KUALA KURUN gunungmaskab.go.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas melaksanakan Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021, dengan agenda pandangan umum fraksi pendukung dewan terhadap pidato pengantar Bupati terkait dua buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2022.

Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas Akerman Sahidar dan diikuti Wakil Bupati Gunung Mas Efrensia L.P. Umbing, Wakil Ketua I DPRD Binartha, Wakil Ketua II DPRD Neni Yuliani dan anggota DPRD, Sekda Gumas Yansiterson Para Asisten, Staf ahli, Para kepala Perangkat Daerah, Pejabat eselon III dan pihak terkait lainnya.

Dalam pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan sebagai juru bicara Elvi Esie mengatakan, mengingat kita sudah memasuki triwulan IV diminta kepada Bupati Gunung Mas agar dapat memberikan arahan kepada unit layanan pengadaan barang dan jasa supaya mempercepat proses pengadaan barang dan jasa mengingat penyerapan anggaran yang terkesan masih rendah.

“Kami juga menyampaikan, kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas agar memberikan perhatian kepada pasien Covid-19 yang terpapar dan sedang menjalani isolasi mandiri agar diberikan bantuan serta perhatian, mengingat pasien pada masa isolasi mandiri tidak bisa bekerja dan beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga,” tuturnya.

Kemudian, Jubir Fraksi Partai Golongan Karya Pdt. Rayaniatie Djangkan mengatakan, pembangunan yang bersifat bantuan untuk kelembagaan petani agar terus dibina dan dipantau dalam rangka pembangunan berkelanjutan dan diminta kepada Perangkat Daerah teknis untuk melakukan bimbingan dan pelatihan.

“Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022 peningkatan anggaran untuk sektor yang langsung bersentuhan dengan masyarakat yakni pertanian melalui gerakan pemanfaatan pekarangan untuk sayuran, optimalisasi lahan sawah beririgasi dan terintegrasi dengan sektor perikanan melalui budidaya perikanan misalnya dengan pembuatan kolam terpal,” katanya.

Selanjutnya, Jubir Fraksi  Partai Demokrat Neni Yuliani mengharapkan perhatian dari pemerintah untuk memprioritaskan perbaikan infrastruktur jembatan di beberapa wilayah di Kabupaten Gunung Mas, secara khusus jembatan Desa Tumbang Miwan, Jembatan Rawi, Jembatan di dekat Tumbang Empas, mengingat beberapa jembatan ini adalah sarana infrastruktur penghubung antar desa dan penghubung ke kabupaten, dan mobilitasnya sangat tinggi. Kondisi jembatan tersebut sangat memprihatinkan dan sudah tidak layak fungsi untuk mobilitas masyarakat.

“Kami yakin masyarakat pun sadar betul bahwa pemerintah saat ini sedang menghadapi pandemi Covid-19, namun pemerintah daerah dan kita semua adalah harapan mereka agar tetap bertahan dan berusaha di tengah pandemi ini. Masyarakat meminta walaupun tidak jembatan permanen namun setidaknya jembatan tersebut layak dan aman untuk dilalui,” ungkapnya.

Selanjutnya, Jubir Fraksi Nasdem Hanura Riantoe menyampaikan dukungan dan apresiasi terhadap dan buah Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Gunung Mas yang telah diajukan.

Raperda tentang kearifan lokal dan Kebudayaan Daerah dan Raperda tentang Bantuan Hukum bagi warga miskin.

“Kami dari Fraksi Nasdem- Hanura mengawal dari awal pembentukan dua buah Raperda ini, kami sepakat untuk dibahas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,” jelasnya.

Kemudian, Jubir Fraksi Gerakan Karya Bersatu Arit S. Bajau mengatakan pada prinsipnya dapat menerima, setuju dan mendukung, apabila pada saatnya nanti Raperda ini akan dibahas bersama dalam rapat-rapat dewan sebelumnya.

”Kami juga menyarankan agar mempertegas penegakkan, humanis, dan terukur dalam penanganan Covid-19, mempersiapkan formula kebijakan daerah terhadap penguatan dan ketahanan ekonomi, lebih memperhatikan jalan lingkungan, mengurangi kegiatan fisik pembangunan,” ujarnya.

Agar penyebaran/klaster baru Covid-19 di wilayah Kabupaten Gunung Mas dapat lebih dipertegas penegakannya, Humanis dan terukur yang merata dari wilayah Kabupaten Gunung Mas dapat lebih dipertegas penegakannya, Kelurahan dan Desa.

“Pandemi Covid-19 tidak tahu kapan berakhir oleh sebab itu semua pihak agar dapat mengintensifikasi dan mempersiapkan formula kebijakan daerah yang bersinergi termasuk dukungan terhadap penguatan dan ketahanan ekonomi daerah/masyarakat,” pungkasnya.