan surat pindah memilih harus menyerahkan surat tugasnya kepada pihak KPU,” ujarnya.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Gunung Mas Divisi Organisasi dan SDM Katriana, M.Si menjelaskan, kesiapan personil pengawasan sudah disiapkan untuk tingkat Kecamatan, Desa/Kelurhan sampai ke tingkat TPS, yaitu untuk 367 TPS yang ada di Kabupaten Gunung Mas.

Pelanggaran yang terjadi hanya pada pemasangan alat peraga kampanye (APK) dilakukan penindakan dengan cara persuasive.

”Dimohon untuk kita semua supaya ikut mengawasi Pemilu menjadi pengawas yang partisipatif,” pungkasnya.