Bupati Gunung Mas, Jaya S Monong dan Kepala Kejari Antony melakukan penandatngan  MoU dan SKK tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penegakan Hukum Pemulihan Aset Negara dan Perizinan Pengoptimalan PAD.

Kurun gunungmaskab.go.id – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas bersama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Gunung Mas melakukan penandatangan MoU dan Surat Kuasa Kasus (SKK) tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penegakan Hukum Pemulihan Aset Negara dan Perizinan Pengoptimalan PAD.

Dihadiri Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong di dampingi Wakil Bupati Efrensia L.P Umbing, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gunung Mas Anthony, sejumlah kepala Perangkat Daerah, serta pihak terkait lainnya bertempat di Aula Kejaksaan Negeri  Gunung Mas, acara  digelar melalui Vidio Conference, Kamis (27/8/2020)

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dan seluruh Kepala Kejaksaan Negeri Kalimantan Tengah, sehingga Penandatanganan MoU dan SKK pada hari ini dapat terlaksana dengan baik.

Dalam sambutan Gubernur  Kalimantan Tengah yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Fahrizal Fitri mengatakan, ada 8 indikator tata kelola pemerintahan daerah yang masuk ke dalam rencana aksi koordinasi pencegahan dan MCP KPK RI diantaranya perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas aparat pengawas internal sipil negara, dana desa, optimalisasi pendapatan derah, dan manajemen aset daerah.

Fahrizal Fitri  menegaskan bahwa “komitmen Pemprov Kalteng dalam rencana aksi KORSUPGAH KPK, tetap siap melaksanakan implementasi pencegahan korupsi terintegrasi dan siap untuk meningkatkan capaian kinerja dalam 8 area intervensi yang telah ditetapkan salah satu wujud komitmen Pemprov Kalteng adalah dengan penandatanganan MoU dengan SKK tentang pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penegakan hukum pemulihan aset dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah yang kita lakukan hari ini,” pungkasnya.

Acara tersebut dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Mukri, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, Komisaris PT Pertamina (Persero) Condro Kirono, dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, di aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (27/8/2020).