Kuala Kurun gunungmaskab.go.id – Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas Yansiterson membuka kegiatan Rapat Koordinasi dan Pengendalian (Rakordal) dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan serta Realisasi  APBD Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Triwulan Ke-II TA. 2021.

Foto : Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas Yansiterson membuka kegiatan Rapat Koordinasi dan pengendalian (RAKORDAL) dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan serta realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Triwulan II TA. 2021. Dilaksanakan di dua tempat Aula BAPPEDALITBANG dan ruang rapat lantai 1 kantor Bupati.

“Tahun Anggaran (TA) 2021, kita mengalami beberapa penyesuaian mulai dari arah kebijakannya, program/kegiatan/sub kegiatan, sasaran dan target kegiatan/sub kegiatan, hingga refocusing anggaran. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan perundangan  yang diberlakukan terhadap perkembangan kondisi di lapangan serta isu-isu strategis lainnya, contohnya penanganan Covid-19,” ujar Yansiterson ketika membacakan sambutan Bupati di ruang rapat lantai 1 kantor Bupati secara virtual, Senin (05/7/2021).

Penanganan Covid-19 masih menjadi salah satu agenda prioritas mulai dari pusat hingga daerah. Pada tanggal 15 Februari 2021, Kementerian Keuangan Republik Indonesia menerbitkan arah kebijakan keuangan terbaru dengan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya.

Kebijakan tersebut mengakibatkan adanya perubahan struktur APBD 2021 dan penjabarannya sehingga pelaksanaan pembangunan yang sudah direncanakan pada tahun 2020 menjadi tertunda karena menunggu penetapan pergeseran mendahului perubahan APBD 2021, di mana penetapan tersebut telah dilakukan pada tanggal 5 Mei 2021 yang lalu.

Kebijakan tersebut mengakibatkan adanya perubahan struktur APBD 2021 dan penjabarannya sehingga pelaksanaan pembangunan yang sudah direncanakan pada tahun 2020 menjadi tertunda karena menunggu penetapan pergeseran mendahului perubahan APBD 2021, di mana penetapan tersebut telah dilakukan pada tanggal 5 Mei 2021 yang lalu.

Menurut beliau, terbitnya instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19, serta Surat Edaran Kemenkeu Nomor SE-2/PK/2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi Covid-19, membuat roda perekonomian melambat dan pelayanan publik terganggu.

“Faktanya, pergerakan arus kas, pelaksanaan pembangunan, serta penyerapan APBD Tahun 2021 ini mulai gencar kita laksanakan per 5 Mei 2021. Dan berdasarkan hasil Pra Rakordal, realisasi APBD Kabupaten Gunung Mas hingga Triwulan ke-II Tahun 2021,” ucapnya.

Pendapatan Daerah sebesar 51,80%, di mana pendapatan asli daerah 78,33% pendapatan transfer 49,03%, lain-Lain pendapatan daerah yang sah 33,25%, belanja daerah sebesar 28,19% dimana, belanja operasi 34,96%, belanja moda 12,40%, belanja tidak terduga 1,18%, belanja transfer 21,31%.

Kecilnya realisasi tersebut disebabkan adanya perubahan arah kebijakan, namun, “Saya ingatkan bahwa hal itu jangan dijadikan alasan kita tidak melakukan optimalisasi penyerapan anggaran pembangunan demi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,”ujarnya.

Sementara itu Sekretaris Bappedalitbang Kabupaten Gunung Mas Aligato melaporkan tujuan dari kegiatan tersebut yakni untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan pada Triwulan II Tahun Anggaran 2021.

“Selain itu, ia menyampaikan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan berupa realisasi/informasi pembangunan baik keuangan maupun fisik yang didanai dari APBD dan APBN yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas,” ucapnya.

Rapat Koordinasi dan Pengendalian (RAKORDAL) dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan serta Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Triwulan ke-II Tahun Anggaran 2021, dilaksanakan dengan mekanisme daring yaitu melalui zoom meeting.