Webinar Membangun Ketahanan Keluarga di Era Milenial

Webinar Membangun Ketahanan Keluarga di Era Milenial

Kuala Kurun gunungmaskab.go.id – Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong, S.E., M.Si menjadi narasumber pada kegiatan webinar (seminar online) dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXVII Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, yang di dampingi oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Mas  Isaskar, S.H., M.Si, bertempat di Aula Lantai 1 Kantor Bupati Gunung Mas, Kuala Kurun, Sabtu pagi (27/06/2020).

Dalam webinar yang diinisiasi oleh Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalteng tersebut, Jaya Samaya Monong menyampaikan materi dengan topik

“Pemberdayaan Remaja Milenial dan Zilenial di Kabupaten Gunung Mas”. Adapun tema yang diangkat dalam webinar ini adalah “Membangun Ketahanan Keluarga di Era Milenial”.

Turut pula menjadi narasumber yaitu Kepala BKKBN RI dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) yang memberikan materi tentang “Kesehatan Reproduksi di era New Normal” dan Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Tengah Ibu Ivo Sugianto Sabran dengan materi “Keluargaku Martabatku”.

Terkait Penutupan Posko Covid-19 Yang Dinilai Kurang Efektif, Sekretaris Komisi II  DPRD Bidang Perekonomian dan Pembangunan  Angkat Bicara

Terkait Penutupan Posko Covid-19 Yang Dinilai Kurang Efektif, Sekretaris Komisi II  DPRD Bidang Perekonomian dan Pembangunan Angkat Bicara

Sekretaris Komisi II DPRD Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Untung J Bangas.

Kuala Kurun gunungmaskab.go.id – Sekretaris Komisi II DPRD Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Untung J Bangas mengatakan, saya sangat setuju dengan tindakan Bapak Bupati terkait penutupan Posko, karena kami sudah memantau Posko-posko yang ada di Kecamatan, Kelurahan/Desa yang ada di kabupaten Gunung Mas itu benar adanya yaitu tidak efektif.

Adapun beberapa alasan menurut kami diantaranya : Misal ada mobilisasi atau Warga masyarakat dari Palangkaraya menuju Gunung Mas  diperiksa suhu badannya dan di minta untuk cuci tangan saja, artinya kita tidak tahu seseorang ini membawa virus covid-19 atau tidak, jelas Untung.

Yang kedua lanjut Untung adalah pentingnya meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Kabupaten Gunung Mas. Seperti pantauan kami di Pasar-pasar yang ada di Kabupaten Gunung Mas ini, masih banyak pedagang yang tidak mematuhi protokol kesehatan diantaranya tidak menggunakan Masker, menjaga jarak antara pemilik toko dan pembeli.

“Jadi bagaimana caranya kita menindak masyarakat yang Badungil ( Bandel ) atau tidak mengindahkan himbauan dan aturan Protokol Kesehatan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam memutus  rantai penyebaran virus Covid-19 ini”,ajak Untung.

Padahal Pemerintah sudah memasang Stiker, Brosur, dan Spanduk tentang bahaya dan pencegahan virus Covid-19 di setiap tempat, tetapi masih saja masyarakat yang melanggar dan tidak disiplin, tutup Untung.

Bupati Sampaikan Pidato Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap RPD Tentang Pertanggungjawaban APBD 2019

Bupati Sampaikan Pidato Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap RPD Tentang Pertanggungjawaban APBD 2019

Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong sampaikan pidato Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap RPD Tentang Pertanggungjawaban APBD 2019, Jumat (27/6/2020) kemaren.

Kuala Kurun gunungmaskab.go.id – Bupati Gunung Mas Jaya S Monong menyampaikan pidatonya, atas pendangan umum Fraksi-fraksi pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Derah Kabupaten Gunung Mas (Gumas), terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2019-2024 pada Rapat Paripurna ke-4 (empat) di ruang sidang DPRD, Jumat (26/6/2020).

Rapat Paripurna ke-4 (empat) tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas Akerman Sahidar, dihadiri oleh Wakil Bupati Efrensia LP. Umbing, Wakil Ketua I DPRD Binartha, Wakil Ketua II DPRD Neni Yuliani, Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas, Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah, dan tamu undangan lainnya.

“Bupati menyampaikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melakukan perampingan Struktur Organisasi dan penggabungan beberapa Perangkat Daerah, sehingga Jabatan Struktural menjadi berkurang dengan solusi dibukanya peluang untuk Pegawai Negeri Sipil berkarir pada Jabatan Fungsional’ .

Untuk Paramedis yang menangani Covid-19 telah disediakan fasilitas penampungan pada Hotel Gunung Mas, terkait Dana Operasional Petugas Medis sudah tersedia dalam Rencana Kebutuhan Belanja pada Dinas Kesehatan dan RSUD Kuala Kurun penanganan Bidang Kesehatan pada Belanja Tidak Terduga.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 236 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Pandemi virus Covid-19 Di Wilayah Kabupaten Gunung Mas, bahwa Posko berakhir tanggal 27 Juni 2020 dan dari hasil monitoring serta evaluasi bahwa Posko Jaga Covid-19 yang ada kurang efektif dan efisien, sehingga perlu adanya perkuatan Gugus Tugas di Kecamatan, Desa, Kelurahan, dan memperbaiki pola screening dan tracing serta memperkuat pengawasan pada daerah yang berpotensi tinggi dalam penyebaran virus Covid-19.

Disampaikan Bupati pula, Ruas jalan simpang jalan Kuala Kurun – Linau – Tumbang Jutuh – Luwuk Kantor – Tumbang Kajuei – Tahun Anggaran 2016 dilakukan pembukaan badan jalan sepanjang 12 km, dan setelah Tahun Anggaran 2016 ruas jalan ini belum ada peningkatan. Namun untuk tahun-tahun yang akan datang tetap menjadi perhatian Pemerintah dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.

“Terkait persetujuan Bupati Gunung Mas tentang pengangkatan Pegawai Tidak Tetap selama 6 bulan dengan maksud agar masing-masing Perangkat Daerah mengevaluasi kinerja Pegawai Tidak Tetap sebagai dasar untuk dilakukan perpanjangan masa kerjanya sampai dengan Desember 2020,”timpalnya.

Selain itu, Kami sependapat dengan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan agar dalam menjalankan tugas dan fungsi semaksimal mungkin dengan mengedepankan transparansi yang berlandaskan Dedikasi, Adil, Jujur dan Loyalitas sehingga daerah kita menjadi Bermartabat, Maju, Berdaya saing, Sejahtera, dan Mandiri atau “Berjuang Bersama”.

Menangapi pandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrat bahwa Indikator dan Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pengangguran akan terlihat pada target capaian dalam RPJMD, RKPD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja tahunan SKPD yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD dalam bentuk program dan kegiatan pada APBD tahunan. Artinya kita harus konsisten antara perencanaan dan penganggaran tahunan sesuai dengan target dalam RPJMD yang akan dicapai.

Beliau juga menanggapi yang disampaikan oleh Fraksi Partai Nasdem – Hanura, Terkait dengan kondisi keuangan dan perkembangan BUMD di Tahun 2019 dapat kami jelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah menyalurkan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bahalap, sedangkan untuk Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa tidak ada penyaluran penyertaan modal karena masih dalam proses pembenahan organisasi tersebut.

Dalam kesempatan ini, Bupati juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Fraksi Partai Golongan Karya dan Fraksi Gerakan Karya Bersatu yang dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2019 untuk dibahas pada rapat-rapat selanjutnya, serta apresiasinya atas perjuangan dan kerja keras Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.

“Sekali lagi saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas sumbangan pikiran para Anggota Dewan Yang Terhormat. Sesungguhnya, melalui keseluruhan pandangan umum para anggota dari Fraksi-fraksi Pendukung Dewan Yang Terhormat, merupakan masukan yang berharga dan memperluas wawasan demi tercapainya pembangunan yang adil dan merata di Wilayah Kabupaten Gunung Mas,” Tutupnya.

Pemdes Tuyun Menyerahkan BLT-DD Kepada Masyarakat, Akibat Pendemi COVID-19

Pemdes Tuyun Menyerahkan BLT-DD Kepada Masyarakat, Akibat Pendemi COVID-19

Kuala Kurun gunungmaskab.go.id – Akibat Pendemi COVID-19 yang melanda Negeri ini, banyak dampak yang dirasakan oleh masyarakat, terutama terkait dengan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Desa Tuyun, Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas menyerahkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahap pertama  sebesar Rp. 600.000,-/KK Kepada Masyarakat Desa Tuyun di Aula Posyandu, Kamis ( 25/6/2020 )

Acara ini juga dihadiri oleh Camat Mihing Raya berserta Staf, Bhabinkamtibmas Polisi Sektor ( Polsek ) Sepang, Babinsa Koramil 1016 -03/Sepang, Pendamping Desa, Ketua BPD dan Seluruh Perangkat Desa Tuyun, dan penerima  BLT-DD.

Saat memberikan arahan, Kepala Desa Tuyun Titi  mengatakan, kepada seluruh Masyarakat Desa yang menerima BLT-DD ini benar-benar di manfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Semoga bisa bermanfaat dan membantu kebutuhan mereka ,baik mereka yang mempunyai penyakit kritis ataupun yang sehat”,harap Bu Titi selaku Kepala Desa.

Dijelaskan Titi, Sebanyak 111 kepala keluarga (KK) yang akan menerima bantuan, dengan jumlah           Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk tahap pertama dengan total Jumlah Rp. 66.600.000,- dan bantuan tersebut diatur oleh Desa dengan diarahkan kepada penerima yang tidak pernah menerima bantuan dari Pemerintah baik Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun dari Kabupaten. Hal itu meminimalisir adanya bantuan ganda dari Pemerintah.

“Pemerintah Desa juga selalu mengajak Warganya untuk selalu taat dengan Aturan Protokol Kesehatan, Jaga Jarak, membiasakan menggunakan Masker saat berpergian dan Cuci Tangan setelah melakukan aktifitas di luar rumah agar terhindar dari Covid 19,” tandas Bu Kades.

Lima Fraksi Sampaikan Pandangan Umumnya Terhadap Rancangan Peraturan Daerah

Lima Fraksi Sampaikan Pandangan Umumnya Terhadap Rancangan Peraturan Daerah

Fraksi PDI Perjuangan juru bicara Lili Rusnikasih sampaikan pandangan umum terhadap pidato pengantar Bupati Gunung Mas terkait terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, Kamis (25/6/2020).

Kuala Kurun gunungmaskab.go.id – Bupati Gunung Mas (Gumas) Jaya Samaya Monong didampingi Wakil Bupati Efrensia LP. Umbing ketika menghadiri Rapat Paripurna tentang pandangan umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2019, yang dipimpin oleh Ketua DPRD Akerman Sahidar bertempat di ruang sidang paripurna, Kamis (25/6/2020).

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Gunung Mas sebagai juru bicara Lili Rusnikasih menyampaikan dalam Tahun Anggaran 2019 Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp. 1.076.961.480 dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.045.551.052,072.04 atau 97,08% dari target total belanja dianggarkan sebesar Rp. 1.060.112.488.064,74 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 99.268.719.638,45 atau 93,51% dari target.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 37.373.817.986,33 yang merupakan jumlah surplus / (Depisit) anggaran, ditambah dengan pembiayaan Netto.

“Pada kesempatan yang baik kami dari Fraksi PDIP Perjuangan menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) semoga di tahun depan Kabupaten Gunung Mas “Bumi Habangkalan Penyang Karuhei Tatau” masih dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” katanya.

Fraksi Partai NasDem Hanura juru bicara Polie L. Mihing menyampaikan, terkait dengan Raperda tentang Laporan  Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2019 yang telah diajukan Bapak Bupati, kami fraksi NasDem-Hanura sepakat agar Raperda tersebut untuk segera dibahas pada forum rapat DPRD Kabupaten Gunung Mas sesuai jadwal oleh Badan Musyawarah (Banmus).

“Kabupaten Gunung Mas (Gumas) untuk tahun ini kembali memperoleh predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI perwakilan Kal-teng, untuk itu kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bupati serta jajarannya atas capaian yang telah didapat tersebut,” ungkap Polie L. Mihing.

Fraksi Partai Demokrat dengan juru bicara Untung Jaya Bangas menyampaikan, apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kab.Gumas yang pada tahun ini kembali meraih penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Pelaporan Keuangan dari BPK RI ini menjadi salah satu indikator pengelolaan keuangan yang akuntabel.

“Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah yaitu melalui indikator Good Governance selain indikator tersebut yang perlu dan harus diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yaitu indikator kesejahteraan yang mencakup indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pengangguran yang semakin berkurang,” jelasnya.

Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Gunung Mas sebagai juru bicara Punding Merang menyampaikan,  berkenaan dengan Anggaran Realisasi APBD Kabupaten Gunung Mas tahun 2019 yang disampaikan oleh Bupati pada Rabu, 24 Juni 2020, bahwa APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan Undang-Undang mengenai Keuangan Negara, yang strukturnya terdiri atas, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dimana Pendapatan Daerah realisasinya mencapai 95,08% dari target yang komponen Pendapatan Daerah terdiri dari, Pendapatan Asli Daerah (PAD) realisasi mencapai 127,77%, Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2019 terealisasi 94,96%, dan lain-lain yang pendapatan yang sah reaslisasinya 97,37% dari target.

Sementara itu, Belanja Daerah realisasinya sebesar 93,51% dimana komponennya terdiri dari Belanja dan Transfer, yang masing-masing realisasinya sebesar 92,66% dan 97,92%.

Apabila kita memperhatikan angka-angka persentase tersebut diatas dan penilaian dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kal-teng, atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2019 yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), kami Fraksi Partai Golkar berpendapat dan menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Gunung Mas ibarat mahasiswa  lulus  dengan nilai Cumlaude.

Kami Fraksi Partai Golkar mengapresiasi atas perjuangan dan kinerja keras Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

“Oleh karena itu fraksi partai Golkar dengan ini dapat menerima untuk dibahas lebih lanjut, dan menjadi  kewajiban DPRD untuk menetapkan RAPERDA tentang Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten  Gunung Mas Tahun Anggaran 2019, menjadi Peraturan Daerah, sebagai bentuk legitimasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan, baik itu dibidang Pemerintah, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat,” tutupnya