Kuala Kurun gunungmaskab.go.id – Waktu terus bergulir. Tak terasa, masa bakti kepemimpinan Jaya Samaya Monong dan Efrensia L.P. Umbing sebagai Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas genap berusia dua tahun. Momentum itu, Senin (21/6/2021), di ruang kerja Bupati.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Gunung Mas Efrensia L.P. Umbing, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas Ruby Haris, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Emi Juniati, serta wartawan baik media cetak maupun elektronik.

Dengan Visi mewujudkan Kabupaten Gunung Mas yang Bermartabat, Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Mandiri (BERJUANG BERSAMA). Dalam kurun waktu 2 tahun ini, pembangunan di Kabupaten Gunung Mas ada yang telah berjalan sesuai yang direncanakan namun ada juga beberapa hal yang belum sesuai dengan yang direncanakan sehingga perlu perbaikan dan dukungan dari Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Gunung Mas.

Apabila kita mengacu dengan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 yang sudah disepakati dan ditetapkan bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Gunung Mas melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 pada tanggal 28 November 2019, maka perkembangan capaian beberapa indikator RPJMD berdasarkan publikasi BPS Gunung Mas Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

“Untuk Kabupaten Gunung Mas pembangunan manusia 2020 70.81, laju pertumbuhan ekonomi 2020 3,36, tingkat pengangguran terbuka 2020 2.64  angka kemiskinan 2020 4,75  2020 pendapatan per kapita 2020 51,25 gini ratio 2020 0,279,” terang Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong.

Dari data di atas terlihat trend pergerakan indikator-indikator capaian RPJMD, walaupun belum sepenuhnya sesuai target tetapi berada dalam trend positif (bertumbuh positif). Contohnya LPE Kabupaten Gunung Mas merupakan yang tumbuh tertinggi se Kalimantan Tengah, walaupun lambat.

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Pemkab Gunung Mas mampu mempertahankan opini WTP selama 5 tahun berturut-turut dan terus berkomitmen menjaga laporan keuangan agar sesuai standar akuntansi pemerintah.

Nilai SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD juga cukup baik yaitu B dan akan terus ditingkatkan ditahun yang akan datang.

Masalah gizi dan tumbuh kembang anak masih menjadi hambatan besar. Masalah gizi dan tumbuh kembang anak masih menjadi hambatan besar manusia, angka prevalensi stunting di Kabupaten Gunung Mas 3 tahun terakhir sudah mengalami tren penurunan hingga dari angka awal 38,21 menjadi 22,87%, dan terus berusaha menekan hingga batas atas ketetapan WHO yaitu 20%. Penanganan Stunting juga menjadi salah satu agenda strategis dari Pemerintah Daerah

Ditambah lagi Pemerintah Gunung Mas telah melakukan berbagai upaya dalam terobosan dalam mempersiapkan SDM kita agar dapat diterima di Perguruan Tinggi Negeri, Universitas Palangka Raya (UPR), melalui jalur SNMPTN, dengan melakukan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan UPR melalui MoU. Tidak ketinggalan pula, sekarang sedang diupayakan bagaimana Putra dan Putri kita dapat lebih diperhatikan untuk diterima menjadi Bintara di TNI dan Polri.

Lebih lanjut, tidak dipungkiri bahwa terdapat juga target capaian yang sudah direncanakan yang belum dapat terlaksana dengan baik, antara lain program “budidaya jagung hybrida” yang capaian luas tanamnya belum sesuai dengan yang direncanakan, hal ini dikarenakan untuk tahun 2021 Pemerintah Daerah mencoba lebih melakukan intensifikasi terhadap lahan yang sudah dibudidayakan sebelum melakukan ekstensifikasi. Sementara pengembangan peternakan dan perikanan sudah menunjukan perkembangan yang menggembirakan.

Harus disadari pula bahwa sejak akhir tahun 2019, dunia menghadapi Pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi dimensi perekonomian dimensi Kesehatan serta menimbulkan efek domino pada sektor kemanusiaan, sosial, politik dan keamanan.

Kinerja pemerintah terutama sisi penerimaan APBN & APBD mengalami kontraksi hebat sedangkan belanja meningkat akibat masifnya penanganan COVID-19 yang harus dilakukan.

“Hal ini membuat banyak program dan kegiatan di tahun 2020 dan 2021 yang tidak dapat dilaksanakan sehingga menghambat kegiatan perekonomian dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan sosial semakin dirasakan masyarakat, namun dengan semangat “BERJUANG BERSAMA”, tidak akan mengurangi motivasi kita untuk melakukan pelayan terbaik terhadap publik dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunung Mas,” pungkasnya.