KOTA DAN KABUPATEN WUJUDKAN PEMBANGUNAN KOTA BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE CITY)

KOTA DAN KABUPATEN WUJUDKAN PEMBANGUNAN KOTA BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE CITY)

Jakarta, 14 Januari 2019 – Program ADIPURA merupakan program nasional dan dilaksanakan setiap tahun, untuk mendorong kepemimpinan pemerintah kabupaten/kota dan membangun partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha, dalam mewujudkan sustainable city (kota berkelanjutan), yang menyelaraskan fungsi pertumbuhan ekonomi, fungsi sosial, dan fungsi ekologis dalam proses pembangunannya dengan menerapkan prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance).

Dalam lima tahun pertama sejak pelaksanaannya di tahun 1986, program ADIPURA difokuskan untuk mendorong kota-kota di Indonesia menjadi Kota Bersih dan Teduh. Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah memberikan penghargaan yang disampaikan oleh Wakil Presiden R.I. kepada Kepala Daerah yang berhasil memimpin wilayahnya menjadi lingkungan yang bersih dan lestari.

Di awal tahun 2019, Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan memberikan anugerah ADIPURA Periode 2017-2018 kepada 146 penerima penghargaan, yang terdiri dari 1 (satu) Adipura Kencana, 119 Adipura, 10 Sertifikat Adipura, dan 5 (lima) Plakat Adipura, serta  Penghargaan Kinerja Pengurangan Sampah kepada 11 (sebelas) kabupaten/kota (daftar penerima terlampir). Seiring dengan ADIPURA, KLHK juga akan memberikan penghargaan Green Leadership bertajuk Anugerah NIRWASITA TANTRA untuk Periode 2018. Penghargaan ini akan disampaikan oleh Wapres Jusuf Kalla kepada 3 (tiga) Gubernur, 6 (enam) Walikota, dan 6 (enam) Bupati. Anugerah NIRWASITA TANTRA diberikan kepada Kepala Daerah di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten, yang dinilai berhasil menunjukan kepemimpinannya dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan dan/program kerja, sesuai dengan prinsip metodologi pembangunan berkelanjutan, guna memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerahnya.

Penghargaan Green Leadership juga diberikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi dan kabupaten/kota yaitu kepada 3 (tiga) DPRD Provinsi, dan 10 (sepuluh) DPRD Kabupaten/Kota yang dinilai memiliki komitmen pada aspek-aspek kunci lingkungan hidup di daerah, antara lain penyusunan peraturan daerah masyarakat adat, pengelolaan sampah, dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), respon DPRD terkait tugas pengawasan anggaran dan dukungan politik, dalam menyelesaikan persoalan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam, serta inovasi politik DPRD sesuai kewenangannya dalam urusan bidang lingkungan hidup.

Program ADIPURA merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam mendorong implementasi kebijakan lingkungan dengan pendekatan wilayah, pendekatan implementasi kebijakan persampahan, dan pendekatan implementasi kebijakan penghijauan. Salah satu kriteria penilaian dalam penghargaan ADIPURA adalah dalam hal Implementasi atas amanat UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; Upaya dan hasil dalam memenuhi target nasional pengelolaan sampah, yaitu pengurangan sampah 30% dan penanganan sampah 70% pada 2025; serta  upaya yang mendorong penerapan sistem pengelolaan sampah secara terpadu mulai dari hulu sampai dengan hilir di setiap kabupaten/kota.

Prinsip utama penerapan ADIPURA yaitu : pelibatan peran aktif masyarakat dalam peningkatan pemahaman dan kesadaran sebagai kunci perubahan perilaku; terpasangnya sistem pengelolaan sampah dengan basis sistem teruji dan data yang akurat terverifikasi, serta pemenuhan ruang terbuka hijau sesuai dipersyaratkan peraturan dan undang-undang; menjadi dasar pergeseran paradigma pengelolaan sampah yang harus bergerak ke hulu sehingga upaya-upaya pengurangan sampah menjadi penentu (determinant) yang penting; dan pengklasifikasian kota menurut leveled playing system, artinya kota dan kabupaten dan akan ‘bersaing’ dalam level kapasitas sistem pengelolaan sampah dan pemenuhan ruang terbuka hijau yang setara.

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 (PSLB3) KLHK, Rosa Vivien Ratnawati, menyampaikan, melalui program ADIPURA,  pemerintah kota dan kabupaten diharapkan dapat mendukung target pengelolaan sampah sebesar 100% pada tahun 2025, dan menjadi salah strategi nasional pengelolaan sampah 2025 dengan cepat dan terukur, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden No. 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) Pengelolaan Sampah.(*)

 

Penanggung jawab bahan berita :
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Setjen KLHK
Djati Witjaksono Hadi - 081977933330

Informasi lebih lanjut : 
Direktur Pengelolaan Sampah, Ditjen PSLB3
Novrizal Tahar - 0818432387
Kepala Pusat Data dan Informasi, Setjen KLHK
Mahfudz - 081328364479



PRESIDEN PANTAU LANGSUNG PENYALURAN PKH TAHAP PERTAMA TAHUN 2019

PRESIDEN PANTAU LANGSUNG PENYALURAN PKH TAHAP PERTAMA TAHUN 2019

Jakarta (10 Januari 2019) – Presiden Joko Widodo memantau langsung proses penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap pertama Tahun 2019 di GOR Ciracas, Jl. Raya Bogor km.25-26, Jakarta Timur, Kamis. Ia mengatakan pemerintah berfokus pada pembangunan manusia Indonesia yang tangguh sebagai titik pijak pondasi utama Indonesia menuju negara maju. Untuk itu pemerintah meningkatkan anggaran yang terkait langsung dengan pembangunan manusia sebagai komitmen untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

PKH, lanjutnya, merupakan salah satu program prioritas nasional dalam rangka penanggulangan kemiskinan. PKH telah mampu melahirkan anak-anak berprestasi, keluarga dengan kondisi kesehatan yang lebih baik, dan keluarga sejahtera mandiri.

Ia menegaskan pemerintah akan terus memantau pelaksanaan program ini sehingga berdampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, serta meningkatkan daya beli masyarakat yang kurang mampu. “Untuk merealisasikan tujuan tersebut maka pada tahun 2019 jumlah bantuan sosial PKH dinaikkan secara signifikan yang semula Rp19,3 triliun menjadi Rp32,65 Triliun,” katanya dihadapan 1.115 KPM warga Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.

Presiden kemudian bertanya kepada seorang penerima PKH Ibu Sulis warga Ciracas tentang pemanfaatan bansos. Presiden juga menanyakan kepada seorang Pendamping PKH dari Kabupaten Bogor bernama Yuli tentang tugas-tugasnya saat memberikan pendampingan kepada KPM PKH. “Saya titip pesan hati-hati pengunaannya. Supaya tujuan yang kita inginkan betul-betul bisa memberikan manfaat kepada keluarga penerima manfaat,” tegas Presiden.

Kepada Pendamping PKH, Presiden Joko Widodo berharap agar mereka dapat membimbing dan mengarahkan KPM dalam pengunaan uang bansos. “Tolong Pendamping PKH melihat betul kegunaan uang tersebut. Penggunaannya harus produktif. Misalnya untuk beli telur, ikan, buku, seragam anak, sepatu anak,” tuturnya.

Sementara itu Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Bantuan Sosial PKH 2019 diberikan dengan skema non-flat atau bervariasi. Indeks bantuan sosial PKH Tahun 2019 disesuaikan dengan beban kebutuhan keluarga pada aspek kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial sehingga jumlah bantuan yang nanti diterima oleh KPM menjadi bervariasi tergantung komponen yang dimiliki dengan pembatasan maksimal untuk 4 orang per keluarga.

Indeks bantuan sosial PKH tahun 2019 terdiri dari dua jenis bantuan yakni Bantuan Tetap dan Bantuan Berdasarkan Komponen. Bantuan tetap setiap keluarga per tahun adalah Rp550 ribu dan PKH Akses Rp1 juta. Bantuan berdasarkan komponen setiap jiwa per tahun terdiri dari Ibu Hamil Rp2.400.000, Anak usia dini 0–6 tahun Rp2.400.000, SD/Sederajat Rp900.000, SMP/Sederajat Rp1.500.000, SMA/Sederajat Rp2.000.000, Penyandang Disabilitas Berat Rp2.400.000, Lanjut Usia 60 Tahun ke Atas Rp2.400.000.

Bansos PKH diberikan 4 kali dalam satu tahun yakni pada bulan Januari, April, Juli, Oktober. Bantuan PKH tahap I yang diluncurkan pada bulan Januari sebesar Rp12,28 trilliun. Sebanyak 1.115 KPM dari Kecamatan Ciracas memenuhi GOR Ciracas dengan total jumlah bantuan sebesar Rp1,34 miliar. Selain KPM PKH, juga hadir SDM PKH sebanyak 885 orang dari Jabodetabek. “Mereka yang memiliki tugas mengawal dan memastikan keluarga penerima manfaat agar dapat segera sejahtera mandiri,” tutur Mensos.

Disela sela acara Direktur Utama BNI Ahmad Baiquni yang didampingi Direktur Hubungan Kelembagaa BNI Susi Adi Sulistyowati menyampaikan bahwa BNI terus melakukan berbagai upaya guna memudahkan KPM mencairkan dana Bansos PKH. Pencairan dapat dilakukan melalui Agen46 BNI yang berada di dekat rumah KPM, juga bisa dilakukan melalui ATM & Kantor BNI atau melalui bank Himbara lainnya.

Ditambahkan Baiquni,  bansos non tunai yang digagas presiden Joko Widodo selain bermanfaat bagi KPM juga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan dari para Agen Bank tempat transaksi bansos, yaitu warung kelontong yang ada di sekitar tempat tinggal KPM.

”Setiap transaksi bansos dari KPM di agen46 kami berikan fee dan itu dapat menjadi penghasilan tambahan dari warung yang menjadi agen bank,” katanya. Saat ini BNImempunyai 62.788 Agen 46 yang berbasis warung/pedangang kelontong yang tersebar di seluruh Indonesia. “Kedepannya terus kami tambah sesuai dengan kebutuhan dan sebaran KPM yang ada,” ujar Baiquni.

Acara pencairan PKH Tahap pertama Tahun 2019 ini selain menghadirkan KPM PKH di Ciracas juga menghadirkan KPM graduasi mandiri yakni Hesti Susilowati yang memiliki usaha berdagang sayur, Nurasiyah Jamil yang memiliki usaha rumahan kue, dan Rokhayati yang memiliki usaha rumahan jajanan pasar. Ketiganya juga sukses menjadi pengurus e-warong di wilayahnya masing-masing.

Adapun Nurasiyah memiliki 3 orang anak pada saat masuk menjadi peserta PKH Tahun 2010. Ia mengatakan uang bantuan PKH digunakan untuk menyekolahkan anak-anaknya. Saat ini 2 orang anaknya telah selesai SMA dan sudah bekerja. “Sekarang tinggal 1 anak yang menjadi komponen PKH yaitu anak SMA Kelas 11 dan agak ringan tugas saya dalam membiayai sekolahnya. Uang PKH bisa saya sisihkan sebagai tabungan,” terangnya.

Ia aktif mengikuti pelatihan membuat kue kering yang diberikan oleh pendamping melalui kegiatan pertemuan kelompok. Hasil dari pelatihan tersebut, ia mulai merintis usaha dengan memanfaatkan dana bantuan PKH yang ditabungnya. “Alhamdulillah usaha semakin berkembang dan pada Tahun 2018 dengan kesadaran sendiri saya menyatakan keluar dari kepesertaan PKH,” tuturnya bangga.

Sejumlah anak-anak berprestasi dari KPM PKH juga tampak hadir. Mereka di antaranya adalah M Syaiful Hakim yang meraih Medali Emas Pencak Silat Polimedia Cup 2 Se-Jabodetabek pada 2016, Tri Handayani yang merupakan siswi SMP Paskitaglobal Cijantung meraih juara I Pencak Silat Championship ke-7 Tingkat Jakarta Timur tahun 2017. Ada pula Fany Nurul Dzihni yang merupakan pelajar SDN Kebon Pala menjuarai lomba-lomba menari tingkat Jabodetabek hingga tingkat nasional pada 2018.

Biro Humas Kementerian Sosial RI

SIAP SAMBUT 20 JUTA KUNJUNGAN WISMAN, KEMENPAR PROMOSIKAN 100 CALENDAR OF EVENTS (CoE) WONDERFUL 2019

SIAP SAMBUT 20 JUTA KUNJUNGAN WISMAN, KEMENPAR PROMOSIKAN 100 CALENDAR OF EVENTS (CoE) WONDERFUL 2019

Jakarta, 7 Januari 2019 – Guna menyukseskan target capaian 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan 275 juta pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) di tahun 2019, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) merilis 100 events pariwisata unggulan di seluruh Indonesia yang tertuang dalam 100 Calendar of Events Wonderful 2019. Ditetapkannya Calendar of Events Wonderful 2019 ini merupakan arahan dari Presiden RI, Joko Widodo, kepada Menteri Pariwisata (Menpar) RI, Arief Yahya untuk dapat mempromosikan destinasi Indonesia melalui atraksi eventnya yang begitu memesona. Menjawab arahan Presiden tersebut, Menpar lantas membentuk tim percepatan yang khusus menangani Calendar of Events 2019, mulai dari penunjukan tim kurator event, manajemen penyeleksian event pariwisata dari seluruh dinas Pariwisata di Indonesia, serta penetapan waktu promosi events yang benar-benar terukur.

 “Dirilisnya 100 Calendar of Events Wonderful 2019 ini merupakan langkah nyata Kemenpar untuk merealisasikan arahan Presiden Jokowi agar Indonesia dapat dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki event pariwisata berkualitas dan berstandar internasional, sehingga mampu menarik kunjungan wisatawan dalam jumlah yang lebih besar. Tahun 2019 ini, kami siap menyuguhkan rangkuman event pariwisata Indonesia terbaik yang telah dikurasi dalam 100 Wonderful Events,” terang Arief Yahya.

Menpar juga menyatakan jika tahun lalu, tim kurator telah bekerja keras untuk memastikan event pariwisata 2019 memenuhi standar 4C, yakni: memiliki nilai kreatifitas (Creative Value), nilai komersil (Commercial Value), nilai komunikasi (Communication Value), serta didukung oleh komitmen/keseriusan kepala daerah (CEO Commitment) dalam mengembangkan pariwisata daerahnya. Untuk memastikan penerapan kriteria 4C tersebut, tidak tanggung-tanggung, Menpar memilih enam personil terbaik yang berkompeten di masing-masing bidang sebagai tim kurator CoE 2019, seperti: Staf Khusus Menteri Pariwisata Bidang Media dan Komunikasi, Don Kardono (CommunicationMedia Value), Taufik Rahzen, koreografer Denny Malik, Presiden Jember Fashion Carnaval, Dynand Fariz, dan juga penari kenamaan, Eko Supriyanto (Creative- Cultural Value), serta Jacky Mussry (Commercial Value).

 Senada dengan Menpar Arief Yahya, Staf Ahli Menteri Bidang Multikultural sekaligus Ketua Pelaksana Calendar of Events Kemenpar RI, Esthy Reko Astuti, menambahkan jika syarat event pariwisata daerah dapat masuk dalam 100 Calendar of Events antara lain event yang diusulkan Pemda harus sudah dikenal oleh masyarakat dan sudah diselenggarakan secara berkelanjutan setidaknya selama 3-4 tahun berturut-turut.

“100 Wonderful Events yang masuk dalam Calendar of Events 2019 sudah dipastikan memiliki dampak positif ke masyarakat. Artinya, diselenggarakannya event-event ini ke depannya akan memberikan dampak perputaran ekonomi yang langsung dirasakan oleh masyarakat setempat, serta mampu meningkatkan nilai media (media value) bagi citra destinasi wisata daerah”, jelas Esthy Reko Astuti.

Sebelumnya, 100 Calendar of Events 2019 ini telah diluncurkan akhir bulan lalu oleh Menpar Arief Yahya, dalam rangkaian acara Winner : Wonderful Indonesia Energy 2018 sekaligus Jumpa Pers Akhir Tahun 2018 yang digelar pada Kamis, (20/12) di Balairung Soesilo Soedarman. Peluncuran 100 Calendar of Events ini turut dihadiri oleh kurang lebih ratusan jurnalis pariwisata dan juga pemangku kepentingan pariwisata, perwakilan Kementerian/Lembaga/BUMN, dan Dinas Pariwisata Provinsi / Kota / Kabupaten se-Indonesia.

Menpar berharap jika Calendar of Events ini dapat menjadi atraksi yang mampu menarik wisatawan untuk berkunjung ke seluruh wilayah di Indonesia sehingga target 20 juta kunjungan wisman dapat direalisasikan sekaligus menyejahterakan masyarakat.

 “Khusus untuk penyelenggaraan event yang dijadwalkan, namun berlokasi di destinasi yang saat ini masih terdampak bencana, khususnya di Kawasan Selat Sunda: Banten dan Lampung, saya berjanji akan memantau perkembangan situasi dan kondisinya ke depan. Saat ini, Kemenpar tengah fokus dalam penanganan wisatawan, pemulihan destinasi, serta penguatan industri dan SDM kepariwisataan di destinasi terdampak. Sebagai wujud empati, Kemenpar sedang menunda promosi destinasi Banten dan Lampung hingga 3 bulan ke depan, setelahnya strategi pemasaran baru akan diimplementasikan untuk menguatkan pariwisata di kawasan Selat Sunda”, pungkas Menpar.

Berikut merupakan daftar 100 Calendar of Events 2019 yang telah dirilis oleh Kemenpar RI:

 FEBRUARI 2019
5-19 Februari

14-18 Februari

Cap Go Meh, Kalimantan Barat.

Festival Pulau Penyengat, Kepulauan Riau

20 Februari Pesona Bau Nyale, Nusa Tenggara Barat
MARET 2019
1-3 Maret Java Jazz, DKI Jakarta
7 Maret Horas Samosir Fiesta, Sumatera Utara
24-31 Maret Bali Spirit Festival, Bali
24-31 Maret Exciting Banten on Seba Baduy, Banten
24 Maret-5 April Bangka Culture Wave, Kepulauan Bangka Belitung
29-31 Maret Tour de Bintan, Kepulauan Riau
APRIL 2019
1-10 April Festival Teluk Tomini, Sulawesi Tengah
11-14 April Majapahit Travel Fair, Jawa Timur
15-20 April Krui World Surfing League, Lampung
20-21 April Gebyar Pesona Budaya Garut, Jawa Barat
26-28 April Ziarah Kubro, Sumatera Selatan
MEI 2019
2-5 Mei The 20th Majapahit International Travel Fair, Jawa Timur
10-28 Mei Pesona Khazanah Ramadhan, Nusa Tenggara Barat
18-24 Mei Festival Budaya Isen Mulang, Kalimantan Tengah
19 Mei Asia Afrika Festival, Jawa Barat
20-5 Juni Festival Parade Pesona Kebangsaan, Nusa Tenggara Timur
JUNI 2019
15 Juni -13 Juli Pesta Kesenian Bali, Bali
7-9 Juni Bintan Triathlon, Kepulauan Riau
16 Juni Jakarnaval, DKI Jakarta
16-23 Juni Festival Sriwijaya XXVIII 2019, Sumatera Selatan
17-19 Juni Yadnya Kasada Bromo, Jawa Timur
24-29 Juni Festival Teluk Jailolo, Maluku Utara
28-30 Juni Festival Bakar Tongkang, Riau
JULI 2019
1-6 Juli Festival Biak Munara Wampasi, Papua
5-7 Juli Aceh Culinary Festival, Aceh
5-8 Juli Toraja International Festival, Sulawesi Selatan
5-12 Juli Festival Parade 1001 Kuda Sandelwood dan Tenun Ikat, Nusa Tenggara Timur
17 Juli Festival Babukung, Kalimantan Tengah
18-22 Juli Festival Bumi Rafflesia, Bengkulu
20 Juli Mizan Al Sufi, Jawa Barat
20 Juli Tanah Lot Arts Festival, Bali
25-28 Juli Toboali City on Fire Sesi 4, Kepulauan Bangka Belitung
25 Juli-25 Agustus ARTJOG, D.I Yogyakarta
26-28 Juli Solo Batik Carnival, Jawa Tengah
26-29 Juli Festival Pesona Bunaken, Sulawesi Utara
27 Juli-3 Agustus Festival Cisadane, Banten
28 Juli Banyuwangi Ethno Carnival, Jawa Timur
30 Juli-3 Agustus Jember Fashion Carnaval (JFC), Jawa Timur
AGUSTUS 2019
2-4 Agustus Dieng Culture Festival, Jawa Tengah
2-6 Agustus Buleleng Festival, Bali
3-4 Agustus Festival Cheng Ho, Jawa Tengah
4-5 Agustus Festival Morotai, Maluku Utara
7-10 Agustus Festival Budaya Lembah Baliem, Papua
7-12 Agustus Tomohon International Flower Festival, Sulawesi Utara
7-13 Agustus Polewali Mandar International Folk & Art Festival, Sulawesi Barat

Festival Sandeq Race 2019, Sulawesi Barat

8 Agustus-8 September Jakarta Food & Fashion Festival, DKI Jakarta
9-11 Agustus Pasa Harau Art & Culture Festival 2019, Sumatera Barat
18 Agustus Saman Gayo Alas Festival, Aceh
18 Agustus Karnaval Kemerdekaan/Grand Karnaval Indonesia, DKI Jakarta
18-20 Agustus Festival Teluk Ambon, Maluku
23-25 Agustus Lampung Krakatau Festival, Lampung
21-25 Agustus Sanur Village Festival, Bali
23-25 Agustus Festival Budaya Wisata Pasar Terapung, Kalimantan Selatan
26-31 Agustus Pesona Festival Danau Tektonik Poso, Sulawesi Tengah
SEPTEMBER 2019
1-10 September Festival Tabut, Bengkulu
4-8 September F8 Makassar 2019, Sulawesi Selatan
5-7 September Solo International Performing Art, Jawa Tengah
5-10 September Festival Bahari Kepri, Kepulauan Riau
6-8 September Festival Wisata Loksado, Kalimantan Selatan
9-16 September Festival Payung Indonesia, Jawa Tengah
9-16 September Festival Moyo, Nusa Tenggara Barat
12-15 September Festival Pinisi, Sulawesi Selatan
13-15 September Tour de Linggar Jati, Jawa Barat
15 September Malang Flower Carnival, Jawa Timur
15 September Ciletuh Geopark Festival, Jawa Barat
17-22 September Tour de Siak, Riau
21-22 September Jogja International Street Performance, D.I. Yogyakarta
21-25 September Festival Pesona Danau Limboto, Gorontalo
21-29 September Erau Adat Kutai & 7th International Folk Art Festival, Kalimantan Timur
22-25 September Festival Batanghari, Jambi
23-26 September Tour de Ijen, Jawa Timur
27-29 September Festival Tanjung Lesung, Banten
27 September-

27 Oktober

Wonderful Indonesia Culinary and Shopping Festival, DKI Jakarta
28-29 September Musik Alam 2019, Kalimantan Utara
OKTOBER 2019
1-6 Oktober Festival Likurai Timor, Nusa Tenggara Timur
6 Oktober Festival Karnaval Karawo, Gorontalo
6-7 Oktober Aceh International Diving Festival, Aceh
6-10 Oktober Festival Pesona Selat Lembeh, Sulawesi Utara
7-11 Oktober Festival Seni Budaya Papua Barat, Papua Barat
12 Oktober Gandrung Sewu, Jawa Timur
12-17 Oktober Festival Keraton Kesultanan Buton, Sulawesi Tenggara
18-21 Oktober Festival Pesona Bahari Raja Ampat, Papua
19-21 Oktober IronMan 70.3 Bintan , Kepulauan Riau
19-25 Oktober Jakarta Fashion Week, DKI Jakarta
23-25 Oktober Festival Danau Sentarum, Kalimantan Barat
23-27 Oktober Ubud Writers and Readers Festival, Bali
23-28 Oktober Festival Takabonerate, Sulawesi Selatan
25-27 Oktober Pesona Nusa Dua Fiesta 2019, Bali
3-7 Oktober Festival Kerinci 2019, Jambi
27 Oktober Jakarta Marathon, DKI Jakarta
27-29 Oktober Festival Pulo Dua, Sulawesi Tengah
NOVEMBER 2018
1-3 November Festival Mahakam, Kalimantan Timur
2-10 November Tour de Singkarak, Sumatera Barat
10-15 November Festival Bekudo Bono, Riau
11-13 November Wakatobi Wave 2019, Sulawesi Tenggara
11-14 November Pesta Rakyat Banda, Maluku
15-19 November Festival Tanjung Kelayang, Kepulauan Bangka Belitung
16-17 November Jogja International Heritage Walk, D.I. Yogyakarta
16-20 November Festival Ya’ahowu, Sumatera Utara
17 November Borobudur Marathon, Jawa Tengah
DESEMBER 2019
1-31 Desember Iraw Tengkayu, Kalimantan Utara
4-7 Desember Festival Pesona Budaya Minangkabau, Sumatera Barat
7-8 Desember Batam International Culture Carnival, Kepulauan Riau
9-12 Desember Festival Danau Toba, Sumatera Utara
13-16 Desember Pemuteran Bay Festival, Bali
28 Desember Festival Budaya Cirebon, Jawa Barat

(Biro Komunikasi Publik, Kementerian Pariwisata dan Tim Komunikasi Pemerintah)

PROGRAM BANTUAN SOSIAL UNTUK RAKYAT

PROGRAM BANTUAN SOSIAL UNTUK RAKYAT

Jakarta (13/12) – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) sesuai dengan Perpres No. 9 Tahun 2015, tentang Kemenko PMK bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pembangunan manusia dan kebudayaan. Urusan ini salah satunya menjangkau program kesejahteraan rakyat, melalui pemberian bantuan sosial pada masyarakat. Bantuan ini diberikan untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup penerima bansos.

Fungsi ini juga sejalan dengan amanat dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif. Menko PMK dalam hal ini dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat bagi keluarga kurang mampu dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan dunia usaha. Diantaranya dengan meningkatkan koordinasi pelaksanaan dan pengawasan, penanganan pengaduan masyarakat, dan meningkatkan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program.

Program Program Bansos untuk Rakyat mencakup Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), & Bansos Rastra/ Bantuan Pangan Non Tunai. Perluasan program bantuan sosial merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Hal ini terlihat dari menurunnya angka kemiskinan dari 11,22% pada tahun 2015, menjadi 9,82% pada tahun 2018. Gini rasio juga berkurang dari 0,408 pada tahun 2015 menjadi 0,389 pada tahun 2018. Sementara Indeks Pembangunan Manusia Naik dari 68,90 pada tahun 2014 menjadi 70,81 pada tahun 2017.

 

  • Program Indonesia Pintar :
  • Program Indonesia Pintar merupakan program bantuan berupa uang dari pemerintah kepada peserta didik SD, SMP, SMA/SMK, dan sederajat baik formal maupun formal bagi keluarga miskin
  • Kartu Indonesia Pintar diberikan kepada 19,7 juta anak usia sekolah, yaitu anak-anak yang tidak mampu di sekolah, di luar sekolah, di panti asuhan, pesantren, dll,
  • Bantuan yang diberikan :
    – Rp 450 ribu /tahun untuk anak SD
    – Rp 750 ribu /tahun untuk anak SMP
    – Rp 1 juta/tahun untuk anak SMA/SMK

 

 

  • Bantuan Program Jaminan Kesehatan Nasional :
  • Pemerintah membayarkan iuran bagi masyarakat tidak mampu yang berjumlah 92,4 juta penduduk pada tahun 2018
  • Anggaran yang disediakan pemerintah untuk PBI (Penerima Bantuan Iuran) JKN BPJS Kesehatan senilai Rp 25 triliun pada Tahun 2018.
  • Pada tahun 2019, bantuan akan ditingkatkan menjadi 96,8 juta penduduk penerima bantuan iuran (BPI) atau mencapai 38 persen rakyat Indonesia.

 

 

  • Program Keluarga Harapan :
  • Program Keluarga Harapan, merupakan program bansos untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melibatkan partisipasi kelompok penerima manfaat dalam menjaga kesehatan dan menyekolahkan anak-anaknya.
  • Perluasan PKH ditingkatkan dari 2,8 juta KPM (tahun 2014), menjadi 6 juta KPM (tahun 2016), dan diperluas menjadi 10 juta KPM tahun 2018
  • Nilai bansos yang diterima KPM adalah Rp 1.890.000,-/tahun/KPM.

 

 

  • Bansos Rastra/ Bantuan Pangan Non Tunai :
  • Transformasi subsidi Rastra menjadi BPNT untuk 1,2 juta KPM, yang dimulai pada tahun 2017. Transformasi tersebut akan diperluas secara bertahap hingga mencapai 15,5 juta KPM pada tahun 2019.
  • Pemerintah memberikan BPNT senilai Rp 110.000,-/bulan/KPM melalui Kartu Keluarga Sejahtera untuk dibelanjakan beras dan/atau telur melalui e-warong.
  • BPNT diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan bahan pangan dengan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran dan tepat waktu. Serta memberikan lebih banyak pilihan kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan, dan mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
  • Sementara Bansos Rastra diberikan berupa beras kualitas medium sebanyak 10kg/KPM setiap bulannya

 

 

*******************

 

Bagian Humas dan Perpustakaan,
Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan,
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

 

roinfohumas@kemenkopmk.go.id
www.kemenkopmk.go.id
Twitter@kemenkopmk
IG : kemenko_pmk




Terima Strategi Kebudayaan Nasional, Presiden: Kebudayaan adalah Kegembiraan

Terima Strategi Kebudayaan Nasional, Presiden: Kebudayaan adalah Kegembiraan

Pemerintah bersama dengan berbagai pemangku kepentingan bidang kebudayaan telah berhasil menyusun strategi kebudayaan nasional. Dokumen rumusan Strategi Kebudayaan Nasional telah diterima oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), pada Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) Tahun 2018.

Dalam sambutannya, Presiden mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegiat kebudayaan yang telah bekerja keras dalam upaya pemajuan kebudayaan. Disampaikannya bahwa inti dari kebudayaan adalah kegembiraan.

Presiden meyakini bahwa bangsa Indonesia memiliki kekhasan sendiri dibanding bangsa-bangsa lain. Menurutnya, kebudayaan dan ilmu pengetahuan serta peradaban bangsa Indonesia lahir dari pengalaman panjang melalui perkembangan zaman. Namun, menjaga budaya untuk terus tumbuh di tengah interaksi belantara budaya-budaya dunia menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia.

“Oleh karena itu, mengakar kuat kepada peradaban Indonesia adalah utama,” disampaikan Presiden Jokowi saat menghadiri KKI Tahun 2018, di komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Senayan, Jakarta, Minggu (9/12).

Sebagai acara puncak KKI 2018, Nungki Kusumastuti dan I Made Bandem mewakili tim perumus yang berjumlah 17 orang, menyerahkan naskah Strategi Kebudayaan Nasional kepada Presiden. Rumusan naskah tersebut merupakan hasil diskusi panjang dan dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) dari 300 kabupaten/kota, serta 31 provinsi.

Sesuai arahan Presiden pada bulan Agustus 2016 yang lalu, menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, strategi kebudayaan nasional yang disusun telah memerhatikan Trisakti. Yakni asas berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

“Saya harap strategi kebudayaan akan dapat menjalankan fungsinya sebagai sebuah dokumen yang akan menjadi pedoman kemajuan kebudayaan nasional sampai 20 tahun ke depan,” tutur Mendikbud.

Tim perumus diketuai oleh Mendikbud, dengan Direktur Jenderal Kebudayaan selaku Sekretaris. Anggota tim perumus antara lain adalah Arimbi Heroepoetri, Daud Aris Tanudirdjo, Hajriyanto Y. Thohari, Herawati Sudoyo, Ichwan Azhari, Ignatius Haryanto, I Made Bandem, Imam Aziz, La Niampe, Melani Budianta, Neng Dara Affiah, Nungki Kusumastuti, Premana Wardayanti Premadi, Sulistyowati Irianto, dan Taufik Rahzen.

Agenda Strategis Kebudayaan

Setelah mencermati arah dan tujuan kebangsaan, memeriksa permasalahan yang merintangi usaha pemajuan kebudayan di berbagai daerah dan sektor, serta mempertimbangkan kedudukan strategi kebudayaan dalam siklus perencanaan kebudayaan nasional, maka ditetapkanlah visi pemajuan kebudayaan 20 tahun ke depan, yaitu “Indonesia Bahagia berlandaskan keanekaragaman budaya yang mencerdaskan, mendamaikan dan menyejahterakan rakyat Indonesia seluruhnya”.

Visi Indonesia Bahagia tidak akan tercapai tanpa kerja kebudayaan bersama seluruh bangsa Indonesia. Kerja menuju ke sana alangkah besarnya, melibatkan seluruh pengambil kebijakan serta segenap pemangku kepentingan di bidang kebudayaan. Strategi kebudayaan nasional memuat tujuh agenda strategis, di antaranya:

  1. Penyediaan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Hal ini dicapai melalui upaya melindungi kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya; peningkatan perlindungan dan pengembangan cagar budaya sebagai bukti ekspresi keragaman budaya; dan mendorong interaksi budaya lintas kelompok dan daerah dengan semangat persatuan dan kebersamaan.

  1. Melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional. Hal ini akan dicapai dengan upaya melindungi dan mengembangkan nilai-nilai budaya bahari yang menjadi watak kebudayaan bangsa Indonesia; melindungi dan mengembangkan nilai-nilai dan pengetahuan yang terkandung dalam cagar budaya agar dapat dimanfaatkan untuk penguatan jatidiri bangsa di masa kini maupun mendatang; meningkatkan pelindungan terhadap nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional; memperkuat kedudukan dan memberdayakan lembaga, komunitas dan masyarakat tradisional; dan mempromosikan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional yang berkontribusi bagi pengayaan kebudayaan nasional.

  1. Mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional akan diwujudkan dengan kegiatan fasilitasi pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan untuk memperkuat promosi Indonesia di dunia internasional; serta peningkatan dan penguatan diplomasi budaya Indonesia.

  1. Memanfaatkan obyek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan diwujudkan melalui upaya menempatkan kebudayaan sebagai investasi jangka panjang dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan; memperkuat mekanisme pelindungan kekayaan intelektual khususnya yang berkaitan dengan kesenian, pengetahuan dan teknologi tradisional; meningkatkan pariwisata berbasis pemanfaatan museum, cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang mengindahkan kaidah pelestarian.

  1. Memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem akan dijalankan dengan memperhatikan pengembangan tata ruang yang memperhatikan ketersambungan antara agenda pelestarian alam, pelestarian cagar budaya, wilayah kebencanaan dan agenda pemajuan kebudayaan; serta Mengangkat ekspresi dan pengetahuan tradisional tentang geografi dalam rangka antisipasi kebencanaan.

  1. Reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan. Hal ini akan diwujudkan melalui penyelarasan kebijakan pusat maupun daerah untuk pemajuan kebudayaan; optimalisasi anggaran di bidang kebudayaan; dan reformasi kelembagaan di bidang kebudayaan.

  1. Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan akan dilakukan dengan upaya membangun Sistem Data Kebudayaan Terpadu yang bersifat terbuka dan kredibel; menjamin perluasan dan pemerataan akses publik pada sarana dan prasarana kebudayaan; meningkatan kapasitas sumberdaya manusia bidang kebudayaan.

Dalam prosesnya, perumusan strategi kebudayaan nasional melibatkan sekitar 800 diskusi yang diikuti oleh 5.000 orang selama kurun waktu 10 bulan. Segera, pemerintah menetapkan kebijakan berdasarkan strategi kebudayaan nasional tersebut.

“Ini adalah puncak perjalanan panjang. Namun, buat republik ini adalah awal untuk berbuat. Setelah ini, Pemerintah berkewajiban membuat kebijakan untuk melaksanakannya,” ungkap Dirjen Kebudayaan, Hilmar Farid.

Ruang Ekspresi dan Interaksi yang Toleran

Dalam sambutannya di depan para peserta Kongres Kebudayaan, Presiden menyampaikan bahwa perkembangan teknologi transportasi dan informasi yang semakin canggih dan cepat, membuat lalu lintas dan interaksi budaya semakin padat dan kompleks. “Tetapi yang paling penting menurut saya, budaya kesadaran masyarakat bawah untuk meraih kesejahteraan untuk meraih kemajuan jangan sampai sirna,” katanya.

Untuk menghadapi kompleksitas lalu lintas budaya yang berpotensi menimbulkan gesekan tersebut, Presiden pun mengimbau agar semua masyarakat untuk teguh menjaga peradaban Indonesia, sekaligus keterbukaan untuk berinteraksi. “Namun, harus diingat peluang untuk toleransi dan kolaborasi sinergi juga selalu terbuka lebar,” tuturnya.

Menyoal interaksi di masyarakat yang kian marak dengan ujaran kebencian, fitnah, dan berita bohong, Presiden mendorong ruang dialog yang disebutnya sebagai ‘panggung interaksi yang toleran’. Beragam kontestasi, menurut Presiden, baik ekonomi maupun politik, jika dijalankan tanpa adanya toleransi, akan memperlebar ketimpangan.

“Karena itu, kita tidak cukup hanya menjamin ketersediaan panggung ekspresi. Yang kita butuhkan adalah panggung interaksi yang bertoleransi karena, sekali lagi, inti dari kebudayaan adalah kegembiraan,” pesan Presiden Jokowi.

Sebelum memberikan sambutan, Presiden menyerahkan penghargaan kepada empat budayawan, yakni Ismojono dan Hubertus Sadirin yang merupakan anggota Tim Restorasi Candi Borobudur. Selanjutnya, kepada penulis I Gusti Ngurah Putu Wijaya dan D. Zawawi Imron. Penghargaan diberikan langsung oleh Presiden di Panggung Kubah Bambu yang dirancang sebagai ikon KKI 2018. (*)

  

**Disiapkan oleh Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemenkominfo