Sekda Gunung Mas Drs. Yansiterson, M.Si duduk ditengah didampingi Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sugiarto ujung kanan Perwakilan dari Tim Pemeriksa BPK RI Kalteng, Noor Fithriani ujung kiri, Jumat (31/1/2020) pagi.

Gunung Mas – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas), menggelar rapat dengan tim Pemeriksa Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas atas LKPD Tahun 2019, yang dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah, Pejabat Penatusahaan Keuangan, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang, Pembantu Pengurus Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan.

Ratusan Parangka daerah dengan tim Pemeriksa Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas terkait dengan LKPD 2019

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gunung Mas Drs. Yansiterson, M.Si memimpin rapat tersebut didampingi Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sugiarto,  Perwakilan dari Tim Pemeriksa BPK RI Kalteng Noor Fithriani, Sigit Wahyudi, Mangiring Silalahi, dan David Fernando Napitulu bertempat di GPU Damang Batu Kuala Kurun, Jumat (31/1/2020) pagi.

“Dalam sambutannya Sekda Kabupaten Gumas mengatakan, terkait dengan perjalan dinas baik itu yang dilakukan bulan Desember 2019 yang lalu supaya disampaikan segera rekap yang diminta oleh Tim Pemeriksa BPK RI karena sampai hari ini baru tiga Perangkat Daerah yang menyampaikan rekap perjalanan dinasnya,” ungkap Yansiterson.

Plt. Kepala Badan  Keuangan dan Aset Daerah Sugiarto, menerangkan, ada beberapa Perangkat Daerah yang belum selesai entry data pengadaan belanja modal atau aset tetap diantaranya Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kehutanan dan Pertahanan, Dinas Pariwisata pemuda dan Olah Raga, Dinas Tarnsmigrasi dan Tenaga Kerja dan UKM, Rumah Sakit Umum Derah Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kecamatan Rungan, Kecamatan Manuhing, Kecamatan Damang Batu, Kecamatan Miri Manasa, Kecamatan Rungan Barat dan Kecamatan Manuhing Raya.

Secara khusus kepada ketua tim BPK RI Perwakilan Kalteng yang sudah datang dalam pertemuan ini, mari kita layani dengan semaksimal mungkin karena laporan keuangan Perangkat Daerah berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah

“Kami sampaikan tahun 2020 atas laporan SPPD masing-masing Perangkat Daerah tidak lagi disampaikan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas, tetapi diproses ditingkat Perangkat Daerah masing-masing,” pungkasnya.