RTRW Bisa Ditinjau Ulang Setiap Lima Tahun Sekali

RTRW Bisa Ditinjau Ulang Setiap Lima Tahun Sekali

ARAHAN : Sekretaris DPU Helie Gaman, ST didampingi pihak dari Fakultas Teknik UPR Yakni Wijanarka dan Amiany, serta perwakilan WWF Indonesia kalimantan Tengah Fathurohman, memberikan arahan pada FGD penyusunan peninjauan kembali RTRW Kabupaten Gunung Mas tahun 2014-2034, di Aula DPU setempat, Selasa (12/11/2019).

Gunung Mas – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) bekerjasama dengan Fakultas Teknik Universitas Palangka Raya (UPR), dan WWF Indonesia Kalimantan Tengah (Kalteng), menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyusunan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunung Mas tahun 2014-2034.

“Sekdis Dinas Pekerjaan Umum Heli Gaman mengatakan, kami telah melakukan peninjauan kembali terhadap RTRW Kabupaten Gunung Mas tahun 2014-2034. Hasilnya, disampaikan bahwa RTRW tersebut perlu untuk dilakukan revisi,” ujarnya saat memimpin rapat di Aula DPU Kabupaten Gunung Mas, Selasa (12/11/2019).

Pada awal tahun 2019 lalu, tim peninjau kembali RTRW yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, serta tenaga ahli seperti kalangan akademisi dan lembaga penelitian, sudah bergerak melakukan peninjauan kembali pada pertengahan tahun 2019 lalu. Dilakukan rapat kajian serta lainnya.

“Dari hasil kajian tersebut dipaparkan pada saat FGD, dan RTRW Kabupaten Gunung Mas 2019-2034 mendapatkan nilai 41,59, sehingga perlu untuk dilakukan revisi. Idealnya nilai hasil kajian 85 keatas yang artinya baik, sedangkan jika nilainya dibawah 85, itu artinya dinilai buruk,” ungkapnya.

Dikatakannya, sebenarnya kualitas RTRW Kabupaten Gunung Mas tidak dapat dikatakan buruk, namun karena ada perubahan batas wilayah, serta beberapa isi dari pemerintah pusat, khusnya kebijakan yang terbaru, maka RTRW tersebut perlu direvisi.

“Revisi ini nanti akan terbagi menjadi dua bentuk, yakni perubahan dan pencabutan RTRW. Kita rencanakan revisi RTRW tersebut hanya dalam bentuk perubahan pasal-pasal, yang tertuang dalam peraturan daerah (Perda) Nomor 8 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten,” jelasnya.

Beliau mengakui, RTRW bisa ditinjau ulang setiap lima tahun sekali, tergantung dinamika pembangunan di wilayah tersebut, dan dilakukan dengan berpengang pada peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Republik Indonesia (RI) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali RTRW.

Tahapan peninjauan kembali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya surat keputusan penetapan pelaksanaan peninjauan kembali. Jika melampaui jangka waktu yang ditetapkan, PK RTRW dihentikan dan pelksanaannya diulang. Mengikuti tahapan yang diatur dalam Permen ATR/BPN No.6/2017.

Tahapan penilaian merupakan suatu proses pengembilan keputusan yang dilakukan oleh individu/kelompok orang melalui pemberian suatu opini nilai yang didasarkan pada data dan informasi yang objektif dan relevan mengenai RTRW dengan metode, tekni tertentu.

“Hasil dari peninjauan kembali RTRW ini akan kita rampungkan terlebih dahulu, sebagai lampiran untuk menindaklanjuti proses revisi, dan disampaikan ke Kepala Daerah. Nantinya, dengan rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas

Kawasan Tahura Lapak Jaru merupakan Program Strategis Kelestarian Lingkungan

Kawasan Tahura Lapak Jaru merupakan Program Strategis Kelestarian Lingkungan

FOTO BERSAMA : Kepala DPMD Kabupaten Gunung Mas Yulius Agau, Kabid Pertanahan Lambang Agus yang mewakili Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanahan, Kepala Bidang Kelembagaan Perkembangan dan Kerja Sama Desa yang juga sekaliguis mahasiswa Pasca sarjana UPR Prodi PSALP Herianto, S.Hut, Dosen UPR Dr. Renhard Jemi, S.Hut., MP, Dr. Ir. Abdul Mukti, MP, berfoto bersama para peserta FGD. tentang potensi dan strategi pengembangan objek wisata Tahura Lapak Jaru Kuala Kurun, di Aula Hotel Insevas, Rabu (13/11) pagi.

Gunung Mas – Dinas Kehutanan dan Pertanahan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas), menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang potensi dan strategi pengembangan objek wisata Lapak Jaru Kuala Kurun bekerja sama dengan Universitas Palangka Raya Kalimantan Tengah (Kalteng).

“Pelaksanaan kegiatan FGD yang dilaksanakan pada hari ini merupakan sarana untuk memperoleh masukan sarana untuk memperoleh masukan atau informasi penting tentang potensi dan strategis dan pengembangan khusu Objek wisata pada Tahura Lapak Jaru sebagai salah satu pelaksanaan kajian akademik mahasiswa Pasca sarjana UPR Prodi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (PSALP) serta untuk bahan analisis penyelesaian lebih lanjut dari para pihak yang berkompeten,” ujar Kepala Bidang Pertanahan Lambang Agus saat membecakan sambutan tertulis Kepala Kehutanan dan Pertanahan, bertempat di Aula Hotel Insevas, Rabu (13/11/2019) pagi.

Tahura Lapak Jaru merupakan satu – satunya tahura yang terdapat di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, SK.240/Menlhk/Sekjen/PKTL.2/3/2016/tanggal 24 Maret 2016 seluas 4.119 Hektar.

Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas melalui SKPD Dinas Kehutanan dan Pertanahan yang diberi amanah untuk mengelola tahura sesuai Perda Nomor 36 tahun 2016 menyambut baik kegiatan ini dan memberikan apresiasi kepada peneliti yang tergerak dan perduli melakukan risert di kawasan Tahura Lapak Jaru dengan fokus pada pengembangan objek wisata atau lebih spesifiknya Ekonomi.

“Dapat kami sampaikan bahwa tujuan pengelolaan Tahura Lapak Jaru ini yakni guna terjaminnya kelestarian kawasan tahura, terbinanya koleksi flora fauna, optimalnya manfaat Tahura untuk (wisata alam, penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan, menunjang budidaya dan budaya bagi kesejahteraan rakyat) serta sarana untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah,” kata lambang Agus.

Lanjut dia RPJMD Tahun 2019 – 2024 Kabupaten Gunung Mas ada 3 (tiga) fokus pembangunan pada RPJMD yakni Smar Tourisme, Smart farming dan Smart Human Resource. Sehingga pengelolaan sektor pariwisata pada Tahura merupakan program yang strategis sebagai salah satu upaya SKPD dinas Kehutanan dan Pertahanan dalam mendukung pencapaian indicator keberhasilan RPJMD Kabupaten Gunung Mas.

Lebih lanjut Lambang Agus mengatakan, kondisi seperti ini melalui forum ini saya ingin mengajak mari kita semua apapun profesi mari kita bergandeng tangan saling bersinergi untuk membangun Tahura Lapak Jaru sebagai salah satu aset kebanggaan Daerah Kabupaten Gunung Mas.

“Strategis optimal pengelolaan tahura secara garis besar dapat dilakukan 2 strategi, yang pertama memperkuat kapasitas pengelola (regulasi, organisai, anggran, SDM dan Sapras) dan kedua Menguranggi tekanan (penegakan hukum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna efektifitas kedua strategi optimalisasi pengelolaan tahura tersebut sangat perlu membangun jaringan kerja yang melibatkan pemerintah, dan Swasta dan Masyarakat,” pungkasnya.

Tujuan terselenggarnya kegiatan tersebut, mengindentifikasi serta mempublikasi potensi wisata di tahura lapak jaru Kuala Kurun. sebagai bahan guna merumuskan strategi pengembangan wisata di kawasan wisata Tahura Lapak Jaru Kuala Kurun. mensosialisaikan tentang keberadaan tahura lapak jaru Kuala Kurun sebagai salah satu kekayaan sumber daya alam pendapan asli daerah (PAD).

Turut hadir Kepala DPMD Yulius Agau, S.Sos, Dr. Renhard Jemi, S.Hut., MP, Dr. Ir. Abdul Mukti, MP Dosen Universitas Palangka Raya. Kepala Bidang Kelembagaan Perkembangan dan Kerja Sama Desa Herianto, S.Hut