Tingkatkan Kedisiplinan Dalam Hal Pelayanan Kepada Masyarakat

Tingkatkan Kedisiplinan Dalam Hal Pelayanan Kepada Masyarakat

Bupati Gumas Jaya S Monong, SE, M.Si Menyerahkan Surat Keputusan (SK) Bupati Gunung Mas kepada  Keanggotaan Badan Permusyawarataan Desa, Senin (30/9/2019). 

Peresmian : Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong, SE., M.Si meresmikan 55 Anggota BPD dan Pelantikan 1 Orang PJ. Kades Batu Nyiwuh, bertempat di Aula Kantor Kecamatan Kahut, Senin (30/9/2019).

Gunung Mas – Bertempat di Aula Kantor Kecamatan Kahayan Hulu Utara (Kahut) di Tumbang Miri, Bupati Gunung Mas (Gumas) Jaya S. Monong, SE., M.Si meresmikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kecamatan Kahut, dan Pelantikan Penjabat Kepala Desa Batu Nyiwuh Kecamatan Tewah, Senin (30/9/2019).

Sejumlah 55 anggota BPD dari 11 desa dan 1 Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Gumas diresmikan dan dilantik serta diambil sumpahnya, ini kegiatan pertama kali mengawali masa jabatannya sebagai Bupati Gumas.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua TP. PKK Mimie Mariatie Jaya Samaya Monong, Wakil Bupati Gumas Ir. Efrensia L.P. Umbing, M.Si didampingi suami D.K. Mandarana, beberapa Kepala OPD, Camat Tewah Kahut Effendi W. Rasa, Camat Tewah Hengki Panto, serta tamu undangan lainnya.

Bupati Gumas Jaya S. Monong, SE., M.Si mengatakan, program kerja 100 (seratus) hari ke depan, sebagai langkah awal dan panduan serta untuk menjadi perhatian kita bersama yakni : pertama, peningkatan disiplin, sistem dan pola kerja sekaligus perbaikan kualitas layanan publik pada perengkat Daerah. Kedua, pembenahan wajah kota Kuala Kurun, termasuk pembenahan infrastruktur jalan dan bangunan umum. Ketiga, evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah.

Khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Bupati Gumas Jaya S. Monong berharap agar peningkatan kedisiplinan juga dapat menyesuaikan, “sehingga dapat di awali dari hal-hal kecil saja dulu seperti memanfaatkan fasilitas kantor desa dalam hal pelayanan kepada masyarakat yang dibuka setiap hari kerja, sehingga pelayanan tidak perlu lagi di rumah kepala desa” tandasnya.

Pemkab Gumas Raih Penghargaan Dari Menteri Hukum dan Ham RI

Pemkab Gumas Raih Penghargaan Dari Menteri Hukum dan Ham RI

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) melalui Bagian Hukum Sekretariat Kab. Gumas, menerima penghargaan Integrasi Jaringan Hukum JDIH yang terhubung ke JDIHN.

Gunung Mas Jakarta – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Gumas), mengikuti rapat koordinasi, jaringan dokumentasi dan informasi Hukum Nasional

JDIHN EXPO 2019 bertempat di Swis-Bellhotel, selema dua hari, Jakarta 10-11 September 2019, Selasa (10/9/2019).

Dengan Tema “Penguatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dalam Rangka Percepatan Repormasi Hukum”.

Dalam kegiatan tersebut diawali dengan menyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya, laporan pelaksana kegiatan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.

 Sambutan Pembukaan secara resmi oleh Menteri Hukum dan Ham RI Yasonna Laoly.

Penyerahan Penghargaan kepada Anggota JDIH yang sudah Terintegrasi dengan Sitem dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, Pemkab Gumas salah satu mendapat penghargaan, pada Bagian Hukum Sekretariat Derah Kabupaten Gunung Mas (Gumas), dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden RI No. 33 Tahun 2012, tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Humkum Nasional (JDIHN).

Pemantapaan Keserasian Sosial, Ajak Warga Menggunakan Mensos Secara Bijak

Pemantapaan Keserasian Sosial, Ajak Warga Menggunakan Mensos Secara Bijak

MATERI : Kepala Kesbangpol Kabupaten Gumas Drs. Tasa Torang (berdiri) didampingi Camat Kurun Holten, Kapolsek Kurun Ipda Noviandi WB, ketika menyampaikan materi pada pelaksanaan sosialisasi forum keserasian sosial Kelurahan Kuala Kurun tahun 2019, di GPU Tampung Penyang, Kamis (26/9) pagi.

Gunung Mas – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menggelar sosialisasi dan pemantapan keserasian sosial tahun 2019, yang diikuti oleh perangkat RT dan RW, serta tokoh masyarakat.

“Sosialisasi ini untuk membangun perilaku yang baik, saling menghormati, menjaga antar sesama umat beragama, suku, budaya, ras dan lainnya, dalam kebhinekaan bangsa Indonesia di bingkai NKRI, sehingga terciptanya keserasian sosial,” ucap Ketua Forum Keserasian Sosial Kelurahan Kuala Kurun Bobo T Gasan, di GPU Tampung Penyang, Kamis (26/9/2019).

Ia mengatakan, Forum Keserasian Sosial ini dibuat oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), dalam menjalankan amanat konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

“Forum ini merupakan sarana fasilitator pemerintah daerah untuk meminimalisasi sedini mungkin potensi konflik, paham radikal, dan berita hoax di daerah, dengan cara mewujudkan keharmonisan sosial dan menciptakan suasana kondusif di masyarakat,” tuturnya.

Terpisah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Gumas Drs. Tasa Torang mengatakan, dalam menjaga dan memelihara kebhinekaan di masyarakat, perlu peran organisasi dan lembaga sehingga mampu menciptakan persatuan dan kesatuan.

“Kami ingin masyarakat dapat memahami dan mengamalkan makna kebhinekaan, yakni selalu menjaga sikap saling toleransi, persatuan, dan menghargai orang lain,” terangnya.

Sementara itu, Kapolsek Kurun Ipda Noviandhi WB mengimbau masyarakat Kuala Kurun untuk selalu menjaga kebhinekaan, toleransi, persatuan dan kesatuan. Selain itu, masyarakat juga harus mencegah masuknya paham radikal yang bisa menyebabkan konflik dan menghancurkan ideologi bangsa.

“Upaya ini perlu peran aktif dari masyarakat untuk bersama-sama mencegah paham radikal masuk ke lingkungan kita. Sekarang ini, yang menjadi sasaran penyebar paham tersebut adalah melalui media sosial (medsos). Untuk itu, masyarakat kami minta untuk menyaring setiap informasi dan bijak dalam menggunakan medsos,” pungkasnya.

Sosialisasi Advokasi Peningkatan Cakupan POPM Filariasis

Sosialisasi Advokasi Peningkatan Cakupan POPM Filariasis

Asisten 1 Sekretaris Daerah Drs. Ambo Jabar, M.Si Menyampaikan Sambutannya pada kegiatan Sosialisasi dan advokasi Pemberiaan Obat Pencegah Massal (POPM), Kamis (26/9/2019).

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas dr. Maria Efianti menyampaikan paparannya, kegiatan sosialisasi dan advokasi Pemberiaan Obat Pencegah Massal (POPM), Kamis (26/9/2019).

Gunung Mas – Sebagai upaya peningkatan cakupan minum obat penyakit kaki gajah (Filariasis), Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menggelar kegiatan sosialisasi dan advokasi Pemberiaan Obat Pencegah Massal (POPM), Kamis (26/9/2019).

Foto bersama usai kegiatan sosialisasi dan advokasi Pemberiaan Obat Pencegah Massal (POPM), Kamis (26/9/2019).

Dalam kegiatan yang dibuka oleh Asisten 1 Sekretariat Kabupaten Gumas Drs. Ambo Jabar, M.Si, dihadiri yang mewakili Kadis Kesehatan Provinsi Kalteng Kepala Seksi P2PM Eddy Kelana, SKM., M.Si, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gumas dr. Maria Efianti dengan diikuti, perwakilan lintas sektor, Camat, para Kepala Puskesmas, dokter dan petugas Filariasis, setempat dilaksanakan di ruang pertemuan Hotel Lising, selama dua hari.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng dr. Suyuti Syamsul, MPPM, yang diwakili oleh Kepala Seksi P2PM Eddy Kelana, SKM., M.Si, mengatakan, kegiatan sosialisasi dan advokasi POPM ini dalam rangka mendukung gerakan Indonesia bebas Filariasis sudah dilaksanakan.

Upaya pencegahan penyakit filaria terkenal dengan belkaga dilaksanakan diseluruh Kabupaten endemis filaria, yaitu dengan cara POPM filariasis secara masal pada tahun tersebut setahun sekali selama lima tahun berturut-turut.

Menyongsong target eliminasi filariasis, pada tahun 2020 di Kabupaten Gumas pada tahun 2019 merupakan tahun yang keempat dari lima tahun yang direncanakan pada tahun 2020 akan dilakukan integrasi antara POPM filariasis dengan POPM Kabupaten Katingan dan di Kabupaten Kapuas termasuk lokus stunting.

Tujuan dari pertemuan ini pertama terkoordinasinya kegiatan bulan eliminasi kaki gajah tahun 2019, kepada seluruh program dan lintas sektor terkait dengan memanfaatkan sumber daya yang ada,  kedua adalah memperoleh masukan, penguatan demi terlaksananya bulan eliminasi kaki gajah tahun 2019 sesuai target program,” ungkapnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gumas dr. Maria Efianti menyampaikan paparannya, Filariasis merupakan penyakit menular menahun yang disebabkan oleh cacing filaria, dan ditularkan melalui nyamuk. Filariasis merupakan salah satu Penyakit Menular Tropik Terabaikan (Neglected Tropical Diseases) yang masih menjadi masalah kesehatan bagi masyarakat di Indonesia.

Upaya yang sudah dilakukan, memaksimalkan peran lintas sektor dan program dalam evaluasi akhir setiap tahun, sosialisasi langsung (Dinkes Puskesmas lintas sector kepada masyarakat dan melalui media (Radio HAMAUH FM).

“Melalui paparannya kepada lintas sektor dia berharap bapak dan ibu adalah penyambung lidah dari kami untuk menyampaikan kepada seluruh  masyarakat, anggota keluarga serta wilayahnya masing-masing,” jelasnya.

Drs. Ambo Jabar, M.Si  mengatakan, Eliminasi Filariasis merupakan salah satu prioritas Program Pembangunan Kesehatan 2015-2019. Dalam upaya mencapai Eliminasi Filariasis 2020, pemerintah pusat memberikan dukungan kepada pemerintah daerah melalui dana dekonsentrasi untuk melaksanakan POPM Filariasis.

“Khusus untuk Kabupaten Gunung Mas di tahun 2019 ini merupakan tahun ke-4 (empat) dalam pelaksanaan POPM Filariasis dan tahun 2020 merupakan tahun terakhir tahun ke 5 POPM Filariasis.

Tentunya untuk bisa mencapai target-target tersebut diatas diperlukan komitmen dan dukungan bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan pelaksanaan POPM Filariasis tersebut.

“Dengan dukungan bersama diharapkan dapat tercapai tepat sesuai sasaran, waktu yang disepakati dan memperoleh hasil yang memuaskan,” pungkasnya.Diperlukan suatu upaya untuk menggali dan memanfaatkan seluruh sumber dana yang terdapat di tingkat  kabupaten maupun Puskesmas dan Desa dalam mendukung pelaksanaan POPM Filariasis.

Pengadilan Negeri Kuala Kurun Terima Penghargaan Nilai “A” Excellent

Pengadilan Negeri Kuala Kurun Terima Penghargaan Nilai “A” Excellent

FOTO BERSAMA : Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II Darminto Hutasoit, SH, MH berfoto bersama dengan koleganyan Wakil Ketua Pengadilan Rudy Ruswoyo, SH.MH, sertan jajaran Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II, pada acara syukuran akreditasi atas diraihnya nilai “A” excellent penjamin mutu, Rabu (25/9/2019).

Gunung Mas – Bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II, di gelar acara syukuran atas tercapainya nilai “A” (Excellent) dalam penjamin mutu Badan Peradilan Umum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, Rabu (25/9/2019).

Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II Darminto Hutasoit, SH, MH dalam memimpin acara syukuran menyampaikan beberapa hal terkait perolehan nilai “A” (Excellent) tidak terlepas dari berkat dukungan dan semangat kerja keras seluruh teman-teman semua tanpa koordinasi, tanpa dukungan dari bapak ibu semuanya tidak akan terjadi kita syukuri hari ini.

Suasana acara syukuran atas tercapainya nilai “A” (Excellent) Jajaran Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II dan Awak Media Kab Gumas. 

Saya selaku pimpinan mengucapkan, terima kasih kepada Wakil Ketua Pengadilan sampai kegiatan kita hari ini, saya yakin mulai lebih mudah dari pada mempertahankan karena kita termasuk pilot project di Indonesia, Kantor Pengadilan yang jauh dari keramaian tetapi kita termasuk yang diperhitungkan, dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

“Lanjut dia dalam proses-proses tersebut yang tidak berkenan dihati bapak dan ibu mungkin ini terlalu keras memaksa untuk bekerja, ini adalah untuk kebaikan kita bersama,” ujarnya.

Dia berharap kepada awak media supaya tetap berkomunikasi tidak akan saya lupakan, sepanjang itu masalah-masalah teknis informasi mengenai hukum, meskipun saya akan dimutasikan sebagai Wakil Ketua Pengadilan di Sampit Kotawaringin Timur (Kotim).

“Saya yakin akreditasi ini adalah suatu hal yang diwajibkan sekarang ini. Ada  tiga hal yang diprogramkan oleh Mahkamah Agung, yang pertama  akreditasi, yang kedua reformasi birokrasi, dan yang ketiga zona integritas,” katanya.

Dikatakannya, ada aplikasi yang harus diketahui oleh masyarakat Gumas yaitu aplikasi era terang,    e-Court dan syukuran kita hari ini atas tercapainya nilai “A” (Excellent).

“Harapan ke depan kepada masyarakat Gumas baik pribadi maupun instansi terkait, satuan kerja pemerintah maupun pengacara supaya dapat mengikuti era terang aplikasi-aplikasi yang lain yang akan kami sampaikan ke depan, dan kami berbangga untuk media juga sebagai mitra kami untuk mengkampanyekan maupun menggalang masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Pengadilan Kuala Kurun Kelas II Rudy Ruswoyo, SH, MH mengatakan, tercapainya nilai “A” (Excellent) dari Mahkamah Agung dalam hal ini Pengadilan Negeri Kuala Kurun akan memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat dan para pencari keadilan.

Dimana agritasi penjamin mutu adalah suatu program, yang inovatif, terstruktur, sistematif dan berkelanjutan dan dimana akreditasi dari pengadilan ini adalah menjawab tantangan negatif dari masyarakat, yang selama ini menilai bahwa pengadilan ini adalah sesuatu yang kurang baik dimata masyarakat.

“Ditambahkannya pelayanan Pengadilan Negeri Kuala Kurun sifatnya adalah gratis, tidak ada pungutan apa pun dan seandainya ada hal-hal yang kurang di Pengadilan Negeri Kuala Kurun baik personilnya, mohon diluruskan. Kami sebagai pimpinan  dengan Pak Ketua akan mempertahankan,” tutupnya.

Acara syukuran ditutup dengan doa bersama, dan foto bersama.