KALA KEMARAU MENGUJI, 650 UNIT SUMUR BOR JADI SOLUSI

KALA KEMARAU MENGUJI, 650 UNIT SUMUR BOR JADI SOLUSI

Telapak kaki mengering, peluh tak terasa beriring turun dari wajah yang legam. Tiberius, lelaki paruh baya yang setiap pagi memikul beban di bahunya sering merasa lunglai terutama saat matahari mulai beranjak tinggi. Enam jeriken, tiga kali balikan menuruni tebing curam sepanjang hampir 60 meter untuk mencapai sumber air dari galian sederhana, bukan hal yang mudah bagi pria seumurnya.

Tidak hanya Tiberius (50), hampir seluruh warga Desa Bolatena, Kecamatan Landu Leko,  Kabupaten Tote Ndao, Nusa Tenggara Timur melakukan hal yang serupa. Kebutuhan akan air jernih berbanding terbalik dengan ketersediaan di desa mereka. Keadaan geografis membuat air bersih menjadi langka, terutama kala kemarau tiba, saat beberapa sumber air yang berada dekat desa menghilang atau berkurang. Dari sisi geologis, Desa Bolatena berada di daerah gamping terumbu yang keras dan padu dengan dialasi Formasi Bobonaro yang tersusun oleh batu lempung laut dalam sehingga keterdapatan air tawar di daerah ini menjadi jarang.

Untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari  warga harus membeli air bersih yang dikirim dengan mobil tangki dari Ba’a, ibukota Kabupaten Rote Ndao yang berjarak 2 jam perjalanan menuju Desa Bolatena. Karena alasan jarak dan kondisi jalan yang buruk di sekitar desa, tidak jarang pesanan ditolak atau dibatalkan.

Harapan warga datang ketika Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Badan Geologi membangun sumur bor di Desa Bolatena, yang dapat melayani hingga 2800 jiwa. Sumur dengan kedalaman sekitar 125 sampai 126 meter tersebut mengalirkan air dengan debit antara antara 1,50 hingga 2,30 liter per detik. Pasokan listriknya berasal dari genset dengan kapasitas 12,5 kVA, menggunakan pompa selam (submersible) 3 PK dan dilengkapi dengan bangunan rumah genset, rumah pompa dan bak penampungan air berkapasitas 5.000 liter.

Rasa senang dan lega terluap dari wajah Tiberus selaras dengan kucuran air dari keran sumur bor tak jauh dari rumahnya. Tulang-tulangnya yang tak lagi muda kini bisa sedikit rehat dari beban enam jeriken penuh air yang ia pikul ber kilo-kilo meter. Masak, mandi, cuci kini lebih nyaman karena air bersih tercukupi. “Sekarang cari air gak perlu susah-susah lagi, dulu harus jalan kaki 5 km, sekarang cukup 10 meter sudah ada air,” ungkap Tiberus senang.

Rasa syukur juga diungkapkan Yunus Welem Johannes (59 tahun), ketua adat desa Bolatena atau disebut Maleno. Melihat warganya tak perlu berjalan jauh memikul jeriken sampai ke sumber air adalah hal yang dinantikannya sejak lama. “Terima kasih pada Bapak Presiden, kami masih teringat dan terukir dihati kami ketika beliau di Rote Dhao pada tanggal 8 Januari 2017 beliau mengatakan Desa Bolatena dan Desa Oebela ini kekurangan air bersih, janji tidak hanya janji tapi janji suuda ditepati, suka citalah kami,” ungkap Yunus saat persemian sumur bor di Desa Bolatena (28/2).

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ESDM IGN Wiratmaja mewakili Menteri ESDM berpesan kepada warga untuk menjaga sumur bor yang dibangun melalui APBN Kementerian ESDM tahun 2018 ini. “Harapan kami, karena sumur bor ini dibangun menggunakan APBN, hendaknya dimanfaatkan dan dirawat dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat yang besar untuk meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat”, ungkap Wiratmaja.

Badan Geologi merupakan unit kerja di bawah Kementerian ESDM yang memiliki tugas fungsi salah satunya di bidang air tanah yaitu melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penyediaan sarana air bersih melalui pengeboran air tanah dalam di daerah sulit air.

Tidak hanya di Desa Bolatena, program pembangunan sumur bor oleh Badan Geologi Kementerian ESDM telah banyak dirasakan manfaatnya oleh desa lain yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.  Sejak tahun 2005 hingga tahun 2018, Kementerian ESDM telah membangun sebanyak 2.288 unit sumur bor dengan kapasitas debit air bersih mencapai sekitar 144,4 juta m3/tahun dan dapat melayani kurang lebih 6,6 juta jiwa. Sepanjang tahun 2018, dibangun 506 titik sumur bor di 175 Kabupaten/Kota dan 55 titik sumur bor untuk pengungsi bencana Bali, Lombok dan Sulawesi.

Pada tahun 2019 Kementerian ESDM kembali merencanakan pembangunan 650 titik sumur bor air bersih untuk masyarakat di daerah sulit air yang tersebar di seluruh Indonesia, terletak di 232 Kabupaten/Kota di 31 Provinsi. Dengan adanya program ini, diharapkan permasalahan sulit air bersih dapat dikurangi sehingga setiap warga Indonesia bisa mendapatkan haknya untuk menikmati air bersih.

#SumurBorUntukRakyat
#ProgramKerja
#EnergiBerkeadilan


5 TAHUN KEMBANGKAN PARIWISATA HALAL, INDONESIA AKHIRNYA RAIH PERINGKAT PERTAMA WISATA HALAL DUNIA 2019

5 TAHUN KEMBANGKAN PARIWISATA HALAL, INDONESIA AKHIRNYA RAIH PERINGKAT PERTAMA WISATA HALAL DUNIA 2019

Jakarta, 15 April 2019 – Indonesia kembali menorehkan prestasi di level internasional dengan diraihnya peringkat pertama sebagai destinasi wisata halal dunia versi GMTI (Global Muslim Travel Index) 2019, yang diumumkan oleh CrescentRating – Mastercard.

Prestasi ini merupakan kabar gembira yang tidak hanya dirasakan oleh Kementerian Pariwisata saja selaku Kementerian yang menangani pengembangan wisata halal di Indonesia, namun juga bagi seluruh bangsa Indonesia. Setelah lima tahun fokus pada pengembangan pariwisata halal, Indonesia akhirnya mampu menunjukkan potensinya sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia.

Prestasi baru ini telah disampaikan secara langsung oleh CEO CrescentRating dan juga halaltrip.com, Fazal Bahardeen, bertempat di Hotel Pullman Jakarta, Selasa (09/04) dan dihadiri langsung oleh Menteri Pariwisata (Menpar) Republik Indonesia, Arief Yahya, dan didampingi oleh Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan, Ni Wayan Giri Adnyani, Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I, Rizki Handayani, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kawasan Pariwisata sekaligus selaku Ketua Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal, Anang Sutono, dan Pengarah Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal, Riyanto Sofyan.

Fazal menyampaikan jika tahun 2019 akhirnya Indonesia menduduki peringkat pertama wisata halal dunia versi GMTI 2019, bersanding dengan Malaysia. “Setelah bergabung dalam GMTI, tahun ini, Indonesia patut berbangga karena akhirnya mampu menduduki peringkat pertama wisata halal dunia, bersanding dengan Malaysia, dengan total skor 78”, ungkap Fazal.

Selain Indonesia dan Malaysia, urutan ranking wisata halal dunia versi GMTI diraih oleh Turki di posisi ketiga (skor 75), Arab Saudi di posisi keempat (skor 72), serta Uni Emirat Arab di posisi kelima (skor 71). Negara lain yang masuk dalam top 10 wisata halal dunia lainnya antara lain Qatar (skor 68), Maroko (skor 67), Bahrain (skor 66), Oman (skor 66), dan Brunei Darussalam (skor 65).

Senada dengan Fazal, Menpar yang hadir dalam acara tersebut tidak mampu menyembunyikan kebahagiaannya dan secara khusus mengucapkan terima kasih pada seluruh jajaran Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal yang telah bekerja keras sehingga prestasi baru ini berhasil diraih untuk Indonesia.

“Saya ucapkan selamat bagi seluruh Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal yang akhirnya berhasil mewujudkan mimpi Indonesia sebagai destinasi wisata halal terbaik di dunia, tahun ini. Saya harapkan prestasi ini akan memacu destinasi wisata lain di Indonesia untuk segera mengembangkan wisata halal di masing-masing daerahnya, karena kita mampu, Indonesia mampu dan layak untuk dikenal dunia” imbuh Menpar.

Pengembangan pariwisata halal Indonesia merupakan salah satu program prioritas Kementerian Pariwisata yang sudah dikerjakan sejak lima tahun yang lalu. Data GMTI 2019 menunjukkan bahwa hingga tahun 2030, jumlah wisatawan muslim (wislim) diproyeksikan akan menembus angka 230 juta di seluruh dunia. Selain itu, pertumbuhan pasar pariwisata halal Indonesia di tahun 2018 mencapai 18%, dengan jumlah wisatawan muslim (wislim) mancanegara yang berkunjung ke destinasi wisata halal prioritas Indonesia mencapai 2,8 juta dengan devisa mencapai lebih dari Rp 40 triliun. Mengacu pada target capaian 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang harus diraih di tahun 2019, Kementerian Pariwisata menargetkan 25% atau setara 5 juta dari 20 juta wisman adalah wisatawan muslim.

Peluang inilah yang ditangkap oleh Kementerian Pariwisata, dan ditindaklanjuti dengan pengembangan 10 Destinasi Halal Prioritas Nasional di tahun 2018 yang mengacu standar GMTI, antara lain: Aceh, Riau dan Kepulauan Riau, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur (Malang Raya), Lombok, dan Sulawesi Selatan (Makassar dan sekitarnya). Tahun ini, penguatan destinasi pariwisata halal dilakukan dengan menambah keikutsertaan 6 Kabupaten dan Kota yang terdapat di dalam wilayah 10 Destinasi Halal Prioritas Nasional, yaitu Kota Tanjung Pinang, Kota Pekanbaru, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Cianjur.

Untuk meriah prestasi baru ini, Indonesia melalui Kementerian Parwisata juga telah rutin melakukan bimbingan teknis (bimtek) serta workshop di 10 destinasi pariwisata halal unggulan. Guna mendorong percepatan pengembangan destinasi pariwisata halal nasional berstandar global, Kementerian Pariwisata menyelenggarakan Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) pada tahun 2018 dan 2019. Penilaian IMTI dilakukan langsung oleh CrescentRating-Mastercard yang bekerjasama dengan Indonesia dengan menggunakan empat indikator utama yang telah ditetapkan oleh GMTI yakni: accessibility (aksesibilitas), communication (komunikasi), environment (lingkungan) dan service (layanan). Hasil penilaian dari empat aspek utama tersebut secara otomatis akan menentukan top 5 destinasi wisata halal prioritas Indonesia.

CrescentRating-Mastercard juga telah mengumumkan bahwa top 5 destinasi wisata halal prioritas Indonesia 2019 secara berturut-turut diraih oleh Lombok (Nusa Tenggara Barat) dengan skor 70, Aceh dengan skor 66, Riau dan Kepulauan Riau dengan skor 63, DKI Jakarta dengan skor 59, serta Sumatera Barat dengan skor 59. Penganugerahan bagi lima destinasi wisata halal prioritas serta 11 destinasi wisata halal lainnya telah dilaksanakan oleh Menpar minggu lalu bertempat di Bidakara Hotel, Selasa (09/04) dan dihadiri langsung oleh perwakilan dari masing-masing Provinsi/Kota/Kabupaten destinasi wisata halal tersebut. Selain acara penganugerahan, Kemenpar juga melakukan penandatanganan kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Kemenpar yang diwakili oleh Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan, Ni Wayan Giri Adnyani bersama perwakilan CEO Provinsi/Kota/Kabupaten dari 16 destinasi wisata halal prioritas, sebagai bukti komitmen Kepala Daerah dalam mengembangan pariwisata halal di masing-masing daerahnya.

(Tim Komunikasi Pemerintah Kemenkominfo dan Biro Komunikasi Publik, Kementerian Pariwisata RI)

 

 

 

 

AMMDES BERPERAN PACU PRODUKTIVITAS DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA

AMMDES BERPERAN PACU PRODUKTIVITAS DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA

Kementerian Perindustrian secara konsisten dan berkelanjutan terus mendorong pemanfaatan dan pengembangan Alat Mekanis Multiguna Pedesaan (AMMDes) untuk produktivitas masyarakat desa. Kehadiran AMMDes sejalan dengan fokus pemerintah dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Kami mendorong upaya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa yang diwujudkan melalui pendekatan untuk mengatasi ketimpangan dan mengembangkan potensi yang ada di pedesaan,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Tangerang, Banten, Senin (15/4).

AMMDes secara resmi telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo dan Menperin pada event Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) 2018. “AMMDes merupakan salah satu produk modernisasi yang masuk dalam program kerja Jokowi-JK. Karena itu, diharapkan alat multifungsi ini dapat meningkatkan produktivitas sehingga dapat juga membawa kesejahteraan masyarakat,” papar Airlangga.

Menurut Menperin, alat untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat di pedesaan tersebut telah melalui berbagai tahapan pengembangan dan uji coba. Saat ini, AMMDes diproduksi oleh PT Kreasi Mandiri Wintor Indonesia (KMWI) mempunyai model dasar yang dilengkapi dengan flat deck dan fitur power take off (PTO).

“Mesin diesel yang digunakan pada model ini telah mengalami penyesuaian untuk mendapatkan performa yang lebih baik di medan off road dan berbukit,” ujarnya. Model ini juga mengaplikasikan sistem penggerak tunggal yang dirancang dengan kecepatan maksimal 30 km per jam dan kapasitas silinder sebesar 650 cc atau setara dengan 14 HP.

Selain itu, model ini dilengkapi dengan differential lock sebagai fitur pengunci roda belakang sehingga dapat bergerak secara bersamaan untuk menambah traksi saat melintasi jalan yang buruk. “Saat ini, AMMDes telah diproduksi massal dengan pengembangan aplikasi untuk pertanian, perkebunan, perikanan, kesehatan, dan tanggap darurat bencana,” imbuhnya.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Harjanto mencontohkan, AMMDes telah dikembangkan dengan dilengkapi alat pengolah air jernih. Fungsi AMMDes ini sudah dimanfaatkan di tiga wilayah yang terkena dampak gempa di Provinsi Sulawesi Tengah, beberapa waktu lalu, yakni di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala melalui bantuan lima unit dari Kemenperin.

Bagi masyarakat desa atau dalam kondisi darurat bencana, kebutuhan air bersih sangat penting untuk mendukung berbagai aktivitas. “Kebutuhan air bersih memang sangat penting, karena selain untuk minum, juga misalnya digunakan untuk memasak dan lainnya,” ungkap Harjanto.

“Bahkan, saat ini telah dikembangkan AMMDes yang dilengkapi dengan unit ice flake atau pembuat es serpihan yang cocok untuk nelayan,” tuturnya. Menariknya lagi, kini AMMDes mampu dikembangkan sebagai feeder ambulans di wilayah-wilayah yang bermedan berat dan juga minim infrastruktur jalan. Fungsi ini diyakini akan mengurangi jumlah kematian ibu melahirkan di Indonesia.

Oleh karena itu, Kemenperin terus mendorong pengembangan AMMDes sebagai salah satu karya anak bangsa yang perlu diapresiasi karena wujud kemandirian industri nasional.

“Komponen lokal AMMDes sudah lebih dari 70 persen. Untuk muatan penuhnya bisa mencapai 700 kg dan variasi kemiringan 20 hingga 30 derajat. AMMDes dilahirkan karena melihat infrastruktur atau jalan desa, sehingga dapat dimanfaatkan di jalan yang sangat ekstrim,” paparnya.

Terkait produksi, saat ini KMWI memiliki kapasitas produksi sebanyak 3.000 unit per tahun. Rencananya perusahaan akan meningkatkan kapasitas terpasangnya menjadi 12 ribu unit per tahun di 2020.

AMMDes Summit

Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kemenperin Putu Juli Andika menambahkan, dalam upaya perluasan pemanfaatan AMMDes yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan perekonomian pedesaan, Kemenperin dan PT Kreasi Mandiri Wintor Indonesia (KMWI) menggelar “The 2nd AMMDes Summit and Exhibition yang dilaksanakan pada tanggal 15 – 16 April 2019 di Nusantara Hall – ICE BSD City.

Kegiatan tersebut mengusung tema  “AMMDes Untuk Produktivitas dan Kesejahteraan Masyarakat Desa”. “Jadi, acara ini merupakan kelanjutan dari kegiatan tahun 2018 yang bertujuan untuk mendorong peningkatan pemanfaatan AMMDes untuk memenuhi berbagai kebutuhan kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan,” jelasnya.

Perhelatan tersebut, terdiri atas seminar dengan tema “Peningkatan Peran AMMDes Dalam Mendorong Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan” dan Focus Group Discussion (FGD) dengan topik yaitu “Pengembangan Bisnis Model AMMDes dan Perluasan Kerjasama Pengembangannya” serta “Pengembangan R&D&D AMMDes dan Komponen Pendukung Dalam Rangka Meningkatkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri”.

Lebih lanjut, event ini bertujuan membahas pemanfaatan aplikasi AMMDes untuk meningkatkan produktivitas dan memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat pedesaan serta membahas penguatan Research, Design and Development (R&D&D) AMMDes dan komponen pendukungnya.

Tujuannya untuk meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), serta exhibition yang akan menampilkan beberapa unit AMMDes dengan aplikasi perontok padi, penjernih air, Ice Flake Maker, pengolah kopi, pemoles beras, generator listrik, pascapanen pisang, dan ambulance feeder.

Selain itu, juga dilakukan penandatangan Letter of Intent antara PT. Kreasi Mandiri Wintor Distributor sebagai perusahaan distribusi AMMDes-KMW dengan PT. Repindo Jagad Raya tentang rencana ekspor AMMDes ke Timor Leste dan Papua Nugini serta serah terima AMMDes Ambulance Feeder sebanyak dua unit dari PT. KMWI kepada United States Agency for International Development (USAID).

“Kegiatan ini merupakan langkah awal membangun komitmen untuk mendukung pemanfaatan dan kerja sama pengembangan AMMDes-KMW melalui pilot project, serta membangun kerja sama dalam hal R&D&D komponen pendukung untuk peningkatan TKDN,” papar Putu. Ke depannya, diharapkan AMMDes dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam upaya meningkatkan laju perekonomian masyarakat di pedesaan.

 

Demikian Siaran Pers ini untuk disebarluaskan.
Tangerang, 16 April 2019
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT



KEMENAG TERUS PRIORITASKAN PROGRAM PENGARUSUTAMAAN MODERASI BERAGAMA

KEMENAG TERUS PRIORITASKAN PROGRAM PENGARUSUTAMAAN MODERASI BERAGAMA

Kementerian Agama terus memprioritaskan program-program terkait pengarusutamaan moderasi beragama, hal ini disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat membuka Dialog Nasional Keagamaan dan Kebangsaan, di Makassar, Sulawesi Selatan.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan bahwa agama dan negara sama-sama saling membutuhkan. Relasi keduanya adalah simbiosis mutualisme. Agama memerlukan wadah bangsa, kehidupan kebangsaan memerlukan nilai-nilai agama sebagai panduan, acuan di tengah kehidupan yang beragam.

“Karena bagaimanapun juga para penyelenggara negara perlu dikontrol, diimbangi dengan nilai-nilai agama, agar jalannya pemerintahan tidak kering dan menjaga moderasi beragama, pada hakikatnya juga menjaga Indonesia,” tegas Menag.

Dialog yang bertajuk “Mengarusutamakan Islam Wasathiyah, Menyikapi Bahaya Hoax dan Fitnah bagi Kehidupan Keagamaan dan Kebangsaan” ini, digelar Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam) melalui Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.

Lebih lanjut Menag menjelaskan bahwa program-program terkait moderasi beragama, adalah upaya agar sikap beragama seluruh warga negara di tanah air tetap berada pada jalurnya yang tidak berlebihan.

Saat ini, Menag menambahkan, terdapat kecenderungan sebagian orang terjebak pada pengamalan agama yang berlebihan. Dengan mengatasnamakan agama, katanya, sebagian orang menebarkan cacimaki, amarah, fitnah, berita bohong, memecahbelah, bahkan menghilangkan eksistensi kelompok berbeda.

“Untuk itu, kita ingin mereka yang mengamalkan pemahaman agama yang berlebihan itu dapat kembali ke tengah, yang sikap beragamanya dapat memanusiakan manusia,” jelas Menag.

“Agama Islam dengan kebangsaan seperti dua sisi mata uang, berbeda namun keduanya tidak bisa dipisahkan. Islam sebagai ajaran yang kita yakini kebenarannya, memerlukan wadah, tempat di mana nilai-nilai itu bisa diaktualiasikan, agar mewujud dalam kehidupan keseharian, itulah negara bangsa ini,” papar Menag.

Indonesia dinilai dunia sebagai bangsa religius. Tidak ada satupun suku bangsa di Indonesia yang tidak menjunjung tinggi nilai agama. Dan, itu sudah berlangsung sejak ratusan tahun lau, sebelum Indonesia berdiri.

Religiusitas Indonesia juga tercermin dalam kehidupan bernegara. Alenia ketiga pembukaan UUD 1945, secara ekplisit ditegaskan bhawa kemerdekaan diraih atas berkat rahmat Allah SWT. Presiden-Wakil Presiden, dan seluruh pejabat negara, semua mengawali masa jabatannya dengan bersumpah sesuai dengan agamanya.

“Jarang kita menemui negara didunia ini, yang penyelenggaraan negaranya mengawali dengan sumpah atas nama Tuhan. Begitu arifnya para pendahulu, menempatkan Agama yang tidak terpisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Menag.

“Konstitusi kita, sangat sarat, penuh dengan nilai-nilai agama. Tidak hanya kosakata agama, tapi juga terma, diksi secara langsung atau tidak langsung terkait dengan Agama,” tambahnya.

Agama, kata Menag, juga perlu dikontrol negara agar tidak terjerumus pada prilaku eksesif. Misalnya, karena klaim kebenaran dan lainnya.  “Di sinilah negara berperan sebagai pengontrol, agar agama selalu pada koridornya yang moderat,” tambah Menag.

Menag mengaku, sejak empat tahun terkahir, pihaknya terus mempromosikan moderasi beragama.

Meski begitu, imbuhnya, akhir-akhir ini sikap beragama di Indonesia mengalami dinamika akibat beredarnya berita-berita bohong (hoax) yang seringkali mengatasnamakan agama.

“Di media sosial, masyarakat sulit dihindarkan dari informasi palsu, provokasi, fitnah, dan lain sebagainya yang menimbulkan syakwasangka serta sikap intoleran dan permusuhan. Hoax merupakan sarana kebohongan publik yang memicu keresahan massal,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Menag menekankan bahwa perang melawan hoax harus dilakukan semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Agama, katanya, terus berkomitmen untuk mewujudkan kehidupan keagamaan dan kebangsaan yang sehat demi keutuhan NKRI.

Biro Humas, Data dan Informasi Kemenag bersama Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo

 

 

 

PEMERINTAH FOKUS PENDIDIKAN KEJURUAN, REVITALISASI SMK TUNJUKKAN DAMPAK POSITIF

PEMERINTAH FOKUS PENDIDIKAN KEJURUAN, REVITALISASI SMK TUNJUKKAN DAMPAK POSITIF

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan, fokus dunia pendidikan saat ini adalah untuk memberikan keterampilan kerja bagi generasi muda. Hal ini dalam rangka menyambut bonus demografi dan persaingan antarnegara yang semakin ketat. Pendidikan dan pelatihan vokasi/kejuruan akan semakin diperkuat seiring bergesernya strategi pembangunan dari pembangunan infrastruktur fisik, menjadi pembangunan manusia.

“Kita ingin pendidikan yang fokus pada keterampilan bekerja. Ini sangat penting,” pesan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Selasa (12/2/2019).

Kunci bagi Indonesia untuk mempersiapkan diri dalam memenangkan persaingan terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Selain infrastruktur yang telah dibangun dalam empat tahun terakhir, peningkatan kualitas manusia menjadi prasyarat agar Indonesia tidak terjebak dalam perangkap pendapatan menengah (middle income trap). “Apabila kita bisa meng-upgrade secepat-cepatnya sehingga levelnya melebihi negara-negara di kanan-kiri kita, itulah namanya kemenangan kita dalam bersaing,” kata Presiden.

Memasuki tahun ketiga pelaksanaan revitalisasi sekolah menengah kejuruan (SMK), sesuai dengan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK, beberapa capaian positif mulai terlihat. Seiring dengan meningkatnya angka partisipasi kerja lulusan SMK pada tahun 2018, angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari lulusan SMK setiap tahunnya semakin menurun.

“Memang ini datanya dari sakernas (survei angkatan kerja nasional), yaitu (di bulan Februari) 2016 sebesar 9,84 persen dan pada tahun 2017 sebesar 9,27 persen. Sedangkan pada tahun 2018 sebesar 8,92 persen. Jadi sebenarnya trennya menurun,” disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy.

Jumlah lulusan SMK yang bekerja mengalami tren kenaikan. Pada bulan Februari tahun 2016 tercatat sebanyak 12,37 juta, kemudian meningkat menjadi 13,53 juta pada 2017, dan sebanyak 14,54 juta orang pada tahun 2018. Mendikbud menyatakan optimismenya terhadap program Revitalisasi SMK yang secara efektif dimulai pada tahun 2017.

Penyesuaian Kurikulum dan Kerja Sama Industri

Untuk mengembangkan pendidikan kejuruan yang selaras dengan kompetensi kebutuhan pengguna lulusan (link and match), maka Kemendikbud telah melakukan penyesuaian dan pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan. Jika sebelumnya menggunakan pendekatan dari supply-driven, maka saat ini kurikulum telah disesuaikan menjadi demand-driven agar dunia usaha dan dunia industri (DUDI) semakin aktif terlibat dalam proses pendidikan kejuruan di SMK.

“Jika selama ini SMK berjalan dengan berdasarkan persepsi dari sisi pendidikan saja, seakan nantinya akan dibutuhkan di dunia kerja. Sekarang SMK berjalan sesuai dengan permintaan dunia usaha dan industri. Yaitu dengan cara menyusun kurikulum dengan bekerja sama dengan DUDI. Bahkan DUDI diberi porsi untuk menentukan kurikulum sebesar 70 persen,” jelas Mendikbud.

Komitmen jangka panjang yang saling menguntungkan antara SMK dengan dunia usaha dan dunia industri juga terus diperkuat. “Sejak dilakukannya revitalisasi SMK itu, sudah ada 2700-an industri yang menjalin kerja sama dengan SMK. Dan itu kerja sama yang riil,” tutur Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen), Hamid Muhammad.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kebekerjaan lulusan SMK, Kemendikbud mendorong peningkatan kapasitas SMK menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1). Dirjen Dikdasmen menyampaikan bahwa berdasarkan data Direktorat Pembinaan SMK, saat ini terdapat 64 skema sertifikasi level 2 dan 3 yang digunakan oleh LSP-P1 SMK.

Sampai dengan awal tahun 2019, Kemendikbud bersama BNSP telah menyiapkan skema sertifikasi kualifikasi level II dan III untuk digunakan di LSP-P1 SMK dan diharapkan dapat meningkatkan akses sertifikasi kepada para siswa SMK. Dan sejak tahun 2016, tercatat 184.816 siswa SMK telah memperoleh sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sampai dengan awal tahun 2019, Kemendikbud bersama BNSP telah menyesuaikan 146 kompetensi keahlian pendidikan kejuruan di SMK. Dan sebanyak 1650 SMK telah melaksanakan sinkronisasi kurikulum.

Pemenuhan Guru Produktif

Presiden berharap semakin banyak guru sekolah menengah kejuruan (SMK) yang terampil dalam membimbing siswanya agar memiliki keterampilan dan kompetensi kerja yang baik. “Guru yang terampil harus lebih banyak dari guru normatif,” pesannya.

Saat ini Kemendikbud terus memperkuat guru-guru SMK melalui berbagai program pelatihan, kursus singkat, dan magang industri baik di dalam maupun luar negeri, serta program sertifikasi keahlian ganda. Hal ini untuk mendorong revitalisasi vokasi secara keseluruhan dan dapat menghasilkan lulusan yang bisa bersaing di dunia kerja. “Target guru berkeahlian ganda pada 2019 ini mencapai 40 ribu guru,” ujar Mendikbud.

Hingga akhir 2018, program Peningkatan Jumlah dan Kompetensi Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK yang telah terlaksana yaitu Peningkatan Kompetensi Guru Kejuruan. Capaiannya adalah 1) Penyiapan Sistem Pendataan Calon Peserta Uji Kompetensi Keahlian (UKK); 2) Identifikasi/Pemetaan calon Guru Sasaran Uji Kompetensi Keahlian di 219 SMK revitalisasi; 3) Diklat Guru Produktif, pada 104 guru produktif Bidang Teknologi dan Rekayasa, Energi dan Pertambangan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bisnis dan Manajemen, serta Seni dan Industri Kreatif.

Penumbuhan Minat Kewirausahaan

Pengembangan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi siswa di era industri 4.0 menjadi salah satu fokus Kemendikbud. Materi Pengembangan muatan Revolusi Industri 4.0 menjadi muatan wajib bagi SMK penerima bantuan revitalisasi. Sembilan jenis muatan industri 4.0 tersebut di antaranya Augmented Reality/Virtual Reality (AR/VR), 3D Printing, Tourism Promotion, Game Development, Smart School, Internet of Things, E-Commerce, dan Kewirausahaan.

Selain bekerja di industri atau melanjutkan studi di jenjang pendidikan tinggi, lulusan SMK juga didorong menjadi wirausaha kreatif. “Salah satu alternatif yang bagus ya mendorong anak-anak untuk menjadi wirausaha. Terutama anak-anak yang memiliki imajinasi yang kuat, punya mimpi besar, sebaiknya disiapkan untuk menjadi wirausaha,” kata Mendikbud.

Program SMK Pencetak Wirausaha mendorong pembelajaran tentang etika, nilai (value), kemampuan (ability) dan perilaku (attitude) dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang dihadapi. Pengembangan Pembelajaran Kewirausahaan di SMK telah diimplementasikan dalam berbagai bentuk pembelajaran berbasis produksi dan bisnis melalui beberapa pendekatan, di antaranya teaching factory, techno park, business center di sekolah.

Direktorat Pembinaan SMK dan The Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) Secretariat sudah menghasilkan 3.132 siswa wirausaha melalui program Sekolah Pencetak Wirausaha (SPW) Batch 1 sampai dengan Batch III. Program ini telah diikuti 175 SMK di 34 Provinsi. Sebanyak 206 sertifikat telah dibagikan kepada para siswa yang mampu menghasilkan omzet Rp5 juta sampai dengan >Rp25 juta dalam 3 bulan.

Fitry Anita Rahman, siswi SMK Negeri 1 Cikalongkulon Cianjur, menjadi salah satu penerima sertifikat SPW dengan omzet Rp23 juta dalam 3 bulan. Siswi program Agribisnis Ternak Unggas ini mengaku tidak kesulitan membagi waktu antara berwirausaha dengan belajar. Sekolah memberikannya keleluasaan untuk bereksperimen melalui kelas khusus wirausaha. “Di sekolah aku, khusus sekolah pencetak wirausaha itu dikasih waktu bebas dua puluh jam seminggu. Kita bebas pakai untuk kegiatan wirausaha. Jadi gak kesulitan (membagi waktu),” ungkapnya.

Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Cikalongkulon Cianjur, Sumariyah, mengungkapkan bahwa sekolah berkomitmen mendorong minat dan bakat siswa dalam berwirausaha. Baginya, pembelajaran kewirausahaan siswa SMK sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan diri, serta menumbuhkan karakter positif siswa, seperti kreativitas, kemandirian, dan bekerja keras. (*)

  **Disiapkan oleh Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemenkominfo

 

 

 

 

KEJAKSAAN RI SIAP SUKSESKAN PEMILU SERENTAK 2019

KEJAKSAAN RI SIAP SUKSESKAN PEMILU SERENTAK 2019

Kejaksaan R.I. siap sukseskan Pemilu Serentak 2019 yang pelaksanaannya hanya tinggal menghitung hari yakni Rabu tanggal 17 April 2019. Kesiapan jajaran Kejaksaan ini dapat dilihat dengan telah dibentuk tim pemetaan yang diberikan tugas melakukan pemetaan pileg dan pilres dari wilayah barat sampai dengan timur dan telah memetakan potensi kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, baik dari dimensi sosial politik, dimensi penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, serta dimensi partisipasi partai politik.

Kejaksaan aktif memberikan pengarahan dalam rapat Koordinasi Nasional tentang Kewaspadaan Nasional yang diikuti oleh seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi, Asisten Intelijen dan para Kepala Kejaksaan Negeri bersama dengan jajaran Pemerintah, TNI, Polri dan Penyelenggara Pemilu, yang dilaksanakan secara stimulan yaitu: 1) Di Makasar tanggal 12 Februari 2019, untuk wilayah Indonesia Timur, 2) di Batam tanggal 28 Februari 2019, untuk wilayah Sumatera dan 3) di Jakarta tanggal 27 Maret 2019 untuk wilayah Jawa, Bali dan Indonesia bagian tengah.

Dalam hal turut menjaga kelancaran pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, jajaran Kejaksaan juga  senantiasa aktif melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah didaerah dalam rangka menciptakan sinergi, stabilitas politik yang kondusif serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Termasuk mengantisipasi berbagai perkembangan dinamika sosial/politik, serta memonitoring masyarakat/kelompok masyarakat didaerah yang melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Selain itu jajaran Kejaksaan juga memaksimalkan Posko Pemilu guna pengumpulan, menerima serta menganalisa berbagai kejadian ataupun laporan yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 menjadi produk intelijen.

Tak hanya itu, terkait perihal kesiapan menghadapi proses pemungutan suara dan hasil perhitungan suara pemilu, jajaran intelijen Kejaksaan juga diminta tetap aktif memantau perkembangan pelaksanaan pemungutan suara dan hasil perhitungan suara pada tanggal 17 April 2019, menjaga netralitas serta berperan aktif mensosialisasikan pentingnya penggunaan hak suara pada masyarakat.

Untuk mengecek kesiapan personil Kejaksaan di daerah dalam menghadapi Pemilu 2019, pada tanggal 8 April 2019 jajaran Kejaksaan telah melaksanakan video conference dengan para Asintel, Kajari, Kacabjari dan kasi bidang Intelijen di Kejati serta para kasi intel seluruh Indonesia.

Dan tak kalah penting, pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, Kejaksaan akan menurunkan sedikitnya 4.000 personel di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka mendukung dan turut mengamankan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara Pemilu 2019, yang terdiri dari personil Intelijen Kejaksaan sebanyak 3.000 orang tersebar di kantor KPU, Bawaslu dan Posko Pemilu Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri untuk melaporkan hasil sementara/kejadian menonjol dalam pemungutan dan perhitungan suara pada kesempatan pertama, serta Jaksa Pemilu di Sentra Gakkumdu baik tingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota.

Tim Media Sosial Kejaksaan Agung RI