by Muhammad Fiqri Baihaqi | Mar 27, 2019 |
Twit Series “Kemenangan Indonesia di Forum Arbitrase ICSID”
Silakan gunakan hashtag: #KerjaBerdampak, #PemerintahBekerja, #PASTIBekerja, dan #SaveOurMine
- Selamat pagi #SahabatPengayoman, menyemangati pagi ini #Yomin mau menginformasikan atas kinerja Pemerintah Indonesia yg minggu lalu telah kembali memenangkan gugatan di forum arbitrase internasional #PemerintahBekerja #KerjaBerdampak
- Jadi, Pemerintah Indonesia kembali digugat oleh perusahaan tambang Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd di forum arbitrase Internasional Centre for Settlement of Invesment Disputes (ICSID) #KerjaBerdampak #SaveOurMine
- Menkumham @LaolyYasonna mengatakan gugatan yg telah dilayangkan 6 tahun lalu itu kini telah bersifat final dan berkekuatan hukum tetap. Jadi tidak ada lagi upaya hukum yang bisa mereka lakukan. Mantul kan?? #PASTIBekerja #KerjaBerdampak
- Komite ICSID memenangkan gugatan utk Pemerintah Indonesia sekaligus menghindarkan pemerintah kita dr klaim sebesar USD 1,3 M atau sekitar Rp 18 T. Bahkan Pemerintah Indonesia berhak atas biaya pengganti perkara sebesar USD 9,4 jt atau setara Rp 140 M #KerjaBerdampak
- Menkumham @LaolyYasonna akan menagih dan mengejar aset-aset mereka utk disita. Kalau tdk ada itikad baik, Pemerintah Indonesia akan memanfaatkan perjanjian MLA dengan negara yg sudah memiliki kesepakatan dgn Indonesia #KerjaBerdampak #PASTIBekerja #PemerintahBekerja #SaveOurMine
- Keputusan ini, kata Menkumham @LaolyYasonna, jg menjadi alarm bg investor-investor asing yg ingin berinvestasi di Indonesia. Ini merupakan bukti Indonesia memilki kedaulatan dlm pengelolaan tambang dan merupakan pesan serius utk mereka yg tidak beritikad baik #KerjaBerdampak
by Muhammad Fiqri Baihaqi | Mar 26, 2019 |
Jakarta (25 Maret 2019) – Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Indonesia yang hari ini merayakan ulang tahunnya ke-15 telah menunjukkan kerja kemanusiaan yang luar biasa dan kontribusinya nyata bagi bangsa.
“Dari lubuk hati terdalam saya sangat bangga melihat kiprah nyata selama 15 tahun dalam penanggulangan bencana. Saya apresiasi pengabdian saudara semua,” tutur Mensos dalam Apel Siaga Tagana di Markas Komando Tagana Training Center (TTC), Sentul, Bogor, Senin.
Dihadapan 1.000 anggota Tagana, Sahabat Tagana, dan seluruh tmau undangan, Menteri mengatakan dalam setiap kunjungan ke lokasi bencana, ia senantiasa mendapat apresiasi positif dari para kepala daerah atas kiprah Tagana di lokasi bencana.
“Mereka memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kinerja Tagana. Saya sebagai Menteri Sosial sangat bangga,” tuturnya disambut tepuk tangan seluruh pererta apel Tagana yang datang dari berbagai provinsi di Indonesia.
Mensos juga menyampaikan salam dan ucapan selamat ulang tahun dari Presiden Joko Widodo. Presiden, lanjutnya, memiliki kepeduliah terhadap upaya mitigasi bencana yang dilakukan oleh Tagana.
“Saya ingin menyampaikan kemarin sampai tadi malam saya bersama Presiden. Saya sampaikan bahwa Tagana berulang tahun ke-15 tahun ini. Beliau menyampaikan salam hormat kepada seluruh SDM Tagana di seluruh Indonesia dan mengucapkan selamat ulang tahun,” katanya.
Mensos mengatakan selama 15 tahun, Tagana berada di garda terdepan dalam memberikan layanan kepada masyarakat terdampak bencana. Dalam setiap peristiwa bencana, Tagana telah hadir di lokasi kejadian satu jam setelah peristiwa guna memberikan pertolongan dan perlindungan korban bencana.
Berdasarkan data dan informasi bencana dari BNPB tercatat sepanjang 2018 terdapat 2.572 kejadian bencana di Indonesia. Di antaranya kejadian bencana alam gempa bumi di Provinsi NTB, peristiwa gempa bumi, likuifaksi dan tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah, serta Tsunami di Provinsi Lampung dan Banten.
Sepanjang tahun 2018 sebanyak 4.814 jiwa meninggal dunia dan 10,2 juta jiwa mengungsi. Selain itu, ada 320 ribu unit rumah rusak dan 1.999 unit fasilitas umum mengalami kerusakan.
Selanjutnya pada awal tahun 2019, terjadi bencana banjir di Kabupaten Madiun, Gempa bumi di Provinsi NTB dan banjir bandang di Kabupaten Jayapura.
Dalam penanganan bencana tersebut, Kemensos melakukan tugasnya dengan memberikan bantuan berupa permakanan dengan layanan dapur umum, pendirian tenda darurat dan layanan dukungan psikososial serta mengeluarkan cadangan beras pemerintah (CBP) seperti penanganan banjir bandang di Kabupaten Jayapura sebanyak 100 Ton.
“Langkah-langkah penanganan bencana ini tentunya tak lepas dari kerja keras dan kiprah Tagana,” lanjutnya.
Pada tahun 2019, lanjutnya, ada beberapa rencana strategis yang dilakukan Kementerian Sosial RI dalam hal penanggulangan bencana. Pertama, peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana alam dengan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana logistik, Peningkatan Kompetensi Tagana Muda, Madya dan Utama serta spesialisasi, fasilitasi pembentukan Kampung Siaga Bencana dan fasilitasi Tagana Masuk Sekolah.
Kedua, penyaluran bantuan pemenuhan kebutuhan dasar untuk korban bencana alam pada masa darurat berupa pengerahan SDM Tagana, pemberian bantuan permakanan melalui dapur umum, tenda darurat, distribusi logistic keperluan keluarga dan layanan dukungan psikososial
Ketiga, penyelenggaraan pemulihan dan penguatan sosial korban bencana alam pascabencana dengan bantuan jaminan hidup, bahan bangunan rumah, isi hunian, santunan ahli waris dan santunan luka serta melakukan rujukan.
“Rencana strategis ini akan terwujud apabila semua pihak bersinergi dalam penanggulangan bencana. Tagana, TNI, Polri, Basarnas, pemda, dan seluruh unsur relawan lainnya,” terang Menteri.
Tentang Tagana Indonesia
Tagana merupakan relawan kemanusiaan/tenaga kesejahteraan sosial yang berasal dari unsur masyarakat. Mereka memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana di bidang perlindungan sosial. Saat ini jumlah personil TAGANA lebih dari 37 ribu orang dan tersebar di seluruh pelosok Indonesia.
Seiring berjalannya waktu, TAGANA terus berkembang hingga saat ini telah memiliki Sahabat TAGANA sebanyak 63.140 orang. Mereka berasal dari lintas profesi di antaranya jurnalis atau wartawan, artis dan pekerja seni, organisasi masyarakat, dan sebagainya.
Kedudukan Tagana dibawah Kementerian Sosial dan bertanggung jawab kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam. Kedudukan Tagana di provinsi berada dibawah pembinaan dinas sosial provinsi, kabupaten/kota.
Tagana memiliki kemampuan dan keterampilan dalam penyelamatan korban bencana, psikososial, shelter, dapur umum, logistik, advokasi sosial, evakuasi, pendamping sosial, DVI, dan komunikasi.
Kepala Biro Humas Kementerian Sosial RI
Sonny W Manalu
by Muhammad Fiqri Baihaqi | Mar 26, 2019 |
JAKARTA (25 Maret 2019) – Kehadiran Mass Rapid Transit (MRT) atau Moda Raya Terpadu diyakini mampu menjadi salah satu solusi menekan angka kemacetan lalu lintas di ibu kota. Terlebih moda transportasi tersebut juga terintegrasi dengan moda transportasi lain seperti Bus Rapid Transit (BRT) dan Light Rapid Transit (LRT).
Presiden Joko Widodo meresmikan secara langsung operasional MRT Jakarta, Minggu (24/3) bertempat di Bundaran Hotel Indonesia. Sebelumnya, PT. MRT Jakarta melaksanakan uji coba publik dengan kuota mencapai 50.000 penumpang per hari. Selama uji coba tersebut, masyarakat dapat menikmati berbagai fasilitas dan fitur yang ada di seluruh stasiun seperti ruang menyusui, mushola, toilet untuk penyandang disabilitas, hingga lift bagi penumpang prioritas.
MRT Jakarta nantinya menargetkan 65.000 penumpang dapat terangkut setiap harinya. Angka tersebut diharapkan terus meningkat hingga 130.000 penumpang per hari. Dalam satu rangkaian kereta terdiri dari enam gerbong kereta dengan kapasitas penumpang sejumlah 1.900 orang. Ada sebanyak 14 rangkaian kereta yang beroperasi pada masa operasi komersial, dan dua rangkaian lainnya jadi cadangan.
“MRT bukan menjadi satu-satunya solusi untuk mengatasi stagnasi kendaraan di ibu kota, namun kehadiran MRT ini setidaknya mampu mengurangi beban jalan raya yang selama ini dipadati oleh kendaraan pribadi. Sebelumnya telah ada terlebih dahulu Transjakarta dan Kereta Rel Lisrik (KRL),” ungkap Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Senin (25/3).
Budi mengatakan, memindahkan budaya masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum bukan perkara mudah. Butuh waktu yang tidak sebentar sehingga mustahil perubahan tersebut dapat terlihat dalam jangka waktu satu dua bulan. Karenanya, Budi berharap secara perlahan namun pasti masyarakat beralih menggunakan transportasi umum.
Untuk tahap pertama, terang Budi, MRT Jakarta memiliki rute Bundaran HI-Lebak Bulus. Selanjutnya pembangunan MRT Jakarta fase II memiliki tujuan Stasiun Bundaran HI ke Kota Tua. “Nantinya seluruh stasiun MRT terintegrasi dengan moda transportasi lain. Selain itu perluasan rute juga diharapkan mampu menjangkau hingga daerah sub urban sehingga dapat melayani lebih banyak lagi penumpang yang sebelumnya merupakan pengguna kendaraan pribadi,” imbuhnya.
Lebih lanjut Budi mendorong agar daerah-daerah lain di Indonesia dapat mengembangkan sistem transportasi massal yang handal. Dengan begitu, persoalan kemacetan dapat diantisipasi sebelum akhirnya benar-benar mengalami stagnasi. (*)
Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Kementerian Perhubungan RI
by Muhammad Fiqri Baihaqi | Mar 24, 2019 |
JAKARTA (23 Maret 2019) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingati Hari Meteorologi Dunia yang ke-69, Sabtu (23/3). Peringati ditandai dengan menggelar berbagai kegiatan di antaranya upacara peringatan, seminar internasional, workshop, talkshow, dan menghadirkan inovasi teknologi 4.0 dalam upaya prakiraan dan peringatan dini cuaca dan iklim.
Peringatan Hari Meteorologi Dunia tahun ini, secara internasional mengangkat tema “The Sun, The Earth, The Weather”, yang kemudian diterjemahkan secara nasional menjadi “Matahari, Bumi, Cuaca Untuk Keselamatan dan Kesejahteraan”.
Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati mengatakan bahwa diangkatnya tema tersebut seiiring dengan tertujunya mata dunia terhadap isu dampak perubahan iklim yang semakin meningkatkan frekwensi terjadinya bencana, terutama bencana Hidrometeorologis, serta perlunya upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim tersebut untuk kesejahteraan masyarakat.
Karenanya dengan momentum peringatan HMD 2019 tersebut, BMKG ingin terus mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Dwikorita mengungkapkan warga bisa ikut berperan dalam mitigasi dengan melakukan hal-hal yang tampaknya sepele seperti mengurangi penggunaan sampah plastik, membatasi penggunaan kendaraan bermotor, mulai beralih ke sarana transportasi umum, menghemat penggunaan listrik dan air dan menanam pohon. Hal-hal yang tampak sederhana itu, menurut dia, akan membawa dampak besar dalam upaya mencegah dampak buruk perubahan iklim.
Selain itu, lanjut dia, juga selalu memperhatikan kondisi cuaca ataupun iklim dalam setiap aktivitas sehari-hari, menjaga keselamatan transportasi baik darat, udara, dan pelayaran serta menentukan pola tanam bagi petani ataupun tangkap para nelayan.
“Perubahan iklim ekstrem merupakan masalah yang dihadapi setiap negara tanpa memandang batas teritorial. Setiap negara pasti merasakan efek buruknya,” tuturnya di Jakarta, Sabtu (23/3).
Perubahan iklim, kata Dwikorita, memicu berbagai petaka seperti banjir, kekeringan, longsor, gelombang tinggi, dan peningkatan muka air laut. Bencana alam tersebut dapat menimbulkan korban jiwa serta kerugian ekonomi dan ekologi yang tidak sedikit. Belum lagi, tambahnya, dampak lanjutan yang juga tidak bisa dipandang sepele seperti merebaknya berbagai penyakit yang berujung pada kematian. Oleh karena itu, menurutnya perlu upaya mitigasi bersama untuk mencegah dampak negatif akibat perubahan iklim tersebut.
Setiap tahun, tanggal 23 Maret diperingati sebagai Hari Meteorologi Sedunia atau World Meteorological Day karena pada tanggal yang sama tahun 1950 sebuah badan spesialisasi di bidang Meteorologi di bawah naungan PBB bernama World Meteorological Organization dibentuk. WMO adalah organisasi antar pemerintah dengan keanggotaan 186 negara anggota dan 6 anggota teritori. Indonesia masuk menjadi anggota WMO pada 16 November 1950 dan berada di regional V Pasifik Barat Daya. WMO berperan penting dalam menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat, kesejahteraan ekonomi, dan perlindungan lingkungan hidup. (*)
Humas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Instagram: @InfoBMKG
Twitter: @InfoBMKG
Facebook: InfoBMKG
YouTube: InfoBMKG
#BMKG
#PemerintahBekerja
http://www.bmkg.go.id
by Muhammad Fiqri Baihaqi | Mar 23, 2019 |
Dua pejabat Kementerian Agama pada Jumat, 15 Maret 2019, tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Surabaya, Jawa Timur. Sehari kemudian, dua ASN tersebut ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Peristiwa ini mengagetkan banyak pihak, terutama keluarga besar Kementerian Agama. Pasalnya, kasus itu terjadi justru pada saat ASN di bawah komando Menag Lukman Hakim Saifuddin sedang cancut taliwondo dalam mereformasi institusi.
Kementerian Agama pun menjadi sorotan publik. Beragam pandangan mengemuka dalam melihat peristiwa ini dengan berbagai perspektifnya. Ada yang kemudian melakukan generalisasi, lalu mengatakan bahwa persoalan korupsi di kementerian ini sudah akut dan menggurita. Ada yang berpandangan kalau itu ulah oknum semata, tangkap tikusnya, bukan bakar lumbungnya. Ada juga mantan orang dalam yang “membusung dada”, seakan kondisi tempat kerjanya memburuk setelah kepergiannya.
Lantas, benarkah kinerja Kementerian bermotto Ikhlas Beramal ini memburuk? Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Mastuki menjelaskan bahwa dalam rentang 2014 – 2019 masa kepemimpinan Menag Lukman Hakim Saifuddin (LHS), Kementerian Agama justru banyak prestasi dan apresiasi. Prestasi dan apresiasi itu tidak hanya dirasakan ASN Kemenag, tapi juga diberikan oleh pihak luar.
Opini WTP
Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian Agama 2014 (LKKA) misalnya, pada tahun pertama kepemimpinan LHS adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dengan Paragraf Pengecualian. Setahun kemudian menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sehingga perbaikan tata kelola keuangan terus digalakkan hingga opini ini merangkak membaik.
“LKKA Kemenag tahun 2016 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Prestasi ini berhasil dipertahankan pada LKKA tahun 2017. Ini tentu indikasi adanya perbaikan,” tegas Mastuki di Jakarta, Kamis (21/03).
“LKKA Kemenag tahun 2018 masih dalam pemeriksaan BPK. Kami berharap tetap mendapat opini yang sama, WTP,” sambungnya.
Dikatakan Mastuki, dengan WTP, auditor BPK berarti meyakini bahwa berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, Kemenag telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik. Kalaupun ada kesalahan, itu dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.
Indeks Reformasi Birokrasi
Reformasi Birokrasi (RB) di Kemenag juga bergeliat. Ini bisa dilihat dari indeks penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB). Kalau pada tahun 2014, indeks RB Kemenag baru 54,83 atau masuk kategori “CC”, perlahan angkanya naik menjadi 62,28 atau “B” (2015), 69,14 atau “B” (2016), 73,27 atau “BB” (2017), dan 74,02 atau “BB” (2018)
“Ada kenaikan cukup signifikan dalam lima tahun terakhir, dari 62,28 menjadi 74,02 atau dari “CC” menjadi “BB”. Proses perbaikan terus dilakukan, semoga tahun depan kami sudah masuk kategori “A”,” tutur Mastuki.
Penilaian SAKIP
Peningkatan juga terjadi pada akuntabilitas kinerja ASN Kementerian Agama. Peningkatan ini bisa dilihat dari kenaikan grafik penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang juga dilakukan oleh Kemen PANRB. Jika pada 2014, SAKIP Kemenag masih dalam kategori “CC” dengan nilai 60,53, kategori dan nilai tersebut terus naik. Tahun 2015, SAKIP Kemenag sudah “B” dengan 62,01. Dua tahun berikutnya, capaian ini juga naik menjadi 68,17 (B), dan 70,02 (BB).
“Tahun ini, nilai SAKIP kita kembali naik menjadi 70,12 atau BB. Target kami, tahun depan sudah “A”,” tegasnya.
Indeks Kepuasan Jemaah Haji
Capaian kinerja Kementerian Agama dalam empat tahun terakhir juga sangat nampak dari penilaian masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Penilaian itu tercermin dalam Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS).
Tahun 2014, atau tahun pertama Menag Lukman Hakim Saifuddin menjadi Amirul Hajj pada penyelenggaraan ibadah haji, IKJHI hasil survei BPS mencapai 81,52. Indeks kepuasan ini terus naik menjadi 82,67 (2015), 83,83 (2016), dan 84,85 (2017). Semuanya dalam kategori memuaskan.
“Puncaknya, survei BPS tentang Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia, mencapai 85,23 pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2018 sehingga masuk kategori sangat memuaskan,” tuturnya.
“Ini pertama kali dalam sembilan kali sejarah survei kepuasan yang dilakukan oleh BPS sejak tahun 2010,” lanjutnya.
Mastuki menambahkan, keempat indikator ini menunjukkan bahwa proses reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja di Kementerian Agama berjalan on the track dan berkesinambungan. Setiap menteri dalam periodenya memberikan andil masing-masing bagi terus membaiknya kinerja kementerian yang lahir pada 3 Januari 1946 ini.
“Reformasi birokrasi di Kemenag memang belum selesai. Masih ada beberapa bolong yang harus ditambal. Tapi, rumah bocor cukup ditambal dan diperbaiki, tak perlu diluluhlantakkan!” tandasnya.
Biro Humas, Data dan Informasi Kemenag bersama Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo
