Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gunung Mas 2019

Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gunung Mas 2019

Wakil Bupati Rony Karlos, S.Sos, Menyampaikan Sambutannya terkait, masalah Penanggulangan kemiskinan di kabupaten Gunung Mas, Senin (15/04).

Gunung Mas – Badan Perencanaan, Penelitian dan pengembangan Daerah (BP3D) menyelenggarakan, rapat Koordinasi Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang bertempat di Aula BP3D Kabupaten Gunung Mas, Senin (15/04/2019) kemaren.

Wakil Bupati Gunung Mas Rony Karlos, S.Sos mengatakan, Masalah kemiskinan merupakan permasalahan yang paling krusial. Kalau kita indentifikasi ada tiga indikator permasalahan kemiskinan yang menonjol, pertama : jumlah penduduk miskin yang masih cukup besar, kedua : Ketimpangan kemiskinan antar wilayah, dan ketiga : Akses dan kualitas pelayanan dasar penduduk miskin masih tertinggi.

Tampak serius peserta rapat Koordinasi Rencana Aksi Pengggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gunung Mas, Senin (15/04/2019).

Sudah banyak program nasional atau daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan, antara lain adanya kebijakan subsidi pemerintah yang dinilai dapat meringankan beban masyarakat akan kebutuhan dasarnya yakni, program beras sejahtera (Rastra), bantuan siswa miskin (BSM), BPJS, APBN KIS, APBD Jamkesda keluarga harapan (PKH), Asistensi sosial penyandang distabilitas berat (ASPDB), Asisten Sosial Lanjut Usia terlantar (ASLUT).

”Dalam rakor ini merupakan sarana konsultasi, singkronisasi dan koordinasi dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan, sehinhgga dapat dihasilkan kesepakatan bersama, untuk melakukan lanhgkah-langkah yang sitematis, terencana dan bersinergi untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gunung Mas,” ujarnya Rony.

Dikatanya, Rapat koordinasi ini, diharapkan dapat tercapai kesepakatan antara Badan Dinas/Intansi Perangkat Daerah dalam perencanan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gunung Mas.

Diketahui bahwa, Penanggulangan kemiskinan harus merupakan upaya yang terus menerus karena kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin dan keterbatasan sumberdaya untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar.

”Langkah-langkah penanggulangan kemiskinan tidak dapat ditangani sendiri oleh satu sektor tertentu, tetapi harus multi sektor dan lintas sektor dengan melibatkan stakeholder terkit, untuk meningkatkan efektivitas pencapaian program yang dijalanka,” tandasnya.

Tujuan dari Rapat tersbut, melakukan koordinasi antara Perangkat Daerah dalam penerapan strategi perencanaan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan derah di Kabupaten Gunung Mas.

KEJAKSAAN RI SIAP SUKSESKAN PEMILU SERENTAK 2019

KEJAKSAAN RI SIAP SUKSESKAN PEMILU SERENTAK 2019

Kejaksaan R.I. siap sukseskan Pemilu Serentak 2019 yang pelaksanaannya hanya tinggal menghitung hari yakni Rabu tanggal 17 April 2019. Kesiapan jajaran Kejaksaan ini dapat dilihat dengan telah dibentuk tim pemetaan yang diberikan tugas melakukan pemetaan pileg dan pilres dari wilayah barat sampai dengan timur dan telah memetakan potensi kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, baik dari dimensi sosial politik, dimensi penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, serta dimensi partisipasi partai politik.

Kejaksaan aktif memberikan pengarahan dalam rapat Koordinasi Nasional tentang Kewaspadaan Nasional yang diikuti oleh seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi, Asisten Intelijen dan para Kepala Kejaksaan Negeri bersama dengan jajaran Pemerintah, TNI, Polri dan Penyelenggara Pemilu, yang dilaksanakan secara stimulan yaitu: 1) Di Makasar tanggal 12 Februari 2019, untuk wilayah Indonesia Timur, 2) di Batam tanggal 28 Februari 2019, untuk wilayah Sumatera dan 3) di Jakarta tanggal 27 Maret 2019 untuk wilayah Jawa, Bali dan Indonesia bagian tengah.

Dalam hal turut menjaga kelancaran pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, jajaran Kejaksaan juga  senantiasa aktif melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah didaerah dalam rangka menciptakan sinergi, stabilitas politik yang kondusif serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Termasuk mengantisipasi berbagai perkembangan dinamika sosial/politik, serta memonitoring masyarakat/kelompok masyarakat didaerah yang melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Selain itu jajaran Kejaksaan juga memaksimalkan Posko Pemilu guna pengumpulan, menerima serta menganalisa berbagai kejadian ataupun laporan yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 menjadi produk intelijen.

Tak hanya itu, terkait perihal kesiapan menghadapi proses pemungutan suara dan hasil perhitungan suara pemilu, jajaran intelijen Kejaksaan juga diminta tetap aktif memantau perkembangan pelaksanaan pemungutan suara dan hasil perhitungan suara pada tanggal 17 April 2019, menjaga netralitas serta berperan aktif mensosialisasikan pentingnya penggunaan hak suara pada masyarakat.

Untuk mengecek kesiapan personil Kejaksaan di daerah dalam menghadapi Pemilu 2019, pada tanggal 8 April 2019 jajaran Kejaksaan telah melaksanakan video conference dengan para Asintel, Kajari, Kacabjari dan kasi bidang Intelijen di Kejati serta para kasi intel seluruh Indonesia.

Dan tak kalah penting, pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, Kejaksaan akan menurunkan sedikitnya 4.000 personel di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka mendukung dan turut mengamankan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara Pemilu 2019, yang terdiri dari personil Intelijen Kejaksaan sebanyak 3.000 orang tersebar di kantor KPU, Bawaslu dan Posko Pemilu Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri untuk melaporkan hasil sementara/kejadian menonjol dalam pemungutan dan perhitungan suara pada kesempatan pertama, serta Jaksa Pemilu di Sentra Gakkumdu baik tingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota.

Tim Media Sosial Kejaksaan Agung RI

 

 

 

INDONESIA INDUSTRIAL SUMMIT 2019, TONGGAK PERJALANAN SATU TAHUN MAKING INDONESIA 4.0

INDONESIA INDUSTRIAL SUMMIT 2019, TONGGAK PERJALANAN SATU TAHUN MAKING INDONESIA 4.0

Making Indonesia 4.0 merupakan sebuah peta jalan yang diterapkan untuk mencapai tujuan Indonesia menjadi negara 10 besar ekonomi dunia pada 2030. Sejak peluncurannya oleh Presiden RI tepat satu tahun lalu, Kementerian Perindustrian melakukan berbagai langkah untuk mempercepat penerapan Making Indonesia 4.0 sebagai game changer pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dengan penerapan Making Indonesia 4.0, Indonesia berpeluang meningkatkan nilai tambah terhadap PDB nasional sebesar USD150 Miliar pada 2025. Selain itu, meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekitar 1-2 persen,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada pembukaan Indonesia Industrial Summit (IIS) 2019 di Tangerang, Senin (15/4).

Pelaksanaan IIS 2019 mengambil tema “Implementasi Making Indonesia 4.0 Menuju Indonesia Menjadi Negara 10 Besar Ekonomi Dunia” memberikan gambaran mengenai perjalanan penerapan peta jalan tersebut. Dalam periode tersebut, pemerintah telah menjalankan langkah-langkah strategis untuk mendukung percepatan adopsi industri 4.0. Pertama, peluncuran Indonesia Industri 4.0 Readiness Index (INDI 4.0), atau indikator penilaian tingkat kesiapan industri di Indonesia dalam menerapkan teknologi era industri 4.0. Tahap awal assessment INDI 4.0 telah diikuti oleh 326 perusahaan industri dari sektor industri makanan dan minuman, tekstil, kimia, otomotif, elektronika, logam, aneka, dan sektor engineering, procurement, and construction (EPC).

INDI 4.0 diluncurkan dalam IIS 2019 dengan menampilkan memberikan penghargaan untuk lighthouse industry dan perusahaan pemenang INDI 4.0. Penilaian INDI 4.0 menggunakan mekanisme self-assessment oleh perusahaan dengan mengukur lima pilar, yaitu manajemen dan organisasi, manusia dan budaya, produk dan layanan, teknologi, serta operasional pabrik. Rentang skor penilaian INDI 4.0 adalah dari level 0 (belum siap) yang artinya “belum siap” bertransformasi ke industri 4.0, kemudian level 1: industri masih pada tahap “kesiapan awal”, level 2: industri pada tahap “kesiapan sedang”, level 3: industri sudah pada tahap “kesiapan matang” bertransformasi ke industri 4.0, dan level 4: industri “sudah menerapkan” sebagian besar konsep industri 4.0 di sistem produksinya. “Secara umum, industri manufaktur Indonesia berada dalam posisi cukup siap menerapkan industri 4.0,” ujar Menperin.

Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menjadikan Indonesia sebagai official country partner pada Hannover Messe 2020 yang merupakan pameran teknologi industri terbesar di dunia. Pameran yang rutin diselenggarakan di Hannover, Jerman setiap tahun tersebut merupakan platform strategis untuk mengkampanyekan secara global Making Indonesia 4.0 sebagai inisiatif strategis Indonesia dalam menjawab tantangan Industri 4.0. “Partisipasi Indonesia sebagai Official Partner Country pada Hannover Messe dapat dimanfaatkan untuk mendorong kerja sama di bidang teknologi industri, meningkatkan ekspor produk dan jasa industri, serta menarik investasi pada sektor industri manufaktur,” papar Menperin.

Upaya lainnya adalah melaksanakan program Making Indonesia 4.0 Start-Up yang bertujuan menggali ide-ide inovasi dari perusahaan-perusahaan start-up berbasis teknologi. Dari 84 peserta yang lolos seleksi, terpilih lima start-up terbaik dengan inovasi teknologi yang siap dikomersialkan. “Kami mengharapkan start-up di tanah air semakin menyadari pentingnya infrastruktur digital yang menjadi ciri penerapan Industri 4.0 seperti cloud computing untuk mendukung bisnisnya,” kata Menperin.

Salah satu agenda IIS 2019 adalah sosialisasi rencana Indonesia dalam Hannover Messe 2020 tersebut. Kemenperin menghadirkan Pavilion Hannover Messe dalam IIS 2019 sebagai pusat informasi bagi perusahaan industri yang berminat berpartisipasi mengharumkan nama Indonesia di dalam pameran tersebut. Duta Besar Jerman untuk Indonesia juga akan menyampaikan mengenai langkah-langkah persiapan yang harus dilakukan oleh Indonesia sebagai OCP pada event besar tersebut dalam sesi diskusi strategis.

Era revolusi industri 4.0 menuntut kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam penguasaan teknologi. Era ini akan memberikan peluang lapangan kerja baru di Indonesia hingga 18 juta orang, dengan 4,5 tenaga kerja baru diserap sektor industri dan 12,5 juta lainnya oleh sektor jasa penunjang industri. “Pengembangan SDM industri merupakan suatu bentuk komitmen Pemerintah dalam mempersiapkan SDM menghadapi era industri 4.0,” ujar Menperin.

Indonesia Industrial Summit 2019 diselenggarakan pada 15-16 April 2019 di Indonesia Convention Exhibition BSD Tangerang. Kegiatan ini merupakan forum konsolidasi para pemangku kepentingan untuk membangun rumusan bersama mengenai langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan dalam mengakselerasi transformasi digital sektor industri manufaktur.

IIS 2019 dihadiri oleh hingga 5.500 peserta yang terdiri dari para pelaku industri, pengelola kawasan industri, asosiasi industri, pelaku IKM dan start-up sektor industri, para Duta Besar negara sahabat, Pejabat Kementerian/Lembaga terkait, Gubernur, Bupati/Walikota, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Perindustrian Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta akademisi dan praktisi.

Pertemuan ini juga diisi dengan Forum Strategis yang menghadirkan Para Menteri terkait untuk membahas transformasi kebijakan pemerintah dalam menghadapi era industri 4.0 seperti misalnya kebijakan insentif fiskal untuk mendorong perusahaan industri melakukan inovasi teknologi dan investasi pada peningkatan kompetensi SDM, strategi peningkatan penetrasi pasar untuk mendorong ekspor industri manufaktur, kebijakan upskilling dan reskilling kompetensi tenaga kerja untuk beradaptasi dengan era industri 4.0.

Selain itu, Wakil Gubernur Jawa Timur yang mewakili generasi muda juga akan menyampaikan mengenai Pemberdayaan Generasi Millennial dalam mendukung agenda Making Indonesia 4.0. Forum strategis juga akan menghadirkan pembicara dari dunia usaha untuk berbagi pengalaman mengenai langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan dalam bertransformasi menuju industri 4.0.

Demikian Siaran Pers ini untuk disebarluaskan.
Jakarta, 15 April 2018
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT


Website   : www.kemenperin.go.id
Email     : humaskemenperin@gmail.com
Twitter   : @Kemenperin_RI




KPU Musnahkan Surat Suara Yang Rusak

KPU Musnahkan Surat Suara Yang Rusak

Foto. Sejumlah Unsur Forum Koordinasi Pimpinan daerah (FKPD), tengah melakukan pemusnahan kertas suara yang rusak maupun kelebihan. 

Gunung Mas – Pemusnahan Surat Suara yang rusak dan kelebihan dilakukan secara bersama-sama melibatkan TNI, POLRI, Kejaksaan, Kesbang Pol serta pihak terkait lainnya, bertempat di halaman kantor KPU Gunung Mas (Gumas), Senin (15/4/2019).

Stepenson mengatakan, Pemusnahan ini serentak dilakukan di seluruh Indonesia, jumlah surat suara yang rusak 2.077 lembar, sedangkan surat suara yang lebih berjumlah 3.220 lembar.

Semua jenis pemilihan dari Presiden, DPRI, DPDRI, DPRD Provinsi DPRD Kota serta tiga dapil di DPRD Kabupaten Kota.

“Berdasarkan surat edaran Sekjen KPU pusat, kita sudah selesai melakukan itu, satu hari sebelum hari pemungutan suara itu dilakukan pemusnahan,” terang Stepenson Ketua KPU Gunung Mas.

Logistik Pemilu Mulai Didistribusikan Ke Kecamatan dan Desa

Logistik Pemilu Mulai Didistribusikan Ke Kecamatan dan Desa

Gunung Mas – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Kalimantan Tengah (Kalteng), mulai mendistribusikan logistik Pemilu 2019 ke dapil dau yakni ada lima Kecamatan dan dapil tiga ada empat kecamatan.

Untuk dapil tiga Kecamatan Tewah Kahayan Hulu Utara, Damang Batu dan Miri Mansa. Untuk dapil dua Kecamatan Rungan Hulu, Rungan, Rungan Barat, Manuhing, Manuhing Raya.

Persiapan pendistribusian logistik pemilu 2019  ke beberapa Kecamatan.

Proses distribusian logistik dilepas oleh ketua KPU Kabupaten Gunung Mas Stepenso dan dihadiri unsur FKPD yaitu, Kapolres Gunung Mas AKBP Yudi Yuliandin, S.I.K., M.Si, Pabung 1012/PLK Mayor Inpantri Catur Prasetio Nugroho, Stap Ahli Bupati dr. Makmur Ginting, M.Kes, Kasat Pol PP Edwin Yustian, Kaban Kesbangpol Drs. Tasa Torang, Komisioner Bawaslu Gumas Agus P Cahyo, serta undangan terkait lainnya.

Pengiriman logistik pemilu dilakukan dengan sejumlah truk dan mobil pikap dikawal ketat aparat kepolisian. Logistik tersebut berupa kotak dan bilik suara, surat suara untuk DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPRD RI, dan surat suara Pilpres. Bertempat di depan Kantor KPU Gunung Mas, Senin (16/4/2019).

Distribusi ini juga, sudah mencapai 80 persen sudah selesai tinggal besok ada tiga Kecamatan yang akan di distribusikan, hanya untuk dapil satu Kecamatan Sepang, Mihing Raya dan Kurun sebagian.

Untuk Kecamatan Kurun, hari ini sekitar 50 persen akan didistribusikan. Hanya beberapa desa saja dan dua Kelurahan.

”Stepenson mengharapkan, mudah-mudahan cuaca mendukung sehingga kita bisa mendistribusikan dengan tepat, tidak ada kendala yang berarti, itu harapan kita,” pungkasnya.