Gunung Mas – Pemerintah
Kabupaten Gunung Mas melalui Dinas Transmigrasi, TenaganKerja, Koperasi dan
Usaha Mikro Kecil Menengah menggelar Sosialisasi Ketenagakerjaan Bagi Perangkat
Desa, Damang dan Petugas Kebersihan kegiatan ini bertempat di GPU Damang Batu,
Senin (28/1/2019) pagi.
Wakil Bupati Gunung Mas Rony Karlos, S.Sos didamping Sekda Gunung Mas Drs. Yansiterson, M.Si Kepala Dinas Transmigrasi, TenaganKerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Ir. Letus Guntur, mewakili Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palangka Raya Kepala Bidang Pemasaran Adhie Wibowo, Anggota DPRD Gumas Pdt. Rayaniatie Djangkan.
FOTO : Peserta BPJS Ketenagakerjaan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Perangkat Desa, Damang dan petugas kebersihan di GPU Damang Batu Kabupaten Gunung Mas, Senin (28/1/2019).
Badan
penyelenggaran jaminan sosial (BPJS) Ketenagakerjaan maupun kesehatan merupakan
bagian dari komitmen pemerintah untuk menjamin seluruh rakyat Indonesia
sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak, serata untuk
mendapat perlindungan atas resiko ekonomi, baik karena sakit, kecelakaan kerja,
kematian, memasuki hari tua dan pensiu.
Dalam laporan
Kepala Dinas Transmigrasi, Tenagan Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
Menengah Ir. Letus Guntur menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan tersebut
utama jaminan sosialisasi ketenagakerjsan adalah memberikan perlindungan bagi
tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian
penghasilan yang hilang atau berkurang sebagai akibat peristiwa atau keadaan
yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin,
hari tua dan meninggal dunia.
Wakil Bupati
Gunung Mas Rony Karlos, S.Sos mengatakan, perlindungan jaminan sosial bagi
tenaga kerja di Kabupaten Gunung Mas telah diterapkan sejak dulu. Sebagian
besar perusahaan-perusahaan yang
beroperasi di Kabupaten Gunung Mas telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Dikatakannya,
Pemerintah kabupaten Gunung Mas (Gumas) telah memberikan perlindungan sosial
ketenagakerjaaan bagi pegawai pemerintah Non Pegawai Negeri (Non ASN)/ Pegawai
Tidak Tetap (PTT),” ujarnya.
Kesadaran akan
pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja di wilayah Kabupaten
Gunung Mas ini yang menjadi dasar pemerintah daerah untuk menindaklanjuti surat
edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang pelaksanaan jaminan sosial
bidang ketenagakerjaan bagi kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa dan aparat desa dan aparat desa berhak untuk
mendapat perlindungan jaminan sosial atas resiko yang mungkin terjadi.
“Kepala desa
sampai perangkatnya adalah ujung tombak pemerintah di desa, dan memiliki tugas
yang berat dan tidak mengenal waktu karena menyangkut pelayanan kepada
masyarakat. Sehingga, kepesertaan BPJS ketenagakerjaan bagi kepala desa merupakan
bentuk kepedulian terhadap nasib aparat dari resiko kecelakaan kerja dan
kematian,” ungakapnya.
Press Release
Bidang Pengelolaan Informasi Publik.
Foto : Suasana rapat PMI Kabupaten Gunung Mas, di kantor PMI setempat, Kamis (24 Januari 2019).
Kabupaten Gunung Mas – Ketua Dewan Kehormatan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Gunung Mas, Ir Kamiar mengajak seluruh pihak untuk berperan, ambil bagian dan mendukung PMI, demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Saat ini Kabupaten Gunung Mas semakin maju. Akses jalan sudah terbuka, sehingga memudahkan pasien dari berbagai daerah menuju BLUD RSUD Kuala Kurun.
Namun pelayanan dari BLUD RSUD Kuala Kurun tidak dapat berjalan baik jika tidak disokong dengan penyediaan darah yang memadai,” terang Ir Kamiar usai rapat PMI Kabupaten Gunung Mas, di kantor PMI setempat, Kamis (24/1/2019).
Disamping itu, dalam waktu dekat Rumah Sakit (RS) Pratama Tumbang Talaken di Kecamatan Manuhing akan segera beroperasi. Ini artinya, kebutuhan terhadap darah akan semakin meningkat. Hal itu harus mendapat perhatian khusus, agar nantinya pelayanan kesehatan di BLUD RSUD Kuala Kurun dan RS Pratama Tumbang Talaken dapat berjalan baik.
Selama ini, lanjutnya, PMI Kabupaten Gunung Mas memang belum dapat memberikan pelayanan secara maksimal. Hal itu disebabkan keterbatasan sarana seperti mobil operasional yang dapat menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Gumas, anggaran yang terbatas, dan lainnya.
“Dengan keterbatasan yang kita hadapi, tentunya diperlukan dukungan dari seluruh pihak, baik itu Pemerintah, swasta, maupun masyarakat umum. Tanpa dukungan seluruh pihak, mustahil pelayanan dari PMI Kabupaten Gunung Mas bisa berjalan dengan baik. Ini sifatnya pelayanan sosial dan kemanusiaan, jadi perlu peran kita semua,” ucapnya menambahkan.
Sementara itu, Ketua PMI Kabupaten Gunung Mas, Drs Anthony L Djaga mengatakan bahwa saat ini pihaknya menemui kendala jika ingin melakukan pelayanan ke sejumlah wilayah, karena tidak tersedianya mobil operasional. Namun demikian, mereka tetap berusaha semaksimal mungkin untuk memberi pelayanan kepada masyarakat. “Kami mengharapkan dukungan dari seluruh pihak agar pelayanan PMI semakin baik,” pungkasnya.
Kelurahan Tumbang Marikoi, Kecamatan Damang Batu,Kabupaten Gunung Mas (Gumas) butuh tambahan pegawai,baik PNS (Pegawai Negeri Sipil) maupun PTT (Pegawai Tidak Tetap).
“Kami butuh penambahan PNS dan PTT untuk ditugaskan di Kelurahan Tumbang Marikoi.Yang ada sekarang,PNS nya hanya ada dua dan PTT ada empat,“ ujar Uhing, Lurah Tumbang Marikoi, Kamis(24/1)
“Apalagi Kelurahan Tumbang Marikoi dapat tambahan DAU(dana alokasi umum)Rp 370.138.000.00, kami butuh penambahan(PNS dan PTT)untuk pejabat penatausahaan keuangan,bendahara pembantu dan pembantu pejabat penatausahaan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan dari dana itu(DAU tambahan),” tambah Uhing.
Pegawai mereka yang kurang untuk jabatan pejabat penatausahaan keuangan,bendahara pembantu dan pembantu pejabat penatausahaan keuangan,dia akui sudah disampaikannya kepada Plt Camat Damang Batu Yurdanus Nedy dan Kadis Keuangan dan Pengelolaan Aset Gumas Untung.
“Mudah mudahan saja ada PNS dan PTT yang ditugaskan di Kelurahan Marikoi untuk tugas pejabat penatausahaan keuangan,bendahara pembantu dan pembantu pejabat penatausahaan keuangan dalam membantu pelaksanaan kegiatan yang dananya dari DAU tambahan yang merupakan bantuan pemerintah pusat dalam APBN(anggaran pendapatan dan belanja negara)tahun ini,” kata Uhing.
Uhing sebelumnya menjelaskan bahwa DAU tambahan merupakan beleid pemerintah pusat dengan menganggarkan bantuan pendanaan untuk kelurahan dalam APBN(anggaran pendapatan dan belanja negara)2019 sebesar Rp 3 triliun melalui DAU(dana alokasi umum) tambahan untuk 8.212 kelurahan di Indonesia,salah satunya kelurahan Tumbang Marikoi,selain kelurahan lainnya di Gunung Mas yang mendapat.
“Kelurahan penerima bantuan dana kelurahan itu dikategorikan dalam tiga kategori,yakni kategori baik,kategori perlu ditingkatkan dan kategori sangat perlu ditingkatkan.Kita (kelurahan Tumbang Marikoi) masuk kategori yang kedua,perlu ditingkatkan dengan alokasi dana Rp 370.138.000.00,” ucapnya.
Dana itu kata Uhing diarahkan untuk pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.Dengan dana itu,dia berharap Kelurahan Tumbang Marikoi lebih maju.
“Penggunaaan dana kita pastikan transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya,” tegas Uhing.
Gunung Mas – Ketua Resort Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Pdt. Mariyady, M.Th mendukung dan menyambut baik program Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Gumas yang tahun ini membangun pasar di Tewah.
“Program yang sangat baik ya. Kita apresiasi, kita dukung, dan dalam pelaksanaan pembangunannya berjalan lancar hingga selesai,” kata Pdt Mariyady, M.Th Kamis(24/1).
Pdt. Mariyady, M.Th menilai, keberadaan pasar di Tewah nantinya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui kegiatan jual beli yang dilakukan.
“Perekonomian pedagang meningkat melalui usaha perdagangan yang dilakukan,”ujarnya.
Warga lokal dimintanya dapat diprioritaskan dalam pemanfaatan blok blok yang ada dipasar untuk usaha dagang yang dilakukan karena warga lokal dinilainya memiliki kemampuan untuk berdagang.
“Warga lokal yang berdagang dipasar itu nantinya taraf perekonomiannya meningkat, menjadi sejahtera. (Warga lokal) tidak boleh jadi penonton, harus jadi pelaku pembangunan yang baik, tentunya dengan menerapkan ilmu dagang ramah dan ulet,” tutur Pdt. Mariyady, M.Th
Adanya bangunan pasar itu nantinya, kota Tewah diharakan makin berkembang. Pedagang yang berjualan di pasar ataupun pembeli, dimintanya sama sama menjaga kebersihan lingkungan dan ketertiban.
“Area parkir dipasar harus memadai untuk masyarakat, saluran air (drainase) juga harus baik agar tidak banjir saat musim hujan,” ujarnya.
Dengan syarat anonim, salah seorang warga Tewah berharap lokasi pembangunan pasar di Tewah dapat direncanakan dengan baik, jangan sampai karena salah pemilihan lokasi, bangunan pasar jadi sepi bahkan tidak berfungsi.
“Cari lokasi yang tepat dan strategis yang nantinya bangunan pasar berfungsi, menjadi ramai dengan kegiatan jual beli yang dilakukan,” imbuhnya.
Sebelumnya, Kadisperindag Gumas, Drs. Yulianus H Umar, menyatakan tahun ini akan dibangun pasar di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah dan Kelurahan Napoi Kecamatan Miri Manasa.
“(Anggaran pembangunan pasar) dari dana DAK (Dana Alokasi Kusus) Untuk Kelurahan Tewah, budget nya kurang lebih Rp 2 Miliar dan Kelurahan Napoi Rp 1,2 Miliar,” kata Drs.Yulianus,Rabu(23/1).
“Pembangunannya melalui tahapan, mulai perencanaan dengan dibuat gambar dan RAB (rincian anggaran biaya), dilanjutkan tahap pelelangan, kemudian pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor pemenang lelang. Kita harap triwulan dua pekerjaan sudah dimulai,” ujarnya.
Gunung Mas – Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas Drs. Dihel, M.Si mengatakan, target pendapatan asli daerah (PAD) dari sisi pengawasan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) mencapai Rp 128 juta. Target tersebut sedang diupayakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo, SP) dengan sarana 6 (enam) perusahaan yang bergerek dibidang telekomunikas.
“Kita optimis untuk mencapai target yang ditentukan untuk PAD tahun ini. Ada enam perusahaan yang pertama PT. Daya Mitra Telekomunikasi nilainya kurang lebih 42 juta kemudian PT. Telkomsel kurang lebih Rp 31 juta kemudian PT Protelindo dengan nilai tagihan 25 juta kemudian PT Tower bersama Rp 14 juta dan kemudian PT. XL 23 juta dan PT Indosat sebesar Rp 14 juta dengan total keseluruhan yang kita harapkan dari enam perusahaan ini nanti bisa membayar Rp 152 juta lebih untu tahun 2019,” ujarnya. Selasa (22/1/2019).
Dikatakannya, untuk tahun 2019 ini jumlah tower yang tersebar dibeberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) sebanyak 54 tower. Untuk jumlah kaki tower, masing-masing nilai karena ada tiga jenis.
“Ini semua
masing-masing jenis tower, karena ada tiga macam jenis kaki ada yang empat
kaki, ada empat kaki, tiga kaki, dan full tower, dan nilai yang sudah
dikeluarkan oleh dirjen kementerian keuangan kita bisa menyesuaikan dan terkait
juga dengan perda yang sudah dikeluarkan,” ujarnya.
Tahun 2018 tidak
bisa terpenuhi karena ada beberapa perusahan mengajukan keberatan oleh sebab
itu mengacu pada undang-undang tentang penetapan retribusi dan pajak daerah
bahwa perda yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tidak bisa berlaku surut,
sementara kita baru mengeluarkan pada bulan Oktober dan penagihan terhitung
januari dan itu wajar pihak perusahaan keberatan, memang ketentuan
undang-undang mengatur.
“Kita berharap
dari target yang diberikan dari Dinas Kominfo, SP Rp 128 juta sementara sasaran
penagihan kita Rp 152 juta. Kita optimis harus tercapai karena ada tiga
perusahasn yang menyatakan siap membayar namun mereka minta penundaan
pembatalan pada tahun 2018, mereka hanya membayar yang 2019 karena peraturan
undang-undang tadi,” ujarnya.
Press Release
Bidang Pengelolaan Informasi Publik.
Gunung Mas – Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Rubun menyampaikan, sepajang tahun 2018, terjadi 18 kasus menimpa anak di Gunung Mas.
“Kasus kekerasan
terhadap anak diantaranya kasus pelecehan seksual, penganiayaan terhadap anak
terluka bahkan truma, bullying dan kasus lainnya,” kata Rumbun, Seni (21/1).
Tanapa menyebut
secara rinci 18 kasus itu, mantan Camat Rungan itu mengaku pihaknya terus melakukan
sosialisasi kepada masyarakat Gumas tentang bentuk kekerasan dan pelecehan
seksual serta jenis jenisnya agar masyarakat dan orang tua mengerti dan
menghindari anak dari hal itu.
“Peran tanggung jawab masyarakat, orang tua dan Pemerintah untuk melindungi anak supaya tidak mengalami kekerasan. Perlindungan terhadap anak sebuah keniscayaan untuk menjamin masa depan mereka yang baik. Dinas P3A berharap tahun ini kekerasan terhadap anak dapat diminimalisir bahkan tidak ada kasus,” ujar Rumbun.
Upaya lainnya dari
Dinas P3A untuk menghindari anak dari kekerasan, tahun ini pihaknya akan
membentuk forum anak di kecamatan, kelurahan dan desa di Gumas.
“Tujuannya untuk menjebatani komunikasi dan
interaksi antara pemerintah dengan anak-anak di kecamatan, kelurahan dan desa
dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak,” ungkapny.
Dikatakannya,
forum anak bermanfaat sebagai sarana bagi anak untuk berkumpul dan aktif menyampaikan
aspirasi, pendapat, kepentingan dan masyarakat menjadi lebih peduli terhadap
masalah anak.
“Bagi orang tua,
manfaatnya (forum anak) mengasah kecerdasan sosial anak dan tumbuh kembang anak
anak lebih optimal. Bagi masyarakat, masalah sosial anak lebih muda dilokalisir
sehingga memudahkan dalam mencari solusi,” pungkasnya.
