MEMIMPIN – Sekda Gunung Mas Yansiterson  ketiaka memimpin rapat pembahasan Andendum Perjanjian Kerjasama Antara PT. BMB dengan Koperasai Dayak Hapakat, bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Trinayati, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas Rody Aristo, belum lama ini.

KUALA KURUN gunungmaskab.go.id – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menggelar pembahasan Andendum Perjanjian Kerjasama Antara PT. BMB dengan Koperasai Dayak Hapakat di laksanakan di Aula Rapat lantai 1 Kantor Bupati Gunung Mas, Kamis (4/9/2020).

Rapat tersebut di pimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas Yansiterson, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Trinayati, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas Rody Aristo. Juga dihadiri Camat Kurun, Camat Tewah, Kepala Perangkat Daerah (PD) serta pihak terkait lainnya.

“Kehadiran investor di Kabupaten Gunung Mas juga mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Gunung Mas. Itu penting dan kita tidak ingin kehadiran investor suapaya masyarakat Kabupaten Gunung Mas tidak menjadi penonton, bahkan tidak menikmati apa-apa,” ujar Yansiterson.

Dalam hal ini investor perusahaan perkebunan dengan masyarakatnya dengan koperasinya sudah rukun sudah bekerja sama dengan baik tidak ada masalah.

Investor ataupun PBS ini akan aman ketika koperasi, ketika masayarakat mendukung aktivitasnya tentu masyarakat juga menikmati kehadiran investor itu. Dari satu sisi kesejahteraan masyarakat.

Kalau ini yang terjadi rasanya mustahil masyarakat kita ini menjadi batu sandungan sebut saja kalau hubungan ini baik masyarakat dan koperasi akan menjadi garda terdepan untuk perusahan.

Kita tidak ingin mencari siapa yang salah. Tetapi mari cari titik temunya suapaya ini bisa berjalan dengan baik itu merupakan sebuah keharusan ketika perusahaan hadir memberi dampak positiflah kepada masyarakat setempat.

Apalagi lagi hal-hal yang konplik masyarakatnya rugi perusahaannya juga rugi. Coba bayangkan apa kita mau seperti itu terus mempertahankan situasi yang seperti itu, ujar dia, kita ingin situasinya aman damai rukun dan semua bisa berjalan dengan baik ini penting.

Sekda juga menilai perusahan begi, masyarakat begini, kopersai juga begini. Kalau kita saling bekerja sama saling mendukung bukan main itu yang kita tunggu.

“Jangan berlama-lama hal yang seperti ini. Karena bagi perusahaan investasi menjadi sebuah kerugiaan apalagi sampai aktivitas perusahaan berhenti,” tegas Sekda.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas Rody Aristo mengetakan, hasil pada rapat yang lalu bahwa memang keluarga serta palsama yang membawahi koperasi dayak hapakat ini, dalam artian bahwa Bapak Ogok dan teman-teman sudah sepakat dan menerima keberadaan PT. BMB yang berinvestasi di Gunung Mas estate Kuala Kurun. Tetapi bahwa memang masyarakat ini dengan apa yang sudah disepakati bersama dari pembebasan lahan yang sudah dilakukan kepada pihak perusahaan, tidak ingin mengurangi atas tanahnya di kawasan mereka yang miliki.

“Kondisi saat ini keputusan pada saat pembebesan sepakat 20 persen, dijadikan untuk plasma. Dalam tahun berjalan sudah ada kopersai kebun yang sudah dilakukan kesepakan itu juga sudah dilakukan penanaman di arealnya meskipun belum semua tertanam, sampai ketika belum ada hasil-hasil yang kelihatan dari apa yang sudah disepakti itu,”ungkapnya.

Sehingga pada saat ini hasilnya belum dibagikan kepada masyarakat notabenenya adalah anggota koperasi dayak hapakat karena, kita memahami bahwa kalau itu disebut plasma itu harus dilakukan legalitas keputusan yang diketahui oleh pemerintah daerah.

Sementara dari point itu, sampai saat ini kegiatan kopersai belum disetujui oleh pemerintah daerah nama-nama sudah diajukan. Apa yang menjadi permasalahan di sana tentunya karena luasan tadi yang berbeda, apakah luasan yang berbeda itu bisa dikatakan plasma sebagai atministratif perusahaan yang membawahi koperasi itu.

Dirinya menjelaskan bahwa kalau dikatakan plasma bersama gotong royong, sama suasah sama senang, utang di tanggung bersama dan lahan di kelola oleh perusahaan yang diserahkan tanpa tau bahwa lahan itu sudah dibebaskan murni oleh pihak perusahaan.

 “Hasil kebun sudah menghasilkan masyarakat sudah menuntut supaya bisa dibayar keputasn kemaren bahwa cepat-cepat direalisaikan pembayaran sesuai keberadaan luasan yang di miliki, itu informasi yang terakhir yang disepakati. Hanya saja bagai mana untuk membayarnya,” pungkasnya.