Saat Ini lapor SPT Tahunan, Berbasis Online Dengan Smartphone

by Muhammad Fiqri Baihaqi | Mar 18, 2019 | 0 comments

Gunung Mas – Wakil Bupati Gunung Mas (Gumas) Rony Karlos, S.Sos telah meresmikan gedung baru Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Gunung Mas, berlokasi di Jalan Pangeran Diponegoro, Senin (18/3/2019).  

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Gunung Mas Rony Karlos, S.Sos, Dwi Rahmat Handoko Kasi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangka Raya, Asisten Perekonomian Setda Gumas Ir. Yohanes Tuah, M.Si, Kepala Cabang Bank Kalteng Kuala Kurun Empas Umar, SE, Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Drs. Hansli Gonak, Kepala OPD terkait, serta undangan yang lainnya.

Menurut Wakil Bupati Gunung Mas Rony Karlos , S.Sos kita bangga ini menambah bangunan aset daerah yang baru, mudah-mudahan kedepan seluruh Instansi bisa bersama-sama pemimpin daerah yang baru dan jajarannya merencanakan pembangunan dari sisi pembangunan Pemerintah Daerah, dalam hal ini kantor tempat bekerja tempat kita melayani.

Terkait perencanaan bangunan ini, jujur saya tidak terlibat. Sehingga tidak mengetahui secara detail beberapa kapasitas gedung dan lain-lain,” ungkapnya.

Kami Pemerintah daerah mengsuport pembangunan ini, tidak hanya satu sisi tetapi bermacam sisi termasuk pada saat ini kita meresmikan banguanan yang sudah ada, tentunya kita bisa melayani masyarakat dengan lebih baik.

Dia berharap, semoga lahan yang masih ada dapat dimanfaatkan dan dikembangkan dengan maksimal.

“Harapannya kepada seluruh pegawai BPPRD Kabupaten Gunung Mas agar nikmati berbuatlah baik untuk melayani masyarakat kita,” pintanya.

Sementara itu, Kasi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangka Raya DWI Rahmat Handoko mengatakan, sampai akhir maret seluruh wajib pajak orang pribadi yang punya NPWP harus menyampaikan SPT tahunan secara tertib.

“Bagi masyarakat yang mempunyai kartu NPWP, maka mereka masuk kategori wajib lapor SPT tahunan, baik penghasilan nihil tetap wajib lapor. Kalau lapor aja tidak patuh apa lagi bayar,” kantanya.

Ini kontrol kita dari kita untuk pembangunan. Jadi kalau wajib lapor semua kita tau berapa penerimaan Negara kita.  

“Bagi wajib pajak yang tidak melapor atau membayar SPT Tahunan, maka akan dikenakan sanksi denda keterlibatan. Upaya ini untuk memperingatkan sekaligus mengeduksi wajib pajak agar lebih disiplin dan tertib,” pungkasnya.

Rendahnya angka kepatuhan melaporkan SPT Tahunan, bukan semata-mata akibat ketidak tahuan masyarakat. Namun akibat minimnya kesadaran wajib pajak.

Kita sudah malakukan sosialisasi cara masip melalui media masa langsung door to door, melalui kelas pajak, melalui apapun kita gunakan agar masyarakat tau menyampaikannya. Apalagi saat ini lapor SPT tahunan cukup mudah atau berbasis online. Dimana pun bisa dilakukan, bahkan dengan smartphone bisa pakai laptop dilakukan kapanpun tidak perlu lagi ngantri di kantor pajak lagi,” terangnya

Kades Ini Sukses Dongkrak Pendapatan Desa dari Rp80 Juta Menjadi Rp14,7 Miliar Setahun

by Muhammad Fiqri Baihaqi | Mar 16, 2019 | 4 comments

Keberhasilan kemandirian Desa Ponggok membuat Menkeu Sri Mulyani mengunjunginya dan mengahak selfie Kades Ponggok, Junaedi Mulyono. f- hendra kusuma/detik.com

TANJUNGPINANG (suarasiber) – Dengan keuletan dan inovasinya, Junaedi Mulyono, Kades Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah ini mampu mengangkat pendapatan daerahnya yang semula Rp80 juta per tahun kini menjadi Rp17,4 miliar. Dana Desa dimanfaatkan secara optimal di sini.

Mulyono diangkat sebagai Kades Ponggok tahun 2006. Dalam tayangannya di Mata Najwa yang diunggah Najwa Shihab di akun Youtubenya 24 Oktober 2018, Mulyono menceritakan bagaimana ia mampu mendongkar pendapatan desa sefantastis itu.

Menurut Mulyono, menjadi Kades pada tahun itu bukan sesuatu yang keren. Namun ia melihat potensi kampungnya luar biasa. Desa Ponggok memang memiliki sumber mata air yang terus mengalir. Sayang belum pernah dirancang agar berkah sumber air itu bisa menjadi modal untuk kesejahteraan warga desa.

Begitu dilantik, Mulyono segera menggandeng mahasiswa dan akademisi yang ada di Ponggok. Bersama aparat desa lain, dilaksanakan pertemuan demi pertemuan. Kades Ponggok yang kini usianya kepala 4 waktu itu mengusulkan ide-ide nyelenehnya.

Memimpin desa dengan PADes Rp80 juta setahun membuat Mulyono berpikir. Kebetulan ia memang mencintai air. Ia mencari-cari ide, dan saat terlintas nama Bunaken, sebuah taman nasional bawah laut di Sulawesi Utara, ia merasa mendapatkan ide.

Namun untuk meniru Bunaken secara persis jelas kesulitan karena secara geografis memang beda. Secara finansial juga berat.

Hebatnya Mulyono, ia memetakan bahwa ada 5 asset di Desa Ponggok. Yaitu sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), bangunan atau infrastruktur, sosial dan finansial. Semuanya digerakkan olehnya.

“Kebanyakan orang kalau mau membangun desa kan mikirnya selalu finansialnya. Dapat duitnya dari mana, berapa jumlahnya. Padahal asset lain juga bisa dikerahkan,” ujar Mulyono di Mata Najwa, seperti dilansir suarasiber.com dari gooday.id yang khusus mengulas beragam berita keberhasilan.

Bahkan, jika semua asset tadi benar-benar dioptimalkan, Mulyono berani mengatakan desa tak membutuhkan dana desa. Kuncinya, masyarakat harus mau sama-sama membangun desanya untuk kesejahteraan bersama.

Menghadapi dinamikan masyarakat pedesaan, akhirnya Mulyono menikmati jabatannya sebagai Kades Ponggok. Mau keren atau tidak keren tak lagi menjadi persoalan baginya. Apalagi dukungan masyarakat terhadap gagasannya cukup bagus.

Menggunakan Dana Desa yang ada serta semangat gotong royong yang tinggi, akhirnya dibangunlah wahana wisata air yang diberi nama Umbul Ponggok. Dari sebuah desa yang jarang didatangi orang luar, kini Desa Ponggok selalu macet setiap hari Sabtu dan Minggu.

Mulyono, Sang Kades Ponggok ingin semuanya dilibatkan untuk pemasaran. Jika merasa miliknya sendiri yang dipromposikan, pasti semangat melakukannya. Apalagi tahu persis bentuk barang yang dijual kepada publik.

Jadilah pada 2013 desa membelikan smartphone untuk seluruh perangkat di Desa Ponggok, seperti BPD, PKK serta RT dan RW. Sebuah terobosan yang cukup keren, meski awalnya untuk mengisi pulsa saja ada perangkat yang belum tahu caranya.

Para pemuda, termasuk Mulyono mengajarkan teknologi tersebut. Tak butuh waktu lama, bermunculan website, blog serta akun medsos warga Desa Ponggok yang menjual Umbul Ponggok.

“Dari satu dilike, lalu 1.000 dilike, begitu seterusnya hingga sampai seperti sekarang,” timpal Kades Ponggok, Mulyono.

Berdasarkan data dari jumlah tiket yang terjual, pada akhir 2018 Umbul Ponggok didatangi 40 ribu wisatawan per bulan. Dengan harga tiket masuk Rp15 ribu untuk semua wahana, total omzet per bulan Rp600 juta.

Dahulu hanya memiliki beberapa karyawan dengan gaji jauh di bawah UMK setempat, kini Umbul Ponggok memiliki puluhan karyawan dengan gaji melebihi besaran UMK Klaten. Bisa dikatakan tak ada lagi pemuda yang tak bekerja.

Seorang karyawan Umbul Ponggok dari sebuah refrensi lain mengatakan, sekarang tak terlihat lagi bank-bank harian berkeliaran di Umbul Ponggok. Padahal sebelumnya warga Desa Ponggok menjadi incaran para rentenir.

Keberhasilan Umbul Ponggok tak membuat Kades Ponggok, Mulyono berpuas diri. Ia pun memikirkan potensi lain yang semakin bisa menyejahterakan warga Desa Ponggok.

Dalam acara Mata Najwa, diundang juga Direktur BUMDes Tirta Mandiri, Joko Winarno.

Joko menyebutkan ada 11 bidang usaha yang kini dikelola BUMDes. Selain Umbul Ponggok, ada tambak ikan, toko desa, kios dan kuliner, tempat makan semacam resto dibuat gubuk atau gazebo, homestay, rental mobil, jasa event organizer pernikahan, persewaan gedung desa,

“Setiap ada acara pernikahan warga diadakan di gedung desa, dan kami merangkul ibu-ibu PKK untuk menyediakan cateringnya. Jadi melibatkan warga setempat, tidak keluar desa,” tutur Joko.

Mulyono, imbuh Joko, diakuinya memiliki ide yang cemerlang. tambak ikan misalnya, dahulu sepanjang sungai kumuh penuh sampah. Lalu diubah dengan program satu rumah satu empang. Hasilnya, per minggu petani Nila Merah di Desa Ponggok mampu panen 4 ton ikan.

Soal selfie di Umbul Ponggok juga salah satu ide gila Mulyono. Disampaikan Joko, jika pada umumnya selfie di laut atau gunung, Mulyono justru berpikir bagaimana selfie di dalam air.

Akhirnya sepeda motor, televisi, spot foto lain diturunkan ke dalam air. Dan… booming.

Bahkan di Umbul Ponggok juga ada wahana Warrior Adventure, semacam permainan halang rintang yang kerap ditayangkan televisi asing.

Mulyono bisa dikatakan Kades paling bersinar namanya di Indonesia belakangan. Bahklan Menteri Keuangan Sri Mulyani pun tertarik untuk melihat dari dekat Desa Ponggok dan Kadesnya serta mengajaknya selfie.

Seperti pengakuannya di Mata Najwa, melalui video singkat, Menkeu Sri Mulyani begitu turun ke jalan Desa Ponggok sudah melihat suksesnya program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Mulyono.

“Saya sebagai manusia, mengajak selfie itu ekspresi ketulusan saya karena terkesan oleh seseorang yang betul-betul memberikan kepemimpinan yang bisa mengubah masyarakat,” ujar Sri Mulyani dalam video itu, menilai kinerka Kades Ponggok, Mulyono.

Uang itu ada, kata dia. Bahkan sekarang setiap desa mendapatkan kucuran Dana Desa. Namun hanya sedikit yang mampu menciptakan perubahan yang baik. Dan Mulyono salah satu dari sedikit tadi.

Belum habis ide Mulyono. Di dunia pendidikan ia membuat terobosan satu rumah satu sarjana. Setiap warga Desa Ponggok yang kuliah mendapatkan bantuan Rp300 ribu per bulan yang langsung masuk ke rekening yang bersangkutan.

“Kami juga punya Jamkesdes, Jaminan Kesehatan Desa. Di luar TNI – Polri dan Pegawai Negeri, kami akan membayar semua klaim atas pengobatan yang dilakukan warga. Kalau TNI – Polri dan pegawai kan ada dari kantor,” ungkap Mulyono.

Di ujung tayangan, Najwa Shihab menanyakan tahun 2018 adalah akhir dari dua periode kepemimpinan Mulyono, lantas apa rencananya selanjutnya?

Menurut Mulyono, Desa Ponggok sudah maksimal mengelola potensinya, yang sulit adalah mempertahankan. Karenanya, ia memiliki mimpi lain yang harus dilompatinya.

Ingin mengintip Umbul Ponggok? Bisa follow instagramnya @ umbul_ponggok atau websitenya di sini. (man)

KPU Gelar Rapat Koordinasi Penyusunan Jadwal Kampanye Rapat Umum

by Muhammad Fiqri Baihaqi | Mar 15, 2019 | 0 comments

Gunung Mas – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunung Mas (Gumas), menggelar rapat koordinasi penyusunan jadwal Kampanye Rapat umum partai politik pada Pemilu 2019, di aula Hotel Insevas, Juamat (15/3/2019) pagi.

Rapat yang dipimpin oleh Ketau KPU Gumas Stepenson didampingi Komisioner KPU, serta dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Gunung Mas, yang mewakili Kejari Gumas Kasi Intel Hendri, SH, serta undangan lainnya.

Pada rapat tersebut, Ketua KPU Stepenson memaparkan terkait jadwal kampanye dalam rangka mempasilitasi kegiatan peserta pemilu yang setara adil bagi semua peserta pemilu, baik partai politik maupun calon perseorangan.

Ada beberapa kendala bagi KPU Gumas pada saatnya membuat jadwal kepada partai politik, oleh sebab itu, meskipun didalam agenda rapat kita penyusunan jadwal, hari ini ada dua alternatif yang ditawarkan kepada partai politik sampai hari ini KPU belum menyusun jadwal kampanye.

Kami akan menyodorkan draft dulu. Apakah KPU yang menyusun draft jadwal kampenye partai politik atau kami memberikan draft kosongan. Nanti partai politik yang mengisi kapan mereka akan melakukan rapat umum.

“Pada saatnya nanti, kami akan mengundang kembali peserta parta politik, mudah-mudahan sebelum tanggal 24 maret kita sudah mendapat kepastian jadwal dari partai politik sehingga kita sudah mempinalkan dan mengeluarkan dalam sebuah keputusan berupa jadwal dari KPU,” ujarnya.

Dikatakannya, untuk pelaksanaan rapat umum, berdasarkan SK yang sudah ditetapkan akan digelar setiap Kecamatan atau di tingkat desa di sekitar ibu kota kecamatan dengan menyebutkan lapangan apa yang digunakan, sehingga didalam keputusan KPU itu jelas tempatnya, kalau ada pergeseran kami mohon kepada setiap peserta atau partai politik bisa menyampaikan terlebih awal kepada KPU, karena menyangkut perubahan tempat

SK yang kita susun akan disampaikan kepada  Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, Kesbangpol serta dari Satpol PP yang mewakili dari pihak Pemerintah.

Kempanye media massa dan rapat umum baru boleh dilakukan 21 hari jelang masa tenang, atau 24 Maret-13 April 2019.

“Terkait beberapa ketentuan melakukan kampanye terutama harus memperhatikan waktu, jangan sampai menjadi temuan Bawaslu, kepada semua peserta rapat agar menyampaikan kepada pimpinan parpolnya masing-masing, jangan samapai  pada saat pelaksanaan ibadah dan proses belajar mangajar berlangsung,” tandas Katua KPU Stepenson.

Polres Gumas Libatkan Instasi lain Simulasi Pengamanan Pemilu 2019

by Muhammad Fiqri Baihaqi | Mar 15, 2019 | 0 comments

Gunung Mas – Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2019, Polres Gunung Mas menggelar simulasi pengamanan kota (Sispam Kota), dalam rangka kesiapan pengamanan Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden 2019, di taman Kota Kuala Kurun, Kamis (15/3/2019).

Kapolres Gunung Mas AKBP Yudi Yuliandin, S.I.K mengatakan, Pelatihan tersebut bertujuan untuk melatih kemampuan dan keterampilan personel Polres Gunung Mas (Gumas) dalam menangani masa pengunjuk rasa maupun gangguan Kamtibmas khususnya saat pengaman Pemilu serentak.

“Suapaya Masyarakat bisa memahami prosedur penanganan ketika terjadi hal yan tidak diingikan saat pemilu,” ujarnya.

Sementara itu, Karalog Polda Kalteng KOMBES Pranyoto, S.I.K, S.H., M.H menyampaikan apresiasi dan menyambut baik kepada jajaran Polres Gunung Mas yang telah terlaksananya kegiatan, simulasi pengamanan kota (Sispam Kota), dalam rangka kesiapan pengamanan Pemilu tahun 2019.

Saya juga melihat disini pelibatan intasi lain seperti rekan-rekan dari TNI, rekan-rekan dari Linmas dan pihak lainnya. Dalam hal pelaksanan Pemilu nanti ini benar-benar diterapkan. Dalam penanganan dalam pelaksanaan nanti, pelibatan kekuatan dari satuan-satuan lain potensi kekuatan yang ada mari kita manfaatkan bersama-sama,” pungkasnya.

Yang mana pada skenario pertama ditampilkan penaganan keributan di TPS, yang diantisipasi langsung oleh personil Linmas, petugas Pam TPS dan kerjasama TNI-POLRI.

Pada scenario kedua akan ditampilkan simulasi penanganan unjuk rasa anarkis yang dipimpin langsung oleh Kapolres di TKP dengan pengarahan seluruh jajaran.

Dan pada skenario ke tiga ditampilkan simulasi penculikan ketua KPU dengan menampilkan penyerbuan dan penyelamatan sandera oleh Tim CRT Polres Gunung Mas

Turut hadir Bupati Gunung Mas Drs. Arton S Dohong, Ketua DPRD H Gumer, Karalog Polda Kalteng KOMBES Pranyoto, S.I.K, S.H., M.H Kapolres Gunung Mas AKBP Yudi Yuliandin, S.I.K Ketua KPU Stepenso, Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Darminto Hutasoit, SH., M.H, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun, Muhammad Aliyuddin., S.Ag., M.H serta undangan lainnya.    

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kuala Kurun Canangkan Zona Integritas.

by Muhammad Fiqri Baihaqi | Mar 15, 2019 | 0 comments

Gunung Mas – Pengadilan Negeri (PN) Kuala Kurun Kelas II dan Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menggelar pencanangan Pembangunan Zona Integritas “Menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK), wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

Kegiatan tersebut ditandai dengan pengucapan ikrar dan penandatangan, pakta integritas oleh Ketua PN Kuala Kurun kelas II dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kual Kurun, dan dihadiri oleh Bupati Gumas Drs. Arton S Dohong Ketua DPRD Gumas H Gumer, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II Palangka Raya Akhamad Zaenal Fikri., S A.Md.,Md.,H, Kepala Badan Pemasyarakatan Palangka Raya Hery Muhammad Ramdan., A.Md., SH, Forum Pimpinan Daerah, tokoh Agama, tokoh masyarakat, dan undangan lainnya.   

Pencanangan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Ruang Sidang Utama PN Kuala Kurun Kelas II. Kabupaten Gunung Mas, Kamis (14/3/2019) pagi.

Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Darminto Hutasoit, SH., M.H mengatakan, kegiatan itu sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Sesuai dengan himbauan Kemenpan RB tahun 2014 Nomor 27 yang mewajibkan semua Intansi Pemerintah saat ini, harus mencanakan yang namanya pencanangan Pembangunan Zona Integritas.

“Ini adalah merupakan awal dari pembangunan Zona Integritas, bukan merupakan akhir. Sebab setalah pencanangan akan ada lagi yang namanya pembentukan tim kerja akan ada lagi yang namanya rencana aksi, akan ada lagi yang namanya evaluasi serta survei kepusan masyarakat maupun survei insdeks korupsi,” ujarnya.

PN Kuala Kurun baru terbentuk kurang lebih empat bulan. Pencanangan ini amanah dari Mahkamah Agung RI. untuk pengadilan Negeri hari ini batas terakhir pelaksanaan seIndonesia. Pencanangan itu juga merupakan komitmen menuju WBK dan WBBM,” ujarnya.

Dia menyampaikan terimakasih kepada Bupati Gunung Mas (Gumas) Drs. Arton S Dohong atas sumbangsih bantuan moril, bantuan material  yang telah meminjamkan fasilitas gedung, yang kami lakukan dari Mahkamah Agung yang sesuai dengan hibah atau pinjam pakai sementara sebagai wadah PN Kuala Kurun.

“Kami berharap agar membantu kami, tolong kami diigatkan, ada hal-hal yang tidak berkenan atau yang tidak pada relnya,” kata ketua pengadilan Negeri. Kaula Kurun.   

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun, Muhammad Aliyuddin., S.Ag., M.H tujuan dilakukan Zona Integritas ini supaya wajib diikuti oleh Forkopimdo oleh Bupati, tokoh Agama, tokoh adat, tokoh masyarakat. Suapaya menjadi saksi bagi kami yang mengucapkan ikrar tadi, bahwa lembaga benar-benar serius terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sementara itu, Bupati Gunung Mas mengakatan, Zona Integritas yang kita laukukan hari ini merupakan komitmen kita bersama, sebagai pelayan yang wajib dan harus melaksanakan printah uandang-unadang yang berkaitan dengan menghapuskan tidak perbuatan menyalah gunakan kewenanga khusnya yang berkaitan dengan korupsi , kolusi dan nepotisme.