Gunungmaskab.go.id – Kuala Kurun – Wakil Bupati Gunung Mas Efrensia L.P Umbing membuka kegiatan Aksi 1 Analisis Situasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) bertempat di Aula Bappedalitbang, Rabu (22/02/2023).
“Pencegahan dan penurunan stunting merupakan suatu hal yang penting karena hal itu bagian dari upaya pencapaian visi Kabupaten Gunung Mas yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri atau yang disebut dengan Berjuang Bersama,” ucap Efrensia ketika membacakan sambutan dari Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong.
Dirinya mengatakan akan memperluas sasaran prioritas terutama pada sektor hulu, yakni remaja putri, calon pengantin, pasangan usia subur, ibu dan bayi sampai berusia lima tahun yang memiliki risiko stunting.
“Untuk memastikan aksesibilitas layanan bagi seluruh sasaran prioritas tersebut, koordinasi lintas sektor diperkuat oleh tim pendamping keluarga, untuk memastikan seluruh intervensi tidak hanya diterima namun juga dimanfaatkan oleh sasaran prioritas,” tambahnya.
Dia mengucapkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis situasi pada pelaksanaan 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di kabupaten Gunung Mas
“Pelaksanaan 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting merupakan instrumen dalam bentuk kegiatan yang digunakan untuk meningkatkan percepatan penurunan stunting terintegrasi oleh lintas sektor tingkat daerah secara sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama Kepala Bappedalitbang Gunung Mas Yantrio Aulia menjelaskan bahwa analisis situasi juga akan mengevaluasi baik itu intervensi spesifik maupun intervensi negatif yang sudah dilakukan apakah sudah memberikan dampak atau tidak.
“Analisis situasi juga kita lakukan untuk mengenali permasalahan, baik itu permasalahan intervensi spesifik maupun intervensi negatif pada kelompok sasaran,” tandasnya
Gunungmaskab.go.id – Kuala Kurun – Setelah Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kuala Kurun lakukan kegiatan asistensi pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan asistensi Pemadanan NIK sebagai NPWP serta kegiatan apresiasi kepada Wajib Pajak Instansi Pemerintah pada Januari yang lalu, kini mulai KP2KP Kuala Kurun gencar lakukan kegiatan layanan pojok pajak.
Alfin Subarkah Kepala KP2KP Kuala Kurun mengatakan pojok pajak merupakan layanan dari Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan di luar kantor pajak untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Tim KP2KP Kuala Kurun menyelengarakan kegiatan pojok pajak di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas.
Kegiatan Pojok Pajak mulai dilakukan sejak hari pada Jumat bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hari Rabu di Kantor Sekretariat Daerah dan Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya hari Kamis di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, dan untuk minggu berikutnya di kantor pemerintahan Kabupaten Gunung Mas lainnya
Alfin menambahkan melalui kegiatan pojok pajak ini KP2KP Kuala Kurun menyampaikan sosialisasi aturan perpajakan PMK-112/PMK.03/2022 yang mengatur integrasi NIK sebagai NPWP dan dilanjutkan dengan membuka loket pelayanan pemadanan NIK sebagai NPWP, layanan konsultasi perpajakan, dan layanan “jemput bola” lapor SPT Tahunan di luar kantor KP2KP Kuala Kurun.
Tim KP2KP Kuala Kurun menyelengarakan kegiatan pojok pajak di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas.
“Biasanya Bapak dan Ibu Wajib Pajak yang mengurus perpajakan di KP2KP Kuala Kurun dilayani oleh petugas di Tempat Pelayanan Terpadu, sedangkan pada kegiatan pojok pajak ini sebagian dari petugas sudah hadir disini, sebagiannya tetap bertugas di Tempat Pelayanan Terpadu KP2KP Kuala Kurun,” ungkapnya.
Selain melalui pojok pajak, KP2KP Kuala Kurun juga lakukan sosialisasi pemadanan NIK sebagai NPWP dan imbauan segera lapor SPT melalui media sosial, mengirim pesan singkat melalui SMS dan WA, serta memasang spanduk di beberapa lokasi strategis, pemasangan poster serta X-Banner, siaran radio, serta kunjungan ke door to door dan penyuluhan perpajakan kepada Wajib Pajak Non Karyawan termasuk pengusaha.
Tim KP2KP Kuala Kurun menyelengarakan kegiatan pojok pajak di kantor Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas.
Semua itu dimaksudkan agar pemadanan NIK sebagai NPWP dapat selesai sebelum 31 Maret 2023 dan juga terjadi percepatan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan tepat waktu sehingga terhindar dari sanksi denda perpajakan karena keterlambatan pelaporan.
Kegiatan pojok pajak ini mendapat sambutan positif dan dukungan kerja sama yang baik dari Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan pimpinan Wajib Pajak Instansi Pemerintah beserta jajarannya hadiri kegiatan pojok pajak.
Tim KP2KP Kuala Kurun menyelengarakan kegiatan pojok pajak di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas.
Kedepan KP2KP Kuala Kurun terus akan melakukan kegiatan pojok pajak tidak hanya di pusat pemerintahan Kabupaten Gunung Mas saja namun juga akan lakukan di lokasi strategis termasuk bekerja sama dengan Camat, Lurah, dan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Gunung Mas.
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kuala kurun mengadakan Kegiatan Layanan Pojok Pajak di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas yang bertempat di Ruang Rapat Lantai I Kantor Bupati, Rabu (08/02/23)
Kepala KP2KP Kuala Kurun Alfin Subarkah menjelaskan bahwa kegiatan Layanan Pojok Pajak bertujuan untuk melayani dan mengkomunikasikan semua hal tentang perpajakan.
“Saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada bapak dan ibu sekalian atas pemenuhan kewajiban perpajakannya, baik itu penyetoran pajak atau pelaporan SPT Tahunan,” ujarnya.
Dirinya mengatakan bahwa merupakan sebuah pekerjaan rumah bagi KP2KP Kuala Kurun untuk mengawal dan mengingatkan lebih awal untuk pelaporan SPT Tahunan.
“Sebagai ASN, kita semua wajib melaporkan SPT Tahunan, dan tidak hanya wajib namun juga tepat waktu, dan ini merupakan pr bagi KP2KP agar mengingatkan lebih awal agar pelaporan SPT tidak terlambat,’’ tandasnya
Ia juga menambahkan bahwa wajib pajak di Kabupaten Gunung Mas sangat patuh pajak, namun hanya terkendala waktu dan banyak yang kebingungan mengakses aplikasinya dikarenakan sifatnya yang satu tahun sekali, oleh karena itu KP2KP Kuala Kurun melakukan sistem jemput bola agar para wajib pajak dapat terlayani dengan baik.
Pada kesempatan yang sama Asisten I Setda Gumas Lurand memberikan apresiasi atas kegiatan Layanan Pojok Pajak yang diadakan oleh KP2KP Kuala Kurun.
“Gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk bisa berkonsultasi dan berkomunikasi dengan pihak KP2kP Kuala kurun sehingga dalam hal pembayaran pajak, bagaimana mekanisme dan sistemnya, ataupun apabila ada kendala-kendala untuk bisa dikonsultasikan,” tutupnya.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Asisten III Setda Gumas Letus Guntur, Staf Ahli Bupati Aprianto, dan ASN di lingkup Sekretariat Daerah.
Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong melantik 11 (Sebelas) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, bertempat di Aula Bappedalitbang, Senin (30/01/2023).
Dirinya mengharapkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang baru dilantik dapat bekerja dengan baik, dan dengan adanya pelantikan tersebut dapat memperkuat Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas.
“Saya minta kinerja SOPD lebih meningkat demi mewujudkan visi Gunung Mas yang Bermartabat, Maju, Berdaya Saing dan Mandiri melalui program Tiga Smart, yakni Smart Agro, Smart Tourism dan Smart Human Resources.”
Adapun pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik antara lain Yansiterson yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Edwin Yustian yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dilantik sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yemmie yang sebelumnya menjabat Staf Ahli bidang ekonomi keuangan dan pembangunan dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga.
Yohanes Tuah yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan dilantik menjadi Kepala Dinas Pertanian, Eigh Manto yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dilantik menjadi Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Maria Efianti yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilantik sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Kemudian, Guanhin yang sebelumnya menjabat sebagai kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi,Keuangan dan Pembangunan, Letus Guntur yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pertanian dilantik sebagai Asisten Administrasi Umum.
Selanjutnya, Yulius Agau yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum dilantik sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Gunung Mas, Hansli Gonak yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dilantik sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Rody Aristo Robinson yang sebelumnya menjabat sebagai staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia dilantik sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan.
Gunungmaskab.go.id – Kuala Kurun – Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas Efrensia L.P Umbing membuka kegiatan bimbingan teknis persiapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan strategi pengelolaan/pengendalian kontrak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang bertempat di aula Bappedalitbang, Rabu (25/01/2023).
“Tujuan pelaksanaan bimbingan teknis secara umum adalah untuk berpartisipasi dalam rangka membantu program pemerintah untuk mensosialisasikan peraturan – peraturan atau perundangan yang berlaku, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan pendidikan,” ucapnya ketika membacakan sambutan tertulis Bupati Kabupaten Gunung Mas Jaya Samaya Monong.
Dirinya menjelaskan maksud dari diadakannya bimbingan teknis ini adalah untuk mensosialisasikan peraturan perundangan yang terkait dengan menghasilkan barang ataupun jasa yang berkualitas dan wajar sehingga mampu memberikan manfaat sebesar besarnya dari uang yang dikeluarkan atau memiliki value for money.
“Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, pengadaan barang/jasa mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah,” terangnya.
Lebih lanjut, dirinya berharap kegiatan ini mampu meningkatkan secara kualitas dan kuantitas proses PBJ yang sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Pada kesempatan yang sama Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Gumas Aryantoni mengatakan sasaran kegiatan pelaksanaan Bimbingan Teknis ini adalah aparatur selaku pelaku maupun aparatur yang berpotensi sebagai pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah yang ada di lingkup perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
“Narasumber yang menyampaikan materi pada hari pertama terkait Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa adalah Bapak Samsul Ramli yang berasal dari SR Manajement Procurement Specialist. Sedangkan materi hari ke-2 terkait Strategi Pengelolaan/Pengendalian Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disampaikan oleh Ibu Heni Mariati yang berasal dari Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I),” tandasnya
