Asisten II Pimpin Sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) TA. 2022

oleh | Sep 20, 2022 | BERITA, Berita Bupati dan Wakil Bupati, Berita Pelayanan Publik

Gunungmaskab.go.id – Kuala Kurun – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menggelar Sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) Tahun Anggaran 2022 bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Gumas yang dilaksanakan di Aula Lantai I Kantor Bupati Gumas, Selasa (20/9/2022).

Sidang dipimpin oleh Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Gumas Richard F.L didampingi oleh Kepala Kantor Pertanahan Gumas Ferdinan Adinoto yang dihadiri oleh unsur panitia pertimbangan lainnya meliputi perwakilan dari Kepolisian Resor Gumas, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Transnaker dan Koperasi UKM, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan serta Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam sambutannya Richard memberikan apresiasi yang tinggi kepada pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Gumas atas penyelenggaraan kegiatan ini sehingga hasil dari sidang ini nanti bisa mendapatkan banyak manfaat bagi masyarakat yang merupakan dasar dalam memberikan kepastian hukum untuk dapat membangun serta mengelola tanah yang dimiliki.

Foto bersama seluruh Unsur Panitia Pertimbangan Landreform

Adapun Sidang ini bertujuan untuk memverifikasi data usulan sertifikat yang masuk ke Kantor Pertanahan Gumas sebanyak 1.121 bagian pada 17 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Gumas. Hal ini dilakukan berdasarkan hasil pengumpulan data berupa hasil seleksi subjek dan objek redistribusi tanah serta hasil pengumpulan dan pemetaan objek redistribusi tanah oleh petugas di lapangan melalui program redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Gumas.

Lebih lanjut Richard juga optimis melalui program TORA ini, diharapkan agar masyarakat dapat lebih aktif ikut berpartisipasi, mengingat apa yang telah dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Gumas sudah cukup maksimal, hanya saja hal itu tidak dapat terwujud tanpa peran serta dukungan dari lapisan dan elemen masyarakat untuk mensosialisasikan dan melaksanakan program ini. “Kendalanya tidak di teknis kantor pertanahannya, tapi di antusias masyarakat desa dalam mengikuti program ini, mengingat lahan yang mereka miliki cakupannya cukup luas tapi yang di usulkan sedikit,” ujar Richard menandaskan.

Berita Terkini

Pengumuman

kembali ke atas
%d blogger menyukai ini: