GANDENG DUNIA PENDIDIKAN DAN INDUSTRI,  KOMINFO SIAPKAN TALENTA DIGITAL INDONESIA

GANDENG DUNIA PENDIDIKAN DAN INDUSTRI, KOMINFO SIAPKAN TALENTA DIGITAL INDONESIA

Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi revolusi industri yang saat ini memasuki tahap keempat. Upaya itu melibatkan dunia pendidikan dan industri untuk menyiapkan talenta digital yang memiliki daya saing.

Laporan World Economic Forum 2018 memaparkan Indonesia masih memiliki banyak tantangan dalam menapak Revolusi Industri 4.0. Dari aspek kesiapan teknologi, Indonesia pada peringkat 80 dari 137 negara. Sementara dari aspek efisiensi pasar kerja, posisi Indonesia berada di peringkat 96 dari 137 negara. Sementara, secara global laporan dari McKinsey Global Institute (2017) memprediksi pada tahun 2030 sebanyak 800 juta pekerjaan di seluruh dunia akan hilang akibat otomatisasi.

Menghadapi hal itu, pemerintah telah berupaya mengembangkan ekosistem ekonomi digital telah diinsiasi dengan kerangka strategis dalam Making Indonesia 4.0, memangkas regulasi dan mendorong pengembangan inovasi  digital.

Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya untuk meningkatkan daya saing teknologi dengan beragam terobosan kebijakan. Mulai dari penyederhanaan regulasi hingga kebijakan afirmatif untuk pemerataan akses telekomunikasi dan internet. Melalui Proyek Palapa Ring, pemerintah berupaya memeratakan akses layanan telekomunikasi dan internet seluruh Indonesia.

Selain infrastruktur, Pemerintah juga telah menjadi fasilitator dalam mendorong kewirausahaan digital dan menumbuhkan talenta ekonomi digital.  Di level nasional, Pemerintah Indonesia tengah merombak  kurikulum pendidikan dengan lebih menekankan pada Science, Technology, Engineering, the Arts, dan Mathematics (STEAM)  serta meningkatkan kualitas sekolah kejuruan.

Antisipasi Kesenjangan

Dalam revolusi industri keempat, keberadaan akses infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta kebutuhan sumberdaya manusia saling bertautan. Pasalnya akan muncul kebutuhan atas kecakapan baru oleh industri dewasa ini. Pekerjaan masa depan memerlukan keterampilan baru yang jauh berbeda. Apabila proses transisi angkatan kerja tidak dikelola dengan baik, maka kesenjangan antara ketersediaan tenaga kerja dan keahlian yang dibutuhkan kian lebar.

“Revolusi Industri 4.0 dikhawatirkan akan kembali memangkas jumlah tenaga kerja secara besar-besaran sebagaimana terjadi pada revolusi-revolusi sebelumnya. Robot, mesin, dan aplikasi digital sudah mulai mengambil alih pekerjaan-pekerjaan manusia yang membutuhkan keterampilan dasar, mekanis, rutin, atau yang memerlukan presisi tinggi,” tutur Menteri Kominfo Rudiantara.

Guna memastikan penyiapan sumberdaya manusia yang selaras dengan dinamika Revolusi Industri 4.0, pemerintah selalu melibatkan pelaku dunia pendidikan, usaha, dan industri. “Perlu diantisipasi agar tidak kembali menelan korban pengurangan jumlah tenaga kerja yang diserap dalam bisnis dan industri,” tandas Menteri Rudiantara.

Indonesia memiliki keistimewaan tersendiri sebab akan lebih banyak pekerjaan yang tercipta—daripada yang hilang—menuju tahun 2030 mendatang.  Hasil riset McKinsey memperkirakan bahwa permintaan tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus akan naik 113 juta pada tahun 2030.

“Oleh karena itu, Pemerintah, dunia pendidikan dan dunia usaha serta industri harus bahu-membahu menumbuhkan dan mendampingi anak-anak muda untuk memiliki passion teknopreneur dan keterampilan digital agar bisa mengisi peluang kerja dalam Revolusi Indusri 4.0,” tandas Menteri Kominfo Rudiantara.

Menyiapkan Talenta Digital

Posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam transformasi digital dan penciptaan teknologi masih perlu terus diupayakan. Generasi muda di Indonesia perlu terus didorong agar mampu unjuk gigi dalam persaingan di era digital. Apalagi Indonesia diproyeksikan akan mengalami bonus demografi di periode tahun 2028-2030, ketika usia produktif (15-64 tahun) akan membentuk persentase 67,2% dari total seluruh populasi (Bappenas dan BPS, 2018).

Laporan dari Asian Development Bank pada tahun 2015, menyatakan bahwa 52% dari populasi pekerja di Indonesia memiliki keterampilan di bawah standar (underqualified) untuk posisinya. “Kementerian Kominfo menggagas beasiswa pelatihan bidang teknologi informasi dan komunikasi bertajuk Digital Talent Scholarship 2019. Program ini memberikan beasiswa kepada 25.000 anak muda dalam bidang paling mutakhir seperti Artifical Intelligence, Big Data, Cloud Computing, Cyber Security, Internet of Things, dan Machine Learning guna menyambut Revolusi Industri 4.0,” ungkap Rudiantara.

Dalam Program Digital Talent Scholarship 2019, Kementerian Kominfo juga melibatkan dunia usaha dan industri untuk menyelaraskan kebutuhan sumberdaya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi. “Kementerian Kominfo membuat pilot poroject yang diharapkan menjadi salah satu solusi atas adanya bagian yang hilang dari sistem pendidikan formal dewasa ini, yaitubelum ada keselarasan materi ajar dengan kebutuhan industri, utamanya di bidang teknis,” tutur Menteri Kominfo.

Dalam Digital Talent Scholarship 2019, dunia industri dapat memberikan masukan mengenai kebutuhan SDM saat ini dan beberapa tahun kedepan, skill dan kemampuan apa saja yang dibutuhkan sehingga diharapkan pemenuhan SDM tersebut dapat juga dihasilkan dari program pelatihan.

25 Ribu Beasiswa

Digital Talent Scholarship 2019hadir dengan skala yang lebih besar. Dua puluh lima ribu kursi beasiswa disediakan, dengan menggandeng deretan perusahaan teknologi global, startup lokal, politeknik serta universitas baik negeri maupun swasta.

“Prinsip inklusivitas pun tetap dipertahankan. DTS membuka kesempatan setara dan transparan bagi lulusan S1/D3, lulusan SMK, guru SMK, pelaku industri, ASN/PNS, serta TNI/POLRI,” jelas Kepala Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo, Basuki Yusuf Iskandar.

Program Digital Talent Scholarship 2019 kali ini dibagi menjadi empat akademi yang akan dilangsung secara tatap muka, daring, dan kombinasi keduanya. Kategori pertama, Fresh Graduate Academy bagi lulusan S1/D3 dengan model pembelajaran tatap muka selama 144 jam pelajaran.

Kedua, Coding Teacher Academy bagi tenaga pengajar SMK dengan model pembelajaran kombinasi tatap muka dan daring selama 70 jam pelajaran. Ketiga, Vocational School Graduate Academy bagi lulusan SMK yang juga akan diselaraskan dengan model sertifikasi SKKNI selama 72 jam pelajaran.

Keempat, Online Academy bagi pelamar di luar tiga kategori sasaran di atas (pelaku industri, ASN/PNS, TNI/POLRI, dan umum) selama 70 jam pelajaran. Selain materi teknis, program DTS 2019 juga menyediakan beasiswa pelatihan kewirausahaan digital dan pendampingan pasca-pelatihan untuk mendapatkan posisi magang atau pekerjaan bagi peserta yang terpilih.

“Pendaftaran dibuka tanggal 20 April 2019 dan ditutup pada tanggal 19 Mei 2019 pukul 23.59 WIB.  Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran silakan akses https://digitalent.kominfo.go.id,” jelas Basuki Yusuf Iskandar.

Melalui Program Digital Talent Scholarship 2019, Kementerian Kominfo memahami bahwa pekerjaan saat ini sangat kuat dibentuk oleh perubahan teknologi. Dan sekaranglah saatnya untuk mengutamakan pengembangan keterampilan dan sumber daya manusia demi ekonomi Indonesia yang gemilang di masa depan.  ***

SUARA ANAK PENYANDANG DISABILITAS

SUARA ANAK PENYANDANG DISABILITAS

Partisipasi anak merupakan salah satu hak anak, termasuk anak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi. Anak penyandang disabilitas memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya tentang apa yang dirasakan dan harapan-harapannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.

Lebih jauh lagi, hak anak penyandang disabilitas juga dijamin dalam Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas serta Undang-undang Republik Indonesia No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Mengingat pentingnya negara untuk mendengarkan pendapat anak penyandang disabilitas, maka perlu dilakukan usaha atau kegiatan yang dapat menampung suara mereka. Salah satu usaha yang perlu segera dilakukan adalah dengan memfasilitasi kegiatan Suara Anak Penyandang Disabilitas yang diharapkan bisa menjadi media penyampaian pendapat anak.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak c.q Deputi Bidang Perlindungan Anak bekerjasama dengan Musik Hana Midori. Melalui kegiatan ini diharapkan kesadaran masyarakat akan meningkat dan lebih memahami bahwa anak penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam mengembangkan kemampuannya agar mereka bisa hidup bermartabat seperti anak-anak pada umumnya.

Suara Anak Penyandang Disabilitas yang dituangkan dalam bentuk tulisan, dengan peserta anak-anak penyandang disabilitas, yang terbagi dalam 5 kategori, yaitu : Disabilitas Fisik, Disabilitas Intelektual, Disabilitas Mental, Disabilitas Sensorik dan Disabilitas Ganda/Multi, dengan usia peserta adalah sebelum 18 tahun, dan khusus untuk anak penyandang disabilitas intelektual boleh sampai dibawah usia 25 tahun.

Tema penulisan Suara Anak Disabiltas adalah Dengarkan Curhatan Kami, dengan subtema : Pendidikan/Pelatihan, Olahraga, Seni. Pariwisata. Transportasi, Kesehatan dan Ruang bermain. Peserta bebas memilih subtema dan menceritakan apa yang mereka alami dan harapan apa yang mereka inginkan di masyarakat. Karya tulis ini maksimum sepanjang 750 kata.

Bagi anak penyandang disabilitas yang tidak dapat menulis dalam format tulisan latin, dapat mengungkapkannya dalam bentuk bahasa isyarat atau dalam bentuk suara, atau dalam Huruf Braille, namun pendamping atau orang tua perlu menterjemahkannya dalam bentuk tulisan latin sesuai ketentuan. Video atau rekaman suara dapat dilampirkan disertai dengan Surat Pernyataan bahwa tulisan yg diterjemahkan tersebut benar karya anak penyandang disabilitas.

Pengumpulan materi naskah bisa dilakukan mulai 8 April 2019 sampai batas akhir 8 Juni 2019 melalui email suaraanakdisabilitas@gmail.com. Kegiatan ini tidak dipungut biaya dan akan mendapatkan trophi dan hadiah dari ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kegiatan ini diharapkan akan menjadi sarana komunikasi anak penyandang disabilitas melalui tulisan; sekaligus sarana edukasi bagi keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas; sarana informasi bagi masyarakat luas dalam memahami anak penyandang disabilitas; meningkatkan kepedulian publik terhadap anak penyandang disabilitas; meningkatkan kepercayaan diri anak penyandang disabilitas; dan mendukung kebijakan pemerintah terhadap anak penyandang disabilitas sesuai Konvensi Hak Anak Pasal 23 dan UU Nomor 35 Tahun 2014.

Informasi Lebih Lengkap
Musik Hana Midori : 081390090096
#SuaraAnakPenyandangDisabilitas
#disabilitas
#disabilitasindonesia
#disabilitasbisa




INVESTASI TRIWULAN I TAHUN 2019 NAIK 5,3%, MENCAPAI RP 195,1 TRILIUN

INVESTASI TRIWULAN I TAHUN 2019 NAIK 5,3%, MENCAPAI RP 195,1 TRILIUN

Jakarta, 30 April 2019 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempublikasikan data realisasi investasi Triwulan I (periode Januari – Maret) Tahun 2019, dengan total investasi mencapai Rp 195,1 triliun, naik 5,3% dibanding periode yang sama tahun 2018 , yaitu sebesar Rp 185,3 triliun. Nilai investasi selama Triwulan I Tahun 2019 untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 87,2 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 107,9 triliun. Selama periode Triwulan I Tahun 2019, tenaga kerja yang terserap adalah sebanyak 235.401 tenaga kerja Indonesia.

Kepala BKPM, Thomas Lembong menyampaikan bahwa nilai realisasi investasi triwulan pertama tersebut sudah mencapai 24,6% dari target investasi tahun 2019 sebesar Rp 792,0 triliun. Capaian realisasi investasi ini sangat penting untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% pada tahun 2019 dapat terealisasi.

Dibandingkan tahun 2018, pertumbuhan investasi PMDN pada Triwulan I Tahun 2019 meningkat sebesar 14,1%, dari Rp 76,4 triliun di Triwulan I Tahun 2018 ke Rp 87,2 triliun. Sedangkan investasi PMA pada Triwulan I Tahun 2019 tersebut turun 0,9% dibanding Triwulan I Tahun 2018 yang sebesar Rp 108,9 triliun menjadi Rp. 107,9 triliun.

 ”Mengacu data Triwulan I Tahun 2019 terjadi tren positif terhadap pertumbuhan PMA yang semula pada Triwulan IV Tahun 2018 adalah -11,6% menjadi -0,9% pada Triwulan I Tahun 2019. Kami melihat tren positif ini akan berlanjut pada masa mendatang, apalagi didukung dengan tekad kuat pemerintah yang akan melanjutkan reformasi di bidang ekonomi, pemanfaatan Online Single Submission (OSS) yang lebih baik, serta intensifikasi pengawalan investasi oleh berbagai instansi pemerintah terkait baik di pusat dan daerah.” demikian Tom Lembong menegaskan dalam konferensi pers di kantor BKPM, Jakarta, 30 April 2019.

 BKPM juga mencatat, realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah: Jawa Barat (Rp 37,3 triliun, 19,1%); DKI Jakarta (Rp 24,7 triliun, 12,7%); Jawa Tengah (Rp 21,4 triliun, 11,0%); Jawa Timur (Rp 12,6 triliun, 6,5%); dan Banten (Rp 12,5 triliun, 6,4%).

 ”Hal yang menggembirakan lainnya adalah terjadinya tren peningkatan investasi di luar Jawa, yang tumbuh sebesar 16,7% bila dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2018. Capaian ini disumbang oleh investasi di Indonesia bagian timur, khususnya di sektor pengolahan hasil tambang yang sangat penting untuk peningkatan ekspor. Selain sektor tersebut, sektor pariwisata di Indonesia bagian timur berpotensi untuk terus dikembangkan, terutama pariwisata bahari maupun wisata minat khusus, yang tentunya akan dapat mendiversifikasi destinasi wisata di Indonesia.” disampaikan Tom.

 Pada periode Triwulan I Tahun 2019 realisasi investasi di luar Jawa sebesar Rp 85,8 triliun meningkat 16,7% dari periode yang sama pada tahun 2018 sebesar Rp 73,5 triliun.

Sedangkan, realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah: Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (Rp 37,3 triliun, 19,1%); Listrik, Gas, dan Air (Rp 33,2 triliun, 17,0%); Konstruksi (Rp 19,5 triliun, 10,0%); Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (Rp 18,8 triliun, 9,7%), serta Pertambangan (Rp 15,1 triliun, 7,7%).

Lima besar negara asal PMA adalah: Singapura (US$ 1,7 miliar, 24,0%); R.R. Tiongkok (US$ 1,2 miliar, 16,1%); Jepang (US$ 1,1 miliar, 15,8%); Malaysia (US$ 0,7 miliar, 9,8%) dan Hongkong, RRT (US$ 0,6 miliar, 8,1%).

 Seiring dengan telah diluncurkannya KOPI MANTAP (Koordinasi Pengawalan Investasi Memanfaatkan Aplikasi) pada bulan lalu, BKPM bersama dengan Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga terkait akan terus melakukan pengawalan investasi dalam rangka fasilitasi kendala investasi dan upaya percepatan peningkatan realisasi investasi. Kami persilakan bagi investor yang mengalami permasalahan dalam merealisasikan investasinya, dapat berkomunikasi atau datang langsung ke kantor BKPM.” jelas Plt. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal-BKPM, Farah Ratnadewi Indriani dalam acara tersebut.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Farah Ratnadewi Indriani
Plt. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 
Jl. Jend. Gatot Subroto 44, Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: 021-5252008 ext.7001
e-mail: farah@bkpm.go.id



SUKSES DATANGKAN WISMAN MELALUI KAWASAN PERBATASAN, HOT DEALS KEPRI KEMBALI DIPROMOSIKAN TAHUN 2019

SUKSES DATANGKAN WISMAN MELALUI KAWASAN PERBATASAN, HOT DEALS KEPRI KEMBALI DIPROMOSIKAN TAHUN 2019

Jakarta, 24 April 2019 – Setelah sukses mendatangkan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia melalui program Hot Deals Kepulauan Riau (Kepri) 2018, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) kembali mempromosikan program Hot Deals Kepri 2019 guna meningkatkan jumlah kunjungan wisman dan perputaran ekonomi di kawasan perbatasan.

Jumlah wisman yang masuk ke Indonesia melalui program Hot Deals tahun lalu mencapai 688.951 wisman, yang didominasi oleh wisman dengan top 5 originasi dari negara Singapura, Malaysia, Tiongkok, India, dan Filipina. Tahun ini, Kemenpar kembali meluncurkan program Hot Deals Kepri 2019 yang diharapkan mampu mendatangkan kunjungan satu juta wisman.

Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya mengatakan jika program Hot Deals ini dapat terlaksana berkat dukungan dari Pemerintah baik Pemerintah Pusat ataupun Daerah, serta para pelaku industri pariwisata di Kepulauan Riau. “Kunci sukses program Hot Deals ini terletak pada sinergi yang baik antara Pemerintah dan para pelaku industri pariwisata di Kepri. Oleh karenanya, saya harapkan para pelaku industri untuk terus mendukung program ini”, ungkap Menpar.

Program Hot Deals merupakan salah satu program prioritas yang sedang fokus dikerjakan oleh Kementerian Pariwisata di tahun 2019, dengan tujuan untuk mendukung tercapainya target 20 juta kunjungan wisman.

Program Hot Deals, biasa disebut sebagai more for less tourism ini dikembangkan untuk mengoptimalkan idle capacity di 3A (aksesibilitas, akomodasi, dan atraksi) yang digabungkan dalam sebuah platform guna menyediakan layanan pariwisata yang mudah dan murah. Paket Hot Deals biasanya dijual saat musim rendah kunjungan (low season) dan weekdays dengan membuat paket bundling yang memiliki komponen transportasi, yang mampu mengurangi harga hingga 70% dari harga normal.

“Untuk mampu menjaring wisman ke kawasan perbatasan, saya mengajak seluruh pelaku industri pariwisata Kepulauan Riau agar memberikan potongan harga/diskon besar kepada wisman, khususnya saat musim rendah kunjungan (low season) dan weekdays. Saya pastikan potongan harga ini tidak akan menjadikan para pelaku industri merugi, karena menggunakan konsep sharing economy”, tambah Menpar.

Secara implementasinya program Hot Deals Kepri ini direalisasikan oleh Kemenpar dengan melakukan kerjasama dengan Ferry serta Travel Agent/ Tour Operator, industri golf, spa, dan hotel/ akomodasi dengan memberikan diskon untuk 1.000.000 tiket selama satu tahun, menyediakan aplikasi Hot Deals Kepri, melakukan promosi kerjasama bersama pengelola kapal Ferry (wrapping dan promosi tematik), memberikan dukungan penyelenggaraan event pendukung Hot Deals, serta rutin menyelenggarakan rapat koordinasi dengan para pelaku industri pariwisata di wilayah Kepri.

Untuk memastikan program ini mampu mendatangkan wisman dalam jumlah besar, Kemenpar melakukan berbagai program pemasaran seperti promosi di acara sales meeting, consumser selling, penjualan tiket-tiket di counter-counter pelabuhan, serta promosi di media cetak, elektronik, dan online.

Realisasi kunjungan wisman ke wilayah Kepri yang dihasilkan dari program Hot Deals dari Januari hingga 19 April 2019 adalah 297.393 pax, dan setiap bulannya selalu melampaui target yang ditentukan. Top 5 originasi wisman yang berkunjung ke Indonesia antara lain didominasi oleh wisman asal negara Singapura, Tiongkok, Malaysia, India, dan Korea Selatan.

“Saya berharap para pelaku industri pariwisata di wilayah Kepri ke depan mampu menyusun paket wisata yang lebih menarik dan ramah dengan kebutuhan kaum milenial. Saat ini, 26% dari jumlah wisman ke Kepri adalah kaum milenial. Semakin menarik paket wisata yang kita tawarkan, maka semakin besar peluang untuk menjaring kunjungan wisman milenial ke Indonesia”, pungkas Menpar.

(Tim Komunikasi Pemerintah Kemenkominfo bersama Biro Komunikasi Publik, Kementerian Pariwisata RI).

 

 

 

KLHK DAN KEMENTERIAN ESDM BERKOMITMEN PERCEPAT UPAYA REKLAMASI HUTAN DAN REHABILITASI DAS

KLHK DAN KEMENTERIAN ESDM BERKOMITMEN PERCEPAT UPAYA REKLAMASI HUTAN DAN REHABILITASI DAS

Jakarta,. Hal ini mengemuka mengingat banyaknya dampak terhadap lingkungan, yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan, seperti peningkatan erosi dan run-off dan terganggunya daerah tangkapan air (watershed area).

Komitmen ini dituangkan dalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Bidang LHK dan Bidang ESDM, yang ditandatangani oleh Menteri LHK dan Menteri ESDM. “MoU ini menjadi sebuah upaya bersama untuk mensinergikan tugas dan fungsi masing-masing kementerian, dan didasarkan atas prinsip-prinsip kerjasama koordinasi, dan juga saling membantu satu sama lain, dan

ini semua menjadi komitmen kita bersama bagaimana meningkatkan produktivitas dari kegiatan pertambangan, tanpa melupakan dampak-dampak yang terjadi, dan tentunya upaya kita bersama untuk dapat menyeimbangkan lingkungan yang ada,” tutur Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono, mewakili Menteri LHK, saat membuka Rapat Koordinasi Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS, di Jakarta (23/04/2019).

Saat ini Indonesia memiliki DAS seluas 189.278.753 Ha yang terbagi atas 17.076 DAS, dimana seluas 106.884.471 Ha atau sebanyak 2.145 DAS tergolong rusak/perlu dipulihkan. Berdasarkan data KLHK, terdapat lebih dari 14.006.450 Ha lahan kritis di Indonesia, yang menjadi isu utama dalam pemulihan DAS.

“Salah satu penyebab terjadinya lahan kritis adalah kegiatan-kegiatan non-kehutanan, termasuk kegiatan pertambangan. Oleh sebab itu, kegiatan pertambangan wajib ikut berperan serta dalam upaya pemulihan DAS melalui reklamasi hutan bekas tambang, serta rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS),” tegas Bambang.

Reklamasi hutan wajib dilaksanakan oleh pemegang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) pada kawasan hutan yang terganggu (on-site), sedangkan kewajiban rehabilitasi DAS merupakan kegiatan penanaman pada lokasi lahan kritis, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, yang berada di luar areal IPPKH (off-site).

Dijelaskan Bambang, hingga Maret 2019, KLHK mencatat, pelaksanaan reklamasi oleh pemegang IPPKH telah terlaksana seluas 31.3512,67 Ha (37,75%) dari total luas lahan yang telah dibuka seluas 83.467,74 Ha. Sementara pelaksanaan rehabilitasi DAS baru mencapai seluas 50.827,65 Ha (18,19%) dari total luas rehabilitasi DAS seluas 527.984,32 Ha. Adapun untuk reboisasi lahan kompensasi baru terlaksana seluas 151,82 Ha (1,39%) dari total luas lahan IPPKH wajib reboisasi kompensasi seluas 10.789,09 Ha.

Sebagai salah satu program Prioritas Nasional, Bambang berharap upaya pemulihan DAS melalui program RHL tahun 2019, serta kegiatan Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS oleh Pemegang IPPKH, dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan. Senada dengan Bambang, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ego Syahrial berpendapat, upaya percepatan reklamasi menjadi fokus kedua Kementerian.

“Selain bertujuan mencegah erosi atau mengurangi kecepatan air limpasan, reklamasi untuk menjaga lahan agar tidak labil dan agar lahan lebih produktif. Hadirnya reklamasi diharapkan dapat menghasilkan nilai tambah bagi lingkungan dan menciptakan keadaan yang lebih baik, dibandingkan dengan kondisi sebelum dilakukan pertambangan,” ujarnya.

Berdasarkan data tahun 2018, dirinya menerangkan bahwa, sektor ESDM telah menyumbangkan kurang lebih 50% dari total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar kurang lebih 400 trilyun rupiah. Kegiatan pertambangan itu sendiri telah menyumbang hampir lebih dari 50 trilyun rupiah, yaitu 156% lebih besar dari target 32 trilyun rupiah.

Mendukung kepatuhan terhadap reklamasi, Ego juga menjelaskan bahwa selama tahun 2015-2018, Kementerian ESDM telah bekerjasama dengan KPK dalam melakukan penataan ijin usaha pertambangan (IUP). “Dari hampir 11.000 yang sudah kita tata, dan yang sudah IUP Clear and Clean (CNC) berjumlah 4.335, sehingga cukup signifikan upaya yang sudah kita lakukan,” jelasnya.

Kewajiban reklamasi dan paska tambang melekat pada pemegang IUP, selanjutnya pemegang IUP tersebut wajib menempatkan jaminan dengan tidak menghilangkan kewajiban reklamasi dan paska tambang. Kegiatan paska tambang bertujuan menyelesaikan pemulihan lingkungan hidup dan sosial pada saat kegiatan tambang berakhir, dengan fokus utama keberlanjutan sosial ekonomi masyarakat. “Kinerja reklamasi tambang mengalami peningkatan cukup baik selama 5 tahun terakhir.

Di akhir tahun 2014 sudah lebih dari 6.600 hektar dilakukan reklamasi, dan ini meningkat terus hingga tahun 2018, sudah lebih dari 6.900 ha, dan di akhir tahun 2019 ini kita harapkan lebih dari 7.000 hektar reklamasi dapat diselesaikan,” ujar Ego menerangkan data dari Kementerian ESDM

Selain itu, terkait pemegang IPPKH, Ego menjelaskan reklamasi telah terlaksana lebih dari 31.000 Ha, sedangkan dari rehabilitasi DAS telah mencapai lebih dari 50.000 hektar, dan realisasi reboisasi sudah lebih dari 150.000 hektar. Di sisi lain, Ego menyampaikan masih ada sejumlah isu reklamasi yang perlu diselesaikan bersama, antara lain terkait revisi Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, khususnya substansi penerapan jaminan reklamasi dalam kawasan hutan, yang akan tumpang tindih dengan jaminan reklamasi di sektor ESDM, kemudian kesulitan penentuan lokasi rehabilitasi DAS bagi pemegang IPPKH, serta terkait dengan isu kuota IPPKH yang terbatas, sehingga pada pemegang IPPKH belum mendapat kepastian usaha.

Dengan demikian, pihaknya sangat berharap MoU antar kedua kementerian dapat segera ditindaklanjuti lebih detail melalui Perjanjian Kerjasama.

Terdapat 14 fokus yang menjadi ruang lingkup dari MoU ini, yaitu :

  1. Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS
  2. Pengendalian, penertiban, dan penataan perizinan bidang ESDM
  3. Sinkronisasi penggunaan kawasan hutan.
  4. Pengawasan penanganan permasalahan dan penegakan hukum bidang LHK dan bidang ESDM.
  5. Pengendalian pertambangan skala kecil dalam rangka transformasi penghapusan merkuri sesuai konsesi minamata
  6. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam kegiatan ESDM
  7. Pengendalian perubahan iklim dan implemantasi National Determined Contribution (NDC)
  8. Pelaksanaan inventarisasi bersama SDA di kawasan hutan
  9. Pengembangan energi baru dna terbarukan di dalam dan di luar kawasan hutan
  10. Pemasangan peralatan pemantauan dan monitoring gunung api di kawasan konservasi
  11. Pengelolaan museum kegunungapian dan geopark di kawasan konservasi
  12. Pengelolaan sampah,limbah, bahan B3 dan limbah B3 di bidang ESDM
  13. Pertukaran data dan informasi bidang LHK dan bidang ESDM
  14. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang LHK dan bidang ESDM.

Bertemakan ‘Ramah Menambang, Alam Seimbang, Rakyat Senang’, Rakor ini dihadiri oleh kurang lebih 400 peserta yang terdiri dari jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Madya, JPT Pratama KLHK, jajaran Kementerian ESDM, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas ESDM Provinsi, Unit Pelaksana Teknis Ditjen PDASHL, para pemegang IPPKH, dan unsur SKK migas.

Pada kesempatan ini, Sekjen KLHK juga memberikan penghargaan bagi 13 pemegang IPPKH, 1 akademisi, dan 1 kelompok tani hutan yang telah melaksanakan reklamasi, rehabilitasi DAS, dan reboisasi pada lahan kompensasi.(*)

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian LHK (Djati Witjaksono Hadi,