FOKUS PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

FOKUS PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Setelah gencar melakukan berbagai pembangunan infrastruktur yang bermanfaat sebagai sabuk pemersatu bangsa, penguat interkonektivitas, serta pendorong proses ekonomi yang semakin efektif dan efisien, saat ini, pemerintah mengalihkan fokus pembangunan ke pembangunan sumber daya manusia (SDM). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menyiapkan tiga fokus pembangunan manusia di sektor pendidikan dan kebudayaan. Di antaranya, pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan karakter yang menjadi prioritas pada jenjang pendidikan dasar, serta penyiapan generasi yang cakap dan terampil melalui jenjang pendidikan menengah dan pendidikan masyarakat.

Presiden Joko Widodo berpesan agar pembangunan karakter bangsa, budi pekerti, sopan santun, nilai-nilai etika, dan agama harus menjadi perhatian dunia pendidikan ke depan. “Kita semua merayakan dengan bergembira. Tapi ingat bahwa pembangunan karakter bangsa, budi pekerti, sopan santun, nilai-nilai etika, agama ke depan harus menjadi perhatian dunia pendidikan kita dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang memiliki karakter dan kualitas yang baik,” disampaikan Presiden Joko Widodo di Karanganyar, Jawa Tengah (2/5/2019).

Tema Hari Pendidikan Nasional Tahun 2019 adalah “Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan”. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa tema ini mencerminkan pesan penting Ki Hajar Dewantara terkait hubungan erat pendidikan dan kebudayaan. “Perpaduan dunia pendidikan dan kebudayaan sangat penting dalam menciptakan ekosistem yang syarat nilai dan pengalaman, guna membingkai hadirnya sumber daya manusia yang berkualitas, demi terwujudnya Indonesia yang berkemajuan,” terangnya.

Peranan Kebudayaan dalam pembangunan nasional menjadi semakin kuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, serta Strategi Kebudayaan hasil rekomendasi Kongres Kebudayaan tahun 2018. “Implementasinya diharapkan semakin meningkatkan ketahanan budaya, dan mampu mengambil peran di tengah peradaban dunia,” ujar Muhadjir.

Mendikbud berpendapat bahwa proses pendidikan hendaknya tak semata-mata terkait pencerdasan secara intelektual saja, tetapi juga pematangan emosional, sosial, dan spiritual yang memperkuat karakter bangsa. “Pendidikan karakter dimaksudkan untuk membentuk insan berakhlak mulia, empan papan, sopan santun, tanggung jawab, serta budi pekerti yang luhur,” tuturnya.

Hadirnya Generasi Z yang terlahir di era digital, serta pesatnya teknologi saat ini hendaknya dapat dimanfaatkan para pendidik untuk menerapkan pendidikan berbasis teknologi digital dengan sentuhan budaya Indonesia. “Hal penting yang perlu diperhatikan adalah pengoptimalan peran tri pusat pendidikan, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga pusat pendidikan tersebut harus saling mendukung dan menguatkan,” ujar Mendikbud.

“Kecintaan dan kebanggaan pada simbol-simbol negara juga harus terus ditanamkan kepada generasi muda agar semakin kuat rasa nasionalismenya dan berjiwa patriot,” tambah Muhadjir.

Sementara itu, ikhtiar membekali keterampilan dan kecakapan generasi muda perlu disertai pula dengan penanaman jiwa kewirausahaan. Mendikbud meyakini bahwa pendidikan yang baik dan terarah akan berdampak pada pelejitan kualitas sumber daya manusia.

“Prosesnya tentu tak sebatas pembelajaran di ruang-ruang sekolah, tetapi juga melibatkan secara proaktif segenap pemangku kepentingan, dari keluarga, masyarakat, hingga dunia usaha dan dunia industri (DUDI),” terangnya.

Saat ini Indonesia juga bersiap memasuki era Revolusi Industri 4.0 yang ditandai bekerjanya peranti-peranti digital baru serba canggih yang memadukan basis kinerja internet of thing, artificial intelligence, advance robotic, hingga big data analytics. Hal ini tentunya peru segera direspons dengan penyiapan sumber daya manusia yang andal, sekaligus mampu menciptakan ragam peluang baru secara kreatif, justru di tengah ancaman disrupsi, ketika banyak jenis pekerjaan manusia tergantikan mesin.

“Revitalisasi pendidikan vokasi, misalnya, dilakukan guna mempersiapkan itu semua. Tentu saja hal tersebut bagian dari kebijakan yang lebih komprehensif, yang terkait pula dengan perbaikan mutu guru hingga kelengkapan sarana prasarana yang dibutuhkan,” kata Muhadjir.

 

Gotong royong Memajukan Bangsa

Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hadjar Dewantara menyampaikan, “Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah”. Hal ini dapat dimaknai sebagai pesan penting agar seluruh warga bangsa proaktif dalam proses pendidikan. “Ikhtiar memajukan pendidikan bagi hadirnya sumber daya manusia yang berkualitas tentu tidak semata-mata bergantung kepada pemerintah pusat, tetapi juga proaktifnya pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan lainnya, terutama DUDI,” ungkap Mendikbud.

Sebagaimana diketahui bersama, pendidikan merupakan salah satu urusan kongruen yang tanggungjawabnya dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Saat ini, sekitar 63 persen anggaran fungsi pendidikan disalurkan pemerintah ke daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). “Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan semakin proaktif dalam mendorong kemajuan dunia pendidikan dan kebudayaan,” kata Mendikbud.

Pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam rangka penguatan sumber daya manusia yang berkualitas akan berjalan secara optimal bilamana terwujudnya sinergi dan peran aktif antara pemerintah, pemerintah daerah, dan segenap pemangku kepentingan.

“Marilah kita konsentrasikan segenap potensi pendidikan nasional yang menitikberatkan pembangunan manusia yang dilandasi karakter yang kuat, keterampilan, dan kecakapan yang tinggi, sehingga mampu menjawab tantangan perkembangan zaman yang semakin kompetitif,” ajak Mendikbud. (*)

  

**Disiapkan oleh Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemenkominfo

 

 

 

GANDENG DUNIA PENDIDIKAN DAN INDUSTRI,  KOMINFO SIAPKAN TALENTA DIGITAL INDONESIA

GANDENG DUNIA PENDIDIKAN DAN INDUSTRI, KOMINFO SIAPKAN TALENTA DIGITAL INDONESIA

Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi revolusi industri yang saat ini memasuki tahap keempat. Upaya itu melibatkan dunia pendidikan dan industri untuk menyiapkan talenta digital yang memiliki daya saing.

Laporan World Economic Forum 2018 memaparkan Indonesia masih memiliki banyak tantangan dalam menapak Revolusi Industri 4.0. Dari aspek kesiapan teknologi, Indonesia pada peringkat 80 dari 137 negara. Sementara dari aspek efisiensi pasar kerja, posisi Indonesia berada di peringkat 96 dari 137 negara. Sementara, secara global laporan dari McKinsey Global Institute (2017) memprediksi pada tahun 2030 sebanyak 800 juta pekerjaan di seluruh dunia akan hilang akibat otomatisasi.

Menghadapi hal itu, pemerintah telah berupaya mengembangkan ekosistem ekonomi digital telah diinsiasi dengan kerangka strategis dalam Making Indonesia 4.0, memangkas regulasi dan mendorong pengembangan inovasi  digital.

Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya untuk meningkatkan daya saing teknologi dengan beragam terobosan kebijakan. Mulai dari penyederhanaan regulasi hingga kebijakan afirmatif untuk pemerataan akses telekomunikasi dan internet. Melalui Proyek Palapa Ring, pemerintah berupaya memeratakan akses layanan telekomunikasi dan internet seluruh Indonesia.

Selain infrastruktur, Pemerintah juga telah menjadi fasilitator dalam mendorong kewirausahaan digital dan menumbuhkan talenta ekonomi digital.  Di level nasional, Pemerintah Indonesia tengah merombak  kurikulum pendidikan dengan lebih menekankan pada Science, Technology, Engineering, the Arts, dan Mathematics (STEAM)  serta meningkatkan kualitas sekolah kejuruan.

Antisipasi Kesenjangan

Dalam revolusi industri keempat, keberadaan akses infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta kebutuhan sumberdaya manusia saling bertautan. Pasalnya akan muncul kebutuhan atas kecakapan baru oleh industri dewasa ini. Pekerjaan masa depan memerlukan keterampilan baru yang jauh berbeda. Apabila proses transisi angkatan kerja tidak dikelola dengan baik, maka kesenjangan antara ketersediaan tenaga kerja dan keahlian yang dibutuhkan kian lebar.

“Revolusi Industri 4.0 dikhawatirkan akan kembali memangkas jumlah tenaga kerja secara besar-besaran sebagaimana terjadi pada revolusi-revolusi sebelumnya. Robot, mesin, dan aplikasi digital sudah mulai mengambil alih pekerjaan-pekerjaan manusia yang membutuhkan keterampilan dasar, mekanis, rutin, atau yang memerlukan presisi tinggi,” tutur Menteri Kominfo Rudiantara.

Guna memastikan penyiapan sumberdaya manusia yang selaras dengan dinamika Revolusi Industri 4.0, pemerintah selalu melibatkan pelaku dunia pendidikan, usaha, dan industri. “Perlu diantisipasi agar tidak kembali menelan korban pengurangan jumlah tenaga kerja yang diserap dalam bisnis dan industri,” tandas Menteri Rudiantara.

Indonesia memiliki keistimewaan tersendiri sebab akan lebih banyak pekerjaan yang tercipta—daripada yang hilang—menuju tahun 2030 mendatang.  Hasil riset McKinsey memperkirakan bahwa permintaan tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus akan naik 113 juta pada tahun 2030.

“Oleh karena itu, Pemerintah, dunia pendidikan dan dunia usaha serta industri harus bahu-membahu menumbuhkan dan mendampingi anak-anak muda untuk memiliki passion teknopreneur dan keterampilan digital agar bisa mengisi peluang kerja dalam Revolusi Indusri 4.0,” tandas Menteri Kominfo Rudiantara.

Menyiapkan Talenta Digital

Posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam transformasi digital dan penciptaan teknologi masih perlu terus diupayakan. Generasi muda di Indonesia perlu terus didorong agar mampu unjuk gigi dalam persaingan di era digital. Apalagi Indonesia diproyeksikan akan mengalami bonus demografi di periode tahun 2028-2030, ketika usia produktif (15-64 tahun) akan membentuk persentase 67,2% dari total seluruh populasi (Bappenas dan BPS, 2018).

Laporan dari Asian Development Bank pada tahun 2015, menyatakan bahwa 52% dari populasi pekerja di Indonesia memiliki keterampilan di bawah standar (underqualified) untuk posisinya. “Kementerian Kominfo menggagas beasiswa pelatihan bidang teknologi informasi dan komunikasi bertajuk Digital Talent Scholarship 2019. Program ini memberikan beasiswa kepada 25.000 anak muda dalam bidang paling mutakhir seperti Artifical Intelligence, Big Data, Cloud Computing, Cyber Security, Internet of Things, dan Machine Learning guna menyambut Revolusi Industri 4.0,” ungkap Rudiantara.

Dalam Program Digital Talent Scholarship 2019, Kementerian Kominfo juga melibatkan dunia usaha dan industri untuk menyelaraskan kebutuhan sumberdaya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi. “Kementerian Kominfo membuat pilot poroject yang diharapkan menjadi salah satu solusi atas adanya bagian yang hilang dari sistem pendidikan formal dewasa ini, yaitubelum ada keselarasan materi ajar dengan kebutuhan industri, utamanya di bidang teknis,” tutur Menteri Kominfo.

Dalam Digital Talent Scholarship 2019, dunia industri dapat memberikan masukan mengenai kebutuhan SDM saat ini dan beberapa tahun kedepan, skill dan kemampuan apa saja yang dibutuhkan sehingga diharapkan pemenuhan SDM tersebut dapat juga dihasilkan dari program pelatihan.

25 Ribu Beasiswa

Digital Talent Scholarship 2019hadir dengan skala yang lebih besar. Dua puluh lima ribu kursi beasiswa disediakan, dengan menggandeng deretan perusahaan teknologi global, startup lokal, politeknik serta universitas baik negeri maupun swasta.

“Prinsip inklusivitas pun tetap dipertahankan. DTS membuka kesempatan setara dan transparan bagi lulusan S1/D3, lulusan SMK, guru SMK, pelaku industri, ASN/PNS, serta TNI/POLRI,” jelas Kepala Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo, Basuki Yusuf Iskandar.

Program Digital Talent Scholarship 2019 kali ini dibagi menjadi empat akademi yang akan dilangsung secara tatap muka, daring, dan kombinasi keduanya. Kategori pertama, Fresh Graduate Academy bagi lulusan S1/D3 dengan model pembelajaran tatap muka selama 144 jam pelajaran.

Kedua, Coding Teacher Academy bagi tenaga pengajar SMK dengan model pembelajaran kombinasi tatap muka dan daring selama 70 jam pelajaran. Ketiga, Vocational School Graduate Academy bagi lulusan SMK yang juga akan diselaraskan dengan model sertifikasi SKKNI selama 72 jam pelajaran.

Keempat, Online Academy bagi pelamar di luar tiga kategori sasaran di atas (pelaku industri, ASN/PNS, TNI/POLRI, dan umum) selama 70 jam pelajaran. Selain materi teknis, program DTS 2019 juga menyediakan beasiswa pelatihan kewirausahaan digital dan pendampingan pasca-pelatihan untuk mendapatkan posisi magang atau pekerjaan bagi peserta yang terpilih.

“Pendaftaran dibuka tanggal 20 April 2019 dan ditutup pada tanggal 19 Mei 2019 pukul 23.59 WIB.  Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran silakan akses https://digitalent.kominfo.go.id,” jelas Basuki Yusuf Iskandar.

Melalui Program Digital Talent Scholarship 2019, Kementerian Kominfo memahami bahwa pekerjaan saat ini sangat kuat dibentuk oleh perubahan teknologi. Dan sekaranglah saatnya untuk mengutamakan pengembangan keterampilan dan sumber daya manusia demi ekonomi Indonesia yang gemilang di masa depan.  ***

SUARA ANAK PENYANDANG DISABILITAS

SUARA ANAK PENYANDANG DISABILITAS

Partisipasi anak merupakan salah satu hak anak, termasuk anak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi. Anak penyandang disabilitas memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya tentang apa yang dirasakan dan harapan-harapannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.

Lebih jauh lagi, hak anak penyandang disabilitas juga dijamin dalam Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas serta Undang-undang Republik Indonesia No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Mengingat pentingnya negara untuk mendengarkan pendapat anak penyandang disabilitas, maka perlu dilakukan usaha atau kegiatan yang dapat menampung suara mereka. Salah satu usaha yang perlu segera dilakukan adalah dengan memfasilitasi kegiatan Suara Anak Penyandang Disabilitas yang diharapkan bisa menjadi media penyampaian pendapat anak.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak c.q Deputi Bidang Perlindungan Anak bekerjasama dengan Musik Hana Midori. Melalui kegiatan ini diharapkan kesadaran masyarakat akan meningkat dan lebih memahami bahwa anak penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam mengembangkan kemampuannya agar mereka bisa hidup bermartabat seperti anak-anak pada umumnya.

Suara Anak Penyandang Disabilitas yang dituangkan dalam bentuk tulisan, dengan peserta anak-anak penyandang disabilitas, yang terbagi dalam 5 kategori, yaitu : Disabilitas Fisik, Disabilitas Intelektual, Disabilitas Mental, Disabilitas Sensorik dan Disabilitas Ganda/Multi, dengan usia peserta adalah sebelum 18 tahun, dan khusus untuk anak penyandang disabilitas intelektual boleh sampai dibawah usia 25 tahun.

Tema penulisan Suara Anak Disabiltas adalah Dengarkan Curhatan Kami, dengan subtema : Pendidikan/Pelatihan, Olahraga, Seni. Pariwisata. Transportasi, Kesehatan dan Ruang bermain. Peserta bebas memilih subtema dan menceritakan apa yang mereka alami dan harapan apa yang mereka inginkan di masyarakat. Karya tulis ini maksimum sepanjang 750 kata.

Bagi anak penyandang disabilitas yang tidak dapat menulis dalam format tulisan latin, dapat mengungkapkannya dalam bentuk bahasa isyarat atau dalam bentuk suara, atau dalam Huruf Braille, namun pendamping atau orang tua perlu menterjemahkannya dalam bentuk tulisan latin sesuai ketentuan. Video atau rekaman suara dapat dilampirkan disertai dengan Surat Pernyataan bahwa tulisan yg diterjemahkan tersebut benar karya anak penyandang disabilitas.

Pengumpulan materi naskah bisa dilakukan mulai 8 April 2019 sampai batas akhir 8 Juni 2019 melalui email suaraanakdisabilitas@gmail.com. Kegiatan ini tidak dipungut biaya dan akan mendapatkan trophi dan hadiah dari ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kegiatan ini diharapkan akan menjadi sarana komunikasi anak penyandang disabilitas melalui tulisan; sekaligus sarana edukasi bagi keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas; sarana informasi bagi masyarakat luas dalam memahami anak penyandang disabilitas; meningkatkan kepedulian publik terhadap anak penyandang disabilitas; meningkatkan kepercayaan diri anak penyandang disabilitas; dan mendukung kebijakan pemerintah terhadap anak penyandang disabilitas sesuai Konvensi Hak Anak Pasal 23 dan UU Nomor 35 Tahun 2014.

Informasi Lebih Lengkap
Musik Hana Midori : 081390090096
#SuaraAnakPenyandangDisabilitas
#disabilitas
#disabilitasindonesia
#disabilitasbisa




INVESTASI TRIWULAN I TAHUN 2019 NAIK 5,3%, MENCAPAI RP 195,1 TRILIUN

INVESTASI TRIWULAN I TAHUN 2019 NAIK 5,3%, MENCAPAI RP 195,1 TRILIUN

Jakarta, 30 April 2019 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempublikasikan data realisasi investasi Triwulan I (periode Januari – Maret) Tahun 2019, dengan total investasi mencapai Rp 195,1 triliun, naik 5,3% dibanding periode yang sama tahun 2018 , yaitu sebesar Rp 185,3 triliun. Nilai investasi selama Triwulan I Tahun 2019 untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 87,2 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 107,9 triliun. Selama periode Triwulan I Tahun 2019, tenaga kerja yang terserap adalah sebanyak 235.401 tenaga kerja Indonesia.

Kepala BKPM, Thomas Lembong menyampaikan bahwa nilai realisasi investasi triwulan pertama tersebut sudah mencapai 24,6% dari target investasi tahun 2019 sebesar Rp 792,0 triliun. Capaian realisasi investasi ini sangat penting untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% pada tahun 2019 dapat terealisasi.

Dibandingkan tahun 2018, pertumbuhan investasi PMDN pada Triwulan I Tahun 2019 meningkat sebesar 14,1%, dari Rp 76,4 triliun di Triwulan I Tahun 2018 ke Rp 87,2 triliun. Sedangkan investasi PMA pada Triwulan I Tahun 2019 tersebut turun 0,9% dibanding Triwulan I Tahun 2018 yang sebesar Rp 108,9 triliun menjadi Rp. 107,9 triliun.

 ”Mengacu data Triwulan I Tahun 2019 terjadi tren positif terhadap pertumbuhan PMA yang semula pada Triwulan IV Tahun 2018 adalah -11,6% menjadi -0,9% pada Triwulan I Tahun 2019. Kami melihat tren positif ini akan berlanjut pada masa mendatang, apalagi didukung dengan tekad kuat pemerintah yang akan melanjutkan reformasi di bidang ekonomi, pemanfaatan Online Single Submission (OSS) yang lebih baik, serta intensifikasi pengawalan investasi oleh berbagai instansi pemerintah terkait baik di pusat dan daerah.” demikian Tom Lembong menegaskan dalam konferensi pers di kantor BKPM, Jakarta, 30 April 2019.

 BKPM juga mencatat, realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah: Jawa Barat (Rp 37,3 triliun, 19,1%); DKI Jakarta (Rp 24,7 triliun, 12,7%); Jawa Tengah (Rp 21,4 triliun, 11,0%); Jawa Timur (Rp 12,6 triliun, 6,5%); dan Banten (Rp 12,5 triliun, 6,4%).

 ”Hal yang menggembirakan lainnya adalah terjadinya tren peningkatan investasi di luar Jawa, yang tumbuh sebesar 16,7% bila dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2018. Capaian ini disumbang oleh investasi di Indonesia bagian timur, khususnya di sektor pengolahan hasil tambang yang sangat penting untuk peningkatan ekspor. Selain sektor tersebut, sektor pariwisata di Indonesia bagian timur berpotensi untuk terus dikembangkan, terutama pariwisata bahari maupun wisata minat khusus, yang tentunya akan dapat mendiversifikasi destinasi wisata di Indonesia.” disampaikan Tom.

 Pada periode Triwulan I Tahun 2019 realisasi investasi di luar Jawa sebesar Rp 85,8 triliun meningkat 16,7% dari periode yang sama pada tahun 2018 sebesar Rp 73,5 triliun.

Sedangkan, realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah: Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (Rp 37,3 triliun, 19,1%); Listrik, Gas, dan Air (Rp 33,2 triliun, 17,0%); Konstruksi (Rp 19,5 triliun, 10,0%); Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (Rp 18,8 triliun, 9,7%), serta Pertambangan (Rp 15,1 triliun, 7,7%).

Lima besar negara asal PMA adalah: Singapura (US$ 1,7 miliar, 24,0%); R.R. Tiongkok (US$ 1,2 miliar, 16,1%); Jepang (US$ 1,1 miliar, 15,8%); Malaysia (US$ 0,7 miliar, 9,8%) dan Hongkong, RRT (US$ 0,6 miliar, 8,1%).

 Seiring dengan telah diluncurkannya KOPI MANTAP (Koordinasi Pengawalan Investasi Memanfaatkan Aplikasi) pada bulan lalu, BKPM bersama dengan Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga terkait akan terus melakukan pengawalan investasi dalam rangka fasilitasi kendala investasi dan upaya percepatan peningkatan realisasi investasi. Kami persilakan bagi investor yang mengalami permasalahan dalam merealisasikan investasinya, dapat berkomunikasi atau datang langsung ke kantor BKPM.” jelas Plt. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal-BKPM, Farah Ratnadewi Indriani dalam acara tersebut.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Farah Ratnadewi Indriani
Plt. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 
Jl. Jend. Gatot Subroto 44, Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: 021-5252008 ext.7001
e-mail: farah@bkpm.go.id