Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas), yang sudah dibentuk dan ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Nomor 295 Tahun 2021, melaksanakan rapat program kerja tahun 2022, bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

“Dalam rapat itu, ada dua hal pokok yang disepakati, yakni penyusunan program kerja dan rencana aksi TPAKD, serta persiapan pengukuhan yang nanti akan dijadwalkan kemudian,” ucap Sekda Gumas Yansiterson, Rabu (24/11).

Dia mengatakan, dua hal pokok tersebut harus bisa dilakukan secara simultan. Penyusunan program kerja dari TPKAD harus segera dilakukan, sehingga apabila tim ini sudah dikukuhkan, maka mereka akan siap untuk bekerja.

“Secara normatif jika mengikuti prosedur, sebenarnya pengukuhan terlebih dahulu baru penyusunan program kerja. Namun demikian, hal itu tidak menjadi masalah,” ujarnya.

Dia menuturkan, keberadaan TPAKD Kabupaten Gumas sangat penting, karena berperan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat ke perbankan untuk menjalankan usaha, meningkatkan kapasitas usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan adanya TPAKD, akan mempercepat akses keuangan di daerah, serta mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” tuturnya.

Saat ini, kata dia, ada beberapa program yang harus dikerjakan oleh TPAKD, yakni perluasan akses keuangan, penguatan infrastruktur, regulasi, dan kelembagaan dalam mendukung akses keuangan, literasi keuangan, serta asistensi dan pendampingan.

“Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menjalankan semua program itu adalah mencari terobosan, dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah,” terangnya.

Dia menambahkan, nantinya TPAKD Kabupaten Gumas akan disusun lebih spesifik lagi sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh OJK Provinsi Kalteng, dan akan ditindaklanjuti dengan penyusunan kerja secara khusus tahun 2022.

Dalam rapat ini, dihadiri oleh Staf Ahli Bupati Gumas Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yemmie, Kabag Perekonomian dan Pembangunan Harpaseno, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.