HARKANNAS KE-5 : “DENGAN PROTEIN IKAN, KITA MEMBANGUN BANGSA”

HARKANNAS KE-5 : “DENGAN PROTEIN IKAN, KITA MEMBANGUN BANGSA”

JAKARTA – Indonesia sebagai negara kepulauan, memiliki potensi perikanan yang harus dimanfaatkan secara optimal dan lestari untuk bangsa, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung ketahanan pangan dan gizi nasional.

Ketahanan pangan nasional serta pemenuhan gizi masyarakat, terutama protein, telah menjadi perhatian serius pemerintah. Berbagai upaya pun terus dilakukan, salah satunya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ikan sebagai bahan pangan yang mengandung protein berkualitas tinggi.

Oleh karena itu, guna mendorong tingkat konsumsi ikan di Indonesia, pemerintah telah menetapkan Hari Ikan Nasional (HARKANNAS) yang diperingati setiap tanggal 21 November. Peringatan HARKANNAS tersebut kini sudah memasuki tahun kelima, sejak ditetapkan melalui Keppres Nomor 3 Tahun 2014 pada tanggal 24 Januari 2014.

Tahun ini, peringatan HARKANNAS mengusung tema “Dengan Protein Ikan, Kita Membangun Bangsa”. Hal ini menunjukkan bahwa pangan dan gizi adalah hal yang saling terkait dan saat ini masih menjadi masalah nasional yang perlu diselesaikan.

Adanya kasus gizi ganda (kelebihan dan kekurangan gizi), stunting, dan lain-lain adalah contoh beberapa masalah yang dihadapi Bangsa Indonesia yang erat kaitannya dengan kecukupan pangan dan gizi. Sehingga ikan sebagai bahan pangan yang mudah diproduksi dalam berbagai skala dan bergizi tinggi  diharapkan mampu menjadi solusi atas masalah tersebut.

Untuk memeriahkan peringatan Harkannas Ke-5, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar secara serentak dan bersama-sama mengkonsumsi ikan pada tanggal 21 November 2018, turut menyemarakkan HARKANNAS lingkungan kantor Pemerintah Daerah, dan menyelenggarakan pertemuan Forikan Daerah, workshop, bazar perikanan, lomba masak, festival kuliner ikan, dan lain-lain.

Sedangkan di tingkat pusat, dilakukan serangkaian kegiatan sejak tanggal 21 November hingga 8 Desember 2018 meliputi talkshow, kuliner ikan gratis, lomba inovasi menu masakan ikan, bazaar perikanan, hingga pada Puncak Peringatan HARKANNAS ke-5 pada tanggal 7 Desember 2018 di JCC Senayan Jakarta, yang akan diawali dengan Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Nasional ke-16, bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK Pusat yang diikuti perwakilan juara dari 34 provinsi.

Melimpahnya Indonesia akan berbagai jenis ikan perlu kita syukuri. Salah satunya dengan memanfaatkannya sebagai bahan konsumsi dalam negeri. Ikan sangat sehat dan mengandung banyak protein yang baik bagi tubuh kita. Jangan sampai manfaat ikan hanya dirasakan orang luar yang mengimpor ikan dari Indonesia, namun bangsa sendiri lupa menikmatinya,” tutur Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Tak berlebihan, komoditas perikanan Indonesia memang sudah terkenal hingga mancanegara. Setidaknya ada 3 komoditas unggulan perikanan Indonesia, yaitu udang, tuna dan patin. Tercatat, nilai ekspor udang dan tuna sampai dengan September 2018, menduduki posisi tertinggi pertama dan kedua dibanding komoditas utama produk perikanan lainnya sebesar USD 1.302,5 juta (37%) dan USD 433,6 juta (12,3%). Terjadi kenaikan nilai dibandingkan periode yang sama tahun 2017 sebesar 4% untuk udang dan 21,9% untuk tuna. Sedangkan Patin Indonesia dengan brand “Indonesian Pangasius – The Better Choice”, yang baru saja diluncurkan saat ajang pameran SEAFEX di Dubai pada 30 Oktober 2018, diprediksi dapat memenangkan pasar dunia. Alasannya, patin Indonesia memiliki keunggulan karena dikembangkan dengan probiotik dan dibudidayakan dalam kolam dengan air tanah yang bersih, juga dengan kepadatan yang lebih rendah dibandingkan negara lain.

Diharapkan, peringatan HARKANNAS ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama dan membangun koordinasi fungsional yang efektif dengan seluruh komponen pemerintah dan masyarakat, serta menjadikan ikan sebagai salah satu solusi dalam penanganan permasalahan gizi masyarakat. Sehingga ikan dijadikan sumber protein yang selalu hadir di dalam menu keluarga guna mendukung upaya-upaya peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia (Nawacita 5), dan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing bangsa (Nawacita 6), serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, khususnya sektor kelautan dan perikanan (Nawacita 7).

Dengan konsumsi protein ikan yang cukup, masyarakat Indonesia diharapkan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Generasi yang sehat, kuat, dan cerdas adalah modal utama dalam membangun bangsa Indonesia ke depan.

Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI XVI : Relaksasi Kebijakan untuk Ketahanan Ekonomi Nasional

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI XVI : Relaksasi Kebijakan untuk Ketahanan Ekonomi Nasional

Jakarta, 16 November 2018, Di tengah pertumbuhan ekonomi global yang diprediksi masih akan melambat pada tahun 2019, kebijakan normalisasi moneter di Amerika masih akan berlanjut, perang dagang US-China mereda, namun mulai muncul potensi perang dagang dengan negara lain, dan volatilitas harga minyak dan komoditi utama di pasar dunia masih tinggi, pemerintah Indonesia terus berusaha agar tidak ikut terseret dalam arus ketidakpastian ekonomi global.

Membaiknya ekonomi Amerika dan kenaikan suku bunga FFR (Fed Fund Rate) yang masih berlanjut, mempengaruhi aliran modal di pasar dunia, mengakibatkan US Dolar kembali ke Amerika dan keluar (outflow) dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
Meskipun aliran keluar (outflow) terjadi sejak awal tahun, namun pada awal November 2018 terjadi aliran masuk (inflow) modal asing ke Indonesia melalui Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp14,4 triliun, sehingga antara Januari sd. November 2018 aliran masuk telah mencapai Rp 42,6 triliun. Aliran modal yang masuk ke Indonesia ini menunjukkan bahwa investor asing mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap kondisi perekonomian Indonesia.

Memanfaatkan momentum meningkatnya kepercayaan investor asing ini, pemerintah berupaya untuk semakin mendorong masuknya modal asing yang lebih besar, termasuk melalui Investasi Langsung. Peningkatan Investasi Langsung diharapkan akan mampu menutup kenaikan defisit Transaksi Berjalan (CAD). Selain itu, pemerintah berharap kepercayaan investor akan lebih meningkat lagi dalam jangka pendek.

Oleh karena itu, pemerintah merilis tiga kebijakan dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang diluncurkan hari ini, Jumat (16/11) di Istana Negara, jakarta.

Pertama, pemerintah memperluas Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (tax holiday) untuk mendorong investasi langsung pada industri perintis dari hulu hingga hilir guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah menyempurnakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
“Dalam rangka lebih mendorong peningkatan nilai investasi di Indonesia, pemerintah memandang perlu untuk memperluas cakupan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang dapat diberikan fasilitas tax holiday,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Kedua, pemerintah kembali merelaksasi DNI sebagai upaya untuk mendorong aktivitas ekonomi pada sektor-sektor unggulan. Kebijakan ini membuka kesempatan bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) –termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi– untuk masuk ke seluruh bidang usaha. Selain itu, pemerintah memperluas kemitraan bagi UMKM dan Koperasi untuk bekerjsama agar usahanya dapat naik ke tingkat yang lebih besar. Sedangkan bidang usaha yang selama ini sudah dibuka bagi Penanaman Modal Asing (PMA) namun masih sepi peminat, pemerintah memberikan kesempatan PMA untuk memiliki porsi saham yang lebih besar. “Kita ingin menjaga dan terus mendorong kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia,” imbuh Darmin.

Ketiga, pemerintah memperkuat pengendalian devisa dengan pemberian insentif perpajakan. Pengendalian berupa kewajiban untuk memasukkan DHE dari ekspor barang-barang hasil sumber daya alam (pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan). Insentif perpajakan berupa pemberian tarif final Pajak Penghasilan atas deposito. Kewajiban untuk memasukkan DHE ini tidak menghalangi keperluan perusahaan yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban valasnya.

“Pemerintah ingin mengendalikan devisa dengan memberikan insentif terhadap DHE yang ditempatkan dalam Sistem Keuangan Indonesia (SKI),” ujar Darmin. (ekon)

***

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 
Hermin Esti Setyowati 
email: humas@ekon.go.id 
twitter dan instagram: @perekonomianRI 
website: www.ekon.go.id
Napak Tilas Kebhinekaan dalam Kirab Pemuda 2018

Napak Tilas Kebhinekaan dalam Kirab Pemuda 2018

“Para Pemuda ini adalah saksi mata bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah kenyataan, bukan sekedar slogan semata. Sebuah spirit yang menyatukan, mengeratkan, dan menguatkan demi mencapai cita-cita besar sebagai bangsa yang maju.

 Mereka adalah penyampai kabar baik tentang Indonesia kepada dunia”

 (Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi)

Jakarta, 15 November 2018 – Memasuki tahun kedua pelaksanaan program unggulan Kirab Pemuda, secara konsisten Kementerian Pemuda dan Olahraga mengajak pemuda Indonesia untuk terus menggaungkan semangat #BeraniBersatu.

Sebanyak 90 orang peserta yang terdiri dari 68 orang pemuda terpilih dari 34 provinsi dan perwakilan organisasi kepemudaan di seluruh Indonesia telah melakukan Napak Tilas Kebhinekaan dengan mengelilingi Nusantara selama 73 hari. DKI Jakarta sebagai ibukota negara menjadi titik pertemuan kedua zona dan menjadi tempat digelarnya acara puncak Kirab Pemuda 2018 di Gelanggang Atletik, GOR Rawamangun, Jakarta Timur, yang dihadiri sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga, Kamis Pagi (15/11/2018)

Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi mengatakan tidak ada perasaan lain yang ia rasakan selain haru dan bangga menyaksikan di hadapannya berdiri 90 pemuda yang telah melintasi lebih dari 100 kabupaten/kota dan singgah di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

 “Peserta Kirab Pemuda 2018 adalah penyampai pesan kepada generasi muda saat ini tentang sebuah bangsa besar bernama Indonesia. Bangsa yang luar biasa melimpah kekayaannya, keberagamannya, dengan anak-anak muda hebat di seluruh penjuru negeri,’’ serunya.

Menpora juga mengatakan para peserta Kirab adalah saksi mata bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah kenyataan, bukan sekedar slogan semata. Sebuah spirit yang menyatukan, mengeratkan, dan menguatkan demi mencapai cita-cita besar sebagai bangsa yang maju, “Mereka adalah penyampai kabar baik tentang Indonesia kepada dunia” ucap Menpora.

Perjalanan 90 pemuda terpilih ini, menurut Menpora Imam Nahrawi, menjadi pengejawantahan simbolik atas visi Nawa Cita Bapak Presiden Joko Widodo yang ingin membangun Indonesia dari pinggiran. Para peserta Kirab Pemuda telah menjadi pelopor yang menggerakan jutaan pemuda lainnya di seluruh Indonesia untuk terus berkarya dan berbakti untuk negeri.

 

Kirab Pemuda 2018

Kirab Pemuda 2018 dimulai sejak tanggal 5 September 2018 lalu dan terbagi ke dalam 2 zona perjalanan, yaitu; 1. Zona Barat dengan titik pangkal Kota Sabang, melintasi Pulau Sumatera, Sulawesi dan Jawa dan 2. Zona Timur dengan titik pangkal Kota Merauke melintasi Papua, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara. Masing-masing zona mengadakan kegiatan di 17 provinsi selama 5 hari dan Provinsi DKI Jakarta menjadi titik pertemuan akhir dari kedua zona.

Pada setiap kota yang menjadi titik singgah, para peserta tinggal bersama penduduk setempat dan berinteraksi secara langsung untuk menyerap nilai-nilai kearifan lokal yang ada. Sementara pada setiap kota yang dilewati, para peserta melakukan napak tilas sejarah perjuangan para pahlawan dan pendiri bangsa, melakukan pawai seni budaya, menggelar panggung kreativitas pemuda, menggali kekayaan sekaligus mempromosikan wisata lokal, menggelar pameran karya kreatif pemuda, berinteraksi dalam dialog kebangsaan, hingga membangun toleransi beragama melalui Gerakan Membaca Kita Suci yang diikuti 6 penganut agama yang berbeda-beda. Peserta Kirab juga terlibat dalam berbagai kegiatan dan aksi sosial berupa donor darah hingga bakti sosial lingkungan.

Kirab Pemuda 2018 diiikuti oleh pemuda terbaik yang lolos dalam seleksi yang diadakan oleh Kemenpora dimana masing-masing provinsi diwakili oleh 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang menjadi Peserta Inti. Selain itu Kirab juga diikuti perwakilan Organisasi Kepemudaan (OKP) sebanyak 20 orang ditambah para pendamping yang terdiri dari Alumni Kirab Pemuda, Tenaga Kesehatan dan TNI.

 (Biro Humas dan Hukum Kemenpora dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo)

 

 

The 5th GHSA, Indonesia Mengawal Terciptanya Keamanan Kesehatan Dunia

The 5th GHSA, Indonesia Mengawal Terciptanya Keamanan Kesehatan Dunia

Mobilitas manusia di era milenial bukan hanya berdampak terhadap kecepatan penyampaian informasi. Ancaman kesehatan global menjadi sisi lain dunia tanpa batas yang mengantarkan penyakit-penyakit yang berisiko menyerang manusia serta ancaman bioterorisme.

Peran aktif negara-negara di dunia diperlukan untuk bersama-sama menanggulangi ancaman berbagai penyakit berbahaya dan menular, baik secara disengaja maupun  tidak disengaja. Wabah yang terjadi di suatu wilayah atau negara, dapat dengan cepat menyebar ke negara lainnya.

Wabah tersebut berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan yang luas. Organisasi internasional, seperti WHO (Badan Kesehatan Dunia), FAO (Badan Pangan Dunia), OIE (Organisasi Kesehatan Hewan Dunia), dan Bank Dunia telah mengembangkan sejumlah aturan, pedoman, dan kerangka sebagai acuan

Momentum wabah Ebola pada tahun 2013 menjadi pengingat masih banyaknya negara yang belum melaksanakan regulasi badan kesehatan dunia secara optimal. Selain itu, berbagai upaya yang dilakukan masih bersifat sektoral.

Indonesia bersama tiga negara lainnya, Amerika Serikat, Finlandia, dan Korea Selatan berinisiatif membentuk forum Global Health Security Agenda (GHSA) pada Februari 2014. Awalnya, GHSA diminati oleh 29 negara. Perkembangan pesat GHSA membuat  Steering Committee GHSA berinisiatif untuk menyusun  framework baru yang akan diterapkan  pada 2019–2024.

“GHSA memiliki manfaat besar yang semakin lama semakin disadari oleh negara-negara di dunia. Dalam kondisi seperti saat ini, keamanan kesehatan global harus diperkuat melalui forum seperti GHSA,” ujar Menteri Kesehatan RI Prof. dr. Nila F. Moeloek, Sp. M(K).

Pola gerakan inisiatif tersebut, menurut Menkes, kini lebih tertata, baik dalam struktur, program, laporan sampai ke pembiayaan. Tujuannya agar GHSA dapat bermanfaat bagi anggotanya yang kini mencapai 65 negara. Anggotanya pun kian beragam mulai dari unsur pemerintah, lembaga filantropi, organisasi internasional, dan sektor non-pemerintahan.

Menyikapi hal tersebut, organisasi- dalam upaya peningkatan kapasitas dimaksud. Namun demikian, wabah Ebola pada tahun 2013 menjadi pengingat masih banyaknya negara yang belum melakukan aturan-aturan dimaksud secara optimal. Selain itu, berbagai upaya yang dilakukan masih bersifat sektoral.

Indonesia Aktif di GHSA

Forum kerja sama antarnegara yang bersifat terbuka dan sukarela ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang aktif berkontribusi, diantaranya menjadi anggota Tim Pengarah (Steering Group) bersama 9 negara lainnya, anggota Troika (2014-2018), serta menjadi Ketua Tim Pengarah (2016).

Apresiasi positif dari berbagai negara anggota dan mitra membuat Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah pertemuan GHSA kelima di Nusa Dua, Bali pada 6-8 November 2018.

Kelebihan forum ini adalah penguatan kerja sama multisektor dan multilaktor, mengingat penanganan ketahanan kesehatan tidak dapat dilakukan hanya oleh sektor kesehatan. Selain itu, GHSA juga bermaksud membangun komitmen dari para pimpinan tinggi negara untuk lebih memperhatikan penanganan isu health security.

“GHSA Ministerial Meeting kelima ini mengambil tema Advancing Global Partnership, yang ditujukan untuk lebih mengembangkan kemitraan  yang telah tercipta selama ini, juga potensi kemitraan yang tercipta di masa depan, dari berbagai pihak, baik itu kemitraan  di tingkat global, regional, maupun  nasional,” ungkap Menkes.

GHSA Ministerial Meeting kali ini tidak hanya dihadiri oleh para Menteri Kesehatan dari negara anggota, namun juga Menteri Pertanian.  Di pertemuan ini, Indonesia membawa pendekatan One Health. Maksudnya, kesehatan itu tidak hanya ditujukan kepada manusia namun juga kepada hewan. Karena seperti yang disadari saat ini, penyakit yang diderita oleh hewan akan berdampak kepada manusia, baik secara langsung dan tidak langsung.

Menkes juga berharap, GHSA Ministerial Meeting kelima ini diharapkan lebih banyak pihak akan berperan aktif dalam meningkatkan keamanan kesehatan global, tak hanya dari pemerintah saja, namun juga sektor-sektor lain yang terlibat.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id. (gi)

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
drg. Widyawati, MKM

Menjayakan Bahasa dan Sastra Indonesia

Menjayakan Bahasa dan Sastra Indonesia

Bahasa Indonesia Perekat Kebangsaan

Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Jusuf Kalla, didampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, membuka secara resmi penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia (KBI) XI, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (29/10/2018). KBI yang berlangsung pada tanggal 28-31 Oktober 2018, mengangkat tema “Menjayakan Bahasa dan Sastra Indonesia”. Wapres mengajak seluruh masyarakat untuk bangga menggunakan bahasa Indonesia.

“Kita bersyukur bahwa bangsa kita yang besar ini bahasa resminya hanya satu yakni bahasa Indonesia,” dikatakan Wapres Jusuf Kalla.

Mendikbud menyampaikan bahwa dengan Kongres Bahasa Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kedudukan bahasa Indonesia di dunia Internasional. Selain itu, juga dapat memperkuat tenun kebangsaan, mengidentifikasi mutu pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra. Serta menghasilkan rumusan atau rekomendasi yang dapat dijadikan arah kebijakan nasional maupun internasional kebahasaan dan kesusastraan.

“Kongres ini diikuti 1.031 peserta, termasuk peserta asing yang datang dari 12 negara sahabat. Kehadiran peserta asing juga sebagai representasi program internasionalisasi bahasa Indonesia ke manca negara yang sedang berjalan,” tutur Mendikbud.

Kongres Bahasa Indonesia diselenggarakan satu kali dalam lima tahun. Tahun ini menghadirkan 27 orang pembicara kunci, serta 72 pemakalah seleksi yang berasal dari dalam dan luar negeri. Peserta kongres berjumlah 1.031 orang, terdiri atas para pemangku kepentingan, seperti pejabat publik, akademisi, budayawan, tokoh pegiat, pakar, guru, praktisi/pemerhati bahasa dan sastra Indonesia serta daerah, serta para tamu undangan.

Pembicara kunci yang akan berbicara pada hari pertama kongres adalah Sastrawan Ahmad Tohari dengan bahasan “Ragam Bahasa dan Sastra dalam Berbagai Ranah Kehidupan”, dilanjutkan dengan gelar wicara yang menghadirkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Sutan Adil Hendra dengan bahasan “Bahasa dan Sastra untuk Strategi dan Diplomasi” dan wakil dari Kementerian Dalam Negeri dengan bahasan “Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik”.

Ada sembilan subtema yang dikembangkan dari tema besar itu, yaitu (1) Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, (2) Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik, (3) Bahasa, Sastra, dan Teknologi Informasi, (4) Ragam Bahasa dan Sastra dalam Berbagai Ranah Kehidupan, (5) Pemetaan dan Kajian Bahasa dan Sastra Daerah, (6) Pengelolaan Bahasa dan Sastra Daerah, (7) Bahasa, Sastra, dan Kekuatan Kultural Bangsa Indonesia, (8) Bahasa dan Sastra untuk Strategi dan Diplomasi, dan (9) Politik dan Perencanaan Bahasa dan Sastra.

Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik

Bahasa Indonesia merupakan bahasa keempat yang paling banyak dipakai di dunia. Menurut Wapres, salah satu yang menjadikannya lebih mudah diterima oleh masyarakat dunia adalah penggunaan huruf latin. Kendati demikian, Wapres berharap agar kosa kata bahasa Indonesia dapat terus dikembangkan dengan mengikuti perkembangan zaman. “Mudah-mudahan Kongres Bahasa Indonesia ini dapat memberikan kemajuan dan pencerahan kepada masyarakat tentang bagaimana menggunakan bahasa Indonesia baku tetapi tetap moderen dan mengikuti perkembangan zamannya,” pesannya.

Peran dan fungsi bahasa Indonesia telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Keberagaman bahasa di Indonesia perlu dikelola untuk kebutuhan pembangunan sosial, politik, dan ekonomi melalui pendidikan. Mendikbud berpesan, agar keberadaan bahasa asing di ruang publik perlu ditertibkan atau disesuaikan.

Sesuai Undang-Undang, penggunaan bahasa asing dan bahasa daerah di ruang publik diperbolehkan. Yang perlu diperhatikan, menurut Mendikbud, adalah kesesuaian dengan kondisi dan ranah yang ada, yaitu tetap mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara karena ruang publik merupakan representasi jati diri bangsa Indonesia yang harus dihormati keberadaannya. “Ruang publik adalah representasi kehadiran negara melalui bahasa negara. Dan bahasa Indonesia harus menjadi tuan rumah di negaranya sendiri,” ujar Mendikbud.

Dan bahasa daerah, menurut Mendikbud, harus mampu membentuk generasi muda Indonesia yang sadar akan kebesaran tradisi dan budayanya. Sementara itu, bahasa asing harus mampu menyiapkan generasi muda Indonesia agar mampu bersaing di dunia internasional.

“Mari kita utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing,” pesan Mendikbud.

 

Penghargaan Pegiat Bahasa dan Sastra

Dalam rangka penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia (KBI) ke-XI, Mendikbud Muhadjir Effendy, memberikan penghargaan kepada 13 orang pegiat bahasa Indonesia dan tiga provinsi penerima penghargaan Adibahasa. Tiga provinsi penerima penghargaan Adibahasa tersebut adalah Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jambi, dan Provinsi Sulawesi Barat, di Jakarta, Minggu (28/10).

Selain penghargaan kepada tiga provinsi tersebut, diberikan juga penghargaan kepada 13 orang pegiat bahasa, terdiri atas tiga kategori, yakni kategori Sastra diberikan kepada Rida K. Liamsi (kumpulan puisi); Eka Kurniawan (kumpulan cerpen); Martin Suryajaya (novel); Ziggy Zezsyazeoviennazabriezkie (novel), Akhudiat (naskah drama), Hasan Aspahani (esai sastra).

Selanjutnya penerima penghargaan pada kategori Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan diberikan kepada Arif Sulistiono (tokoh kepemudaan); I Komang Warsa (tokoh pendidik/tenaga kependidikan); Nursida Syam (pegiat literasi), dan; Felicia N. Utorodewo (pegiat diplomasi kebahasaan di kawasan ASEAN). Adapun untuk kategori Duta Bahasa Tingkat Nasional 2018 diberikan kepada Agatha Lydia Natania dan Nursidik (Terbaik I); Hilma Ramadina dan Faisal Meinaldy (Terbaik II), dan; Ainna Khairunnisa dan Almuarrif (Terbaik III).

Selain itu, pada pelaksanaan KBI XI Kemendikbud meluncurkan beberapa produk kebahasaan dan kesastraan. Di antaranya Kamus Besar Bahasa Indonesia Braille; Buku Bahasa dan Peta Bahasa; Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Dalam Jaringan (Daring); Korpus Indonesia; Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Daring; Buku Sastrawan Berkarya di Daerah 3T; 546 buah buku bahan bacaan literasi; Kamus Vokasi; Kamus Bidang Ilmu, dan; Aplikasi Senarai Padanan Istilah Asing (SPAI). Masyarakat dapat mengunduh materi dan hasil KBI melalui laman kbi.kemdikbud.go.id. (*)

  

Jakarta, 29 Oktober  2018  
Disiapkan oleh Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan dan Tim Komunikasi Pemerintah Kementerian Komunikasi dan Informatika