by Muhammad Fiqri Baihaqi | Oct 13, 2018 |
Gunung Mas –Wakil Bupati Gunung Mas Rony Karlos, S.Sos melakukan peletakan batu pertama pembangunan gereja Parawei di Desa Tanjung Riu, Kecamatan Kurun, Kamis (11/10/2018).
Peletakan batu pertama ini menandakan dimulainya pembangunan gereja yang terletak di pinggir jalan lintas Kuala Kurun Sepang Simin.
“Kita patut bersyukur karena berkat campur tangan Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita dapat memulai peletakan batu pertama gereja Parawei Jemaat Tanjung Riu ini,” ucapnya. Saat menyampailkan sambutan.
Ia berharap agar pembangunan gereja ini dapat menjadi momentum untuk memperkokoh semangat kebersamaan, dan memberikan nuansa baru dalam menumbuhkan tekat bagi iman.
Kepada seluruh jemaat diminta untuk bersatu untuk membangun gereja tersebut dengan baik, sesuai keinginan dan harapan semua. Dari Pemerintah Kabupaten Gunug Mas tentu akan terus memotivasi seluruh umat beragama, baik dalam bentuk materil maupun dukungan moril.
Pada kesempatan ini, Pemkab Gumas meminta maaf apabila belum bisa memaksimalkan dalam memberikan bantuan keuangan sesuai yang diharapkan. Memang banyak pengajuan usulan bantuan yang diterima namun tidak bisa dipenuhi semua karena mengingat keterbatasan dana yang diberikan.
“Kita ingin dana yang diberikan Pemkab, harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin sesuai kebutuhan yang ada diperlukan. Disamping itu setiap usulan pembangunan rumah ibadah di desa, juga bisa diusulkan kepada Kepala Desa (Kades), agar dianggrkan melalui dana desa,” ungkapnya.
Dalam hal yang sama Ketua Panitia Pembangunan Gereja Adelman B. Adjang, S.H mengatakan, Panitia Pembangunan Gereja Parawei Tanjung Riu dibentuk tanggal 19 Agustus 2018, dengan jumlah kepala keluarga 87 orang.
“Gereja yang akan dibangun berukuran panjang 25m dan lebar 14m, dengan konstruksi beton secara brtahap dan berkelanjutan dengan target penyelesaian tahun 2020. Dalam hal ini mengumpulkan dana pembangunan gereja melalui kotak yang telah disediakan sehingga terkumpul dana sampai pada saat ini sebesar Rp. 1.300.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupia, Setelah dana terkumpul, kita melakukan pembebasan lahan tanah tempat lokasi pembangunan gedung Gereja,” kata Ketua Panitia.
Press Release Bidang Pengelolaan Informasi Publik.
by Muhammad Fiqri Baihaqi | Oct 11, 2018 |
Gunung Mas – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melakukan pencegahan program minum obat pencegahan filariasis atau penyakit kaki gajah pada anak balita dua tahun sampai hingga orang tua 70 tahun kegiatan ini digagas oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas bertempat di Puskesmas Kurun, Rabu (10/10/2018).
“Filaris merupakan penyakit menular menahun yang disebabkan oleh cacing filaris dan ditularkan melalui nyamuk. Filaris merupakan salah satu penyakit manulartropik terabaikan (Neglected Tropical Diseases) yang masih menjadi masalah kesehatan bagi masyarakat di Indonesia. Upaya besar telah dimulai dengan pencanangan Bulan Eliminasi kaki gajah (BELKAGA) pada tanggal 1 Oktober 2015 oleh Menteri Kesehatan,” ucap Kadis Kesehatan dr. Maria Efianti.
Ia mengatakan, BELKAGA diharapkan seluruh Kabupaten/Kota endemis filaris telah mulai melaksanakan pemberian Obat pencegahan secara masal (POPM) Filariasis pada tahun tersebut setahun sekali selama lima tahun berturut-turut. Pada BELKAGA tahun 2016. Kalimantan Tengah bertempat di Kabupaten Gunung Mas.
“Artinya kegiatan ini hanya pencangan saja tingkat Kabupaten, nanti secara masal itu berjenjang Dinas Kesehatan ujung tombaknya adalah Puskesmas. Upaya peningkatan cakupan minum obat filariasis melalui dukungan dari lintas sektor dan lintas program serata terkoordinasinya kegiatan bulan eliminasi kaki gajah (BELKAGA) tahun 2018,” katanya.
Sementara itu, Sekda Gunung Mas Drs. Yansiterson, M.Si mengatakan, dalam pelaksanaan POPM Filariasis ini diperlukan dukungan masyarakat serta upaya dari Pemerintah Kabupaten, Puskesmas Desa serta lintas sektor terkait sehingga pelaksanaanya dapat tercapai sesuai sasaran dan waktu yang disepakati.
Endemik penyakit kaki gajah ini ternyata masih ada di Kabupaten Gunung Mas kasus-kasus yang ditemukan dan ini sekaligus merupakan upaya tahun ke tiga, yang sudah dilakukan dan Pemkab akan terus berupaya dan akan melakukan secara masal setelah pencanangan, ini tahun ke lima kita sudah bisa menyelesaikan sekaligus bulan eliminasi kaki gajah di Kabupaten Gunung Mas.
“Dengan kerjasama dukungan masyarakat, Pemerintah Daerah, Camat Lurah, semua stakeholder akan mendukung kita semua, pasti akan berhasil untuk eliminasi ini seluruhnya, kita berharap dengan dukungan masyarakat kita harus cepat tanggap terjadi kasus-kasus ini yang terjadi di Gunung Mas kita harus merespon itu lebih cepat dan merespon lebih lanjut kata,” Drs. Yansiterson, M.Si seusai acara pencegahan program minum obat pencegahan filariasis.
Press Release Bidang Pengelolaan Informasi Publik.
by Muhammad Fiqri Baihaqi | Oct 9, 2018 |
Gunung Mas – Pemkab Gunung Mas (Gumas) menggelar Rapat persiapan Hut KORPRI dan Pembentukan Panitia Natal KORPRI kegiatan diselengarakan di ruang rapat lantai satu Kantor Bupati Gunung Mas, Selasa (9/10/2018) siang.
Hadir dalam acara rapat tersebut Sekda Gunung Mas Drs. Yansiterson, M.Si, Asiten II Ir. Yohanes Tuah, M.Si, Asisten III Agung, SE, Seluruh Kepala Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas serta pihak terkait lainnya.
FOTO// Rapat pembentukan panitia Hut KORPRI dan pembetukan panitia Natal yang dipimpin oleh Sekda Gunung Mas Drs. Yansiterson, M.Si di ruang rapat lantai satu kantor Bupati Gunung Mas, Selasa (9/10/2018).
Dalam rapat membahas tentang susunan kepanitiaan, terdiri dari ketua wakil ketua dan koordinator masing-masing seksi panitia natal KORPRI. Yang terpilih sebagai Ketua Panitia Natal adalah dr. Maria Efianti, Kepala Dinas Kesehatan, dan sebagai Wakil Ketua dari Kepala Dinas Perhubungan Yemie, SE.
“Sekda Gunung Mas Drs. Yansiterson, M.Si mengatakan dalam susunan panitia yang dibawah koordinator-koordinator yang belum dilengkapi segera dilengkapi paling lambat satu minggu kedepan, sampaikan kepada Ibu Tumi Sekretaris KORPRI agar SK-nya segera diproses.
Saya pikir panitia-panitia yang sudah dibentuk akan segera menyiapkan keperluannya, masing-masing dan SK ini nanti juga akan diproses ke bagian Hukum Sekretariat Daerah, supaya teman-teman bisa menjalankan tugas yang duduk dikepanitiaan,” tandas Drs. Yansiterson, M.Si
“Ada satu hal menjadi catatan penting yang kita sepakati hari ini, bahwa katua panitia natal KORPRI kita pilih bersama dari kaum perempuan,” tutupnya.
Pres Release Bidang Pengelolaan Informasi Publik.
by Muhammad Fiqri Baihaqi | Oct 9, 2018 |
Gunung Mas – Berkaitan dengan keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.529/Menhut-II/2012 Tanggal 25 September 2012 tentang penunjukan areal hutan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah seluas 15.300.000 Ha. (Lima Belas Juta Tiga Ratus Ribu Hektar) sebagai kawasan hutan, implementasinya sangat berpengaruh nyata terhadap penerapan kebijakan pembangunan dalam pemanfaatan ruang dan fungsi kawasan, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melalui Dinas Kehutanan dan Pertanahan, menggelar rapat koordinasi inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan di wilayah Kabupaten Gunung Mas bertempat di Aula Dinas Pekerjaan Umum, Senin (8/10/2018).
FOTO : Asisten III saat menyamapiakan Sambutan Bupati dalam rangka rapat koordinasi dan verifikasi penguasaan tanah, dalam kawasan hutan Kabupaten Gunung Mas, Senin (8/10/2018) di Aula Dinas Pekerjaan Umum.
Kegiatan Rapat koordinasi tersebut dibuka langsung oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas Agung, SE.
Dalam sambutan tertulis Bupati Gunung Mas Drs. Arton S. Dohong yang dibacakan oleh Agung, SE menyampaikan, nawa cita pemerintah Jokowi menyebutkan pada agenda ke 5 yaitu “Menyebutkan pada “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”, hal ini ditempuh dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” yang salah satunya dengan mendorong program kepemilikan tanah seluas 9 Juta Hektar.
“Pemeritah Kabupaten Gunung Mas menyambut baik dan siap mendukung rangkaian kegiatan tora serta dalam pelaksanaannya kami telah berupaya dengan segenap tenaga agar alokasi tora Kabupaten Gunung Mas dapat diusulkan sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan sehingga, pada hari ini kita sampai pada tahapan rapat pembahasan permohonan PPTKH/TORA Kabupaten Gunung Mas,” ungkapnya.
Perlu kami sampaikan juga, dalam pelaksanaan tora dilapangan tim teknis tora Kabupaten Gunung Mas terkendala waktu, karena pengumpulan formulir yang di isi langsung oleh masyarakat sebagai salah satu syarat mengikuti program tora ternyata membutuhkan waktu yang cukup lama, oleh karena itu untuk memenuhi target alokasi tora Kabupaten Gunung Mas yang sebesar 80.000 Ha.
Pada tanggal 28 Agustus 2018 kami mengusulkan tora dengan luasan lahan sebesar 3.359.557 M2 Kelurahan Tumbang Talaken dengan luas + 321,36 M2, Kelurahan Kuala Kurun dengan Luas + 866.305 M2, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir dengan luas + 611.286 M2 , Desa Batu Nyapau dengan luas + 866.782 M2, Desa Tumbang Lapan dengan luas + 14.683 M2.
Yang kedua pada tanggal 1 Oktober 2018 dengan luasan lahan sebesar 3.319.496 M2, Kelurahan Sepang Simin dengan luasan + 488.070 M2, Kelurahan Kampuri dengan luas + 83.505,25 M2, Desa Taringan dengan luas + 2.999.000 M2, Desa Batu Nyapau dengan luas + 348.921 M2.
“Besar Harapan Kami Pemerintah Kabupaten Gunung Mas agar dapat mengusulkan kembali program tora untuk wilayah-wilayah yang masuk dalam peta indikatif tora yang secara eksisting wilayah telah digunakan oleh masyarakat sebagai pemukiman, kebun, fasilitas sosial dan fasilitasi umum,” kata Bupati.
Turut hadir, Kepla Dinas Kehutanan dan Pertanahan Rody Aristo Robinson, SP, (BPKHXXI) Palangka Raya Eko Subagio Wloodc Putro, S,ANT. M.SC, BPN Provinsi Kalteng Julius Tigor H. Hutapea, S.H., M.M., MPA, Kepala OPD terkait dari Provinsi Kalteng yang mewakili, kepla OPD terkait Kabupaten Gunung Mas, seluruh Camat, Kepala Desa se-Kabupaten Gunung Mas.
Press Release Bidang Pengelolaan Informasi Publik.
by Muhammad Fiqri Baihaqi | Oct 8, 2018 |
Gunung Mas – Rapat evaluasi Hasil kerja Tim tingkat desa dan kelurahan sekaligus terkait dengan pembahasan lahan, yang dilaksanakan di ruang rapat lantai satu kantor Bupati Gunung Mas (Gumas), senin (08/10/2018).
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas Drs. Ambo Jabar, yang sekaligus membuka kegitan rapat, turut hadir perwakilan dari Kapolres,TNI, Kepala OPD terkait, Camat Kurun, Camat Mihing Raya, Camat Sepang, pihak perusahaan dan seluruh Pj Kades wilayah Kecamatan Kurun, Mihing Raya dan Sepang.
Kegiatan rapat ini mengacu pada pemetaan dan pengukuran Tapal batas desa lahan pada masyarakat, namun dalam pelaksanaan kegiatan banyak ditemukan hambatan – hambatan yang berpengaruh terhadap keberhasilan kegiatan yakni ; adanya egoisme yang tinggi yang menyebabkan penyelesaian penataan batas wilayah administrasi desa/kelurahan menjadi alot serta dari inventarisasi permasalahan tentang penegasan batas desa/kelurahan, seringkali diikuti oleh persoalan – persoalan terkait dengan biaya operasional dan kepentingan perorangan.
“Ia mengharapkan agar semua tim Pemerintah daerah, Kepolisian,TNI, perusahaan dan masyarakat dapat membentuk kesepakatan bersama, agar nantinya dapat menemukan titik kordinat batas desa, dan data dapat diinventarisasi dengan maksimal, Data peta juga harus dapat disingkronisasikan terlebih dahulu sehingga nantinya pada waktu pemetaan bisa mendapat titik koordinat Tapal batas yang tepat dan akurat antar desa,” Kata Drs. Ambo Jabar dalam arahannya.
Press Release Bidang Pengelolaan Informasi Publik.
