TEPRA Memonitor dan Evaluasi Percepatan Pelaksanaan Program dan Kegiatan   

TEPRA Memonitor dan Evaluasi Percepatan Pelaksanaan Program dan Kegiatan  

Rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Perangkat Daerah (PD) dan Kecamatan Se-Kabupaten Gunung Mas.

Kuala Kurun gunungmaskab.go.id – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menggelar Rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Pemerintah per tanggal 31 Maret 2021, kegiatan tersebut difasilitasi Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas, bertempat di Aula Bappedalitbang, Rabu (07/4/2021).

Pelaksanaan Tepra dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Richard, didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah Edison, Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Harpaseno dan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Aryantoni.

Richard mengatakan, gambaran target dan realisasi fisik keuangan triwulan 1 total realisasi keuangan per 28 Februari 2021 Rp. 45.388.837.306 realisasi fisik 6.75%, total realisasi keuangan per 31 Maret 2021 Rp 102.495.819.644 realisasi fisik 12,12%, realisasi keuangan dari bulan Februari ke bulan Maret mengalami kenaikan sebesar 5,35%, target ideal di bulan Maret 20% dari total target triwulan ke 1 yaitu 20%.

Realisasi keuangan belanja operasional 12,83%, belanja modal 5,40% belanja tidak terduga 0%, belanja transfer 0,15%, total realisasi keuangan 9,85%, realisasi fisik belanja operasional 14,83% belanja modal 10,40%, belanja tidak terduga 0% belanja transfer 0,15%, total realisasi keuangan 12,12%.

“Total belanja APBD tertinggi dicapai oleh Kecamatan Mihing Raya yaitu realisasi keuangan Rp 634.087.314. = 17,76% realisasi fisik 20,33%, total belanja APBD terendah dicapai oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah yaitu realisasi keuangan Rp. 1.519.082.412 = 0,84% realisasi fisik 0,95%,” ucapnya.

Perangkat Daerah dengan capaian realisasi tertinggi sampai terendah per 31 Maret 2021 yakni Kecamatan Mihing Raya, Sekretariat DPRD, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, UPT RSUD Kuala Kurun, Kecamatan Manuhing, Dinas Pekerjaan Umum, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan Sepang.

“Mengingat hari ini tujuan dari rapat Tepra tersebut adalah untuk memantau dan melihat sampai dengan tanggal 31 Maret 2021, realisasi fisik dan keuangan dari seluruh kegiatan yang ada di Kabupaten Gunung Mas apakah sudah mencapai target apa belum. Target dalam arti, target yang memang sudah ditetapkan bahwa untuk penyerapan fisik dan keuangan adalah 20% tidak semua Kabupaten di Kalimantan Tengah bisa mencapai target tersebut,” ujarnya.

Lanjutnya “kita bersyukur bahwa Kabupaten Gunung Mas berada di posisi 5 besar penyerapan anggaran”.

Richard berharap kedepannya Tepra secara rutin tiap bulan dan juga per triwulannya dalam rangka memantau, mengendalikan dan evaluasi percepatan pelaksanaan program pembangunan dan kegiatan yang di Kabupaten Gunung Mas.

Dalam membangun ada tiga point yang memang harus dilakukan yang pertama pendapatan daerah, yang kedua belanjanya, dan yang ketiga pembangunan, ketiga point ini harus dipantau, harus diawasi serta digiring supaya sesuai apa yang sudah ditetapkan dalam rencana pembangunan Kabupaten Gunung Mas.

Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Merupakan Kewajiban

Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Merupakan Kewajiban

Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong Serahkan LKPD 2020 Kepada BPK Kalteng Secara Online.

Kuala Kurun gunungmaskab.go.id – Bupati Gunung Mas (Gumas) Jaya Samaya Monong menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng) secara online di Ruang Rapat  Lantai I Kantor Bupati, Rabu (31/03/2021).

Bupati Gunung Mas juga menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 dari BPK Perwakilan Kalteng.

Selain itu, BPK Perwakilan Kalteng juga menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi Kalteng tahun 2020.

Dalam kegiatan tersebut  Bupati Gunung Mas didampingi Sekretaris Daerah Yansiterson, dan Asisten I Untung. Turut hadir Inspektur Kabupaten Gunung Mas Dihel, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunung Mas HM Rusdi dan lainnya.

“Seluruh Pemerintah Daerah se – Provinsi Kalteng menyerahkan LKPD Tahun Anggaran 2020,” kata Jaya Samaya Monong.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten  Gunung Mas  menunggu tahapan-tahapan berikutnya dari akuntan publik yang akan mengaudit.

Dia menjelaskan, Tim Audit akan datang pada 1 April 2021 ini, dan diperkirakan selesai sebelum Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.

Sebelumnya,  Bupati Kotawaringin Barat Nurhidayah yang mewakili Bupati dan Walikota di Provinsi Kalteng mengatakan  BPK Perwakilan Kalteng telah melakukan audit LKPD tahun 2020.

Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh  Pemerintah Daerah.

“Tentunya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan selama proses audit, dan pada saatnya nanti siap dilakukan audit kembali atas LKPD 2020,” tandasnya.

12 Orang ASN/ PTT Mendapat Teguran Tertulis Tak Mengantongi Izin Pimpinan  

12 Orang ASN/ PTT Mendapat Teguran Tertulis Tak Mengantongi Izin Pimpinan  

Dipimpin Kasatpol-PP Salampak Haris menghentikan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 karena kedapatan tidak disiplin menggunakan masker dan tidak menggunakan masker.

Kuala Kurun gunungmaskab.go.id – Dalam Rangka menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah/ Ketua Harian Satgas Covid-19 Kabupaten Gunung Mas Nomor : 360/11/2/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 dan upaya menekan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Gunung Mas (Gumas).

Satgas Covid-19 menggelar kegiatan Razia gabungan TNI, Polri, Satpol-PP Pengawasan terhadap ASN/ PTT yang keluar masuk dari Kabupaten Gunung Mas seiring Perayaan Jumat Agung dan Paskah Tahun 2021.

“Kapala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Gunung Mas Salampak Haris mengatakan, Razia gabungan dilaksanakan selama 2 hari, pagi dan sore. Hari Kamis 1 April 2021, jam 14.00 WIB s/d 17 Wib, hari Jumat, 2 April jam 14.00 Wib s/d 17.00 Wib, lokasi Kuala Kurun Palangka Raya (Kurun Seberang), Kuala Kurun Tanjung Riu,” ujar Kasatpol-PP dalam keterangannya di Kurun seberang Kamis (01/4/2021).

Hari ini telah dilaksanakan pengawasan kepada ASN dan PTT, terjaring ada 12 orang ASN dan PTT yang diberikan teguran tertulis, karena tidak memiliki surat izin dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan untuk berangkat ke luar daerah dari Kabupaten Gunung Mas ini.

Salampak Haris berharap, untuk selanjutnya besok bagi ASN supaya lebih berhati-hati, serta mentaati surat edaran yang berlaku dan memiliki izin untuk keluar daerah yang sudah diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah bersangkutan.

“Dari hasil razia gabungan tersebut akan di laporkan ke Bapak Bupati, berapa jumlah ASN/PTT yang menggunakan surat izin dan berapa jumlah yang tidak memiliki izin,” tutup Salampak Haris.

Dari hasil operasi razia tersebut, Aparat Gabungan terpaksa menghentikan banyak kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 karena kedapatan tidak disiplin menggunakan masker, tidak menggunakan masker saat perjalanan dengan kendaraan adalah salah satu pelangaran protokol kesehatan. Kepada para pelanggar diberikan sanksi dan tegoran serta dibagikan masker.

Humas Polres Gumas Terima Piagam Sebagai Bentuk  Apresiasi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

Humas Polres Gumas Terima Piagam Sebagai Bentuk  Apresiasi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

KUALA KURUN gunungmaskab.go.id  – Sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas kepada Bagian Humas Polres Gumas yang telah menjalin sinergitas di dalam Pelayanan Informasi Publik kepada masyarakat, Kepala Dinas Kominfosantik Gumas Ruby Haris, ST menyerahkan Piagam Penghargaan kepada 3 Orang Anggota Polres Gunung Mas (Gumas)  yang dilakukan secara simbolis diterima oleh Kasubbag. Humas Bripka. Mikhael Gorbachov, SH atas partisipasi dan dedikasinya dalam menjalin sinergitas dengan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas di bidang Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021.

Kegiatan Berlangsung di Ruang Kerja Kadis Kominfosantik Gumas, Rabu (31/3/2021).

Saat penyerahan piagam tersebut Kadis Kominfosantik Gumas mengatakan “Semoga kedepannya Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan Polres Gumas dapat lebih bersinergi lagi terutama terhadap pelayanan kepada masyarakat, terkhusus untuk kita yang menangani bidang kehumasan”, ucap Ruby.

Hadir pula Kabid. Pengelolaan Informasi Publik Emi Juniati, ST yang turut mendampingi Kadis Kominfosantik dalam penyerahan Piagam Penghargaan tersebut.

Dana DAK Dari Pemerintah Pusat Mendorong Peningkatan Ekonomi

Dana DAK Dari Pemerintah Pusat Mendorong Peningkatan Ekonomi

KUALA KURUN gunungmaskab.go.id – Tahun 2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik untuk fasilitasi penanaman modal (FPM) dan Dana Insentif Daerah (DID).

”Dana ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Totalnya Rp 835 juta lebih. Dengan rincian, DAK non fisik Rp 335 juta lebih, dan DID Rp 500 juta,” ucap Kepala DPMPTSP Kabupaten Gumas Aga Handuran, di ruang kerjanya, Rabu (31/3) siang.

Dia mengatakan, penggunaan DAK non fisik untuk FPM ini sebagai mendukung biaya operasional DPMPTSP, dengan memperhatikan kewenangan diatur dalam peraturan perundang-undangan, untuk mendukung kegiatan pemantauan dan pengawasan.

”Sesuai dengan petunjuk teknis (juknis), dana ini untuk pembinaan dalam upaya peningkatan pembangunan ekonomi, berupa bimbingan teknis (bimtek) serta sosialisasi,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Aga, penggunaan dana FPM ditujukan untuk membantu daerah melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka eksekusi realisasi investasi, mengintegrasikan fungsi pengendalian sistem One Single Submission (OSS), serta melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

”Dengan demikian, akan mampu mendorong peningkatan daya saing daerah, khususnya untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan realisasi penanaman modal,” tuturnya.

Selanjutnya terkait DID tahun 2021, kata Aga, penggunaannya akan diprioritaskan untuk fisik, peralatan kerja, dan operasional dinas seperti alat tulis kantor (ATK), termasuk digitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan.

”DID juga digunakan untuk pemulihan dan pemberdayaan perekonomian daerah termasuk pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM), industri kecil, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” terangnya.

Dia menambahkan, dalam penggunaan DID tersebut, tidak dapat digunakan untuk mendanai honorarium dan perjalanan dinas.

”DID ini diberikan kepada pemerintah daerah yang memiliki kinerja baik dalam penanganan pandemi Covid-19, dan memiliki inovasi terbaik dalam pelaksanaan normal baru,” pungkasnya.