PAUD merupakan wadah pembinaan menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi 

PAUD merupakan wadah pembinaan menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi 

FOTO : Sekretaris Disdikpora Kabupaten Gunung Mas, Rosalia saat memberikan sambutan sekaligus buka sosialisasi akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi Kalimantan Tengah di aula kantor Disdikpora setempat, Senin (12/6/2021).

KUALA KURUN gunungmaskab.go.id –Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Gunung Mas, Rosalia buka sosialisasi akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi Kalimantan Tengah di aula kantor Disdikpora setempat, Senin (12/6/2021).

“Pendidikan anak usia dini merupakan wadah pembinaan, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak secara optimal. Sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahapan perkembangan agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya,” jelas Rosalia dalam sambutannya.

Harus diakui jika sebagian PAUD dan PNF belum memandang penting akreditasi. Akreditasi bahkan belum dinilai memiliki pengaruh sosial. Kondisi itu jelas berbeda dengan pengaruh sosial akreditasi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah serta perguruan tinggi.

“Penjamin mutu merupakan penetapan standar pengelolaan pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan. Sehingga stake holders memperoleh kepuasan sesuai kebutuhan. Kebutuhan stakeholders pendidikan yang terutama adalah kebutuhan sosial, dunia kerja dan profesional,” ungkapnya.

Sementara Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi Kalimantan Tengah, Ruan Riwu menuturkan bahwa kebijakan moratorium meniscayakan BAN PAUD dan PNF meninjau kembali seluruh sistem akreditasi.

“Sedangkan pandemi Covid-19 mengharuskan penyelenggaraan kegiatan BAN PAUD dan PNF dilakukan dengan modal online melalui kebijakan bekerja dari rumah,” beber Ruan Riwu.

Dua peristiwa tersebut meniscayakan BAN PAUD dan BNF mengatur kembali hampir semua kebijakan, mekanisme dan program kerja yang akan dijalankan secara daring. Seiring perjalan waktu, pandemi Covid-19 telah menunjukkan tanda-tanda melandai hingga April 2021.

“Kegiatan sosialisasi akreditasi penting sebagai bagian dari strategi memenuhi kuota Kalimantan Tengah sebanyak 230 satuan yang ditetapkan dalam akreditasi tahun 2021,” pungkasnya.

Kadis Kominfosantik Gumas mengikuti rapat sinkronisasi data blank spot

Kadis Kominfosantik Gumas mengikuti rapat sinkronisasi data blank spot

Gunung Mas gunungmaska.go.id – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfosantik) Kabupaten Gunung Mas Ruby Haris mengikuti Rapat Sinkronisasi Data Blank Spot bertempat di Gedung Smart Province (GSP) lantai II kantor Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng, Rabu (9/6/2021). Rapat dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.

Plt. Kepala Dinas (Kadis) Kominfosantik Prov. Kalteng Agus Siswadi mengharapkan dengan adanya pertemuan hari ini, tidak ada lagi data simpang siur terkait blank spot yang ada pada kabupaten/kota, provinsi dan Kementerian Kominfo.

“Nyatanya data yang dirilis Kementerian berbeda dengan fakta lapangan kabupaten/kota, hari ini kita sinkronkan, misalnya ada data Kominfo yang menyebutkan blank spot ternyata sudah ada 4G, yang dibilang 4G ternyata data blank spot di lapangan,” ucapnya.

Agus Siswadi berharap rekap data blank spot tersebut bisa selesai dalam waktu dua minggu ke depan. “Harapan kita selesainya rekap ini paling lambat dua minggu ke depan kita sudah berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan data ini menghadap ke Kementerian agar pelaksanaan di lapangan pemasangan BTS, khususnya di Kalimantan Tengah bisa selesai pada akhir tahun 2022 sudah merdeka sinyal semuanya,” sambungnya.

Plt. Kadis Kominfosantik Prov. Kalteng tersebut menyebutkan, hanya ada 1 kabupaten di Kalimantan Tengah yang mencapai 90 persen bebas blank spot yakni Kabupaten Seruyan. Dan di tahun 2021 ini, Kabupaten Seruyan diharapkan merdeka signal dengan adanya pembangunan tambahan 28 buah BTS dari BAKTI.

Sebelumnya, Kementerian Kominfo RI telah meminta dukungan Pemerintah Daerah untuk percepatan pembangunan infrastruktur jaringan bergerak seluler. Hal itu sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden RI untuk menuntaskan blank spot sinyal 4G/LTE di tingkat Desa/Kelurahan yang teridentifikasi belum terlayani oleh sinyal internet pita lebar berbasis teknologi 4G/LTE tersebut. Pewarta : gunungmaskab.go.id Sumber.  : Diskominfostkprovkalteng

Pemkab Gumas Berhasil Selamatkan Aset  Rp 344 Juta

Pemkab Gumas Berhasil Selamatkan Aset Rp 344 Juta

SERAHKAN : Bupati Gumas Jaya S Monong didampingi Wakil Bupati Efrensia L.P Umbing, Ketua PN Rudi Ruswoyo, Inspektur Dihel, Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah Agung Kristiawan, menyerahkan piagam penghargaan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Gumas Anthony bersama Kasi Datun Janang, di ruang kerjanya, Kamis (10/6).

Kuala Kurun gunungmaskab.go.id – Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong menyerahkan Piagam Penghargaan atas Partisipasi Aktif Kejaksaan Negeri Gunung Mas dalam upaya Pemulihan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2020 kepada Kejari Gumas Anthony.

Dalam penyerahan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Gunung Mas Efrensia L.P Umbing, Ketua Pengadilan Negeri, Rudi Ruswoyo, Inspektur Kab. Gunung Mas Dihel, Kasi Datun Janang dan Kepala Bidang Pengelola Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Agung Kristiawan.

”Penghargaan yang diberikan sebagai ucapan terima kasih atas peran aktif dan partisipasi kejari dalam pemulihan aset daerah pemkab gumas tahun anggaran 2020, serta sebagai upaya untuk tetap menjaga hubungan baik dan kerjasama yang telah terjalin,” ucap Jaya, di ruang kerjanya, Kamis (10/6/2021).

Di tahun anggaran 2020, lanjut dia, Pemkab Gumas mengidentifikasi beberapa aset peralatan dan mesin, berupa tiga unit sepeda motor dinas yang belum dikembalikan, dan bangunan berupa lima unit rumah dinas. Total untuk nilai perolehan sebesar Rp 367.252.000.

”Kalau rumah dinas masih ditempati dan dikuasai oleh pihak yang tidak berhak, padahal sudah pensiun. Sedangkan kendaraan dinas, juga belum dikembalikan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Kami juga sudah mengirim surat, tetapi tidak direspon,” ujarnya.

Atas dasar itulah, pemkab meminta dukungan kepada kejari untuk penataan dan pemulihan aset yang dikuasai pihak ketiga. Ini berdasarkan kesepakatan bersama tentang pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum pemulihan aset negara dan perizinan untuk pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dari upaya yang dilaksanakan dengan menerbitkan surat kuasa khusus kepada Kejaksaan Negeri Gunung Mas selaku jaksa pengacara Negara dengan realisasi pemulihan aset Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berupa 1 unit sepeda motor 5 unit rumah dinas dengan nilai perolehan Rp344.006.00,00. Sementara itu, terhadap 2 unit sepeda motor senilai Rp23.246.000,00 masih berproses.

“Bupati menyambut gembira terhadap aset yang dipulihkan  dan sebagai bentuk ucapan terima kasih dan penghargaan atas peran aktif dan partisipasi pihak kejaksaan Negeri Gunung Mas dalam pemulihan aset daerah serta sebagai upaya untuk tetap menjaga hubungan baik dan kerjasama yang telah terjalin maka, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas memberikan piagam penghargaan prestasi tersebut,” tutur Jaya.

Ditempat yang sama Kejari Gunung Mas Anthony mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Pemkab Kabupaten Gunung Mas atas kerjasama selama ini sudah dilakukan MoU sebelumnya, kemudian ada SSK khusus dalam hal ini bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari bekerjasama Inspektorat dan BKAD melakukan penataan aset tersebut.

Memang dalam hal ini lanjut Anthony untuk tahun 2020 kita berhasil menyelamatkan aset Pemda Gumas sebesar Rp 367.252.000,00  hanya tersisa Rp23.000.000,00 masih dalam progres pengembalian.

Harapan kami semoga Pemulihan Aset Daerah tetap berkelanjutan sehingga aset pemda tetap tertata dan bisa dipergunakan sebagai mestinya.

“Kami mendukung pernyataan Bupati dan Wakil Bupati berani tidak terhadap korupsi, bagi siapapun. Salah satu aparat penegak hukum kami turut serta aktif mengawasi pembangunan. Karena kalau tidak dimulai dari sekarang kapan lagi sementara pembangunan ini harus segera berjalan, dalam hal ini kami akan bersinergi dan setiap saat siap untuk membantu Bapak Bupati dengan Wabup,” pungkasnya.

Bupati Apresiasi Pengembangan Jaringan Listrik Hingga ke Pelosok Desa

Bupati Apresiasi Pengembangan Jaringan Listrik Hingga ke Pelosok Desa

FOTO : Bupati Gunung Mas, Jaya Samaya Monong saat pimpin sosialisasi perluasan jaringan listrik PT. PLN di kantor Kecamatan Miri Manasa, Selasa (8/6/2021).

KUALA KURUN gunungmaskab.go.id – Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong menyambut baik adanya perluasan jaringan listrik desa yang dilakukan pihak PLN sehubungan dengan usulan desa Tumbang Lapan, Tumbang Siruk, Tumbang Napoi Kecamatan Miri Manasa Kabupaten Gunung Mas.

“Saya meminta kepada masyarakat untuk mendukung program kegiatan listrik masuk desa supaya jangan mempersulit proses pembebasan lahan, dan masyarakat bisa membantu membersihkan lahan yang masuk jalur tiang listrik agar program ini berjalan dengan lancar,” ujar Jaya Samaya Monong, saat menghadiri sosialisasi pembangunan listrik desa di Aula Kecamatan Miri Manasa Tumbang Napoi, Selasa (8/6/2021).

Untuk pembangunan listrik desa tidak ada ganti rugi tanam tumbuh dan tanah sepanjang area pembangunan tiang listrik agar bisa dirabas/dipotong.

Bupati meminta kepada para Camat, Lurah, Kepala Desa pada Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Kecamatan Miri Manasa untuk melakukan sosialisasi hal tersebut kepada masyarakat.

Terpisah, Manager Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan Provinsi Kalteng Teguh Aang Harmadi mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen) ESDM Nomor 27 tahun 2018, dalam proses pembebasan tanam tumbuh untuk Right Of Way (ROW) jalur jaringan listrik diperlukan sinergisitas.

”Selain itu, semua pihak juga harus mendukung, baik dari pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, dan pihak lain selaku pemilik tanam tumbuh yang dilalui jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM),” terangnya.

Nantinya, pelaksanaan pembangunan jaringan listrik ini akan dilakukan apabila proses perizinan dari seluruh pemilik lahan/tanam tumbuh telah lengkap, dan bebas dari persengketaan dan tuntutan ganti rugi dari pihak terkait.

”Jika terjadi kendala yang tidak dapat terselesaikan dalam proses perizinan itu, maka akan dilakukan usulan pemindahan lokasi pembangunan jaringan listrik pedesaan di desa lain, yang telah siap secara perizinan dan infrastruktur,” ujar dia.

Dia berharap adanya dukungan penuh dan sinergi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gumas, karena pembangunan yang dilakukan merupakan kegiatan untuk menopang kesejahteraan masyarakat desa.

Turut hadir mendampingi Bupati Gunung Mas Asisten Perekonomian dan Pembangunan Richard, Manager Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan Provinsi Kalteng Teguh Aang Harmadi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Baryen, Camat Miri Manasa Herli Jambek dan dari pihak PLN.

Jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap empat buah raperda

Jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap empat buah raperda

SAMPAIKAN : Wakil Bupati Gumas Efrensia L.P Umbing menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi pendukung dewan terhadap empat buah raperda, pada Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021, Rabu (9/6).

KUALA KURUN gunungmaskab.go.id – Wakil Bupati Gunung Mas (Gumas) Efrensia L.P Umbing menyampaikan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi pendukung dewan terhadap pidato pengantar tentang empat buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Gumas, pada Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021.

“Terkait pandangan umum dari Fraksi Partai Golkar, kami berterima kasih atas dukungan, saran, masukan, dan persepsi yang sama. Ini menunjukkan betapa besar dukungan terhadap empat buah raperda tersebut,” ucap Efrensia, Rabu (9/6/2021) pagi.

Mengenai saran untuk evaluasi dan verifikasi data penerima bantuan sosial agar tidak salah sasaran, lanjut dia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui Dinas Sosial sudah memperbaiki data itu sejak Bulan Februari 2021 lalu, yakni dengan sosialisasi di 12 kecamatan untuk musyawarah kelurahan/desa.

”Kami juga menyampaikan kepada camat, lurah, dan kepala desa untuk segera memverifikasi dan validasi data, menghapus data yang tidak sesuai kriteria, serta melaksanakan pencacahan oleh petugas lapangan terhadap data hasil musyawarah desa/kelurahan,” ujarnya.

Selanjutnya, menanggapi pandangan umum Fraksi Partai Demokrat, Pemkab Gumas sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas dukungan, serta saran yang telah disampaikan terhadap empat buah raperda.

”Kalau mengenai saran agar program prioritas smart agro, smart tourism, dan smart human resources agar diseriusi, kami sepakat dengan saran itu. Ketiga konsep itu dilihat dari capaian kinerja pembangunan Kabupaten Gumas tahun 2020,” tuturnya.

Untuk program smart agro, capaiannya ada pada indikator laju pertumbuhan ekonomi tertinggi diantara 14 kabupaten, kemiskinan menurun, pendapatan per kapita meningkat, dan tingkat pengangguran terbuka menurun. Lalu smart human resources, indikatornya Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari tahun sebelumnya dan angka stunting menurun.

”Sedangkan smart tourism, memang tidak signifikan karena adanya pandemi Covid-19, dimana kunjungan pada objek-objek wisata berkurang dan tidak ada event penyelenggaraan budaya daerah,” sesalnya.

Terkait saran setiap Perangkat Daerah untuk semangat kerja dan profesional, itu sudah ada dalam ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25b tahun 2010, dimana setiap tahun mengusulkan nama Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dianugerahi tanda kehormatan Satyalencana Karya Satya selama 10, 20, dan 30 tahun.

”Untuk saran agar setiap program dari Perangkat Daerah harus memberikan kontribusi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, tentu kami sepakat atas apa yang disarankan,” katanya.

Kemudian, tanggapan atas pandangan umum Fraksi Gerakan Karya Bersatu, dari pihak eksekutif berterima kasih atas dukungan dalam bentuk persetujuan pembahasan terhadap pengajuan empat buah raperda.

”Mengenai masukan dan saran terkait perubahan dalam kewenangan kepala desa dalam memilih perangkat desa, untuk proses pengisian perangkat desa secara teknis diatur dalam Perda Kabupaten Gumas Nomor 3 tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa,” terangnya.

Untuk proses penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa, kata dia, itu dilakukan oleh kepala desa. Hasilnya, harus ada sekurang-kurangnya dua orang yang memenuhi syarat calon, untuk dikonsultasikan kepada camat.

”Dari konsultasi itu, camat hanya memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa, yang berisi persetujuan atau penolakan,” tegasnya.

Lalu mengenai tanggapan dan jawaban terhadap fraksi PDIP, Pemkab Gumas menyampaikan terimakasih atas sambutan baik dan dukungan terhadap empat buah raperda, untuk dilakukan pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif.

”Sama halnya juga kepada Fraksi Partai NasDem-Hanura, kami menghargai dan berterimakasih atas dukungan, saran, dan masukan terhadap pengajuan empat buah raperda,” pungkasnya