KUALA KURUN gunungmaskab.go.id – Visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Gunung Mas periode 2019 s/d 2024 adalah terwujudnya Kabupaten Gunung mas yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri (Berjuang Bersama).Visi dan misi tersebut terangkum dalam 3 program kerja unggulan, yaitu : Smart Yuman Resources, Smart Argro/Faming, Smart Turism

Hal ini disampaikan oleh Bupati Gunung Mas Jaya S. Monong, SE, MSi saat membuka Kegiatan Advokasi dan KIE Kepada Pemangku Kebijakan Daerah dan Mitra Kerja di aula BAPPEDALITBANG Kabupaten Gunung mas jum’at (13/11/20).

Dihadiri narasumber dari direktur Advokasi Hubungan Antar Lembaga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasioanal (BKKBN) Ibu Wahidah Pahen, S.Sos, MSI, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah Mhd. Irzal, SE, ME, Kepala DP2KBP3A Kabupaten Gunung Mas Bapak Isaskah, Sekretaris dan beberapa jajaran koordinator Bidang dan staf Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

Dalam sambutanya bapak Bupati yang akrab disapa Jaya menyatakan “program kerja unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas poin   1 (satu) yaitu Smart Human Resources erat kaitanya dengan Program BKKBN yaitu Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)” karena program ini bertujuan untuk mengarahkan agar keluarga mempunyai rencana berkeluarga, punya anak, pendidikan sehingga akan terbentuk keluarga-keluarga berkualitas yang memberi manfaat besar dalam meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Direktur Advokasi Pengembangan Lini Lapagan BKKBN yang hadir sebagai narasumber dengan materi “BKKBN Dalam Percepatan Pembangunan Manusia Unggul” dalam pemaparanya menyatakan bahwa dasar kekuatan peran BKKBN dalam percepatan penurunan stunting terdiri dari 4 hal yaitu Kelembagaan yang mencakup keberadaan 1 kantor BKKBN Pusat, 32 Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi dengan gudang alat dan obat kontrasepsi, 1 koordinator di Kaltara, 8 Balai Diklat,14 ribu tenaga PKB/PLKB diseluruh Indonesia dan 1.2 juta kader (PPKBD/Sub PPKBD) di Indonesia, 10.689 PLKB non PNS.Hal berikutnya Kerangka Regulasi yang mencakup: posisi strategis program Bangga Kencana dalam RPJMN 2020 s/d 2024 (perpres 18/2020), Dukungan regulasi K/L dan Pemerintah Daerah terkait program Bangga Kencana, Berikutnya Kerangka pedoman: mencakup pendanaan belanja gaji kepada 14 ribu tenaga PKB/PLKB berbasis kinerja, transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD) berupa DAK fisik sejak 2008 dan non fisik sejak 2016, Mobilisasi Dana Desa dan alokasi Dana Desa.

Selanjutnya kerangka layanan publik mencakup : Kampanye perubahan perilaku dan sosial yang berpihak pada program Bangga Kencana ” penyuluh door to door”, penyediaan alat dan obat kontrasepsi, pelatihan, data mikro melalui pendataan keluarga.