PROGRAM BANTUAN SOSIAL UNTUK RAKYAT

PROGRAM BANTUAN SOSIAL UNTUK RAKYAT

Jakarta (13/12) – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) sesuai dengan Perpres No. 9 Tahun 2015, tentang Kemenko PMK bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pembangunan manusia dan kebudayaan. Urusan ini salah satunya menjangkau program kesejahteraan rakyat, melalui pemberian bantuan sosial pada masyarakat. Bantuan ini diberikan untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup penerima bansos.

Fungsi ini juga sejalan dengan amanat dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif. Menko PMK dalam hal ini dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat bagi keluarga kurang mampu dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan dunia usaha. Diantaranya dengan meningkatkan koordinasi pelaksanaan dan pengawasan, penanganan pengaduan masyarakat, dan meningkatkan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program.

Program Program Bansos untuk Rakyat mencakup Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), & Bansos Rastra/ Bantuan Pangan Non Tunai. Perluasan program bantuan sosial merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Hal ini terlihat dari menurunnya angka kemiskinan dari 11,22% pada tahun 2015, menjadi 9,82% pada tahun 2018. Gini rasio juga berkurang dari 0,408 pada tahun 2015 menjadi 0,389 pada tahun 2018. Sementara Indeks Pembangunan Manusia Naik dari 68,90 pada tahun 2014 menjadi 70,81 pada tahun 2017.

 

  • Program Indonesia Pintar :
  • Program Indonesia Pintar merupakan program bantuan berupa uang dari pemerintah kepada peserta didik SD, SMP, SMA/SMK, dan sederajat baik formal maupun formal bagi keluarga miskin
  • Kartu Indonesia Pintar diberikan kepada 19,7 juta anak usia sekolah, yaitu anak-anak yang tidak mampu di sekolah, di luar sekolah, di panti asuhan, pesantren, dll,
  • Bantuan yang diberikan :
    – Rp 450 ribu /tahun untuk anak SD
    – Rp 750 ribu /tahun untuk anak SMP
    – Rp 1 juta/tahun untuk anak SMA/SMK

 

 

  • Bantuan Program Jaminan Kesehatan Nasional :
  • Pemerintah membayarkan iuran bagi masyarakat tidak mampu yang berjumlah 92,4 juta penduduk pada tahun 2018
  • Anggaran yang disediakan pemerintah untuk PBI (Penerima Bantuan Iuran) JKN BPJS Kesehatan senilai Rp 25 triliun pada Tahun 2018.
  • Pada tahun 2019, bantuan akan ditingkatkan menjadi 96,8 juta penduduk penerima bantuan iuran (BPI) atau mencapai 38 persen rakyat Indonesia.

 

 

  • Program Keluarga Harapan :
  • Program Keluarga Harapan, merupakan program bansos untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melibatkan partisipasi kelompok penerima manfaat dalam menjaga kesehatan dan menyekolahkan anak-anaknya.
  • Perluasan PKH ditingkatkan dari 2,8 juta KPM (tahun 2014), menjadi 6 juta KPM (tahun 2016), dan diperluas menjadi 10 juta KPM tahun 2018
  • Nilai bansos yang diterima KPM adalah Rp 1.890.000,-/tahun/KPM.

 

 

  • Bansos Rastra/ Bantuan Pangan Non Tunai :
  • Transformasi subsidi Rastra menjadi BPNT untuk 1,2 juta KPM, yang dimulai pada tahun 2017. Transformasi tersebut akan diperluas secara bertahap hingga mencapai 15,5 juta KPM pada tahun 2019.
  • Pemerintah memberikan BPNT senilai Rp 110.000,-/bulan/KPM melalui Kartu Keluarga Sejahtera untuk dibelanjakan beras dan/atau telur melalui e-warong.
  • BPNT diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan bahan pangan dengan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran dan tepat waktu. Serta memberikan lebih banyak pilihan kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan, dan mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
  • Sementara Bansos Rastra diberikan berupa beras kualitas medium sebanyak 10kg/KPM setiap bulannya

 

 

*******************

 

Bagian Humas dan Perpustakaan,
Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan,
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

 

roinfohumas@kemenkopmk.go.id
www.kemenkopmk.go.id
Twitter@kemenkopmk
IG : kemenko_pmk




Terima Strategi Kebudayaan Nasional, Presiden: Kebudayaan adalah Kegembiraan

Terima Strategi Kebudayaan Nasional, Presiden: Kebudayaan adalah Kegembiraan

Pemerintah bersama dengan berbagai pemangku kepentingan bidang kebudayaan telah berhasil menyusun strategi kebudayaan nasional. Dokumen rumusan Strategi Kebudayaan Nasional telah diterima oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), pada Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) Tahun 2018.

Dalam sambutannya, Presiden mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegiat kebudayaan yang telah bekerja keras dalam upaya pemajuan kebudayaan. Disampaikannya bahwa inti dari kebudayaan adalah kegembiraan.

Presiden meyakini bahwa bangsa Indonesia memiliki kekhasan sendiri dibanding bangsa-bangsa lain. Menurutnya, kebudayaan dan ilmu pengetahuan serta peradaban bangsa Indonesia lahir dari pengalaman panjang melalui perkembangan zaman. Namun, menjaga budaya untuk terus tumbuh di tengah interaksi belantara budaya-budaya dunia menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia.

“Oleh karena itu, mengakar kuat kepada peradaban Indonesia adalah utama,” disampaikan Presiden Jokowi saat menghadiri KKI Tahun 2018, di komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Senayan, Jakarta, Minggu (9/12).

Sebagai acara puncak KKI 2018, Nungki Kusumastuti dan I Made Bandem mewakili tim perumus yang berjumlah 17 orang, menyerahkan naskah Strategi Kebudayaan Nasional kepada Presiden. Rumusan naskah tersebut merupakan hasil diskusi panjang dan dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) dari 300 kabupaten/kota, serta 31 provinsi.

Sesuai arahan Presiden pada bulan Agustus 2016 yang lalu, menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, strategi kebudayaan nasional yang disusun telah memerhatikan Trisakti. Yakni asas berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

“Saya harap strategi kebudayaan akan dapat menjalankan fungsinya sebagai sebuah dokumen yang akan menjadi pedoman kemajuan kebudayaan nasional sampai 20 tahun ke depan,” tutur Mendikbud.

Tim perumus diketuai oleh Mendikbud, dengan Direktur Jenderal Kebudayaan selaku Sekretaris. Anggota tim perumus antara lain adalah Arimbi Heroepoetri, Daud Aris Tanudirdjo, Hajriyanto Y. Thohari, Herawati Sudoyo, Ichwan Azhari, Ignatius Haryanto, I Made Bandem, Imam Aziz, La Niampe, Melani Budianta, Neng Dara Affiah, Nungki Kusumastuti, Premana Wardayanti Premadi, Sulistyowati Irianto, dan Taufik Rahzen.

Agenda Strategis Kebudayaan

Setelah mencermati arah dan tujuan kebangsaan, memeriksa permasalahan yang merintangi usaha pemajuan kebudayan di berbagai daerah dan sektor, serta mempertimbangkan kedudukan strategi kebudayaan dalam siklus perencanaan kebudayaan nasional, maka ditetapkanlah visi pemajuan kebudayaan 20 tahun ke depan, yaitu “Indonesia Bahagia berlandaskan keanekaragaman budaya yang mencerdaskan, mendamaikan dan menyejahterakan rakyat Indonesia seluruhnya”.

Visi Indonesia Bahagia tidak akan tercapai tanpa kerja kebudayaan bersama seluruh bangsa Indonesia. Kerja menuju ke sana alangkah besarnya, melibatkan seluruh pengambil kebijakan serta segenap pemangku kepentingan di bidang kebudayaan. Strategi kebudayaan nasional memuat tujuh agenda strategis, di antaranya:

  1. Penyediaan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Hal ini dicapai melalui upaya melindungi kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya; peningkatan perlindungan dan pengembangan cagar budaya sebagai bukti ekspresi keragaman budaya; dan mendorong interaksi budaya lintas kelompok dan daerah dengan semangat persatuan dan kebersamaan.

  1. Melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional. Hal ini akan dicapai dengan upaya melindungi dan mengembangkan nilai-nilai budaya bahari yang menjadi watak kebudayaan bangsa Indonesia; melindungi dan mengembangkan nilai-nilai dan pengetahuan yang terkandung dalam cagar budaya agar dapat dimanfaatkan untuk penguatan jatidiri bangsa di masa kini maupun mendatang; meningkatkan pelindungan terhadap nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional; memperkuat kedudukan dan memberdayakan lembaga, komunitas dan masyarakat tradisional; dan mempromosikan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional yang berkontribusi bagi pengayaan kebudayaan nasional.

  1. Mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional akan diwujudkan dengan kegiatan fasilitasi pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan untuk memperkuat promosi Indonesia di dunia internasional; serta peningkatan dan penguatan diplomasi budaya Indonesia.

  1. Memanfaatkan obyek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan diwujudkan melalui upaya menempatkan kebudayaan sebagai investasi jangka panjang dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan; memperkuat mekanisme pelindungan kekayaan intelektual khususnya yang berkaitan dengan kesenian, pengetahuan dan teknologi tradisional; meningkatkan pariwisata berbasis pemanfaatan museum, cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang mengindahkan kaidah pelestarian.

  1. Memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem akan dijalankan dengan memperhatikan pengembangan tata ruang yang memperhatikan ketersambungan antara agenda pelestarian alam, pelestarian cagar budaya, wilayah kebencanaan dan agenda pemajuan kebudayaan; serta Mengangkat ekspresi dan pengetahuan tradisional tentang geografi dalam rangka antisipasi kebencanaan.

  1. Reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan. Hal ini akan diwujudkan melalui penyelarasan kebijakan pusat maupun daerah untuk pemajuan kebudayaan; optimalisasi anggaran di bidang kebudayaan; dan reformasi kelembagaan di bidang kebudayaan.

  1. Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan akan dilakukan dengan upaya membangun Sistem Data Kebudayaan Terpadu yang bersifat terbuka dan kredibel; menjamin perluasan dan pemerataan akses publik pada sarana dan prasarana kebudayaan; meningkatan kapasitas sumberdaya manusia bidang kebudayaan.

Dalam prosesnya, perumusan strategi kebudayaan nasional melibatkan sekitar 800 diskusi yang diikuti oleh 5.000 orang selama kurun waktu 10 bulan. Segera, pemerintah menetapkan kebijakan berdasarkan strategi kebudayaan nasional tersebut.

“Ini adalah puncak perjalanan panjang. Namun, buat republik ini adalah awal untuk berbuat. Setelah ini, Pemerintah berkewajiban membuat kebijakan untuk melaksanakannya,” ungkap Dirjen Kebudayaan, Hilmar Farid.

Ruang Ekspresi dan Interaksi yang Toleran

Dalam sambutannya di depan para peserta Kongres Kebudayaan, Presiden menyampaikan bahwa perkembangan teknologi transportasi dan informasi yang semakin canggih dan cepat, membuat lalu lintas dan interaksi budaya semakin padat dan kompleks. “Tetapi yang paling penting menurut saya, budaya kesadaran masyarakat bawah untuk meraih kesejahteraan untuk meraih kemajuan jangan sampai sirna,” katanya.

Untuk menghadapi kompleksitas lalu lintas budaya yang berpotensi menimbulkan gesekan tersebut, Presiden pun mengimbau agar semua masyarakat untuk teguh menjaga peradaban Indonesia, sekaligus keterbukaan untuk berinteraksi. “Namun, harus diingat peluang untuk toleransi dan kolaborasi sinergi juga selalu terbuka lebar,” tuturnya.

Menyoal interaksi di masyarakat yang kian marak dengan ujaran kebencian, fitnah, dan berita bohong, Presiden mendorong ruang dialog yang disebutnya sebagai ‘panggung interaksi yang toleran’. Beragam kontestasi, menurut Presiden, baik ekonomi maupun politik, jika dijalankan tanpa adanya toleransi, akan memperlebar ketimpangan.

“Karena itu, kita tidak cukup hanya menjamin ketersediaan panggung ekspresi. Yang kita butuhkan adalah panggung interaksi yang bertoleransi karena, sekali lagi, inti dari kebudayaan adalah kegembiraan,” pesan Presiden Jokowi.

Sebelum memberikan sambutan, Presiden menyerahkan penghargaan kepada empat budayawan, yakni Ismojono dan Hubertus Sadirin yang merupakan anggota Tim Restorasi Candi Borobudur. Selanjutnya, kepada penulis I Gusti Ngurah Putu Wijaya dan D. Zawawi Imron. Penghargaan diberikan langsung oleh Presiden di Panggung Kubah Bambu yang dirancang sebagai ikon KKI 2018. (*)

  

**Disiapkan oleh Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemenkominfo

Geoportal Kebijakan Satu Peta Diluncurkan, Pemerataan Pembangunan Kian Nyata

Geoportal Kebijakan Satu Peta Diluncurkan, Pemerataan Pembangunan Kian Nyata

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 11 Desember 2018 – Membangun infrastruktur secara masif dan merata dilakukan Pemerintah bukan hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempersempit jurang kesenjangan, melainkan juga untuk mempersatukan Indonesia dan mewujudkan keadilan sosial. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur saat ini dapat ditafsirkan sebagai aktivitas menanamkan modal berharga dalam proses transformasi menuju negeri modern dengan peradaban tinggi.

Presiden RI Joko Widodo secara resmi meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta yang bertujuan untuk menyediakan satu peta yang akurat dan akuntabel di Jakarta, pada Selasa (11/12). Program Percepatan Kebijakan Satu Peta telah diatur sejak tahun 2016 melalui penerbitan Paket Kebijakan Ekonomi VIII dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016.

Kebijakan Satu Peta merupakan salah satu program prioritas dalam pelaksanaan Nawa Cita. Dengan adanya Kebijakan Satu Peta ini, perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin dan hak atas tanah, serta berbagai kebijakan nasional dapat mengacu pada data spasial yang akurat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam laporannya kepada Presiden menyampaikan, 83 dari total 85 peta tematik (98%) dari 19 Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) di 34 provinsi telah selesai dilakukan Kompilasi dan Integrasi.

Artinya, saat ini hanya tinggal 2 (dua) peta tematik yang belum tersedia. Pertama, Peta Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) yang sedang dalam proses penetapan. Kedua, Peta Batas Administrasi Desa dan Kelurahan yang sedang difasilitasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dan perlu ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah untuk penetapannya.

“Peta-peta tematik hasil integrasi tersebut telah diunggah ke dalam Geoportal Kebijakan Satu Peta, dan sudah dapat diakses oleh K/L maupun Pemda sejak peluncuran ini,” kata Menko Darmin.

Salah satu tantangan yang perlu segera diselesaikan kini adalah persoalan tumpang tindih pemanfaatan lahan. Berdasarkan hasil identifikasi dari Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI) untuk Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan telah selesai. Ke depannya kegiatan sinkronisasi tersebut akan dilanjutkan untuk pulau-pulau lainnya hingga dapat diselesaikan untuk seluruh Indonesia di tahun 2019.

“Sebagai salah satu upaya penyelesaian isu tersebut, pemerintah juga menyusun Buku Pedoman Sinkronisasi. Buku ini memuat langkah-langkah penyelesaian tumpang tindih yang inklusif,” terang Menko Perekonomian.

Kemudian, lanjut Darmin, sebagian besar K/L Walidata dan Pemda kini telah memiliki Simpul Jaringan yang terhubung dengan Geoportal Kebijakan Satu Peta. Tata cara operasional Geoportal tersebut tertuang dalam  Buku Pedoman Geoportal Kebijakan Satu Peta.

Dalam acara ini juga Pemerintah menganugerahkan Penghargaan Bhumandala kepada K/L dan Pemda yang berhasil mengembangkan infrastruktur geospasial dengan optimal untuk mendukung kegiatan data sharing Kebijakan Satu Peta. Penghargaan Bhumandala diberikan untuk kategori Simpul Jaringan Terbaik, Geoportal Terbaik, dan Pemanfaatan Simpul Jaringan Terbaik. Penghargaan ini diberikan kepada 6 K/L, 6 Pemerintah Provinsi, dan 7 Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Peluncuran Buku Foto Kemajuan Infrastruktur Nasional

Dalam rangkaian acara yang diinisiasi oleh Kemenko Perekonomian, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), dan BIG ini pun, ada pula peluncuran Buku Foto bertajuk “Kemajuan Infrastruktur Nasional: Modal Transformasi Ekonomi dan Kesatuan Bangsa”. Buku ini merekam semangat pemerintah dalam membangun infrastruktur secara masif sejak 2014.

“Buku foto ini merefleksikan sebaran pembangunan infrastruktur yang merata dari Sabang sampai Merauke. Buku ini juga menunjukkan keragaman dan sinergi antar sektor infrastruktur yang dibangun, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Nawa Cita,” tutur Darmin Nasution.

Menko Perekonomian juga melaporkan terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) yang jumlahnya mencakup 223 proyek dan 3 program dengan estimasi total nilai investasi Rp4.150 Triliun.

Sebagai hasil awal, sejak tahun 2016 sampai dengan akhir November 2018, 36 PSN telah selesai, 51 PSN dan 1 program ketenagalistrikan 35GW dalam tahap beroperasi sebagian, sisanya telah masuk pada tahap konstruksi dan penyiapan. Untuk program ketenagalistrikan 35GW, telah beroperasi 2.621 MW, 18.457 MW dalam proses konstruksi, dan sisanya dalam tahap pengadaan dan perencanaan.

Sampai dengan kuartal ke-3 tahun 2019, diharapkan total akumulasi 79 PSN telah selesai, serta 84 proyek dan 2 program yang beroperasi sebagian.

Pemerintah pun senantiasa konsisten melakukan upaya-upaya reformasi fiskal, reformasi kelembagaan, dan reformasi kebijakan. Faktor lain seperti alternatif pendanaan infrastruktur yang inovatif dan revolusi industri 4.0 pun terus didorong.

“Itu semua untuk mempercepat penyediaan infrastruktur sehingga mampu memberikan dampak perbaikan iklim investasi di Indonesia,” pungkas Darmin. (ekon)

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Hermin Esti Setyowati
Website                        : www.ekon.go.id
Twitter & Instagram      : @perekonomianRI
Email                           : humas@ekon.go.id


Lampiran Siaran Pers

Daftar Pemenang Bhumandala Award

Penghargaan Simpul Jaringan Terbaik diberikan kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berhasil menerapkan lima (5) pilar Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) yaitu pilar kebijakan, pilar kelembagaan, pilar sumberdaya manusia, pilar standar, dan pilar teknologi dalam pengembangan simpul jaringan.

A. Penghargaan Simpul Jaringan Terbaik Tingkat Kementerian/Lembaga

   1. BHUMANDALA KANAKA (Medali Emas) diberikan kepada:
       a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
       b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
   2. BHUMANDALA RAJATA (Medali Perak) diberikan kepada:
       a. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
       b. Kementerian Perhubungan
       c. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
   3. BHUMANDALA ARITI (Medali Perunggu) diberikan kepada:
       a. Kementerian Pertanian  

B. Penghargaan Simpul Jaringan Terbaik Tingkat Pemerintah Provinsi

   1. BHUMANDALA KANAKA (Medali Emas) diberikan kepada:
      a. Provinsi DKI Jakarta
   2. BHUMANDALA RAJATA (Medali Perak) diberikan kepada:
      a. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
      b. Provinsi Kalimantan Timur
      c. Provinsi Sumatera Selatan

C. Penghargaan Simpul Jaringan Terbaik Tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota

   1. BHUMANDALA KANAKA (Medali Emas) diberikan kepada:
       a. Kabupaten Sleman
       b. Kota Manado 
   2. BHUMANDALA RAJATA (Medali Perak) diberikan kepada:
       a. Kota Bontang
       b. Kabupaten Kolaka
   3. BHUMANDALA ARITI (Medali Perunggu) diberikan kepada:
       a. Kabupaten Banyuasin
       b. Kabupaten Kulon Progo
       c. Kabupaten Sragen

KATEGORI TAMBAHAN

D. Bhumandala Kencana kategori Geoportal Terbaik

Penghargaan diberikan kepada Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang berhasil mengembangkan Geoportal dengan tampilan menarik, kecepatan akses yang tinggi, dan konten data yang lengkap. Diberikan kepada:

– Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
– Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
– Kabupaten Sleman

E. Bhumandala Kencana kategori Pemanfaatan Simpul Jaringan Terbaik

Penghargaan diberikan kepada Kementrian/Lembaga atau Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang berhasil mengoptimalkan peran Geoportal dalam mekanisme berbagi pakai data spasial baik dalam lingkungan internal maupun ekternal. Selain itu penilaian juga dilakukan berdasarkan konten data serta kelengkapan data lainnya (kelengkapan atribut, metadata, dan kesesuaian dengan Katalog Unsur Geografi Indonesia) diberikan kepada :

     - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
     - Provinsi Sumatera Selatan
     - Kota Manado


RENCANA PENYERAHAN DIPA 2019 oleh Presiden RI

RENCANA PENYERAHAN DIPA 2019 oleh Presiden RI

Tahun depan masih akan ada tantangan global karena volatilitas keuangan global dan perang dagang yang masih berlanjut. Meskipun demikian, perekonomian dunia diperkirakan masih akan mengalami tren meningkat. Kinerja ekonomi Indonesia juga mengalami peningkatan. Oleh karena itu, Pemerintah memprediksi ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,3% pada tahun 2019.

-Penyelesaian pembangunan infrastruktur diperkirakan tetap menjadi pendorong utama investasi.

-Pemerintah berusaha mengakselerasi penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan untuk memperbaiki kesejahteraan sosial.

-Berbagai pihak telah mengapresiasi reformasi ekonomi dan struktural Indonesia.

– Tahun 2019, pemerintah menjaga defisit APBN dalam level 1,84% terhadap PDB.

APBN 2019 disusun secara sehat, adil dan mandiri.

– APBN sehat: defisit APBN menurun dan keseimbangan primer ke arah positif

APBN adil : keseimbangan pembangunan fisik dan SDM, pembangunan pusat dan daerah, serta kebijakan pajak progresif.

– APBN mandiri : penerimaan pajak menjadi sumber utama belanja negara.

Belanja dalam APBN 2019 berfokus pada pembangunan SDM, peningkatan daya saing, ekspor dan investasi serta penguatan value for money.

– Konsistensi prioritas pembangunan  ini dapat dilihat dari alokasi pagu anggaran  10  KL terbesar.

– Anggaran pendidikan dijaga 20%,  untuk meningkatkan akses, distribusi dan kualitas SDM.

– Anggaran kesehatan dijaga 5% untuk meningkatkan daya saing dan kualitas kesehatan, serta penguatan penanganan stunting.

– Pembangunan infrastruktur diakselerasi melalui terobosan pembiayaan kreatif.

– Pemerintah berkomitmen untuk memberikan perlindungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan bagi 40% penduduk berpenghasilan terendah.

– Untuk menjaga inflasi dan kesejahteraan masyarakat, reformasi subsidi disusun agar lebih tepat sasaran.

(Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Keuangan RI didukung oleh Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo)

KEMENSOS HADIRKAN BERAGAM LAYANAN DAN PROGRAM BAGI PENYANDANG DISABILITAS

KEMENSOS HADIRKAN BERAGAM LAYANAN DAN PROGRAM BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Jakarta (3 Desember 2018) – Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Negara menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara.

“Untuk mewujudkannya, pemerintah telah menerbitkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Melalui pijakan peraturan perundang-undangan ini pemerintah mengajak semua pihak untuk mewujudkan kesamahaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi. Menuju Indonesia yang Inklusi dan Ramah Disabilitas,” terang Menteridi sela-sela meninjau gerai layanan disabilitas di Mal Sumarecon Bekasi, Senin.

Beragam upaya, lanjutnya, telah dilakukan pemerintah bersama para stakeholder dalam rangka pemenuhan hak dasar penyandang disabilitas. Oleh karena itu dalam rangka Peringatan HDI 2018 di Bekasi ini Kementerian Sosial menghadirkan ekspos program/layanan inklusif dan produk penyandang disabilitas.

“Melalui kegiatan ini kami ingin mengajak masyarakat untuk melihat secara langsung program-program ramah disabilitas yang telah dilaksanakan di Indonesia serta mempromosikan karya-karya penyandang disabilitas yang eatif dan inovatif,” tutur Menteri Agus.

Menurut dia, perkembangan program dan layanan inklusif di Indonesia perlu terus didorong agar Indonesia semakin Inklusi dan ramah disabilitas. Sebagaimana tema internasional HDI 2018 “Empowering Persons With Disabilities and ensuring inclusiveness and equality” yang di Indonesia diterjemahkan dalam tema nasional “Indonesia Inklusi dan Ramah Disabilitas”.

Sejalan dengan tema HDI 2018, lanjutnya, ekspos program/layanan inklusif dan produk penyandang disabilitas diharapkan dapat membuka wawasan masyarakat akan potensi dan kemampuan yang dimiliki penyandang disabilitas, sehingga akan dapat menurunkan stigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas.

“Hal tersebut akan dapat mengeliminir hambatan-hambatan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat yang selama ini sering dialami oleh penyandang disabilitas,” terangnya.

Ketua Umum Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Gufron Sakaril menyambut baik perayaan HDI 2018.

“Kami berharap andai peringatan Hari Disabilitas Internasional semacam ini dilaksanakan setiap hari sehingga _mainstreaming_ disabilitas akan lebih baik lagi. Karena melalui momentum ini publik terus diingatkan bahwa kita semua setara dan hak-hak dasar kami juga harus dipenuhi seperti halnya warga negara Indonesia yang lain,” katanya.

Seorang penyandang disabilitas Rungu Wicara Aqilah Fidelma yang ditemui di lokasi acara mengaku senang hadir di acara HDI 2018. Ia berharap kegiatan semacam ini bisa terus digelar sesering mungkin.

“Senang bisa melihat sesama penyandang disabilitas berkumpul. Ada yang menari, menyanyi, dan bisa berkenalan dengan teman-teman baru,” kata Aqilah yang datang dari Cibinong ini.

Siswi kelas VII SLB Tuna Rungu Santi Rama Cipete, Jakarta Selatan ini mengaku ingin menjajal alat bantu dengar yang ada di salah satu gerai pameran.

Ekspos Program, Layanan Inklusif dan produk penyandang disabilitas menampilkan 70 gerai dengan pembagian 7 kelompok. Kementerian Sosial bekerja sama dengan berbagai organisasi penyandang disabilitas, lembaga pemerintah dan kementerian terkait dalam menghadirkan layanan di setiap gerai. Yakni Ditjen Dukcapil Kemendagri, Dukcapil Kota dan Kabupaten Bekasi, Korlantas Polri, Bareskrim Polri, HWDI, PERADI, PPUA dan Pokja RPP, Direktorat PKLK Disdasmen, IPB, UNJ dan UNIKA Atmajaya, BPJS Ketenagakerjaan, BKN, Kemenakertrans, ALFA CORP Kemenkes, PERDOSRI, PERDAMI, Komunitas Indonesia Rare Disorder, Perhimpunan Jiwa Sehat, Ikatan Therapis Wicara, Yayasan Autisme Indonesia, Komnas PGPKT dan PT. ABDI, YKTD, YSKI, OHANA Indonesia, UNDIP Semarang, UGM Yogyakarta, HIMBARA, dan Kementerian PPA, HWDI, dan Gerkatin.

Masing-masing mitra kerja tersebut bertanggung jawab terhadap setiap gerai dan memberikan layanannya kepada penyandang disabilitas.

Pertama, Gerai Pendataan dan Identitas, Politik, Keadilan dan Perlindungan Hukum. Di sini pengunjung dapat mendaftarkan layanan KTP, Akte Lahir, KIA, Layanan perpanjangan STNK dan SIM untuk penyandang disabilitas, Layanan Informasi dan Pendataan untuk Kartu Disabilitas, layanan informasi dan konsultasi mengenai Pemilu Akses, serta pembuatan dan perpanjangan paspor penyandang disabilitas.

Kedua, di Gerai Pendidikan, Pekerjaan, Kewirausahaan dan UKM. Pada gerai ini pengunjung dapat menyimak profil sekolah dan kampus inklusi, Pendidikan vokasi, Program Return to Work, Pendaftaran Kepersataan BPJS Ketenagakerjaan, Program KLOB (Kepribadian kerja, minat kerja dan nilai kerja), Profil Disabilitas yang menjadi ASN, Simulasi tes CAT bagi penyandang disabilitas, Layanan informasi penempatan tenaga kerja, Bursa penerimaan karyawan disabilitas, serta menyaksikan pameran handycraft, aksesories, ukiran Jepara dan produk disabilitas.

Ketiga, Gerai Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Alat Bantu. Gerai ini menghadirkan layanan konsultasi gizi, pemeriksaaan dan konsultasi kesehatan mata, terapi anak dan konsultasi faktor genetic, informasi tentang Penyandang Disabilitas Mental, konseling wicara, dll. Di bidang kesejahteraan sosial, pengunjung dapat melihat langsung bagaimana para penyandang disabilitas membuat batik ciprat, modifikasi Kursi Roda, layanan Refleksi dan pameran alat bantu penyandang disabilitas netra, serta pameran produk-produk Balai Rehabilitasi Sosial milik Kemensos.

Masih di gerai ketiga ini, pengunjung akan mendapat layanan konsultasi autism dan pameran inovasi traker, pemeriksaan telinga, pameran kursi roda khusus dan bengkel kursi roda, inovasi tangan bionic, tangan mekanik dan kaki tiruan, inovasi sarung tangan Bahasa Isyarat, dan inovasi robotic.

Keempat, Gerai Keolahragaan. Di gerai ini ditampilkan Profil Atlet Asian Paragames peraih medali emas yang merupakan binaan Kementerian Sosial, media permainan Boccia dan catur penyandang disabilitas netra.

Kelima, Gerai Transportasi, Kebudayaan dan Pariwisata yang akan menghadirkan pameran mobil akses Kementerian Sosial, Designer Disabilitas dan Pelukis Disabilitas dari Bandung.

Keenam, Gerai Aksesibilitas dan Keuangan Inklusi yang menghadirkan Informasi Literasi Penyandang Disabilitas dari BLBI Abiyoso dan Badan Informasi Geospacial, terdiri dari mobil Perpustakaan keliling, buku braille dan buku bicara dan Atlas timbul. Kemudian layanan keuangan inklusi dari Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA)

Ketujuh, Booth Kebencanaan, Anak dan Perempuan Penyandang Disabilitas. Di gerai ini terdapat beragam informasi dan simulasi video tracer dan pelayanan kasus, informasi mengenai alur layanan dan mobil Tim Reaksi Cepat (TRC) Kemensos, informasi layanan disabilitas perempuan dan anak serta pojok konseling.

Sementara itu berdasarkan pantauan, Mensos yang hadir bersama Ibu Loemongga Gumiwang Kartasasmita meninjau setiap gerai dan berbincang dengan para pengunjung.  Dengan setia keduanya berhenti setiap kali ada pengunjung yang minta foto bersama dan bersalam-salaman.

Sementara itu melalui berbagai saluran media, Acara Puncak HDI 2018 terus digaungkan dengan isu utama adalah pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan menggelar berbagai aktifitas.

Di media sosial, Kementerian Sosial mengajak netizen berbagi pengalaman dan kisah inspiratif memiliki keluarga atau sahabat penyandang disabilitas, jajak pendapat seputar pemahaman tentang seberapa jauh pemahaman netizen terhadap isu-isu disabilitas, serta mengajak mereka terlibat aktif dalam kampanye sosial melalui hashtag #indonesiaramahdisabiltias dan menghadiri acara puncak HDI 2018 di Bekasi yang kita saksikan bersama-sama mulai hari ini.

Sebagai puncak peringatan HDI 2018, hari ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo hadir dan bersapa dengan penyandang disabilitas di arena acara.

Gufron menilai HDI 2018 yang dihadiri Presiden sangat bermakna besar dalam pembangunan disabilitas di Indonesia.

 

Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial RI

 

HARKANNAS KE-5 : “DENGAN PROTEIN IKAN, KITA MEMBANGUN BANGSA”

HARKANNAS KE-5 : “DENGAN PROTEIN IKAN, KITA MEMBANGUN BANGSA”

JAKARTA – Indonesia sebagai negara kepulauan, memiliki potensi perikanan yang harus dimanfaatkan secara optimal dan lestari untuk bangsa, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung ketahanan pangan dan gizi nasional.

Ketahanan pangan nasional serta pemenuhan gizi masyarakat, terutama protein, telah menjadi perhatian serius pemerintah. Berbagai upaya pun terus dilakukan, salah satunya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ikan sebagai bahan pangan yang mengandung protein berkualitas tinggi.

Oleh karena itu, guna mendorong tingkat konsumsi ikan di Indonesia, pemerintah telah menetapkan Hari Ikan Nasional (HARKANNAS) yang diperingati setiap tanggal 21 November. Peringatan HARKANNAS tersebut kini sudah memasuki tahun kelima, sejak ditetapkan melalui Keppres Nomor 3 Tahun 2014 pada tanggal 24 Januari 2014.

Tahun ini, peringatan HARKANNAS mengusung tema “Dengan Protein Ikan, Kita Membangun Bangsa”. Hal ini menunjukkan bahwa pangan dan gizi adalah hal yang saling terkait dan saat ini masih menjadi masalah nasional yang perlu diselesaikan.

Adanya kasus gizi ganda (kelebihan dan kekurangan gizi), stunting, dan lain-lain adalah contoh beberapa masalah yang dihadapi Bangsa Indonesia yang erat kaitannya dengan kecukupan pangan dan gizi. Sehingga ikan sebagai bahan pangan yang mudah diproduksi dalam berbagai skala dan bergizi tinggi  diharapkan mampu menjadi solusi atas masalah tersebut.

Untuk memeriahkan peringatan Harkannas Ke-5, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar secara serentak dan bersama-sama mengkonsumsi ikan pada tanggal 21 November 2018, turut menyemarakkan HARKANNAS lingkungan kantor Pemerintah Daerah, dan menyelenggarakan pertemuan Forikan Daerah, workshop, bazar perikanan, lomba masak, festival kuliner ikan, dan lain-lain.

Sedangkan di tingkat pusat, dilakukan serangkaian kegiatan sejak tanggal 21 November hingga 8 Desember 2018 meliputi talkshow, kuliner ikan gratis, lomba inovasi menu masakan ikan, bazaar perikanan, hingga pada Puncak Peringatan HARKANNAS ke-5 pada tanggal 7 Desember 2018 di JCC Senayan Jakarta, yang akan diawali dengan Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Nasional ke-16, bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK Pusat yang diikuti perwakilan juara dari 34 provinsi.

Melimpahnya Indonesia akan berbagai jenis ikan perlu kita syukuri. Salah satunya dengan memanfaatkannya sebagai bahan konsumsi dalam negeri. Ikan sangat sehat dan mengandung banyak protein yang baik bagi tubuh kita. Jangan sampai manfaat ikan hanya dirasakan orang luar yang mengimpor ikan dari Indonesia, namun bangsa sendiri lupa menikmatinya,” tutur Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Tak berlebihan, komoditas perikanan Indonesia memang sudah terkenal hingga mancanegara. Setidaknya ada 3 komoditas unggulan perikanan Indonesia, yaitu udang, tuna dan patin. Tercatat, nilai ekspor udang dan tuna sampai dengan September 2018, menduduki posisi tertinggi pertama dan kedua dibanding komoditas utama produk perikanan lainnya sebesar USD 1.302,5 juta (37%) dan USD 433,6 juta (12,3%). Terjadi kenaikan nilai dibandingkan periode yang sama tahun 2017 sebesar 4% untuk udang dan 21,9% untuk tuna. Sedangkan Patin Indonesia dengan brand “Indonesian Pangasius – The Better Choice”, yang baru saja diluncurkan saat ajang pameran SEAFEX di Dubai pada 30 Oktober 2018, diprediksi dapat memenangkan pasar dunia. Alasannya, patin Indonesia memiliki keunggulan karena dikembangkan dengan probiotik dan dibudidayakan dalam kolam dengan air tanah yang bersih, juga dengan kepadatan yang lebih rendah dibandingkan negara lain.

Diharapkan, peringatan HARKANNAS ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama dan membangun koordinasi fungsional yang efektif dengan seluruh komponen pemerintah dan masyarakat, serta menjadikan ikan sebagai salah satu solusi dalam penanganan permasalahan gizi masyarakat. Sehingga ikan dijadikan sumber protein yang selalu hadir di dalam menu keluarga guna mendukung upaya-upaya peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia (Nawacita 5), dan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing bangsa (Nawacita 6), serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, khususnya sektor kelautan dan perikanan (Nawacita 7).

Dengan konsumsi protein ikan yang cukup, masyarakat Indonesia diharapkan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Generasi yang sehat, kuat, dan cerdas adalah modal utama dalam membangun bangsa Indonesia ke depan.

Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia