BERFOTO BERSAMA : Usai Kegiatan penyusunan RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Kuala Kurun Wakil Bupati Gunung Mas Ir. Efrensia L.P Umbing, M.Si berdiri ditegah, didampingi Kasubdit Pedoman Perencanaan Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR DR. Hardian, SH, MH  di Aula Hotel Zefanya, Rabu (4/12/2019).

Gunung Mas – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) bekerja sama dengan Kementerian ATR BPN kembali menggelar penyusunan RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Kuala Kurun di Aula Hotel Zefanya, Rabu (4/12/2019).

Penandatangan dokumen pelaksanaan KLHS RDTR kawasan perkotaan Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas, Rabu (4/12/2019).

Acara dihadiri Wakil Bupati Gunung Mas Ir. Efrensia L.P Umbing, M.Si, Kasubdit Pedoman Perencanaan Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR DR. Hardian, SH, MH, Konsultan Ir. Decsa Putra Teem Leader PT Aqeela Bina Abdi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Campili, ST., MT, dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah.

Hadir juga perwakilan dari masing-masing pegawai di lingkungan Pemkab Gunung Mas.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Gunung Mas Ir. Efrensia L.P Umbing, M.Si mengatakan, KLHS adalah sebuah bentuk tindakan strategis dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan yang dipertimbangkan secara bersama dalam kebijakan, rencana dan program.

“Kegiatan penyusunan RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Kuala Kurun ini, yang terakhir di laksanakan pada tahun 2019 karena mengingat pentingnya kawasan perkotaan Kuala Kurun merupakan suatu persyaratan yang harus kita lakukan, untuk menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan strategis dan partisipatif,” ujarnya.

Beliau menerangkan, kota Kuala Kurun ini masih banyak penambang tanpa ijin (PETI), sehingga dalam bidang pertanian tidak bisa berkembang dengan baik. termasuk das kita sungai Kahayan. Dia berharap dalam pelaksanaan KLHS RDT ini memberikan dampak yang positif.

“Isu strategis yang dianalisis pada saat ini, seandainya nanti ditengah waktu ada ketinggalan ataupun terlupakan nanti bisa dimasukan kembali, kedalam dokumen sebagai bahan perbaikan rencana detail tata ruang Kota Kuala Kurun khususnya KLHS.

Sementara itu, Kasubdit Pedoman Perencanaan Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR DR. Hardian, SH, MH mengatakan, pada tahun anggaran 2019 ini, yang dimulai bulan agustus ada 57 RDTR di seluruh Indonesia, derah-daerah yang potensial untuk investasi salah satunya Kabupaten Gunung Mas.

“Hari ini sudah selesai secara keseluruhan semua dokumen-dokumen yang akan dilanjutkan ketahapan legislasi. Kedepan RDTR akan menjadi perda, dan akan dimuat dalam sistem informasi gistaru koneksi dengan sistem informasi USS online, sistem perijinan satu pintu yang merupakan perijinan, memberikan kemudahan-kemudahan terintegrasi semuanya bagi para pemegang modal investor. Ini berperan sebagai instrumen bagi kawasan Kabupaten Gunung Mas, mempublikasikan secara global sebab semuanya terkoneksi sistem informasi ini dapat dibaca oleh semua pihak,” katanya.

Meskipun sudah serah terima semua dokumen, tetapi tidak tertutup ruang bagi siapapun untuk menambah, atau mengurangi menyempurnakan muatan dari subtansi dari RDTR. Kalau diputuskan dan ditetapkan menjadi perda sesuai dengan peraturan perundang-undangan RDTR ini dapat ditinjau sekali dalam lima tahun.

“Lanjut dia hasil peninjauan kembali dari RDTR ini akan mengeluarkan dua rekomendasi direvisi atau tetap berlaku, fleksibilitasnya cukup tinggi dan dapat menyesuaikan dengan dinamika ruang yang ada,” pungkasnya.