by Muhammad Fiqri Baihaqi | Nov 7, 2018 |
Mobilitas manusia di era milenial bukan hanya berdampak terhadap kecepatan penyampaian informasi. Ancaman kesehatan global menjadi sisi lain dunia tanpa batas yang mengantarkan penyakit-penyakit yang berisiko menyerang manusia serta ancaman bioterorisme.
Peran aktif negara-negara di dunia diperlukan untuk bersama-sama menanggulangi ancaman berbagai penyakit berbahaya dan menular, baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Wabah yang terjadi di suatu wilayah atau negara, dapat dengan cepat menyebar ke negara lainnya.
Wabah tersebut berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan yang luas. Organisasi internasional, seperti WHO (Badan Kesehatan Dunia), FAO (Badan Pangan Dunia), OIE (Organisasi Kesehatan Hewan Dunia), dan Bank Dunia telah mengembangkan sejumlah aturan, pedoman, dan kerangka sebagai acuan
Momentum wabah Ebola pada tahun 2013 menjadi pengingat masih banyaknya negara yang belum melaksanakan regulasi badan kesehatan dunia secara optimal. Selain itu, berbagai upaya yang dilakukan masih bersifat sektoral.
Indonesia bersama tiga negara lainnya, Amerika Serikat, Finlandia, dan Korea Selatan berinisiatif membentuk forum Global Health Security Agenda (GHSA) pada Februari 2014. Awalnya, GHSA diminati oleh 29 negara. Perkembangan pesat GHSA membuat Steering Committee GHSA berinisiatif untuk menyusun framework baru yang akan diterapkan pada 2019–2024.
“GHSA memiliki manfaat besar yang semakin lama semakin disadari oleh negara-negara di dunia. Dalam kondisi seperti saat ini, keamanan kesehatan global harus diperkuat melalui forum seperti GHSA,” ujar Menteri Kesehatan RI Prof. dr. Nila F. Moeloek, Sp. M(K).
Pola gerakan inisiatif tersebut, menurut Menkes, kini lebih tertata, baik dalam struktur, program, laporan sampai ke pembiayaan. Tujuannya agar GHSA dapat bermanfaat bagi anggotanya yang kini mencapai 65 negara. Anggotanya pun kian beragam mulai dari unsur pemerintah, lembaga filantropi, organisasi internasional, dan sektor non-pemerintahan.
Menyikapi hal tersebut, organisasi- dalam upaya peningkatan kapasitas dimaksud. Namun demikian, wabah Ebola pada tahun 2013 menjadi pengingat masih banyaknya negara yang belum melakukan aturan-aturan dimaksud secara optimal. Selain itu, berbagai upaya yang dilakukan masih bersifat sektoral.
Indonesia Aktif di GHSA
Forum kerja sama antarnegara yang bersifat terbuka dan sukarela ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang aktif berkontribusi, diantaranya menjadi anggota Tim Pengarah (Steering Group) bersama 9 negara lainnya, anggota Troika (2014-2018), serta menjadi Ketua Tim Pengarah (2016).
Apresiasi positif dari berbagai negara anggota dan mitra membuat Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah pertemuan GHSA kelima di Nusa Dua, Bali pada 6-8 November 2018.
Kelebihan forum ini adalah penguatan kerja sama multisektor dan multilaktor, mengingat penanganan ketahanan kesehatan tidak dapat dilakukan hanya oleh sektor kesehatan. Selain itu, GHSA juga bermaksud membangun komitmen dari para pimpinan tinggi negara untuk lebih memperhatikan penanganan isu health security.
“GHSA Ministerial Meeting kelima ini mengambil tema Advancing Global Partnership, yang ditujukan untuk lebih mengembangkan kemitraan yang telah tercipta selama ini, juga potensi kemitraan yang tercipta di masa depan, dari berbagai pihak, baik itu kemitraan di tingkat global, regional, maupun nasional,” ungkap Menkes.
GHSA Ministerial Meeting kali ini tidak hanya dihadiri oleh para Menteri Kesehatan dari negara anggota, namun juga Menteri Pertanian. Di pertemuan ini, Indonesia membawa pendekatan One Health. Maksudnya, kesehatan itu tidak hanya ditujukan kepada manusia namun juga kepada hewan. Karena seperti yang disadari saat ini, penyakit yang diderita oleh hewan akan berdampak kepada manusia, baik secara langsung dan tidak langsung.
Menkes juga berharap, GHSA Ministerial Meeting kelima ini diharapkan lebih banyak pihak akan berperan aktif dalam meningkatkan keamanan kesehatan global, tak hanya dari pemerintah saja, namun juga sektor-sektor lain yang terlibat.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id. (gi)
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
drg. Widyawati, MKM
by Muhammad Fiqri Baihaqi | Nov 6, 2018 |
Gunung Mas – Bupati Gunung Mas Arton S Dohong mengingatkan bagi pelaku usaha yang ada di daerah tersebut untuk menguasai penggunaan teknologi dan terus berinovasi dalam mengembangkan usahanya.
“Sekarang ini peranan teknologi cukup penting dalam membuka akses jaringan, dan mendapatkan sumber informasi baru untuk melakukan inovasi sebuah produk. Artinya perkembangan bisnis juga mengikuti kondisi kemajuan zaman saat ini,” kata Bupati Gunung Maa, Arton S Dohong melalui sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Setda Kabupaten Gumas, dr. Makmur Ginting, M. Kes.
SAMPAIKAN SAMBUTAN: Staf Ahli Bupati Gunung Mas, dr. Makmur Ginting , M. Kes mewakili Bupati Gunung Mas Drs. Arton S. Dohong menutup secara resmi Gunung Mas Expo II Tahun 2018, di Stadion Mini Kuala Kurun, Sabtu (3/11/2018).
Ia pun menambahkan bahwa hal yang penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, mengikuti penggunaan teknologi, dan melakukan inovasi bisnis, serta meningkatkan kualitas produksi, itu semua salah satu faktor pendukung dalam memajukan usaha atau bisnis sekarang.
Untuk itu, pelaku usaha juga harus meningkatkan akses pasar bahan baku produksinya. Khususnya, dalam hal penyediaan bahan baku yang kurang memadai.
“Yang paling penting pelaku usaha harus berperan aktif dalam membantu pengusaha kecil lain, sehingga mereka juga dapat berkembang,” ucapnya.
Pelaku usaha kecil dan menengah harus bersinergi agar dapat bersaing dengan pelaku usaha besar lainnya, sehingga secara bertahap peningkatan perekonomian dapat terwujud di Kabupaten Gunung Mas.
Kegiatan Gunung Mas Expo 2018 kali ini diselenggarakan dengan tujuan mengintegrasikan promosi dan informasi produk serta potensi daerah kepada masyarakat.
Dimana Pemkab Gumas, juga mengapresiasi kegiatan yang digagas oleh DPD KNPI Kabupaten setempat yang menggandeng pihak swasta sebagai pelaksanakan event organizer, ditambah peran pihak sponsor lain sehingga acara tersebut dapat terwujud.
“Kami yakin dan optimis dengan dukungan pemasaran melalui kegiatan seperti Gunung Mas Expo ini akan memberikan motivasi yang cukup besar dalam menumbuhkan dan mengembangkan usahanya untuk menjadi lebih baik,” tandasnya. (okt)
by Muhammad Fiqri Baihaqi | Nov 1, 2018 |
Gunung Mas – 59 desa se Kabupaten Gunung Mas (Gumas) melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2019 pada hari Rabu (31/10), salah satunya di Desa Sandung Tambun, Kecamatan Tewah. Tercatat ada empat calon kepala desa (kades) di desa tersebut, yakni Dewi nomor urut 1, Doon nomor urut 2, Yuyu L Manijae nomor urut 3, dan Suradi nomor urut 4.
Keempatnya memperebutkan simpati dan dukungan dari 742 pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pilkades di desa tersebut. Dari jumlah tersebut, yang melakukan pencoblosan sebanyak 538 pemilih, dan juga ada daftar pemilih tambahan sebanyak 11 pemilih.
“Setelah kita melakukan penghitungan suara, calon kades nomor urut 3 memperoleh suara terbanyak yakni 254 suara, disusul nomor urut 2 sebanyak 209 suara, kemudian nomor urut 1 dengan 52 suara, dan nomor urut 4 yakni 30 suara. Sedangkan, suara tidak sah ada empat suara,” ucap Ketua KPPS Desa Sandung Tambun Elly Paliadi, Rabu (31/10) pagi.
Dengan raihan suara terbanyak, calon kades nomor urut 3 Yuyu L Manijae mengatakan, sangat berterima kasih kepada masyarkat Desa Sandung Tambun yang sudah mendukung dan memberikan amanah ini. Dia pun yakin akan membawa desa ini menjadi lebih baik.
“Nantinya selama enam tahun kedepan, kami akan fokus untuk membangun desa, khususnya di bidang perkebunan, perikanan, dan pertanian,” tuturnya.
Dalam pembangunan tersebut, lanjut dia, tentunya akan melibatkan seluruh masyarakat dan memanfaatkan tenaga kerja yang ada di desa. Selain itu, dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) juga akan transparan.
“Kami juga nantinya akan merangkul calon kades lain untuk bersama-sama membangun desa ini,” ujarnya.
Sementara itu, calon kades nomor urut 2 Doon mengakui menerima hasil pilkades di Desa Sandung Tambun ini.
”Hasilnya saya terima saja,” jawabnya singkat.
Terpisah, Camat Tewah Hengki Panto mengatakan, di Kecamatan Tewah, ada lima desa yang melaksanakan pilkades serentak tahun 2018, yakni Sandung Tambun, Tumbang Habaon, Kasintu, Tanjung Untung, dan Sumur Mas.
“Mulai dari awal hingga berakhirnya penghitungan suara, semuanya berjalan dengan aman dan lancar di lima desa tersebut. Ini tidak lepas dari peran seluruh panitia pemilihan desa yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik,” terangnya.
Dia pun berpesan kepada seluruh calon kades, khususnya bagi yang menang, agar bisa merangkul calon kades yang kalah, dan yang kalah bisa menerima apapun hasilnya dan membantu calon kades yang menang.
“Semua calon kades harus bisa menerima apapun hasilnya, dan saling bahu membahu untuk membangun desa mereka masing-masing,” tandasnya. (arm)
by Muhammad Fiqri Baihaqi | Nov 1, 2018 |
Bahasa Indonesia Perekat Kebangsaan
Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Jusuf Kalla, didampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, membuka secara resmi penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia (KBI) XI, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (29/10/2018). KBI yang berlangsung pada tanggal 28-31 Oktober 2018, mengangkat tema “Menjayakan Bahasa dan Sastra Indonesia”. Wapres mengajak seluruh masyarakat untuk bangga menggunakan bahasa Indonesia.
“Kita bersyukur bahwa bangsa kita yang besar ini bahasa resminya hanya satu yakni bahasa Indonesia,” dikatakan Wapres Jusuf Kalla.
Mendikbud menyampaikan bahwa dengan Kongres Bahasa Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kedudukan bahasa Indonesia di dunia Internasional. Selain itu, juga dapat memperkuat tenun kebangsaan, mengidentifikasi mutu pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra. Serta menghasilkan rumusan atau rekomendasi yang dapat dijadikan arah kebijakan nasional maupun internasional kebahasaan dan kesusastraan.
“Kongres ini diikuti 1.031 peserta, termasuk peserta asing yang datang dari 12 negara sahabat. Kehadiran peserta asing juga sebagai representasi program internasionalisasi bahasa Indonesia ke manca negara yang sedang berjalan,” tutur Mendikbud.
Kongres Bahasa Indonesia diselenggarakan satu kali dalam lima tahun. Tahun ini menghadirkan 27 orang pembicara kunci, serta 72 pemakalah seleksi yang berasal dari dalam dan luar negeri. Peserta kongres berjumlah 1.031 orang, terdiri atas para pemangku kepentingan, seperti pejabat publik, akademisi, budayawan, tokoh pegiat, pakar, guru, praktisi/pemerhati bahasa dan sastra Indonesia serta daerah, serta para tamu undangan.
Pembicara kunci yang akan berbicara pada hari pertama kongres adalah Sastrawan Ahmad Tohari dengan bahasan “Ragam Bahasa dan Sastra dalam Berbagai Ranah Kehidupan”, dilanjutkan dengan gelar wicara yang menghadirkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Sutan Adil Hendra dengan bahasan “Bahasa dan Sastra untuk Strategi dan Diplomasi” dan wakil dari Kementerian Dalam Negeri dengan bahasan “Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik”.
Ada sembilan subtema yang dikembangkan dari tema besar itu, yaitu (1) Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, (2) Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik, (3) Bahasa, Sastra, dan Teknologi Informasi, (4) Ragam Bahasa dan Sastra dalam Berbagai Ranah Kehidupan, (5) Pemetaan dan Kajian Bahasa dan Sastra Daerah, (6) Pengelolaan Bahasa dan Sastra Daerah, (7) Bahasa, Sastra, dan Kekuatan Kultural Bangsa Indonesia, (8) Bahasa dan Sastra untuk Strategi dan Diplomasi, dan (9) Politik dan Perencanaan Bahasa dan Sastra.
Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik
Bahasa Indonesia merupakan bahasa keempat yang paling banyak dipakai di dunia. Menurut Wapres, salah satu yang menjadikannya lebih mudah diterima oleh masyarakat dunia adalah penggunaan huruf latin. Kendati demikian, Wapres berharap agar kosa kata bahasa Indonesia dapat terus dikembangkan dengan mengikuti perkembangan zaman. “Mudah-mudahan Kongres Bahasa Indonesia ini dapat memberikan kemajuan dan pencerahan kepada masyarakat tentang bagaimana menggunakan bahasa Indonesia baku tetapi tetap moderen dan mengikuti perkembangan zamannya,” pesannya.
Peran dan fungsi bahasa Indonesia telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Keberagaman bahasa di Indonesia perlu dikelola untuk kebutuhan pembangunan sosial, politik, dan ekonomi melalui pendidikan. Mendikbud berpesan, agar keberadaan bahasa asing di ruang publik perlu ditertibkan atau disesuaikan.
Sesuai Undang-Undang, penggunaan bahasa asing dan bahasa daerah di ruang publik diperbolehkan. Yang perlu diperhatikan, menurut Mendikbud, adalah kesesuaian dengan kondisi dan ranah yang ada, yaitu tetap mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara karena ruang publik merupakan representasi jati diri bangsa Indonesia yang harus dihormati keberadaannya. “Ruang publik adalah representasi kehadiran negara melalui bahasa negara. Dan bahasa Indonesia harus menjadi tuan rumah di negaranya sendiri,” ujar Mendikbud.
Dan bahasa daerah, menurut Mendikbud, harus mampu membentuk generasi muda Indonesia yang sadar akan kebesaran tradisi dan budayanya. Sementara itu, bahasa asing harus mampu menyiapkan generasi muda Indonesia agar mampu bersaing di dunia internasional.
“Mari kita utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing,” pesan Mendikbud.
Penghargaan Pegiat Bahasa dan Sastra
Dalam rangka penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia (KBI) ke-XI, Mendikbud Muhadjir Effendy, memberikan penghargaan kepada 13 orang pegiat bahasa Indonesia dan tiga provinsi penerima penghargaan Adibahasa. Tiga provinsi penerima penghargaan Adibahasa tersebut adalah Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jambi, dan Provinsi Sulawesi Barat, di Jakarta, Minggu (28/10).
Selain penghargaan kepada tiga provinsi tersebut, diberikan juga penghargaan kepada 13 orang pegiat bahasa, terdiri atas tiga kategori, yakni kategori Sastra diberikan kepada Rida K. Liamsi (kumpulan puisi); Eka Kurniawan (kumpulan cerpen); Martin Suryajaya (novel); Ziggy Zezsyazeoviennazabriezkie (novel), Akhudiat (naskah drama), Hasan Aspahani (esai sastra).
Selanjutnya penerima penghargaan pada kategori Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan diberikan kepada Arif Sulistiono (tokoh kepemudaan); I Komang Warsa (tokoh pendidik/tenaga kependidikan); Nursida Syam (pegiat literasi), dan; Felicia N. Utorodewo (pegiat diplomasi kebahasaan di kawasan ASEAN). Adapun untuk kategori Duta Bahasa Tingkat Nasional 2018 diberikan kepada Agatha Lydia Natania dan Nursidik (Terbaik I); Hilma Ramadina dan Faisal Meinaldy (Terbaik II), dan; Ainna Khairunnisa dan Almuarrif (Terbaik III).
Selain itu, pada pelaksanaan KBI XI Kemendikbud meluncurkan beberapa produk kebahasaan dan kesastraan. Di antaranya Kamus Besar Bahasa Indonesia Braille; Buku Bahasa dan Peta Bahasa; Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Dalam Jaringan (Daring); Korpus Indonesia; Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Daring; Buku Sastrawan Berkarya di Daerah 3T; 546 buah buku bahan bacaan literasi; Kamus Vokasi; Kamus Bidang Ilmu, dan; Aplikasi Senarai Padanan Istilah Asing (SPAI). Masyarakat dapat mengunduh materi dan hasil KBI melalui laman kbi.kemdikbud.go.id. (*)
Jakarta, 29 Oktober 2018
Disiapkan oleh Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan dan Tim Komunikasi Pemerintah Kementerian Komunikasi dan Informatika
