Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong, SE., M.Si sampaikan jawaban atas pandangan umum Fraksi-fraksi pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di Ruang Sidan DPRD Kab. Gumas (30/10/2019).

Gunung Mas – Bupati Gunung Mas sampaikan jawaban atas pandangan umum Fraksi-fraksi pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Gumas), terhadap 6 (enam) buah rancangan peraturan derah Kabupaten Gunung Mas masa persidangan I Tahun 2019 .

Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong, SE., M.Si menyampaikan, pidato terhadap Fraksi Partai Nasdem-Hanura dan partai Gerakan Karya Bersatu, bahwa pandangan umum Fraksi-fraksi tersebut, kami dapat mengambil makna betapa besar dukungan Dewan terhadap 6 (enam) buah rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama bertempat di ruang sidang DPRD Kabupaten Gunung Mas, Selasa (29/10/2019).

Lanjut dia dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), dari Fraksi Partai Golongan Karya, dari Partai Demokrat, dari Fraksi Partai Nasdem – Hanura, dari Fraksi Partai Gerakan Karya Bersatu, bahwa pandangan umum fraksi-fraksi tersebut, kami dapat mengambil makna betapa besar dukungan fraksi-fraksi pendukung dewan terhadap 6 (enam) buah rancangan Perturan Daerah yang akan dibahas bersama.

“Secara umum dan menyeluruh pandangan umum ke – 5 (lima) fraksi pendukung Dewan menyambut baik dan sependapat dengan pihak Eksekutif, untuk kami menyampaikan terima kasih,” ujarnya.

Ia mengatakan, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk penetapan perangkat daerah sebagai upaya efisiensi perangkat dan efektivitas fungsi Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018.

Pemerintah Daerah meminta dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas untuk ikut serta melakukan pengawasan secara komprehensif atas kinerja manajemaen Perusahaan Dearah Gunung Mas Perkasa yang baru.

“Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk melaksanakan ketentuan dalam peratuaran Perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mengusulkan rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.