by Muhammad Fiqri Baihaqi | Apr 23, 2019 |
Kementerian Perindustrian secara konsisten dan berkelanjutan terus mendorong pemanfaatan dan pengembangan Alat Mekanis Multiguna Pedesaan (AMMDes) untuk produktivitas masyarakat desa. Kehadiran AMMDes sejalan dengan fokus pemerintah dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Kami mendorong upaya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa yang diwujudkan melalui pendekatan untuk mengatasi ketimpangan dan mengembangkan potensi yang ada di pedesaan,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Tangerang, Banten, Senin (15/4).
AMMDes secara resmi telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo dan Menperin pada event Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) 2018. “AMMDes merupakan salah satu produk modernisasi yang masuk dalam program kerja Jokowi-JK. Karena itu, diharapkan alat multifungsi ini dapat meningkatkan produktivitas sehingga dapat juga membawa kesejahteraan masyarakat,” papar Airlangga.
Menurut Menperin, alat untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat di pedesaan tersebut telah melalui berbagai tahapan pengembangan dan uji coba. Saat ini, AMMDes diproduksi oleh PT Kreasi Mandiri Wintor Indonesia (KMWI) mempunyai model dasar yang dilengkapi dengan flat deck dan fitur power take off (PTO).
“Mesin diesel yang digunakan pada model ini telah mengalami penyesuaian untuk mendapatkan performa yang lebih baik di medan off road dan berbukit,” ujarnya. Model ini juga mengaplikasikan sistem penggerak tunggal yang dirancang dengan kecepatan maksimal 30 km per jam dan kapasitas silinder sebesar 650 cc atau setara dengan 14 HP.
Selain itu, model ini dilengkapi dengan differential lock sebagai fitur pengunci roda belakang sehingga dapat bergerak secara bersamaan untuk menambah traksi saat melintasi jalan yang buruk. “Saat ini, AMMDes telah diproduksi massal dengan pengembangan aplikasi untuk pertanian, perkebunan, perikanan, kesehatan, dan tanggap darurat bencana,” imbuhnya.
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Harjanto mencontohkan, AMMDes telah dikembangkan dengan dilengkapi alat pengolah air jernih. Fungsi AMMDes ini sudah dimanfaatkan di tiga wilayah yang terkena dampak gempa di Provinsi Sulawesi Tengah, beberapa waktu lalu, yakni di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala melalui bantuan lima unit dari Kemenperin.
Bagi masyarakat desa atau dalam kondisi darurat bencana, kebutuhan air bersih sangat penting untuk mendukung berbagai aktivitas. “Kebutuhan air bersih memang sangat penting, karena selain untuk minum, juga misalnya digunakan untuk memasak dan lainnya,” ungkap Harjanto.
“Bahkan, saat ini telah dikembangkan AMMDes yang dilengkapi dengan unit ice flake atau pembuat es serpihan yang cocok untuk nelayan,” tuturnya. Menariknya lagi, kini AMMDes mampu dikembangkan sebagai feeder ambulans di wilayah-wilayah yang bermedan berat dan juga minim infrastruktur jalan. Fungsi ini diyakini akan mengurangi jumlah kematian ibu melahirkan di Indonesia.
Oleh karena itu, Kemenperin terus mendorong pengembangan AMMDes sebagai salah satu karya anak bangsa yang perlu diapresiasi karena wujud kemandirian industri nasional.
“Komponen lokal AMMDes sudah lebih dari 70 persen. Untuk muatan penuhnya bisa mencapai 700 kg dan variasi kemiringan 20 hingga 30 derajat. AMMDes dilahirkan karena melihat infrastruktur atau jalan desa, sehingga dapat dimanfaatkan di jalan yang sangat ekstrim,” paparnya.
Terkait produksi, saat ini KMWI memiliki kapasitas produksi sebanyak 3.000 unit per tahun. Rencananya perusahaan akan meningkatkan kapasitas terpasangnya menjadi 12 ribu unit per tahun di 2020.
AMMDes Summit
Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kemenperin Putu Juli Andika menambahkan, dalam upaya perluasan pemanfaatan AMMDes yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan perekonomian pedesaan, Kemenperin dan PT Kreasi Mandiri Wintor Indonesia (KMWI) menggelar “The 2nd AMMDes Summit and Exhibition” yang dilaksanakan pada tanggal 15 – 16 April 2019 di Nusantara Hall – ICE BSD City.
Kegiatan tersebut mengusung tema “AMMDes Untuk Produktivitas dan Kesejahteraan Masyarakat Desa”. “Jadi, acara ini merupakan kelanjutan dari kegiatan tahun 2018 yang bertujuan untuk mendorong peningkatan pemanfaatan AMMDes untuk memenuhi berbagai kebutuhan kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan,” jelasnya.
Perhelatan tersebut, terdiri atas seminar dengan tema “Peningkatan Peran AMMDes Dalam Mendorong Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan” dan Focus Group Discussion (FGD) dengan topik yaitu “Pengembangan Bisnis Model AMMDes dan Perluasan Kerjasama Pengembangannya” serta “Pengembangan R&D&D AMMDes dan Komponen Pendukung Dalam Rangka Meningkatkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri”.
Lebih lanjut, event ini bertujuan membahas pemanfaatan aplikasi AMMDes untuk meningkatkan produktivitas dan memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat pedesaan serta membahas penguatan Research, Design and Development (R&D&D) AMMDes dan komponen pendukungnya.
Tujuannya untuk meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), serta exhibition yang akan menampilkan beberapa unit AMMDes dengan aplikasi perontok padi, penjernih air, Ice Flake Maker, pengolah kopi, pemoles beras, generator listrik, pascapanen pisang, dan ambulance feeder.
Selain itu, juga dilakukan penandatangan Letter of Intent antara PT. Kreasi Mandiri Wintor Distributor sebagai perusahaan distribusi AMMDes-KMW dengan PT. Repindo Jagad Raya tentang rencana ekspor AMMDes ke Timor Leste dan Papua Nugini serta serah terima AMMDes Ambulance Feeder sebanyak dua unit dari PT. KMWI kepada United States Agency for International Development (USAID).
“Kegiatan ini merupakan langkah awal membangun komitmen untuk mendukung pemanfaatan dan kerja sama pengembangan AMMDes-KMW melalui pilot project, serta membangun kerja sama dalam hal R&D&D komponen pendukung untuk peningkatan TKDN,” papar Putu. Ke depannya, diharapkan AMMDes dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam upaya meningkatkan laju perekonomian masyarakat di pedesaan.
Demikian Siaran Pers ini untuk disebarluaskan.
Tangerang, 16 April 2019
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT
by Muhammad Fiqri Baihaqi | Apr 17, 2019 |
Kementerian Agama terus memprioritaskan program-program terkait pengarusutamaan moderasi beragama, hal ini disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat membuka Dialog Nasional Keagamaan dan Kebangsaan, di Makassar, Sulawesi Selatan.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan bahwa agama dan negara sama-sama saling membutuhkan. Relasi keduanya adalah simbiosis mutualisme. Agama memerlukan wadah bangsa, kehidupan kebangsaan memerlukan nilai-nilai agama sebagai panduan, acuan di tengah kehidupan yang beragam.
“Karena bagaimanapun juga para penyelenggara negara perlu dikontrol, diimbangi dengan nilai-nilai agama, agar jalannya pemerintahan tidak kering dan menjaga moderasi beragama, pada hakikatnya juga menjaga Indonesia,” tegas Menag.
Dialog yang bertajuk “Mengarusutamakan Islam Wasathiyah, Menyikapi Bahaya Hoax dan Fitnah bagi Kehidupan Keagamaan dan Kebangsaan” ini, digelar Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam) melalui Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.
Lebih lanjut Menag menjelaskan bahwa program-program terkait moderasi beragama, adalah upaya agar sikap beragama seluruh warga negara di tanah air tetap berada pada jalurnya yang tidak berlebihan.
Saat ini, Menag menambahkan, terdapat kecenderungan sebagian orang terjebak pada pengamalan agama yang berlebihan. Dengan mengatasnamakan agama, katanya, sebagian orang menebarkan cacimaki, amarah, fitnah, berita bohong, memecahbelah, bahkan menghilangkan eksistensi kelompok berbeda.
“Untuk itu, kita ingin mereka yang mengamalkan pemahaman agama yang berlebihan itu dapat kembali ke tengah, yang sikap beragamanya dapat memanusiakan manusia,” jelas Menag.
“Agama Islam dengan kebangsaan seperti dua sisi mata uang, berbeda namun keduanya tidak bisa dipisahkan. Islam sebagai ajaran yang kita yakini kebenarannya, memerlukan wadah, tempat di mana nilai-nilai itu bisa diaktualiasikan, agar mewujud dalam kehidupan keseharian, itulah negara bangsa ini,” papar Menag.
Indonesia dinilai dunia sebagai bangsa religius. Tidak ada satupun suku bangsa di Indonesia yang tidak menjunjung tinggi nilai agama. Dan, itu sudah berlangsung sejak ratusan tahun lau, sebelum Indonesia berdiri.
Religiusitas Indonesia juga tercermin dalam kehidupan bernegara. Alenia ketiga pembukaan UUD 1945, secara ekplisit ditegaskan bhawa kemerdekaan diraih atas berkat rahmat Allah SWT. Presiden-Wakil Presiden, dan seluruh pejabat negara, semua mengawali masa jabatannya dengan bersumpah sesuai dengan agamanya.
“Jarang kita menemui negara didunia ini, yang penyelenggaraan negaranya mengawali dengan sumpah atas nama Tuhan. Begitu arifnya para pendahulu, menempatkan Agama yang tidak terpisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Menag.
“Konstitusi kita, sangat sarat, penuh dengan nilai-nilai agama. Tidak hanya kosakata agama, tapi juga terma, diksi secara langsung atau tidak langsung terkait dengan Agama,” tambahnya.
Agama, kata Menag, juga perlu dikontrol negara agar tidak terjerumus pada prilaku eksesif. Misalnya, karena klaim kebenaran dan lainnya. “Di sinilah negara berperan sebagai pengontrol, agar agama selalu pada koridornya yang moderat,” tambah Menag.
Menag mengaku, sejak empat tahun terkahir, pihaknya terus mempromosikan moderasi beragama.
Meski begitu, imbuhnya, akhir-akhir ini sikap beragama di Indonesia mengalami dinamika akibat beredarnya berita-berita bohong (hoax) yang seringkali mengatasnamakan agama.
“Di media sosial, masyarakat sulit dihindarkan dari informasi palsu, provokasi, fitnah, dan lain sebagainya yang menimbulkan syakwasangka serta sikap intoleran dan permusuhan. Hoax merupakan sarana kebohongan publik yang memicu keresahan massal,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Menag menekankan bahwa perang melawan hoax harus dilakukan semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Agama, katanya, terus berkomitmen untuk mewujudkan kehidupan keagamaan dan kebangsaan yang sehat demi keutuhan NKRI.
Biro Humas, Data dan Informasi Kemenag bersama Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo
by Muhammad Fiqri Baihaqi | Apr 17, 2019 |
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan, fokus dunia pendidikan saat ini adalah untuk memberikan keterampilan kerja bagi generasi muda. Hal ini dalam rangka menyambut bonus demografi dan persaingan antarnegara yang semakin ketat. Pendidikan dan pelatihan vokasi/kejuruan akan semakin diperkuat seiring bergesernya strategi pembangunan dari pembangunan infrastruktur fisik, menjadi pembangunan manusia.
“Kita ingin pendidikan yang fokus pada keterampilan bekerja. Ini sangat penting,” pesan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Selasa (12/2/2019).
Kunci bagi Indonesia untuk mempersiapkan diri dalam memenangkan persaingan terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Selain infrastruktur yang telah dibangun dalam empat tahun terakhir, peningkatan kualitas manusia menjadi prasyarat agar Indonesia tidak terjebak dalam perangkap pendapatan menengah (middle income trap). “Apabila kita bisa meng-upgrade secepat-cepatnya sehingga levelnya melebihi negara-negara di kanan-kiri kita, itulah namanya kemenangan kita dalam bersaing,” kata Presiden.
Memasuki tahun ketiga pelaksanaan revitalisasi sekolah menengah kejuruan (SMK), sesuai dengan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK, beberapa capaian positif mulai terlihat. Seiring dengan meningkatnya angka partisipasi kerja lulusan SMK pada tahun 2018, angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari lulusan SMK setiap tahunnya semakin menurun.
“Memang ini datanya dari sakernas (survei angkatan kerja nasional), yaitu (di bulan Februari) 2016 sebesar 9,84 persen dan pada tahun 2017 sebesar 9,27 persen. Sedangkan pada tahun 2018 sebesar 8,92 persen. Jadi sebenarnya trennya menurun,” disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy.
Jumlah lulusan SMK yang bekerja mengalami tren kenaikan. Pada bulan Februari tahun 2016 tercatat sebanyak 12,37 juta, kemudian meningkat menjadi 13,53 juta pada 2017, dan sebanyak 14,54 juta orang pada tahun 2018. Mendikbud menyatakan optimismenya terhadap program Revitalisasi SMK yang secara efektif dimulai pada tahun 2017.
Penyesuaian Kurikulum dan Kerja Sama Industri
Untuk mengembangkan pendidikan kejuruan yang selaras dengan kompetensi kebutuhan pengguna lulusan (link and match), maka Kemendikbud telah melakukan penyesuaian dan pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan. Jika sebelumnya menggunakan pendekatan dari supply-driven, maka saat ini kurikulum telah disesuaikan menjadi demand-driven agar dunia usaha dan dunia industri (DUDI) semakin aktif terlibat dalam proses pendidikan kejuruan di SMK.
“Jika selama ini SMK berjalan dengan berdasarkan persepsi dari sisi pendidikan saja, seakan nantinya akan dibutuhkan di dunia kerja. Sekarang SMK berjalan sesuai dengan permintaan dunia usaha dan industri. Yaitu dengan cara menyusun kurikulum dengan bekerja sama dengan DUDI. Bahkan DUDI diberi porsi untuk menentukan kurikulum sebesar 70 persen,” jelas Mendikbud.
Komitmen jangka panjang yang saling menguntungkan antara SMK dengan dunia usaha dan dunia industri juga terus diperkuat. “Sejak dilakukannya revitalisasi SMK itu, sudah ada 2700-an industri yang menjalin kerja sama dengan SMK. Dan itu kerja sama yang riil,” tutur Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen), Hamid Muhammad.
Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kebekerjaan lulusan SMK, Kemendikbud mendorong peningkatan kapasitas SMK menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1). Dirjen Dikdasmen menyampaikan bahwa berdasarkan data Direktorat Pembinaan SMK, saat ini terdapat 64 skema sertifikasi level 2 dan 3 yang digunakan oleh LSP-P1 SMK.
Sampai dengan awal tahun 2019, Kemendikbud bersama BNSP telah menyiapkan skema sertifikasi kualifikasi level II dan III untuk digunakan di LSP-P1 SMK dan diharapkan dapat meningkatkan akses sertifikasi kepada para siswa SMK. Dan sejak tahun 2016, tercatat 184.816 siswa SMK telah memperoleh sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sampai dengan awal tahun 2019, Kemendikbud bersama BNSP telah menyesuaikan 146 kompetensi keahlian pendidikan kejuruan di SMK. Dan sebanyak 1650 SMK telah melaksanakan sinkronisasi kurikulum.
Pemenuhan Guru Produktif
Presiden berharap semakin banyak guru sekolah menengah kejuruan (SMK) yang terampil dalam membimbing siswanya agar memiliki keterampilan dan kompetensi kerja yang baik. “Guru yang terampil harus lebih banyak dari guru normatif,” pesannya.
Saat ini Kemendikbud terus memperkuat guru-guru SMK melalui berbagai program pelatihan, kursus singkat, dan magang industri baik di dalam maupun luar negeri, serta program sertifikasi keahlian ganda. Hal ini untuk mendorong revitalisasi vokasi secara keseluruhan dan dapat menghasilkan lulusan yang bisa bersaing di dunia kerja. “Target guru berkeahlian ganda pada 2019 ini mencapai 40 ribu guru,” ujar Mendikbud.
Hingga akhir 2018, program Peningkatan Jumlah dan Kompetensi Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK yang telah terlaksana yaitu Peningkatan Kompetensi Guru Kejuruan. Capaiannya adalah 1) Penyiapan Sistem Pendataan Calon Peserta Uji Kompetensi Keahlian (UKK); 2) Identifikasi/Pemetaan calon Guru Sasaran Uji Kompetensi Keahlian di 219 SMK revitalisasi; 3) Diklat Guru Produktif, pada 104 guru produktif Bidang Teknologi dan Rekayasa, Energi dan Pertambangan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bisnis dan Manajemen, serta Seni dan Industri Kreatif.
Penumbuhan Minat Kewirausahaan
Pengembangan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi siswa di era industri 4.0 menjadi salah satu fokus Kemendikbud. Materi Pengembangan muatan Revolusi Industri 4.0 menjadi muatan wajib bagi SMK penerima bantuan revitalisasi. Sembilan jenis muatan industri 4.0 tersebut di antaranya Augmented Reality/Virtual Reality (AR/VR), 3D Printing, Tourism Promotion, Game Development, Smart School, Internet of Things, E-Commerce, dan Kewirausahaan.
Selain bekerja di industri atau melanjutkan studi di jenjang pendidikan tinggi, lulusan SMK juga didorong menjadi wirausaha kreatif. “Salah satu alternatif yang bagus ya mendorong anak-anak untuk menjadi wirausaha. Terutama anak-anak yang memiliki imajinasi yang kuat, punya mimpi besar, sebaiknya disiapkan untuk menjadi wirausaha,” kata Mendikbud.
Program SMK Pencetak Wirausaha mendorong pembelajaran tentang etika, nilai (value), kemampuan (ability) dan perilaku (attitude) dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang dihadapi. Pengembangan Pembelajaran Kewirausahaan di SMK telah diimplementasikan dalam berbagai bentuk pembelajaran berbasis produksi dan bisnis melalui beberapa pendekatan, di antaranya teaching factory, techno park, business center di sekolah.
Direktorat Pembinaan SMK dan The Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) Secretariat sudah menghasilkan 3.132 siswa wirausaha melalui program Sekolah Pencetak Wirausaha (SPW) Batch 1 sampai dengan Batch III. Program ini telah diikuti 175 SMK di 34 Provinsi. Sebanyak 206 sertifikat telah dibagikan kepada para siswa yang mampu menghasilkan omzet Rp5 juta sampai dengan >Rp25 juta dalam 3 bulan.
Fitry Anita Rahman, siswi SMK Negeri 1 Cikalongkulon Cianjur, menjadi salah satu penerima sertifikat SPW dengan omzet Rp23 juta dalam 3 bulan. Siswi program Agribisnis Ternak Unggas ini mengaku tidak kesulitan membagi waktu antara berwirausaha dengan belajar. Sekolah memberikannya keleluasaan untuk bereksperimen melalui kelas khusus wirausaha. “Di sekolah aku, khusus sekolah pencetak wirausaha itu dikasih waktu bebas dua puluh jam seminggu. Kita bebas pakai untuk kegiatan wirausaha. Jadi gak kesulitan (membagi waktu),” ungkapnya.
Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Cikalongkulon Cianjur, Sumariyah, mengungkapkan bahwa sekolah berkomitmen mendorong minat dan bakat siswa dalam berwirausaha. Baginya, pembelajaran kewirausahaan siswa SMK sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan diri, serta menumbuhkan karakter positif siswa, seperti kreativitas, kemandirian, dan bekerja keras. (*)
**Disiapkan oleh Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemenkominfo
by Muhammad Fiqri Baihaqi | Apr 16, 2019 |
Kejaksaan R.I. siap sukseskan Pemilu Serentak 2019 yang pelaksanaannya hanya tinggal menghitung hari yakni Rabu tanggal 17 April 2019. Kesiapan jajaran Kejaksaan ini dapat dilihat dengan telah dibentuk tim pemetaan yang diberikan tugas melakukan pemetaan pileg dan pilres dari wilayah barat sampai dengan timur dan telah memetakan potensi kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, baik dari dimensi sosial politik, dimensi penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, serta dimensi partisipasi partai politik.
Kejaksaan aktif memberikan pengarahan dalam rapat Koordinasi Nasional tentang Kewaspadaan Nasional yang diikuti oleh seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi, Asisten Intelijen dan para Kepala Kejaksaan Negeri bersama dengan jajaran Pemerintah, TNI, Polri dan Penyelenggara Pemilu, yang dilaksanakan secara stimulan yaitu: 1) Di Makasar tanggal 12 Februari 2019, untuk wilayah Indonesia Timur, 2) di Batam tanggal 28 Februari 2019, untuk wilayah Sumatera dan 3) di Jakarta tanggal 27 Maret 2019 untuk wilayah Jawa, Bali dan Indonesia bagian tengah.
Dalam hal turut menjaga kelancaran pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, jajaran Kejaksaan juga senantiasa aktif melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah didaerah dalam rangka menciptakan sinergi, stabilitas politik yang kondusif serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Termasuk mengantisipasi berbagai perkembangan dinamika sosial/politik, serta memonitoring masyarakat/kelompok masyarakat didaerah yang melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Selain itu jajaran Kejaksaan juga memaksimalkan Posko Pemilu guna pengumpulan, menerima serta menganalisa berbagai kejadian ataupun laporan yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 menjadi produk intelijen.
Tak hanya itu, terkait perihal kesiapan menghadapi proses pemungutan suara dan hasil perhitungan suara pemilu, jajaran intelijen Kejaksaan juga diminta tetap aktif memantau perkembangan pelaksanaan pemungutan suara dan hasil perhitungan suara pada tanggal 17 April 2019, menjaga netralitas serta berperan aktif mensosialisasikan pentingnya penggunaan hak suara pada masyarakat.
Untuk mengecek kesiapan personil Kejaksaan di daerah dalam menghadapi Pemilu 2019, pada tanggal 8 April 2019 jajaran Kejaksaan telah melaksanakan video conference dengan para Asintel, Kajari, Kacabjari dan kasi bidang Intelijen di Kejati serta para kasi intel seluruh Indonesia.
Dan tak kalah penting, pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, Kejaksaan akan menurunkan sedikitnya 4.000 personel di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka mendukung dan turut mengamankan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara Pemilu 2019, yang terdiri dari personil Intelijen Kejaksaan sebanyak 3.000 orang tersebar di kantor KPU, Bawaslu dan Posko Pemilu Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri untuk melaporkan hasil sementara/kejadian menonjol dalam pemungutan dan perhitungan suara pada kesempatan pertama, serta Jaksa Pemilu di Sentra Gakkumdu baik tingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota.
Tim Media Sosial Kejaksaan Agung RI
by Muhammad Fiqri Baihaqi | Apr 16, 2019 |
Making Indonesia 4.0 merupakan sebuah peta jalan yang diterapkan untuk mencapai tujuan Indonesia menjadi negara 10 besar ekonomi dunia pada 2030. Sejak peluncurannya oleh Presiden RI tepat satu tahun lalu, Kementerian Perindustrian melakukan berbagai langkah untuk mempercepat penerapan Making Indonesia 4.0 sebagai game changer pertumbuhan ekonomi nasional.
“Dengan penerapan Making Indonesia 4.0, Indonesia berpeluang meningkatkan nilai tambah terhadap PDB nasional sebesar USD150 Miliar pada 2025. Selain itu, meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekitar 1-2 persen,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada pembukaan Indonesia Industrial Summit (IIS) 2019 di Tangerang, Senin (15/4).
Pelaksanaan IIS 2019 mengambil tema “Implementasi Making Indonesia 4.0 Menuju Indonesia Menjadi Negara 10 Besar Ekonomi Dunia” memberikan gambaran mengenai perjalanan penerapan peta jalan tersebut. Dalam periode tersebut, pemerintah telah menjalankan langkah-langkah strategis untuk mendukung percepatan adopsi industri 4.0. Pertama, peluncuran Indonesia Industri 4.0 Readiness Index (INDI 4.0), atau indikator penilaian tingkat kesiapan industri di Indonesia dalam menerapkan teknologi era industri 4.0. Tahap awal assessment INDI 4.0 telah diikuti oleh 326 perusahaan industri dari sektor industri makanan dan minuman, tekstil, kimia, otomotif, elektronika, logam, aneka, dan sektor engineering, procurement, and construction (EPC).
INDI 4.0 diluncurkan dalam IIS 2019 dengan menampilkan memberikan penghargaan untuk lighthouse industry dan perusahaan pemenang INDI 4.0. Penilaian INDI 4.0 menggunakan mekanisme self-assessment oleh perusahaan dengan mengukur lima pilar, yaitu manajemen dan organisasi, manusia dan budaya, produk dan layanan, teknologi, serta operasional pabrik. Rentang skor penilaian INDI 4.0 adalah dari level 0 (belum siap) yang artinya “belum siap” bertransformasi ke industri 4.0, kemudian level 1: industri masih pada tahap “kesiapan awal”, level 2: industri pada tahap “kesiapan sedang”, level 3: industri sudah pada tahap “kesiapan matang” bertransformasi ke industri 4.0, dan level 4: industri “sudah menerapkan” sebagian besar konsep industri 4.0 di sistem produksinya. “Secara umum, industri manufaktur Indonesia berada dalam posisi cukup siap menerapkan industri 4.0,” ujar Menperin.
Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menjadikan Indonesia sebagai official country partner pada Hannover Messe 2020 yang merupakan pameran teknologi industri terbesar di dunia. Pameran yang rutin diselenggarakan di Hannover, Jerman setiap tahun tersebut merupakan platform strategis untuk mengkampanyekan secara global Making Indonesia 4.0 sebagai inisiatif strategis Indonesia dalam menjawab tantangan Industri 4.0. “Partisipasi Indonesia sebagai Official Partner Country pada Hannover Messe dapat dimanfaatkan untuk mendorong kerja sama di bidang teknologi industri, meningkatkan ekspor produk dan jasa industri, serta menarik investasi pada sektor industri manufaktur,” papar Menperin.
Upaya lainnya adalah melaksanakan program Making Indonesia 4.0 Start-Up yang bertujuan menggali ide-ide inovasi dari perusahaan-perusahaan start-up berbasis teknologi. Dari 84 peserta yang lolos seleksi, terpilih lima start-up terbaik dengan inovasi teknologi yang siap dikomersialkan. “Kami mengharapkan start-up di tanah air semakin menyadari pentingnya infrastruktur digital yang menjadi ciri penerapan Industri 4.0 seperti cloud computing untuk mendukung bisnisnya,” kata Menperin.
Salah satu agenda IIS 2019 adalah sosialisasi rencana Indonesia dalam Hannover Messe 2020 tersebut. Kemenperin menghadirkan Pavilion Hannover Messe dalam IIS 2019 sebagai pusat informasi bagi perusahaan industri yang berminat berpartisipasi mengharumkan nama Indonesia di dalam pameran tersebut. Duta Besar Jerman untuk Indonesia juga akan menyampaikan mengenai langkah-langkah persiapan yang harus dilakukan oleh Indonesia sebagai OCP pada event besar tersebut dalam sesi diskusi strategis.
Era revolusi industri 4.0 menuntut kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam penguasaan teknologi. Era ini akan memberikan peluang lapangan kerja baru di Indonesia hingga 18 juta orang, dengan 4,5 tenaga kerja baru diserap sektor industri dan 12,5 juta lainnya oleh sektor jasa penunjang industri. “Pengembangan SDM industri merupakan suatu bentuk komitmen Pemerintah dalam mempersiapkan SDM menghadapi era industri 4.0,” ujar Menperin.
Indonesia Industrial Summit 2019 diselenggarakan pada 15-16 April 2019 di Indonesia Convention Exhibition BSD Tangerang. Kegiatan ini merupakan forum konsolidasi para pemangku kepentingan untuk membangun rumusan bersama mengenai langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan dalam mengakselerasi transformasi digital sektor industri manufaktur.
IIS 2019 dihadiri oleh hingga 5.500 peserta yang terdiri dari para pelaku industri, pengelola kawasan industri, asosiasi industri, pelaku IKM dan start-up sektor industri, para Duta Besar negara sahabat, Pejabat Kementerian/Lembaga terkait, Gubernur, Bupati/Walikota, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Perindustrian Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta akademisi dan praktisi.
Pertemuan ini juga diisi dengan Forum Strategis yang menghadirkan Para Menteri terkait untuk membahas transformasi kebijakan pemerintah dalam menghadapi era industri 4.0 seperti misalnya kebijakan insentif fiskal untuk mendorong perusahaan industri melakukan inovasi teknologi dan investasi pada peningkatan kompetensi SDM, strategi peningkatan penetrasi pasar untuk mendorong ekspor industri manufaktur, kebijakan upskilling dan reskilling kompetensi tenaga kerja untuk beradaptasi dengan era industri 4.0.
Selain itu, Wakil Gubernur Jawa Timur yang mewakili generasi muda juga akan menyampaikan mengenai Pemberdayaan Generasi Millennial dalam mendukung agenda Making Indonesia 4.0. Forum strategis juga akan menghadirkan pembicara dari dunia usaha untuk berbagi pengalaman mengenai langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan dalam bertransformasi menuju industri 4.0.
Demikian Siaran Pers ini untuk disebarluaskan.
Jakarta, 15 April 2018
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT
Website : www.kemenperin.go.id
Email : humaskemenperin@gmail.com
Twitter : @Kemenperin_RI
