by Muhammad Fiqri Baihaqi | Jan 26, 2022
Kuala Kurun gunungmaskab.go.id – Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gunung Mas tahun 2022 kegiatannya cukup berkurang karena tidak mendapat peta bidang tanah, yakni tidak ada target pengukuran baru.
“Tahun 2021 kita dapat target pengukuran itu 2.000 bidang tanah, untuk tahun 2022 tidak ada,” ungkap Kepala Kantor BPN Kabupaten Gunung Mas Ferdinan Adinoto saat membuka kegiatan Sosialisasi Program Strategis Tahun 2022 di kantor BPN Gunung Mas, Rabu (26/01/2022).
Lanjut Ferdinan Adinoto kami hanya menerbitkan sertifikat dan peningkatan kualitas data realisasi capaian kegiatan yang mencapai 100 persen yaitu Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) Peta Bidang Tanah (PBT) ASN-PM, PTSL PBT-PM, PTSL SHAT-ASN, PTPR, UNTOR UKM, BMN PIN.
“Saya sampaikan, ada target sertifikat SHAT-ASN. Targetnya 2.500 ini lah yang kami sertifikatkan dari kegiatan yang dilakukan dari PBT-PM tahun 2021 yang dilakukan oleh ASN maupun dilakukan pihak ketiga,” jelas Ferdinan Adinoto.
Kemudian target PTSL SHAT-ASN ini targetnya 200 bidang dari tahun 2017 sampai tahun 2020, anggarannya dari rupiah murni dari APBN.
Kemudian target peningkatan kualitas data target fisiknya 370 dan dari target tersebut ada beberapa kegiatan yang sudah mulai dilaksanakan selanjutnya.
Target kita di tahun 2022 ini sebanyak 3.000 bidang dan diharapkan bisa terealisasi baik target PBT-PM maupun SHAT nya dan kegiatan PTPR, target fisiknya 2.000 bidang dan sudah dilaksanakan dengan realisasi 1.200 bidang.
Ferdinan juga menjelaskan soal berbagai pencapaian yang telah dilakukan oleh BPN Kabupaten Gunung Mas selama tahun 2021 lalu yang sebagian besar telah terealisasi 100 persen.
Namun, ada juga program kantor BPN Kabupaten Gunung Mas di tahun 2021 yang tidak bisa terealisasi 100 persen yakni kegiatan redistribusi tanah baik untuk Peta Bidang Tanah (PBT) dan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT), dari 5.053 target hanya 1.721 yang terealisasi.
“Kegiatan ini sempat dipending baru mendapatkan pelaksanaaan lagi di bulan Mei. Selain itu, saat pademi Covid-19 diberlakukan kebijakan PPKM sehingga ada beberapa desa yang menolak petugas datang untuk melakukan penyuluhan,” ujar Ferdinan.
“Tujuan acara ini yaitu untuk mensosialisasi program Kantor BPN Kabupaten Gunung Mas di tahun 2022,” pungkasnya.
by Muhammad Fiqri Baihaqi | Jan 25, 2022
Kuala Kurun gunungmaskab.go.id – Sekretariat Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas (Gumas), menggelar rapat kerja terkait penggunaan Dana Desa (DD) yang dihadiri seluruh Kepala Desa (Kades), Senin (24/1/2022).
“Rapat kerja ini kita dilakukan untuk menyamakan persepsi untuk penggunaan dana desa, sesuai dengan peraturan Menteri keuangan (PMK) Nomor 190, Tahun 2021 dimana dalam PMK tersebut tertuang, tiga jenis kegiatan yang diprioritaskan,” kata Kepala Bidang pemerintahan desa Hendra (24/1).
Hendra menjelaskan, tiga kegiatan yang diprioritaskan tersebut ialah, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa BLT DD, desa wajib menganggarkan paling minim 40 %, dan maksimalnya 60 %.
“Sedangkan, penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dan hewani, dianggarkan 20 % dari penggunaan dana desa dan 8 % untuk penanganan covid 19.
Menurut Hendra untuk tahun-tahun sebelumnya dana desa menggunakan Peraturan Bupati, sedangkan untuk tahun 2021-2022 langsung diatur dalam PMK 190, tahun 2021 dan semua besarannya sudah diatur dan disesuaikan.
Sementara itu, Camat Kurun yang diwakili Sekretaris Camat, Franklin menambahkan, tujuan dari rapat tersebut adalah untuk meminimalisir kesalahan di APBDesa.
Pihak meminta bantuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, untuk mengklarifikasi dan menyampaikan langsung terkait implementasi PMK 190, tahun 2021.
“Saya harap kepada seluruh kepala desa dalam waktu dekat segera melakukan perubahan dalam APBDesa yang menggunakan pagu anggaran tahun 2022 dan segera mempostingnya, agar dana desa dapat disalurkan ke kas dana desa masing masing” ujar Franklin.
by Muhammad Fiqri Baihaqi | Jan 25, 2022
Kuala Kurun gunungmaskab.go.id – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Ruby Haris meminta masyarakat di wilayah setempat untuk tidak lagi menyampaikan aduan, laporan atau keluhan terkait pelayanan publik di media sosial.
Karena, pemerintah telah menyiapkan aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!), ucap Ruby di ruang kerjanya, Selasa (25/01/2022).
“Biasanya seseorang bingung mau melapor ke mana, sekarang sudah disiapkan sarana dan infrastrukturnya. Ini dipantau langsung sampai pemerintah pusat, jadi setiap laporan yang masuk akan diproses,” ucapnya.
Dengan adanya SPAN-LAPOR maka masyarakat di Kabupaten bermoto Habangkalan Penyang Karuhei Tatau tidak lagi menyampaikan laporan atau keluhan di media sosial seperti Facebook atau lainnya.
Menurutnya, setelah laporan masuk ke SPAN-LAPOR! maka laporan tersebut akan diproses ke perangkat daerah terkait.
Ruby Haris menyampaikan bahwa ini bentuk kepedulian dan keseriusan pemerintah untuk memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Masyarakat dapat menyampaikan laporan dengan mengunjungi https://www.lapor.go.id/, bisa juga melalui SMS 1708 bagi operator Telkomsel, Indosat, dan Three, melalui akun Twitter @Lapor1708, serta aplikasi mobile baik itu android maupun IOS.
Untuk masyarakat di wilayah Kabupaten Gumas bisa menyampaikan laporan dengan melalui SMS dengan cara LAPOR GUNUNGMAS (spasi) isi laporan kirim ke nomor 1708
“Untuk saat ini, SP4N-LAPOR! sudah terhubung dengan 653 instansi pemerintah, yang terdiri dari 34 kementerian, 100 lembaga, 34 provinsi, 94 kota, dan 391 kabupaten. Gumas merupakan salah satu kabupaten yang terhubung SP4N-LAPOR!,” pungkas Ruby Haris.
by Muhammad Fiqri Baihaqi | Jan 24, 2022
Kuala Kurun gunungmaskab.go.id – Wakil Bupati Gunung Mas Efrensia L.P. Umbing mengikuti rapat evaluasi program strategis pemerintah daerah bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang dihadiri Gubernur dan Walikota se Indonesia melalui aplikasi zoom meeting bertempat di ruang rapat lantai 1 kantor Bupati, (24/01/2022).
Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya mengatakan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia tindak pidana korupsi harus ditekan seminimal mungkin, ini penting untuk perubahan bangsa.
“Karena pemerintahan yang bersih, diharapkan membuat masukan Negara kemudian pendapat asli daerah dana meningkat sehingga suatu faktor masalah kesejahteraan ASN misalnya itu akan dapat didongkrak dan naik sehingga, salah satu asumsi menekan tindakan korupsi,” kata Mendagri.
Perbaikan sistem perlu dilakukan dan dikaji salah satunya mengenai sistem politik pemerintah dan sistem-sistem yang diupayakan lebih transparan, mengurangi kontak fisik diantaranya adalah digitalisasi di berbagai bidang dengan konsep smart city dan smart government, baik mulai dari perencanaan sampai dengan eksekusi pelaksanaan semua dibuat secara digital meskipun tidak mudah.
Keberhasilan dalam penegakan hukum, penciptaan keamanan menekan kriminalitas termasuk tindak pidana korupsi bukan diukur dari banyaknya orang yang dimasukan kedalam penjara menunjukan banyaknya pelanggaran. Tetapi minimnya orang masuk penjara karena mereka tidak melanggar.
Pada kesempatan yang sama Ketua KPK H. Firli Bahuri mengatakan, peran penting kepala daerah, yakni mewujudkan negara, menjamin stabilitas politik dan keamanan, menjamin keselamatan masyarakat dari segala gangguan bencana, pertumbuhan ekonomi, menjamin kepastian kemudahan investasi dan perizinan berusaha dan menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional
Ditambahkan Kepala LKPP Aswar Anas, mengungkapkan LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah adalah Lembaga Non Kementerian yang memiliki fungsi menyusun kebijakan dan regulasi terkait pengadaan barang jasa pemerintah.
LKPP memiliki tiga misi yakni menerapkan kebijakan pengadaan yang responsif dan mendorong kemandirian bangsa sesuai dengan kemajuan teknologi, mengembangkan proses bisnis pengadaan berbasis elektronik, dan pengelolaan SDM pengadaan yang adaptif dan meningkatkan akuntabilitas PBJ.
“Adapun Tugas dan Fungsi LKPP yaitu melaksanakan pengembangan perumusan dan penetapan kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah,” jelasnya.
Terpisah Wakil Bupati Gunung Mas Efrensia L.P. Umbing menuturkan, penyempurnaan-penyempurnaan sistem kita dalam pelaksanaan pemerintahan kita, maksud dan tujuannya adalah supaya efektif dan efisien dan meningkatkan pencegahan terhadap terjadinya korupsi di pemerintahan.
Dalam konteks tersebut dilakukan perbaikan-perbaikan sistem yang sudah ada. Antara lain adalah sistem pengadaan barang dan jasa, sistem rekrutmen pegawai dan pejabat termasuk biaya pilkada, biaya untuk menduduki suatu jabatan karena rawan adanya suap.
Selanjutnya dia menyampaikan, bahwa semua sistem dievaluasi yang sekiranya dimana titik rawan, itu yang akan dipangkas perbaikan sistem secara menyeluruh.
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mulai mengubah sistem, dengan menggunakan e-katalog lokal, toko daring ini akan dimulai tahun 2022 dan akan segera dibuat.
“Menggunakan e-katalog lokal, toko daring ini bertujuan supaya lebih mempermudah proses pemasaran produk UMKM supaya itu bisa dibeli oleh pemerintah. Karena bayar terbesar adalah pemerintah terbantu dalam pemasaran,” kata Wakil Bupati Gunung Mas Efrensia L.P. Umbing.
by Muhammad Fiqri Baihaqi | Jan 24, 2022
Kuala Kurun gunungmaskab.go.id – Sebanyak 112 murid SDN 3 Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun melaksanakan vaksinasi usia 6 sampai 11 tahun.
“Untuk kegiatan vaksinasi hari ini merupakan lanjutan yang kemarin, yakni dari kelas 1 sampai kelas 3 Sekolah Dasar (SD), pada hari ini, dilaksanakan untuk kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD,” ucap Kepala Puskesmas Tampang Tumbang Anjir Nevie Ervina, Sabtu lalu (23/01/2022).
Saat ini lanjut dia, jenis vaksin yang digunakan adalah sinovak dengan jarak antara dosis 1 dan 2 selama dua puluh delapan hari.
“Pelaksanaan vaksinasi sejauh ini tidak ada kendala. Hanya ada beberapa murid yang berhalangan hadir dikarenakan sakit dan tidak hadir. Bagi murid yang belum vaksin dipersilahkan datang ke Puskesmas untuk mendapatkan vaksin ini,” ujar Nevie Ervina
Pihaknya pun meminta kepada seluruh orang tua dan wali murid agar jangan ragu-ragu untuk mengantar anaknya vaksin, karena vaksin ini aman dan halal, kalaupun ada riwayat sakit atau ada kendala-kendala lain, ada dokter dan tim medis yang akan menskrining sehingga anak tersebut layak atau tidak untuk mendapat vaksin.
Terpisah, Kepala Sekolah SDN 3 Tampang Tumbang Anjir Caki, S.Pd mengatakan, setiap murid yang divaksin wajib didampingi oleh orang tua. Karena kita tidak tau riwayat penyakit anaknya, kalau ada riwayat penyakit tidak dipaksa untuk di vaksin.
Dirinya berpesan kepada orang tua supaya tidak ragu dan khawatir dengan vaksinasi untuk anak.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Tampang Tumbang Anjir, terlaksananya vaksin dosis pertama bagi murid SD Negeri 3 Tampang Tumbang Anjir,” pungkasnya.
