Kelembagaan PPID Diperkuat

oleh | Agu 15, 2022 | BERITA

gunungmaskab.go.id – Kuala Kurun – Wakil Bupati Gunung Mas (Gumas) Efrensia L.P Umbing memimpin Visitasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 bersama Tim Monev dari Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang digelar di Ruang Rapat Lantai I Kantor Bupati Gumas, Senin (15/8/2022).

Tim monev keterbukaan informasi publik tersebut meliputi para Komisioner Komisi Informasi Prov. Kalteng dan ASN Diskominfosantik Prov. Kateng yakni, Baneri Repelita, Srie Rosmilawati, Laura Andalina, dan Tomy Palilu.

Dalam hal ini Wabub Gumas didampingi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kepala Diskominfosantik Gumas Ruby Haris.

Wabup Gumas menjelaskan bahwa PPID di Kabupaten Gumas ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 156 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, sehingga kondisi pelaksanaan keterbukaan informasi di Kabupaten Gumas termasuk keberadaan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi. “Pastinya PPID Utama dan PPID Pembantu sudah terbentuk, namun belum berjalan secara maksimal,” ucapnya.

Untuk diketahui penggunaan aplikasi PPID juga dapat di akses di https://ppid.gunungmaskab.go.id, sementara admin di masing-masing Perangkat Daerah direncanakan dirangkap oleh admin SP4N LAPOR!, dan saat ini penginputan Daftar Informasi Publik (DIP) dari Perangkat Daerah ke aplikasi PPID dilakukan oleh admin atau petugas yang ada di Dinas Kominfosantik Gumas dan jumlah informasi yang tersedia di aplikasi PPID akan tetap ditingkatkan kualitas dan kuantitas secara berkesinambungan serta saat ini yang telah dilakukan oleh PPID Utama dalam pelaksanaan tugas diantaranya adalah dengan membuat DIP ditiap Perangkat Daerah, menginput DIP dari setiap Perangkat Daerah ke aplikasi PPID, dan membuat leaflet/brosur tentang PPID yang dibagikan ke setiap Perangkat Daerah.

Wabub pun menandaskan “untuk kedepannya akan dilakukan peningkatkan PPID di Gunung Mas dengan menyediakan anggaran untuk pengelolaan kegiatan PPID dan mengusulkan penambahan jabatan Pranata Humas dan Arsiparis di lingkup Pemkab Gumas,” tandasnya.

Dengan adanya penguatan dan peningkatan kelembagaan PPID, diharapkan dapat membuat PPID menjadi lebih menarik, jelas, lengkap dan informatif, sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi dan ketersediaan anggaran untuk mendukung kegiatan PPID.

Dalam Kesempatan yang sama Baneri Repelita menjelaskan, Undang Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pasal 1 ayat 4 Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau ajudikasi nonlitigasi.

“Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik memiliki peran penting dalam memotret lembaran pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagaimana yang diamanatkan dalam UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik,” Pungkasnya.

Berita Terkini

Pengumuman

kembali ke atas
%d blogger menyukai ini: