Guru Bertanggung Jawab Secara Profesional, Untuk Terus Menigkatkan Kemampuannya

Guru Bertanggung Jawab Secara Profesional, Untuk Terus Menigkatkan Kemampuannya

Laporan Ketua Panitia Kristina Asie, S.Pd pada saat, pembukaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kompetensi Pedagogik melalui Kelompok Kerja Guru (KKG), Kamis (19/9/2019).

Gunung Mas – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kompetensi Pedagogik melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) selama dua hari dari tanggal 19-20 September 2019, bertempat di Aula BP3D Kab. Gumas, Kamis (19/9/2019) sore.

“Kegiatan ini bertujuan untuk membimbing, melatih, sekaligus memberikan pengetahuan kepada bapak/ibu tenaga pendidik mengenai perlunya meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kompetensi tenaga pendidik secara individu dan kelompok, demi meningkatkan kualitas peserta didik,” ujar ketua Panitia Kristina Asie, S.Pd.

Dikatakannya, untuk menghimpun pemikiran-pemikiran dan masukan yang konstruktif tentang pembelajaran, yang lebih baik dan berkualitas, serta meningkatkan kemampuan bapak/ibu guru dalam membimbing, mengajar, dan mendidik agar menjadi peserta didik kita menjadi manusia yang berkarakter dan memiliki daya saing.

Peserta kegiatan ini berjumlah 70 orang tenaga pendidik dari kelompok KKG Kecamatan Kurun pada jenjang Pendidikan Dasar. Dalam hal ini sebagai narasumber, terdiri dari  2 orang Widyaiswara yang dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimatan Tengah yaitu Mardiyata, S.Pd., M.Pd, Dapy Fajar Raharjo, S.Sn., M.Pd.

“Ini sebagai sarana wadah kelompok saling mengisi serta untuk meningkatkan kemampuan dalam mengajar dan sekaligus mendidik anak-anak kita yang sesuai dengan kompetensi dasar seorang pendidik yang profesional dan bermartabat,” ungkapnya.

Sementar itu Kepala Disdikbud Gumas Drs. H. Muhamad Rusdi mengatakan, kepada peserta bimtek agar mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh dengan materi yang disampaikan oleh narasumber.

“Bagi para peserta agar mampu memanfaatkan moment yang sangat penting dan berharga ini untuk dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu yang didapatkan dari kagiatan ini untuk diri sendiri, peserta didik, dan sekolah masing-masing demi meningkatnya mutu pendidikan di sekolah pada khususnya dan secara umum di Kabupaten Gunung Mas yang kita cintai dan kita banggakan,” pungkasnya.

Pemerintah Memiliki Keterbatasan Sumber Daya Dalam Melaksanakan PKH

Pemerintah Memiliki Keterbatasan Sumber Daya Dalam Melaksanakan PKH

FOTO BERSAMA : Kabid Perlindungan Jaminan Sosial Kabupaten Gunung Mas Alfred Segah (batik merah), Kabid perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Provinsi Kalteng Farid Wijayadi, dan Kasi Jaminan Sosial Keluarga Alexander Prasetyo M Utomo, berfoto bersama dengan para peserta sosialisasi pelaksanaan PKH thun 2019, di Aula Hotel Zefanya, Kamis (19/9/2019). FOTO DINSOS GUMAS.

Gunung Mas – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) melalui Dinas Sosial Kabupaten Gumas menggelar sosialisasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 bertempat di Aula Hotel Zefanya, kamis (19/9/2019) pagi.

Dalam sambutan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gumas Drs. Budhi dalam hal tersebut, melalui Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Kabupaten Gunung Mas Alfred Segah mengatakan, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pembangunan bantuan sosial yang ditujukan bagi keluarga dan atau seorang miskin dan rentan miskin yang terdaftar dalam basis data terpadu program penanganan fraksi miskin. PKH sebagai program perlindungan sosial yang mulai dilaksanakan pada tahun 2007.

“Tujuan umum PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perubahan perilaku yang kurang mendukung dalam peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin atau Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM),” katanya.

Secara khusus, tujuan PKH adalah : pertama, meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Kedua, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

Ketiga, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga dan kesejahteraan sosial. Keempat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Kelima, mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

Lanjut dia, pelaksana program keluarga harapan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya dalam melaksanakan PKH di seluruh penjuru tanah air.

Jumlah sumber daya manusia saat ini berjumlah 12 orang, 1 orang koordinator Kabupaten/Kota dengan jumlah 1067 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Setelah kegiatan sosialisi ini pelaksanaan PKH di Kabupaten Gumas dapat semakin mengurangi angka kemiskinan dan menjadikan kegiatan ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi KPM serta mengentaskan masyarakat dari kemiskinan di Kabuapten Gumas,” tutupnya.

Rapat Evaluasi Ranham B06 Peduli Hak Asasi Manusia

Rapat Evaluasi Ranham B06 Peduli Hak Asasi Manusia

Rapat Evaluasi Ranham dan Kriteria Daerah Kabupaten/Kota peduli Hak Asasi Manusia (HAM), Kabupaten Gunung Mas Aula BP3D Kab Gumas, Kamis (19/9/2019).

Gunung Mas – Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gunung Mas Drs. Ambo Jabar, M.Si membuka Rapat Evaluasi Ranham B06 dan kriteria daerah Kab. Kota, peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kabupaten Gunung Mas bertempat di  Aula BP3D Kabupaten Gunung Mas, Kamis (19/9/2019) pagi.

Kegiatan tersebut melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas, (Gumas) sebagai narasumber Kepala Bidang Hukum dan Ham Kalimantan Tengah Karyadi, SH., MH. Turut hadir Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kab Gumas Guanhin, SH, serta peserta terkait dari OPD lainnya.

Hak Asasi manusia merupakan Hak Dasar yang secara kodrat melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng oleh karena itu harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan, dan dimajukan.

“Pelaksanaan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia, akan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketentraman dan keadilan bagi masyarakat,” ujarnya.

Lanjut dia Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2017 mendapatkan penghargaan yang peduli hak asasi manusia dilaksanakan di Jawa Tengah. Adapun hasil yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, karena tidak semua Kabupaten di Kalimantan Tengah yang mendapatkan. Agar apa yang diharapkan secara khusus data yang harus kita perbaharui dan menyesuaikan dengan keadaan dan tuntutan, sehingga hal ini dapat kita penuhi.

“Beliau mengharapkan, apabila dari kehadiran kita saja sudah tidak memenuhi target, bagaimana sasaran kita bisa maksimal untuk mencapai target terutama data yang diharapkan,” katanya.

Dia berharap tingkatkan, koordinasi yang baik terutama antara stakeholder baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam rangka melakukan kajian regulasi untuk mendorong pelaksanaan rencana aksi nasional, hak asasi nasional manusia, hak-hak masyarakat.

Tujuan rapat tersebut kiranya dapat memberikan penjelasan teknis mengenai pelaksanaan atau implementasi tentang Ranham berupa laporan aksi HAM yang dilakukan setiap satu kali tiga bulan atau per triwulan, dan harus memperkenalkan dan memberikan penjelasan teknis.

Kegiatan rapat evaluasi ini merupakan sala satu upaya dalam rangka pencapaian penyusunan pemantauan evaluasi dan pelaporan, rencana-rencana aksi HAM antara kementerian, lembaga dan organisasi perangka daerah (OPD).

“Pemerintah Daerah akan terus mendorong kerja sama dan koordinasi dalam rangka penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia, serta memajukan hak asasi manusia di Kabupaten Gunung Mas,” jelasnya.

Tentu hal ini penting menjadi perhatian kita agar meningkatkan, sinergisitas dalam menghimpun data-data yang saling mendukung dan melengkapi serta menyempurnakan sesuai dengan data-data tahun 2019.

“Ini merupakan bagian tugas pokok dan fungsi kita yang harus kita lakukan, sehingga harapan kita apa yang menjadi persetujuan ini bisa kita maksimalkan, tentunya bisa mengharapkan hasil yang lebih baik, sehingga tidak hanya sekedar formalitas,” pungkasnya.