INDONESIA INDUSTRIAL SUMMIT 2019, TONGGAK PERJALANAN SATU TAHUN MAKING INDONESIA 4.0

INDONESIA INDUSTRIAL SUMMIT 2019, TONGGAK PERJALANAN SATU TAHUN MAKING INDONESIA 4.0

Making Indonesia 4.0 merupakan sebuah peta jalan yang diterapkan untuk mencapai tujuan Indonesia menjadi negara 10 besar ekonomi dunia pada 2030. Sejak peluncurannya oleh Presiden RI tepat satu tahun lalu, Kementerian Perindustrian melakukan berbagai langkah untuk mempercepat penerapan Making Indonesia 4.0 sebagai game changer pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dengan penerapan Making Indonesia 4.0, Indonesia berpeluang meningkatkan nilai tambah terhadap PDB nasional sebesar USD150 Miliar pada 2025. Selain itu, meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekitar 1-2 persen,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada pembukaan Indonesia Industrial Summit (IIS) 2019 di Tangerang, Senin (15/4).

Pelaksanaan IIS 2019 mengambil tema “Implementasi Making Indonesia 4.0 Menuju Indonesia Menjadi Negara 10 Besar Ekonomi Dunia” memberikan gambaran mengenai perjalanan penerapan peta jalan tersebut. Dalam periode tersebut, pemerintah telah menjalankan langkah-langkah strategis untuk mendukung percepatan adopsi industri 4.0. Pertama, peluncuran Indonesia Industri 4.0 Readiness Index (INDI 4.0), atau indikator penilaian tingkat kesiapan industri di Indonesia dalam menerapkan teknologi era industri 4.0. Tahap awal assessment INDI 4.0 telah diikuti oleh 326 perusahaan industri dari sektor industri makanan dan minuman, tekstil, kimia, otomotif, elektronika, logam, aneka, dan sektor engineering, procurement, and construction (EPC).

INDI 4.0 diluncurkan dalam IIS 2019 dengan menampilkan memberikan penghargaan untuk lighthouse industry dan perusahaan pemenang INDI 4.0. Penilaian INDI 4.0 menggunakan mekanisme self-assessment oleh perusahaan dengan mengukur lima pilar, yaitu manajemen dan organisasi, manusia dan budaya, produk dan layanan, teknologi, serta operasional pabrik. Rentang skor penilaian INDI 4.0 adalah dari level 0 (belum siap) yang artinya “belum siap” bertransformasi ke industri 4.0, kemudian level 1: industri masih pada tahap “kesiapan awal”, level 2: industri pada tahap “kesiapan sedang”, level 3: industri sudah pada tahap “kesiapan matang” bertransformasi ke industri 4.0, dan level 4: industri “sudah menerapkan” sebagian besar konsep industri 4.0 di sistem produksinya. “Secara umum, industri manufaktur Indonesia berada dalam posisi cukup siap menerapkan industri 4.0,” ujar Menperin.

Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menjadikan Indonesia sebagai official country partner pada Hannover Messe 2020 yang merupakan pameran teknologi industri terbesar di dunia. Pameran yang rutin diselenggarakan di Hannover, Jerman setiap tahun tersebut merupakan platform strategis untuk mengkampanyekan secara global Making Indonesia 4.0 sebagai inisiatif strategis Indonesia dalam menjawab tantangan Industri 4.0. “Partisipasi Indonesia sebagai Official Partner Country pada Hannover Messe dapat dimanfaatkan untuk mendorong kerja sama di bidang teknologi industri, meningkatkan ekspor produk dan jasa industri, serta menarik investasi pada sektor industri manufaktur,” papar Menperin.

Upaya lainnya adalah melaksanakan program Making Indonesia 4.0 Start-Up yang bertujuan menggali ide-ide inovasi dari perusahaan-perusahaan start-up berbasis teknologi. Dari 84 peserta yang lolos seleksi, terpilih lima start-up terbaik dengan inovasi teknologi yang siap dikomersialkan. “Kami mengharapkan start-up di tanah air semakin menyadari pentingnya infrastruktur digital yang menjadi ciri penerapan Industri 4.0 seperti cloud computing untuk mendukung bisnisnya,” kata Menperin.

Salah satu agenda IIS 2019 adalah sosialisasi rencana Indonesia dalam Hannover Messe 2020 tersebut. Kemenperin menghadirkan Pavilion Hannover Messe dalam IIS 2019 sebagai pusat informasi bagi perusahaan industri yang berminat berpartisipasi mengharumkan nama Indonesia di dalam pameran tersebut. Duta Besar Jerman untuk Indonesia juga akan menyampaikan mengenai langkah-langkah persiapan yang harus dilakukan oleh Indonesia sebagai OCP pada event besar tersebut dalam sesi diskusi strategis.

Era revolusi industri 4.0 menuntut kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam penguasaan teknologi. Era ini akan memberikan peluang lapangan kerja baru di Indonesia hingga 18 juta orang, dengan 4,5 tenaga kerja baru diserap sektor industri dan 12,5 juta lainnya oleh sektor jasa penunjang industri. “Pengembangan SDM industri merupakan suatu bentuk komitmen Pemerintah dalam mempersiapkan SDM menghadapi era industri 4.0,” ujar Menperin.

Indonesia Industrial Summit 2019 diselenggarakan pada 15-16 April 2019 di Indonesia Convention Exhibition BSD Tangerang. Kegiatan ini merupakan forum konsolidasi para pemangku kepentingan untuk membangun rumusan bersama mengenai langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan dalam mengakselerasi transformasi digital sektor industri manufaktur.

IIS 2019 dihadiri oleh hingga 5.500 peserta yang terdiri dari para pelaku industri, pengelola kawasan industri, asosiasi industri, pelaku IKM dan start-up sektor industri, para Duta Besar negara sahabat, Pejabat Kementerian/Lembaga terkait, Gubernur, Bupati/Walikota, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Perindustrian Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta akademisi dan praktisi.

Pertemuan ini juga diisi dengan Forum Strategis yang menghadirkan Para Menteri terkait untuk membahas transformasi kebijakan pemerintah dalam menghadapi era industri 4.0 seperti misalnya kebijakan insentif fiskal untuk mendorong perusahaan industri melakukan inovasi teknologi dan investasi pada peningkatan kompetensi SDM, strategi peningkatan penetrasi pasar untuk mendorong ekspor industri manufaktur, kebijakan upskilling dan reskilling kompetensi tenaga kerja untuk beradaptasi dengan era industri 4.0.

Selain itu, Wakil Gubernur Jawa Timur yang mewakili generasi muda juga akan menyampaikan mengenai Pemberdayaan Generasi Millennial dalam mendukung agenda Making Indonesia 4.0. Forum strategis juga akan menghadirkan pembicara dari dunia usaha untuk berbagi pengalaman mengenai langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan dalam bertransformasi menuju industri 4.0.

Demikian Siaran Pers ini untuk disebarluaskan.
Jakarta, 15 April 2018
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT


Website   : www.kemenperin.go.id
Email     : humaskemenperin@gmail.com
Twitter   : @Kemenperin_RI




PKH DAN BPNT TURUNKAN ANGKA KEMISKINAN HINGGA 9 PERSEN

PKH DAN BPNT TURUNKAN ANGKA KEMISKINAN HINGGA 9 PERSEN

Jakarta (9 April 2019) – Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan berbagai langkah nyata dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Pesiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menurunkan angka kemiskinan.

“Pemerintah sangat serius mewujudkan tujuan tersebut dan khusus untuk Kementerian Sosial mempunyai empat langkah strategis untuk menekan angka kemiskinan hingga 9 persen di akhir 2019,” tutur Mensos.

Keempat hal tersebut adalah perluasan target dan kenaikan anggaran program, transformasi penyaluran bantuan, integrasi bansos berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT), dan pendampingan sosial.

Pertama, perluasan target dan kenaikan anggaran program. Dalam lima tahun terakhir jumlah penerima bansos terus meningkat berseiring dengan kenaikan anggaran bansos.

“Dengan anggaran yang signifikan diharapkan terjadi percepatan dalam penanganan kemiskinan di Indonesia,” katanya.

Data Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial mencatat jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH terus meningkat dari 2,79 juta KPM di Tahun 2014 menjadi 10 juta KPM pada tahun 2018. Anggaran PKH sejak 2014 meningkat secara drastis dari 5,6 triliun di tahun 2014 menjadi 34,4 triliun di tahun 2019.

“PKH menjadi program prioritas nasional karena mempunyai dampak langsung yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Yakni dengan meningkatkan daya beli masyarakat yang kurang mampu melalui bantuan sosial non tunai yang diberikan,” tutur orang nomor satu di Kementerian Sosial ini.

Kedua, adalah transformasi penyaluran bantuan sosial dan subsidi secara non tunai sebagaimana intruksi Presiden Joko Widodo. Tujuannya agar penyalurannya memenuhi unsur 6T yakni tepat sasaran, tepat administrasi, tepat jumlah, tepat manfaat, tepat waktu dan tepat kualitas.

“Untuk mewujudkan bansos yang 6T, Kementerian Sosial melakukan transformasi bantuan Beras Sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dimana KPM yang sebelumnya menerima bantuan dalam bentuk beras beralih ke BPNT menerima uang untuk dibelanjakan bahan pangan,” terangnya.

Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial mencatat bantuan Beras Sejahtera pada tahun 2016 telah menjangkau 15,6 juta keluarga. Tahun 2017 mulai dilaksanakan transformasi bertahap dari Rastra ke BPNT. Pada 2019 seluruh bansos pangan telah beralih ke BPNT yakni 15,6 juta KPM.

Penyaluran bansos PKH dan BPNT secara non tunai dilakukan dengan menggunakan kartu kombo yang dinamakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kartu ini merupakan Kartu Debit yang dikeluarkan Himpunan Bank-bank Negara (HIMBARA). Melalui inovasi teknologi perbankan yang dilakukan HIMBARA. KKS dapat merekam data penerima, berfungsi sebagai tabungan, dan dompet elektronik untuk belanja dari alokasi kuota.

“KKS merupakan inovasi sosial 4.0 di mana seluruh bantuan sosial terintegrasi dalam satu kartu dan para KPM dikenalkan dengan sistem perbankan dan transaksi digital,” terangnya.

Ketiga, adalah upaya mengintegrasikan bantuan sosial dan subsidi didasarkan pada Data Terpadu yang dimutakhirkan secara berkala oleh pemerintah daerah melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG).

SIKS-NG merupakan sistem informasi pengelolaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Pemutakhiran Data Terpadu dilakukan oleh dinas sosial kabupaten/kota melalui SIKS-NG dan hasil pemutakhiran ditetapkan oleh Menteri Sosial dua kali dalam satu tahun.

Dengan adanya Data Terpadu yang valid dan termutakhirkan akan menjadi rujukan bagi berbagai program bantuan atau subsidi oleh pemerintah pusat dan daerah agar tepat sasaran. Data Terpadu juga menjadi rujukan pengambilan keputusan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

“Kedepan seluruh program penanggulangan kemiskinan baik dari pusat dan daerah menggunakan data yang sama. Hal ini diharapkan akan semakin mempercepat dalam penanggulangan kemiskinan,” terang Menteri.

Keempat, adalah memastikan perubahan perilaku positif KPM melalui pendampingan sosial.

“Untuk mendorong kemandirian KPM, kami siapkan Pendamping PKH yang secara secara massif membimbing KPM dalam kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau Family Development Session (FDS),” katanya.

Menteri Agus mengatakan keberhasilan KPM PKH graduasi sejahtera mandiri tak lepas dari pendampingan dan bimbingan yang dilakukan Pendamping PKH. Dalam pertemuan P2K2, Pendamping PKH memberikan penyuluhan tentang kesehatan, gizi, pendidikan, sosial ekonomi, perlindungan anak, dan kesejahteraan sosial.

Di bidang kesehatan dan gizi, KPM mendapatkan pengetahuan tentang pentingnya 1.000 hari pertama kehidupan, gizi ibu hamil dan pemeriksaan kehamilan, menyusui dan layanan kesehatan setelah kehamilan, serta kebersihan lingkungan. Para KPM juga mendapatkan pendampingan sosial ekonomi misalnya tentang bagaimana mengatur sumber dana yang terbatas, strategi menabung, strategi memulai usaha sendiri, kewirausahaan dan pemasaran, dst.

Di bidang pendidikan KPM diarahkan untuk menjadi orang tua yang sukses, memahami perilaku belajar anak usia dini, menumbuhkan perilaku positif anak, dan membantu anak sukses di sekolah.

Di bidang perlindungan anak, KPM PKH diberikan pemahaman bagaimana mencegah kekerasan, pencegahan penelantaran termasuk termasuk anak berkebutuhan khusus, mencegah kekerasan dalam rumah tangga, dan perlindungan terhadap ibu. Sementara di bidang Kesejahteraan Sosial KPM PKH yang memiliki lansia atau penyandang disabilitas berat mendapatkan perawatan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan home care services.

“Tahun ini sebanyak 39 ribu Pendamping PKH siap berada di garis depan upaya mendorong kemandirian KPM PKH. Mereka adalah ujung tombak dalam memerangi kemiskinan di Indonesia. Peran Pendamping PKH sungguh luar biasa,” katanya.

 

Kerja Nyata

Memasuki lima tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah banyak perubahan yang bisa dilihat dan dirasakan oleh masyarakat, baik dari infrastruktur, pelayanan Pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, termasuk penurunan angka kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka kemiskinan pada September 2018 turun menjadi 9,66 persen dari sebelumnya Maret 2018 sebesar 9,82 persen. Dengan angka penurunan tersebut maka jumlah penduduk miskin sebesar 25,67 juta orang  dari sebelumnya 25,95 juta orang.

BPS juga merilis data tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio pada September 2018 adalah 0,384. Angka ini menurun sebesar 0,005 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,389. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2017 yang sebesar 0,391 turun sebesar 0,007 poin.

Capaian ini di antaranya karena pemerintah aktif melakukan penyuluhan, pendampingan usaha bagi masyarakat, hingga penggelontoran dana bansos yang dinilai lebih baik.

Baru-baru ini, Lembaga Internasional Microsave memaparkan hasil penelitian terhadap pelaksanaan BPNT Tahun 2018 tentang tingkat kepuasan KPM terhadap pelaksanaan BPNT secara umum dan kualitas bahan pangan yang mencapai 96%, sedangkan tingkat kepuasan atas kuantitas bahan pangan yang didapat mencapai 86%.

Microsave memaparkan bahwa BPNT membantu 12–19% total pengeluaran makanan rumah tangga perbulan (atau 10–14 hari kebutuhan pangan) dan BPNT memberikan peluang bagi pengusaha mikro, terutama perempuan sebesar 68% termasuk e-Warong KUBE dan BPNT memberdayakan dan menempatkan perempuan sebagai fokus utama.

“BPNT juga mendukung Gerakan Nasional Keuangan Inklusif, karena 87% KPM mendapatkan akses kepemilikan rekening keuangan formal melalui KKS,” terang Menteri.

Capaian PKH juga menunjukkan capaian yang positif salah satunya jumlah KPM graduasi mandiri sejahtera yang terus bertambah. Graduasi mandiri sejahtera adalah kondisi dimana KPM telah lepas dari program bansos yang selama ini diberikan pemerintah karena telah mampu mandiri secara ekonomi sehingga tidak bergantung pada bantuan.

Pada tahun 2017 sebanyak 230.351 KPM atau sebesar 3,8 persen dari total 6 juta peserta. Pada tahun 2018 tercatat 621.789 KPM atau sebesar 6,21 persen dari 10 juta KPM. Untuk target graduasi tahun 2019 diharapkan mencapai 800.000 KPM PKH (8%).

PKH juga berdampak positif untuk kesehatan dan pendidikan. Yakni peningkatan konsumsi income per kapita 10%, peningkatan konsumsi makanan berprotein 8%, mengurangi stunting 23–27 persen, 56–62 persen mengurangi stunting berat, meningkatkan kehadiran di sekolah hingga 95%.

“Kebijakan peningkatan indeks bantuan sosial PKH Tahun 2019 diharapkan dapat mempercepat kemandirian KPM dan dampak positif program ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Ini merupakan bukti nyata dari komitmen Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla agar rakyat miskin terlindungi dan memiliki kesempatan untuk menikmati pertumbuhan ekonomi dan mencapai kesejahteraan sosial,” tegas Agus.

 

 

 

PEMERINTAH LUNCURKAN PROYEK PERCONTOHAN PROGRAM SATU JUTA NELAYAN BERBASIS TEKNOLOGI DIGITAL DI SUKABUMI

PEMERINTAH LUNCURKAN PROYEK PERCONTOHAN PROGRAM SATU JUTA NELAYAN BERBASIS TEKNOLOGI DIGITAL DI SUKABUMI

Maritim–Sukabumi, Pemerintah melalui Kemenko Bidang Kemaritiman secara resmi meluncurkan proyek percontohan Program 1 Juta Nelayan Berdaulat di Desa Ciwaru, Kabupaten Sukabumi, Rabu (10-4-2019).

Proyek percontohan ini merupakan tindak lanjut peluncuran Program 1 Juta Nelayan Berdaulat berbasis teknologi digital yang telah diluncurkan oleh Menko Maritim Luhut Pandjaitan pada Hari Senin (8-4-2019) di Jakarta.

“Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan laut sangat besar. Menurut data UNDP tahun 2017, kekayaan laut kita USD 2,5 Triliun per tahun, tapi kita baru mampu memanfaatkan sebesar 7% saja karena keterbatasan teknologi di bidang Maritim,” ujar Menko Luhut saat membuka acara peluncuran bersama warga nelayan Kabupaten Sukabumi di Desa Ciwaru.

Program 1 juta nelayan berdaulat ini memberikan pelatihan kepada sekitar 1000 orang yang terdiri dari nelayan, ketua rukun nelayan tiap desa/kecamatan, pengurus/petugas koperasi nelayan, petugas TPI, pembina nelayan untuk memanfaatkan sebuah aplikasi digital. Aplikasi tersebut dibuat oleh FishOn, sebuah perusahaan rintisan digital mitra Kemenko Bidang Kemaritiman.

Aplikasi berbasis android ini memiliki fitur informasi pencurian ikan, pengawetan ikan, penjualan ikan, komunikasi pencatatan hasil tangkapan ikan, panic button untuk permintaan bantuan dalam kondisi darurat, fitur pembayaran elektronik dan fitur belanja kebutuhan sehari hari. Selain itu ada aplikasi penjualan dan manajemen gudang untuk koperasj nelayan, aplikasi lelang ikan online yang menghubungkan TPI, nelayan dan pedagang ikan, serta aplikasi website penjualan e-commerce ikan.

Tak hanya itu, FishOn juga mengembangkan device IoT untuk memberikan layanan internet murah ditengah laut, juga teknologi dari bahan alami yang membuat ikan tidak cepat membusuk dan tetap segar dalam 45 hari.

Menurut Menko Luhut, dalam era digital dewasa ini, kekuatan informasi yang disampaikan secara cepat dan akurat menjadi sangat penting. “Oleh karena itu pengembangan ekonomi digital di berbagai sektor industri termasuk sektor kemaritiman menjadi sangat penting,” tambahnya.

Tentang program ini, pemerintah menargetkan jumlah peserta minimal 300.000 yang berasal dari 300 kabupaten/kota wilayah pesisir Indonesia hingga akhir tahun 2019. Sementara itu target utama program ini adalah nelayan.

“Kita akan bikin satu model dulu lalu jika sudah berjalan akan diduplikasikan di tempat-tempat yang lain,” jelas Menko Luhut. Dia berharap kelangsungan program ini dapat dibantu oleh program CSR dari perusahaan-perusahaan besar selain Telkom, karena dampaknya akan menaikkan perekonomian para nelayan. “Tugas pemerintah disini adalah membantu apa yang bisa dibantu mempermudah kerja mereka seperti proses perizinan dll,” sambungnya.

Menko Luhut berharap dengan adanya aplikasi ini potensi laut Indonesia bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. “Selama ini kita hanya mengambil ikan tetapi tidak di manage, nah dengan adanya aplikasi ini kami harap para nelayan bisa mengambil ikan dengan maksimal dan mengelolanya dengan baik, Saya optimistis hal ini bisa membantu kita mengelola laut kita,” ujarnya.

Dengan program yang merupakan salah satu program unggulan Kemenko Bidang Kemaritiman ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan yang menurut data KKP tahun 2017 turut menyumbang 25% angka kemiskinan nasional.

Turut hadir dalam peluncuran hari ini Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Bupati Sukabumi Marwan Hamami, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi Usman Jaelani. Selain bertemu dengan warga nelayan di Desa Ciwaru, Menko Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan juga mengunjungi geopark Ciletuh dan TPI Palangpang.

Biro Informasi dan Hukum
Kemenko Bidang Kemaritiman

 

 

 

TINGKATKAN KOLABORASI PENANGANAN BENCANA, PEMERINTAH UJI COBA LAYANAN KOMUNIKASI RADIO PPDR

TINGKATKAN KOLABORASI PENANGANAN BENCANA, PEMERINTAH UJI COBA LAYANAN KOMUNIKASI RADIO PPDR

Pemerintah berupaya meningkatkan kesiapsiagaan dan respons cepat dalam penanggulangan bencana. Kolaborasi kementerian, lembaga dan ekosistem telekomunikasi tengah dilakukan untuk menyiapkan sistem komunikasi radio kebencanaan dengan memanfaatkan frekuensi radio 700 MHz.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selama tahun 2018 tercatat 4.231 korban meninggal dunia dan hingga tiga juta penduduk terpaksa mengungsi menyusul 2.426 bencana alam yang terjadi di sepanjang tahun.

Bencana hidrometeorologi tetap dominan terjadi, mulai dari puting beliung, banjir, kebakaran hutan dan lahan, longsor, serta gelombang pasang dan abrasi. Posisi Indonesia di kawasan ring of fire (cincin api) membuat potensi bencana erupsi gunung api, gempabumi yang merusak, dan tsunami.

Kerugian ekonomi yang ditimbulkan bencana cukup besar. Sebagai gambaran, gempabumi di Lombok dan Sumbawa menimbulkan kerusakan dan kerugian Rp 17,13 triliun. Sementara gempabumi, tsunami, dan likuifaksi di Sulawesi Tengah menyebabkan kerugian dan kerusakan lebih dari Rp 13,82 triliun.

Guna meminimalkan risiko dan dampak ekonomi bencana, Pemerintah telah menerapkan manajemen penanggulangan bencana. Kini proses itu akan leih meningkat dan efisien dengan penyelenggaraan layanan radio komunikasi untuk Public Protection and Disaster Relief (PPDR).

 

Optimasi Frekuensi 700 MHz untuk Kebencanaan

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan langkah yang responsif dalam penanggulangan bencana dengan melibatkan kementerian, lembaga dan seluruh stakeholders serta komunitas. Mulai dari mendorong kesiapsiagaan masyarakat, respons cepat ketika terjadi bencana, hingga pengembangan sistem komunikasi radio yang andal.

Secara global, terdapat kesepakatan untuk menggunakan  pita frekuensi radio 700 MHz sebagai kanal jaringan komunikasi kebencanaan. Jaringan itu terbukti andal dan mumpuni untuk mendukung komunikasi kebencanaan.

“Frekuensi di band 700 MHz dipilih karena frekuensi ini cukup rendah dibanding yang seluler 1,8 GHz, 2,1 GHz, 2,3 GHz, jadi jangkauannya sangat luas,” ungkap Menteri Komunikasi dan Informatika dalam Uji Coba Lapangan Penggunaan Frekuensi 700 MHZ untuk Telekomunikasi Khusus Kebencanaan di Plasa Telkom Pangandaran, Jawa Barat, Selasa (9/4/2019) sore.

Bahkan di sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan, pita frekuensi radio 700 MHz juga dimanfaatkan untuk mendukung layanan publik (public services) antara lain: Kepolisian, Pemerintah Daerah, Pemadam Kebakaran, Unit Reaksi Cepat Panggilan Darurat, dan Rumah Sakit.

“Di dunia internasional, band 700 itu secara standar internasional menjadi digital dividen. Disepakati, bagian dari 700 MHz itu harus dialokasikan untuk aplikasi kebencanaan, digunakan untuk menangani memitigasi penanganan maupun recovery bencana,”  jelas Rudiantara.

Pita frekuensi radio 700 MHz berpotensi besar dapat dimanfaatkan untuk keperluan komunikasi kebencanaan yang lebih canggih, peningkatan jangkauan pita lebar di daerah rural, serta perbaikan kualitas pita lebar di kota-kota besar yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

“Negara tetangga kita sudah mulai membebaskan frekuensi 700 MHz, dari penggunaan televisi analog, kemudian analognya bermigrasi menjadi digital, sehingga frekuensinya bisa digunakan, itulah namanya digital dividen, sebagiannya digunakan untuk kebencanaan,” tutur Menteri Kominfo.

Uji Coba PPDR

Public Protection and Disaster Relief (PPDR) atau Perlindungan Publik dan Penanggulangan Bencana, merupakan standar dunia untuk komunikasi radio dalam penanganan ketertiban dan penegakan hukum, perlindungan jiwa dan harta beda, dan situasi darurat, hingga penanganan gangguan serius terhadap sosial masyaraka akibat bencana.

Bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan SAR Nasional (BASARNAS), Badan Meterorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), POLRI dan Pemerintah Daerah serta stakeholders telekomunikasi, Kementerian Kominfo melakukan uji coba layanan radio telekomunikasi kebencanaan atau PPDR.  Uji coba itu berlangsung di kawasan Pangandaran, Jawa Barat selama sebulan mulai tanggal 9 April 2019 hingga 9 Mei 2019.

Menurut Menteri Rudiantara uji coba harus dilakukan agar manajemen kebencanaan bisa dilakukan lebih baik lagi sekaligus menguji teknologi baru yang ada untuk mendukung penanganan bencana.  Dalam uji coba itu, berlangsung demo uji SMS Blast, Panggilan Suara antar petugas, Pengiriman Gambar dan Video secara Real Time, dan Pengujian Fitur-Fitur pada Aplikasi Layanan Radio Komunikasi.

“Mengapa kita harus lakukan uji coba? Kita jangan sampai menunggu semua kertas selesai ditulis. Pemerintah, Kominfo mengeluarkan Peraturan Menteri tentang uji coba teknologi tahun 2016. Tujuannya agar Indonesia terbuka terhadap teknologi-teknologi baru, diujicobakan. Jangan nanti kertasnya sudah selesai baru kita uji coba. Terlambat kita,” jelas Rudiantara.

Dalam konteks komunikasi kebencanaan, Indonesia sebagai negara rawan bencana, membutuhkan dukungan infrastruktur komunikasi kebencanaan yang canggih dan mampu melayani trafik komunikasi suara (voice) dan multimedia.

Dengan layanan multimedia, kondisi lapangan dapat dipantau dan dianalisa secara lebih efektif dan efisien karena pos komando penanggulangan bencana langsung menerima data video dan data-data sensorik lainnya secara real time dari perangkat yang bekerja di pita frekuensi radio 700 MHz.

Selain itu, dengan adanya komunikasi yang berbasis multimedia, maka keselamatan personil tanggap darurat yang terjun ke daerah bencana akan lebih terlindungi. Informasi situasi lokasi yang menjadi target operasi akan diterima dengan lebih detail dan dinamika perubahannya akan lebih cepat termutakhirkan.

Melalui uji coba ini diharapkan diperoleh data teknis mengenai kualitas layanan, pengujian aplikasi dan konektivitas, serta data non teknis di lapangan yang diperlukan sebagai rekomendasi penyelenggaraan layanan nantinya. Termasuk peluang integrasi layanan Sistem Penyampaian Informasi Bencana melalui SMS Blast pada daerah terdampak bencana dan Layanan Panggilan Darurat 112 yang dikelola oleh Pemda dalam penanganan kondisi darurat.

Melalui kolaborasi penanganan dan integrasi layanan, diharapkan dapat meningkatkan manajemen penanggulangan bencana di Indonesia. Satu hal yang lebih penting, akan banyak peluang untuk penyelamatan korban secara lebih cepat dan menimialkan dampak bencana terhadap masyarakat Indonesia.

Tim Komunikasi Pemerintah – Kominfo

 

 

JARGAS UNTUK RAKYAT, MEMASAK KINI JADI LEBIH MUDAH DAN HEMAT

JARGAS UNTUK RAKYAT, MEMASAK KINI JADI LEBIH MUDAH DAN HEMAT

Masyarakat yang berada di dekat sumber gas bumi atau infrastruktur pipa gas kini dapat menikmati aliran gas yang mengalir 24 jam di dapur mereka. Salah satunya warga Kampung Enam, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, yang sejak pertengahan Februari 2019 kemarin bisa menikmati gas bumi di rumah sendiri, setelah Pemerintah merampungkan pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (jargas) di kota tersebut.

Suryati, salah seorang warga Kampung Enam mengaku, kini mereka tidak perlu was-was harus mengantre di pangkalan untuk membeli LPG 3 kg. “Sekarang tidak perlu antre lagi. Biasanya seminggu sekali saya harus antre untuk membeli LPG 3 kg di pangkalan,” ujar Suryati (45).

Dengan adanya jargas, lanjut Suryati, dirinya juga tidak perlu merasa takut kehabisan LPG di malam hari karena gas bumi mengalir 24 jam. Kerepotan mengggunakan LPG 3 kg ini semakin bertambah bagi penghuni rumah susun karena harus menenteng tabung ke rumahnya yang berada di lantai atas.

Manfaat jargas sebelumnya telah dirasakan Hajjah Sakinah (50) yang saat ini juga tinggal di Kampung Enam. Ketika tinggal di kawasan Sebengkok Waru, Kota Tarakan, dirinya telah merasakan kemudahan menggunakan jargas, yang pembayarannya hanya sekitar Rp 40.000 per bulan. Sebelumnya ia harus merogoh kocek hingga Rp 60.000 lebih  per bulan untuk membeli gas LPG 3 kg.

“Dulu rumah saya di Sebengkok Waru merupakan tempat pertama yang dipasang jargas. Bayarnya murah, cuma sekitar Rp 40.000 sebulan. Hematnya banyak banget,” tambahnya.

Dalam beberapa kesempatan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan menyampaikan bahwa pembangunan jargas ini utamanya bertujuan untuk mempermudah hidup masyarakat, di samping itu secara makro dapat menekan impor LPG serta menghemat devisa negara.

“Bagi pelanggan LPG 3 kg, mungkin penghematannya paling sedikit Rp 10.000 per bulan. Usaha kecil bisa sampai Rp 50.000 per bulan atau lebih. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Tujuannya adalah untuk mempermudah kehidupan masyarakat,” tutur Jonan saat peresmian jargas di Kota Tarakan, (15/2) lalu.

Berdasar Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil, disebutkan bahwa tujuan dari program pembangunan jargas antara lain memberikan akses energi kepada masyarakat, memberikan dampak positif kepada masyarakat melalui penghematan biaya bahan bakar, juga mewujudkan ekonomi masyarakat mandiri dan ramah lingkungan, serta mengurangi beban subsidi BBM dan/atau LPG pada sektor rumah tangga.

Melalui pembiayaan APBN tahun 2018, jargas telah dialirkan ke kabupaten/kota yang telah memenuhi syarat antara lain dekat dengan sumber gas/infrastruktur pipa gas, spesifikasi gas bumi terpenuhi, terdapatnya potensi pasar pengguna, adanya komitmen Pemerintah Daerah dan telah memenuhi kaidah keselamatan dan keteknikan. Untuk tahun 2018, sebanyak 89.727 Sambungan Rumah (SR) jargas telah terbangun di Lhokseumawe, Deli Serdang, Medan, Palembang, Prabumulih, Musi Rawas, Serang, Cirebon, Bogor, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, Bontang, Penajam Paser Utara, Balikpapan, Tarakan, Samarinda, dan Pali.

Pada tahun 2019 ini, jargas direncanakan akan dibangun berjumlah 78.216 sambungan rumah (SR) yang di 18 kota/kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Utara, Kota Dumai, Kota Jambi, Kota Palembang, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Banggai, Kabupaten Wajo dan Kutai Kartanegara, yang dilaksanakan oleh PT. Pertamina (Persero) melalui anak perusahaan PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk.

Untuk diketahui, jargas pertama kali dibangun di Cirebon pada tahun 1974 oleh Perusahaan Gas Negara (PGN). Sampai dengan tahun 2018 jargas telah melayani 486.229 sambungan rumah tangga (SR) dengan panjang pipa mencapai sekitar 5.900 km. Pipa jargas dibangun dengan mayoritas APBN sebesar 67%, sisanya dibangun oleh PGN dan Pertamina.

#JargasUntukRakyat
#ProgramKerja
#EnergiBerkeadilan

 

 

 

 

 

KAWAL PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL AGAR AKUNTABEL

KAWAL PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL AGAR AKUNTABEL

Pemerintah saat ini tidak hanya berkomitmen untuk mencapai hasil penyelenggaraan program yang berkualitas, namun juga berkomitmen tinggi untuk memastikan terjaganya akuntabilitas. Selama pemerintahan Jokowi-JK, BPKP sebagai APIP mengawal program pembangunan nasional agar hasilnya berkualitas dan akuntabel.

BPKP juga melakukan berbagai upaya untuk menguatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di berbagai tingkatan pemerintahan karena keduanya menjadi landasan yang kokoh dalam mengawal akuntabilitas program pembangunan nasional.

Dalam melakukan pengawasan, BPKP tentu tidak bekerja sendiri, namun bersinergi dengan berbagai pihak. Misalnya dalam hal pengawasan keuangan desa dan pencegahan korupsi #NyataAkuntabel