Keselamatan Pasien Merupakan Masalah Yang Harus Mendapat Perhatian

Keselamatan Pasien Merupakan Masalah Yang Harus Mendapat Perhatian

FOTO BERSAMA : Kepala Dinkes Kabupaten Gumas Maria Efianti tiga dari kanan, foto bersam  peserta dan narasumber pada workshop keselamatan pasien, dalam rangka persiapan akreditasi FKTP Tahun 2019, di Aula Hotel Insevas, Selasa (20/8/2019). FOTO : IST

Gunung Mas – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menggelar workshop keselamatan pasien, dalam rangka persiapan akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tahun 2019. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 11 tahun 2017 pasal 5, yaitu setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus menyelenggarakan keselamatan pasien.

”Keselamatan pasien merupakan masalah yang harus mendapat perhatian di fasilitas pelayanan kesehatan. Standarnya wajib diterapkan dan harus menjadi acuan, karena penilaiannya dilakukan menggunakan instrumen akreditasi,” ucap Kepala Dinkes Kabupaten Gumas Maria Efianti, di Aula Hotel Insevas, selasa (20/8/2019).

Dia menuturkan, keselamatan pasien adalah sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi asesment risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dan tindak lanjut dari insiden, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan.

”Ada banyak cara yang bisa diterapkan oleh puskesmas untuk meminimalisir resiko. Salah satunya dengan memberikan pengetahuan tentang manajemen risiko klinis, agar mampu mengatasi berbagai persoalan terkait keselamatan pasien,” tuturnya.

Dalam memberikan pelayanan kesehatan, lanjut dia, keselamatan menjadi hal penting baik untuk pasien maupun petugas kesehatan. Upaya ini bisa dilakukan melalui prinsip manajemen resiko dan menghindari cedera pada pasien akibat pelayanan yang diberikan. Ini tentunya bisa dilakukan oleh puskesmas dengan mengimplementasikan standar mutu.

”Kami berharap workshop ini akan dapat menambah pemahaman tenaga kesehatan, dalam upaya memberikan pelayanan terbaik sebagai peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan tingkat kepuasan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Hery Kano mengatakan, workshop ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman petugas puskesmas tentang mutu dan keselamatan, meningkatkan kemampuan petugas dalam mengidentifikasi risiko keselamatan, serta merencanakan dan memberikan perbaikan terhadap kejadian keselamatan pasien di puskesmas.

”Untuk jumlah peserta keseluruhan sebanyak 35 orang, yang berasal dari 10 puskesmas, diantaranya puskesmas Tumbang Lapan, Tumbang Mahuroi, Tewang Pajangan, Tehang, Kurun, Tumbang Miri, Tumbang Talaken, Tumbang Jutuh, Tampang Tumbang Anjir, dan Tumbang Masukih,” tukasnya.

Penduduk Miskin Kabupaten Gunung Mas Urutan Ketiga Tertinggi dengan Angka Sebesar 6,70 Persen

Penduduk Miskin Kabupaten Gunung Mas Urutan Ketiga Tertinggi dengan Angka Sebesar 6,70 Persen

ARAHAN : Wakil Bupati Gumas Ir. Efrensia L.P. Umbing, M.Si (berdiri) didampingi Asisten II Setda  Gumas Ir. Yohanes Tuah, M.Si (ujung kanan) dan Kabag Ops AKP Aries Nugroho, memberikan arahan pada pelaksanaan rakor rencana aksi penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Gumas tahun 2019, di Aula BP3D setempat, Selasa (20/8/2019) siang.

Gunung Mas – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Gunung Mas, pada Bidang Ekonomi Sosial Budaya Kabupaten Gunung Mas, menggelar rapat rencana aksi penanggulangan kemiskinan daerah Gumas tahun 2019. bertempat di Aula BP3D, Selasa (20/8/2019) pagi.

Dalam rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Gumas Ir. Efrensia L.P. Umbing, M.Si, Asisten II, Ir. Yohanes Tuah, M.Si, Kabag Ops AKP Aries Nugroho, Kepala BPS, Pejabat Eselon II, III, IV, dari Dinas teknis yang erat kaitannya dengan penanggulangan kemiskinan daerah.

Wakil Bupati Gumas Ir. Efrensia L.P. Umbing, M.Si menyampaikan, kemiskinan merupakan permasalahan yang paling krusial. Kalau kita indentifikasikan ada tiga indikator permasalahan kemiskinan yang menonjol, pertama : jumlah penduduk miskin yang masih cukup besar, kedua : ketimpangan kemiskinan antar wilayah, dan ketiga : akses dan kualitas pelayanan dasar penduduk miskin masih tertinggal.

“Secara umum, program penanggulangan kemiskinan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diharapkan pada pengurangan jumlah penduduk miskin. Terkait dengan target pencapaian program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gumas, kita harus merumuskan target pencapaian berdasarkan mekanisme perencanaan pembangunan yang ada,” ujarnya.

Pada tahun 2014 posisi relatif persentase penduduk miskin Kabupaten Gumas menempati urutan ketiga tertinggi dengan angka sebesar 6,70 persen dan jumlah penduduk miskin sebesar 7.200 jiwa. Tahun 2015 berada pada urutan keenam dengan angka sebesar 6,150 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 6.750 jiwa. Tahun 2016 berada pada urutan keenam dengan angka sebesar 5,85 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 6.550 jiwa. Tahun 2017 berada pada urutan kelima dengan angka sebesar 5,83 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 6.670 jiwa. Pada tahun 2018 berada pada urutan ketujuh dengan angka sebesar 5,10 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 5.964 jiwa berdasarkan data yang ada.

“Dari rapat koordinasi ini, diharapkan dapat tercapai kesinambungan antar Badan/Dinas/Instansi Perangkat Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gunung Mas, dengan demikian sinergitas, sinkronisasi, dan harmonisasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gunung Mas dapat terwujud,” Kata Ir. Efrensia L.P. Umbing, M.Si.

Penanggulangan kemiskinan harus merupakan upaya terus menerus karena kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin dan keterbatasan sumber daya untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar.

“Oleh sebab itu, langkah-langkah yang ditempuh dalam penanggulangan kemiskinan dijabarkan ke dalam program peningkatan ketahanan pangan, pelayanan kesehatan masyarakat, pendidikan, pengembangan perumahan, sanitasi dan air minum, peningkatan kesempatan kerja dan berusaha, perlindungan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan usaha kecil dan mikro bagi masyarakat atau keluarga miskin,” pungkasnya.

 

Mutasi Personel Polri Merupakan Kebijakan Pimpinan

Mutasi Personel Polri Merupakan Kebijakan Pimpinan

PIMPIN : Kapolres Gumas AKBP Yudi Yuliadin memimpin serah terima jabatan Kapolsek Manuhing, di Mapolres Gumas, Senin (19/8/2019) kemaren.

Gunung Mas – Pucuk pimpinan di wilayah hukum Kepolisian Sektor (Polsek) Manuhing berganti. Kapolsek sebelumnya Iptu Nanang Mauludi dipromosikan menjadi PS. Wakil Kepala Sub Detasemen (Wakasubden) 4 Detasemen Gegana Satuan Brigade Mobile (Satbrimob) Polda Kalimantan Tengah (Kalteng).

Sedangkan penggantinya adalah Ipda Juwito, yang sebelumnya menjabat PS. Kepala Urusan Perencanaan Administrasi (Kaurenmin) Staf Pribadi Pimpinan (Spripim) Polda Kalteng.

“Kami berterima kasih kepada pejabat kapolsek yang lama karena telah menjalankan tugasnya dengan baik, dan berharap dapat menjalankan tugas dengan baik di tempat baru nanti. Sedangkan kapolsek yang baru, harus segera beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada di wilayah hukum Polsek Manuhing,” ucap Kapolres Gumas AKBP Yudi Yuliadin, Senin (19/8).

Dia menuturkan, mutasi jabatan ini adalah hal biasa ditubuh Polri. Selain untuk penyegaran karena ada yang sudah lama menjabat, dan juga untuk dinamis organisasi agar selalu segar terus.

“Mutasi personel Polri merupakan kebijakan pimpinan untuk saling mengisi jabatan-jabatan tertentu sebagai konsekuensi dari tuntutan organisasi,” ujarnya.

Kedepan, tambah dia, Kapolsek Manuhing yang baru juga harus membangun komunikasi dan kerja sama yang baik dengan masyarakat, memahami rumusan tugas dan fungsi secara utuh, sebagai bentuk pengabdian diri bagi negara dan masyarakat.

“Kami juga mengajak kepada seluruh anggota untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kinerja kesatuan, sehingga dapat tampil optimal dan sesuai harapan masyarakat, terutama dalam memberikan perlindungan dan pelayanan prima,” pungkasnya.