by Muhammad Fiqri Baihaqi | Apr 12, 2019 |
Wakil Bupati Gunung Mas Rony Karlos, S.Sos duduk bagian kiri, saat menyampaikan Sambutannya terkait dukungan Pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pemiliu mendatang, di ruang rapat paripurna DPRD Kab. Gumas, Kamis (11/04/2019) kemaren malam.
Gunung Mas – Wakil Bupati Gunung Mas Rony Karlos, S.Sos menghadiri Sosialisasi penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 bersama stakeholder yang diselenggrakan oleh KPU Kab. Gumas, bertempat di raung rapat Paripurna DPRD, Kamis (11/04/2019) malam pukul 19.00 WIB.
Sejumlah stakeholder, dilingkup Kabupaten Gunung Mas serta tokoh Agama Tokoh Masyarakat dan pengurus parpol sasat menghadiri kegiatan, Sosialisasi penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019. (Foto : ISWANTO AGAU // gunungmaskab.go.id).
Tampak beberpa undangan yang hadir, Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas Drs. H Gumer, Wakil Bupati Gunung Mas Rony Karlos, S.Sos, Ketua Bawaslu Walman tristianto, yang mewakili Kapolres Kabag Sumda AKP Surya Pahmi, yang mewakili Kejari Kasi Pidana Umum Mamidun, Angota DPRD Dapil I Lily Rusnikasi dan Nomi Aprilia, Kepala Dinas Satpol PP Edwin Yustian, SH pengurus Parpol, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, serta undangan lainnya.
Dalam kegiatan tersebut, yakni porum dialok untuk mendapat gambaran, terkait dari masing-masing pihak dan kesiapan menghadapi Pemilu pada tanggal 17 April 2019 mendatang.
Dalam sambutan Ketua KPU Stepensin Mengatakan, sampai hari ini KPU Gunung Mas sudah melaksanakan beberapa proses. Meskipun ada kendala yang masih tercecer-cecer kelengkapan yang dialami. Tetapi itu bukanlah menjadi sesuatu kendala bagi kami untuk mempersiapkan kegiatan Pemiliu.
Samapai saat ini, dokumen-dokumen di KPU Gunung Mas (Gumas) sudah siap termasuk surat suara, hanya beberapa TPS saja yang belum. Artinya masih ada kekurangan, Tetapi bisa dikatakan 90 persen kesiapan KPU untuk menyelenggarakan Pemilu sudah siap. Itu yang terkait dengan logistik.
”Dijelaskannya, kita sudah menyiapkan jadwal pada tanggal 15 April 2019 akan pendistribusiaan semua logistik ke seluruh Kecamatan. Kecuali Kurun, armada tidak ada kendala semua, semoga tidak ada cuaca hujan dan lain-lain. Untuk hal-hal teknis berkembang diluar ada pertanyaan baik oleh masyarakat umum, oleh pengurus partai politik, maupun oleh penyelenggara itu sendiri. Sampai hari ini sudah saya konfirmasi dengan pihak Bawaslu, tidak ada pemantau pemilu mendaftar di Gunung Mas,” ucap Stepenson.
Wakil Bupati Gunung Mas Rony Karlos, S.Sos menyambut baik kegiatan tersebut, kurang lebih enam hari kita akan melaksanakan pemilu, tentunya wilayah Gunung Mas ini memiliki 12 Kecamatan dan jumlah, pemilih DPTHP ketiga 80.724 jiwa yang tercatat, serta jumlah TPS 367.
Sesuai amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu pasal 434 ayat 1 dan 2. Untuk kelancaran tersebut tugas wewenang tanggung jawab pennyelenggara pemilu, pemerintah daerah wajib memberikan bantuan pasilitas sesuai ketentuan perundang-undangan Terkait dengan hal tersebut sudah berjalan dengan baik.
Pada saat ini, dukungan dari pembkab Gumas yaitu kegiatan sosialisasi, peraturan perundang-undangan pemilu dari Badan Kesbang Pol Kabupaten Gunung Mas sudah berjalan. Himbauan untuk mengsukseskan pemilu melaui sapanduk oleh tim koordinasi mendukung kelancaran pesta demokrasi, melalui Kesbang Pol juga, sosialisasi melalui media masa, media sosial dan Radio Hamauh FM 98.7.
”Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berharap, kepada seluruh pihak supaya menjalin kewaspadaan terkait hal-hal yang tidak diinginkan. Dan netralitas ASN sampai saat ini tidak ada laporan yang tercatan kalau ASN ikut politik paraktis walupun ada keluarganya mungkin tidak pasang badan,” Pungasnya.
by Muhammad Fiqri Baihaqi | Apr 11, 2019 |
Gunung Mas – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melalui Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan Kick Off Meting Kajian Lingkungan Hudup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daearah, (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas, bertempat di Aula Rapat lantai I Kantor Bupati Gunung Mas, Rabu (10/04/2019) pagi.
Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Rony Karlos, S.Sos, dengan dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri dari pemangku kepentingan diantaranya, Ketua DPRD Kab. Gumas Drs. Gumer, Wakil Bupati terpilih Ir. Eprensia L P Umbing, SE.,M.Si, serta 29 OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
Dalam sambutan wakil Bupati Rony Karlos mengatakan, yaitu penyusunan kajian lingkungan hidup strategis KLHS rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kab. Gumas yang melaksanakan melalui kegiatan, Kick Off Meting Kajian Lingkungan Hudup Strategis.
Dimanan merupakan internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam RPJMD Kabupaten Gunung Mas.
Tentunya ini merupakan, tahapan yang penting bagi Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas terpilih 2019-2024, artinya Kabupaten Gunung Mas diuntungkan. Karena dengan adanya perubahan PP 2018 pada bulan Agustus sebagian yang sudah melakukan pelantikan Kepala daerahnya mereka gelabakan menyusunnya. ucap Rony Karlos,S.Sos.
Pembangunan di daerah-daerah termasuk Kabupaten Gunung Mas selain telah meningkat keuntungan ekonomi, juga mengakibatkan kemorosotan kualitas lingkungan hidup dan persoalan-persoalan sosial di masyarakat. Karena itu, upaya kepentingan lingkungan hidup dan prisip-prinsip pembangunan berkelanjutan tiga pilar sosial yaitu ekonomi, lingkungan sangat penting dilakukan dalam perencanaan pembangunan derah.
Dengan hadirnya FKPD pada hari ini, yaitu menggakomodir tiga hal aktib memberikan informasi data yang diperlukan, komidmen untuk aktif dalam kegiatan pokja, konsisten dalam pendampingan tim pokja dalam menyelesaikan proses KLHS RPJMD minimal drafnya kita terima satu bulan kedepan ini,” terangnya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas Ir. Kalvin A Sahay dalam laporannya mengatkan, bahwa kegiatan ini merupakan tahap awal dari seluruh kegiatan penyusunan KLHS, KLHS ini dibiayai pada DPA SOPD Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas.
Pada kegiatan KLHS ini, kita mencoba menginpentarisir seluruh kegiatan dan peran aktif seluruh kepala Prangkat Daerah, karena dari sinilah berangkatnya nanti peran aktif kepala SOPD dalam memberikan data sehingga data yang diberikan akan diintegrasikan didalam penyusunan KLHS dan RPJMD. Tanpa data yang akurat dan kongkrit mungkin akan terlewatkan kegiatan masing-masing SOPD.
Dalam kegiatan tersebut didapngi oleh para ahli, Dr. Asep Sofyan, M.T (ITB Bandung), Lukas, S.Pi., M.Si. (UPR), Dr. Ir. Yusurum, Jagau, M.Si. (UPR) Ir. Wawan N., MT, Dinas PUPR Prov. Kalimantan Tengah, Fatkhurohman (Koordinator lanskap Katingan Kahayan USID Lestari) Hendrik Segah, Ph. (GGGI), M. Taswin Munier (GGGI), Pimpinan Borneo Natuira Foundation (BNF).
by Muhammad Fiqri Baihaqi | Apr 10, 2019 |
BINCANG : Ketua DPRD Kabupaten Gumas H Gumer didampingi Kepala Disdalduk dan KB Isaskar ketika dibincangi wartawan, di Ruang Rapat Lantai I Kantor Bupati, Rabu (10/4) siang.
Gunung Mas – Terobosan baru dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga. Mereka membentuk dan mengusulkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk 20 kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) ke Perusahaan Besar Swasta (PBS).
”Pembentukan dan usulan bantuan CSR terhadap 20 kelompok UPPKS di 12 kecamatan tersebut sangat penting, untuk meningkatkan ekonomi dan penghasilan keluarga,” ucap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gumas H Gumer, di Ruang Rapat Lantai I Kantor Bupati, Rabu (10/4) siang.
Agar bisa maksimal, lanjut dia, diminta kepada Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang beroperasi di Kabupaten Gumas, untuk berkontribusi sebagai wujud kepedulian. Caranya dengan memberikan sebagian bantuan CSR kepada 20 kelompok UPPKS yang mayoritas merupakan ibu rumah tangga (IRT).
”Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, apa yang telah dilakukan Disdalduk dan KB dalam melakukan terobosan pembentukan kelompok UPPKS sangat kita apresiasi. Hal ini pun harus didukung penuh oleh PBS,” tuturnya.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, memang PBS yang beroperasi di daerah ini datang untuk mencari keuntungan, namun alangkah lebih baik mereka juga memperhatikan, berkontribusi, dan peduli terhadap masyarakat sekitar.
”Kami harapkan dengan bantuan yang seperti ini, akan mampu meningkatkan perekonomian dan penghasilan masyarakat yang tergabung dalam kelompok UPPKS,” tuturnya.
Legislator dari daerah pemilihan (dapil) III mencakup Kecamatan Tewah, Kahayan Hulu Utara, Damang Batu, dan Miri Manasa ini mengakui, usulan kepada PBS telah disampaikan. Ini sudah melalui beberapa tahapan, yakni rekomendasi dari kepala desa (kades), camat, hingga ke Bupati Gumas yang membuat surat pengantar kepada PBS tersebut.
”Usulan yang kami sampaikan sebanyak Rp 30 juta per kelompok UPPKS. Mereka nantinya bisa berusaha di bidang ekonomi produktif, artinya cepat laku dijual sehingga mereka memperoleh keuntungan. Kami berharap semua PBS peduli untuk membantu kelompok UPPKS itu,” pungkasnya.
by Muhammad Fiqri Baihaqi | Apr 10, 2019 |
Gunung Mas – Bupati Gunung Mas Drs. Arton S Dohong diwakili Asisten Administrasi Umum Agung, SE memimpin rapat Koordinasi dukungan kelancaran, penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, di Aula lantai I Kantor Bupati Gunung Mas, Selasa (09/04/2019).
Pada kesempatan tersebut, turut hadir Ketua KPU Stepenson, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Drs. Gantian Pasti, Kabag OPS. Kompol Theodorus Priyosantosa, SIK, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Gumas Hendri, SH, Komisioner Bawaslu Kabupaten Gumas Divisi Oranganisasi dan SDM Katriana, M,Si, Kepala OPD dilingkup Kab. Gumas.
Terkait kesiapan data pemilih Kabupaten Gunung Mas terdiri dari 12 Kecamatan 127 Desa dan Kelurahan, jumlah TPS 367, jumlah pemilih DPTBHP-80.724 Jiwa.
Asisten menjelaskan, koordinasi pemiliharaan keamanan atau ketertiban berdasarkan tingkat kerawanan pihak pemerintah daerah selalu berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan TNI untuk menjaga ketertiban dan keamanan khususnya menjelang dan saat pelaksanaan Pemilu.
Pada umumnya sikap netralitas ASN di Kabupaten Gunung Mas tetap dijaga, walaupun ada oknum tertentu yang menunjukan sikap tidak netral dijaga, walaupun ada terjadi oknum tertentu yang menunjukan sikap tidak netral pada pelaksanaan pentahapan pemilu namun semua masih dalam batas kewajaraan.
Apa yang kita bahas dalam rakor ini, mudah-mudahan segera ditindaklanjuti, dan kita semua tidak terkena masalah dalam pemilu serentak tahun 2019 ini, jangan berbondong-bondong ke MK, kalau ada persolaan selesaikanlah secara musyawarah dan mupakat,” tandas Agung, SE.
Ketua KPU Stepenson mengatakan, logistk Pemilu ada yang masih kekurangan dan sudah dipesan untuk pengiriman tambahan surat suara. Terkait dengan angkutan logistik ada bantuan dari Polres Gunung Mas, bantuan dari Pemerintah Daerah melalui Kesbang Pol dan ini bisa diatasi.
Diungkapkannya, seluruh petugas penyelenggara berjumlah 3.000 lebih sudah siap menjalankan tugasnya. Dalam waktu dekat surat pindah memilih dengan keperluan khusus diurus sampai tanggal 10 April 2019 untuk mendapatkan surat A.5 dan distribusi logistik pada tanggal 15 April 2019.
”Proses pengurusan surat pindah memilih harus menyerahkan surat tugasnya kepada pihak KPU,” ujarnya.
Komisioner Bawaslu Kabupaten Gunung Mas Divisi Organisasi dan SDM Katriana, M.Si menjelaskan, kesiapan personil pengawasan sudah disiapkan untuk tingkat Kecamatan, Desa/Kelurhan sampai ke tingkat TPS, yaitu untuk 367 TPS yang ada di Kabupaten Gunung Mas.
Pelanggaran yang terjadi hanya pada pemasangan alat peraga kampanye (APK) dilakukan penindakan dengan cara persuasive.
”Dimohon untuk kita semua supaya ikut mengawasi Pemilu menjadi pengawas yang partisipatif,” pungkasnya.
by Muhammad Fiqri Baihaqi | Apr 9, 2019 |
Gunung Mas – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, kebali mengevaluasi kinerja para pegawai dan pendistribusian pegawai yang dianggap masih belum dapat memaksimalkan beban kerja yang telah ditentukan. Hal tersebut didasar oleh beberapa faktor, seperti keterampilan atau kompetensi yang tidak sesuai, sehingga mengakibatkan ketidak profesionalan kerja.
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Yansiterson ini dalam sambutannya menyoroti tentang bagaimana cara mewujudkan kinerja pegawai yang sesuai dengan kebutuhan dan kopetensi pegawai tersebut, sehingga melahirkan pemerintahan yang baik.
Ini menjadi sorotan pihaknya mengingat masih adanya beberapa koposisi pegawai yang belum mencapai pada proposional kerja maksimalnya dan juga adanya penumpukan pegawai di satu unit tanpan pekerjaan yang jelas, sehingga berakibat pada kekurangan pegawai di unit lainnya juga menjadi persoalan.
“Kami melihat, masih terjadinya ketidak sesuaian antara kompetensi pegawai dengan jabatan yang diduduki dan ada pendistribusian pegawai yang tidak merata, dan forum inilah yang nantinya akan mengevaluasi secara menyeluruh tentang hal ini”. Kata Yansiterson dalam sambutannya. Selasa (9/4).
Ia juga menyoroti analisis beban kerja yang sebagian masih dianggap sebagai dokumen yang penting ada, namun belum menjadi patokan dalam kebutuhan dan juga jumlah serta kualifikasi pegawai yang kadang tidak menjadi pertimbangan dalam manajeen ASN.
“Persoalan – persoalan tersebut dapat kita pecahkan dengan mengetahui beban atau target kerja standar. Sehingga pegawai yang bersangkutan dapat merampungkan beban kerjanya dengan tepat dan tepat, serta juga disesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan”. Jelasnya.
Dirinya berharap, dengan diadakannya kegiatan ini tidak hanya menjadi rutinitas yang dapat dibarengi dengan produktifitas kerja, sehingga membuat analisa yang tercipta dapat teraplikasi dengan baik dikemudian hari.
“harapannya forum ini mampu menciptakan produktifitas kerja maksimal, sesuai dengan arah tujuan serta sasaran dari bimbingan ini yaitu, agar semua jenis jabatan dan uraian pekerjaan dapat tercapai dengan baik, sehingga dapat mengetahui jumlah kebutuhan pegawai dimasing-masing perangkat daerah” tukasnya.
