by Muhammad Fiqri Baihaqi | Oct 31, 2018 |
Jakarta, 30 Oktober 2018 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempublikasikan data realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) periode Triwulan III (Juli – September) Tahun 2018 yang mencapai angka sebesar Rp 173,8 triliun, mengalami penurunan sebesar 1,6% apabila dibandingkan dengan periode Triwulan III Tahun 2017 (Rp 176,6 triliun). Namun demikian realisasi investasi selama Januari – September Tahun 2018 untuk PMDN dan PMA (Rp. 535,4 triliun), naik 4,3% dibanding periode yang sama tahun 2017 (Rp. 513,2 triliun).
“Fluktuasi nilai tukar USD yang dipicu oleh kenaikan suku bunga AS dan penguatan USD di pasar global, terjadinya negatif neraca perdagangan Periode Januari-September 2018, perang dagang Amerika Serikat antara R.R. Tiongkok dan negara lain, menyebabkan investor bersifat “wait and see” dan menunda realisasi investasi yang sudah direncanakan, sehingga realisasi investasi Triwulan III 2018 turun dibanding periode yang sama tahun 2017” demikian kata Thomas Lembong dalam konferensi pers di kantor BKPM, Jakarta, 30 Oktober 2018.
Selama Triwulan III Tahun 2018, realisasi PMDN (Rp. 84,7 triliun) naik 30,5% dibanding periode yang sama tahun 2017 (Rp. 64,9 triliun), dan PMA (Rp. 89,1 triliun) turun 20,2% dibanding periode yang sama pada tahun 2017 (Rp 111,7 triliun). BKPM juga mencatat realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah: Jawa Barat (Rp 29,3 triliun, 16,8%); DKI Jakarta (Rp 26,2 triliun, 15,1%); Banten (Rp 16,1 triliun, 9,3%), Jawa Tengah (Rp 14,3 triliun, 8,2%); dan Jawa Timur (Rp 11,5 triliun, 6,6%).
Sedangkan realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah: Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (Rp 30,4 triliun, 17,5%), Listrik, Gas, dan Air (Rp 28,6 triliun, 16,5%), Pertambangan (Rp 16,1 triliun, 9,3%); Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (Rp 13,6 triliun, 7,8%); dan Industri Makanan (Rp 13,3 triliun, 7,6%); Lima besar negara asal PMA adalah: Singapura (US$ 1,6 miliar, 24,2%); Jepang (US$ 1,4 miliar, 21,2 %); Hongkong, RRT (US$ 0,5 miliar, 7,6%); Malaysia (US$ 0,5 miliar, 7,6%) dan R.R. Tiongkok (US$ 0,5 miliar, 7,6%).
Thomas Lembong menambahkan, “Turunnya realisasi investasi Triwulan III tahun 2018 tentu akan menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah. Pemerintah akan mengkaji dan mengevaluasi lagi kebijakan-kebijakan yang dianggap mengganggu stabilitas investasi. Pemerintah juga akan mengantisipasi faktor-faktor eksternal yang mungkin akan berdampak pada realisasi investasi di Indonesia kedepannya seperti krisis ekonomi yang terjadi di negara berkembang seperti Turki dan Argentina. Antisipasi ini perlu dilakukan untuk mencegah para investor menarik kembali modal yang telah diinvestasikan melalui pasar modal ataupun pasar uang.”
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal – BKPM, Farah Ratnadewi Indriani menjelaskan, realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia pada Triwulan III Tahun 2018 mencapai 213.731 orang dengan rincian sebanyak 89.622 orang pada proyek PMDN dan sebanyak 124.109 orang pada proyek PMA. Ia juga menjelaskan tentang sebaran investasi di luar Jawa tercatat sebesar Rp 75,8 triliun atau setara dengan 43,6% dari total investasi Triwulan III Tahun 2018.
“Peluang tenaga kerja terampil di Indonesia terbuka lebar dengan masuknya perusahaan-perusahaan dengan bidang usaha baru yang menggunakan lebih banyak teknologi. Untuk meningkatkan mutu dan kompetensi tenaga kerja Indonesia akan dilakukan selain melalui lembaga-lembaga pelatihan milik pemerintah juga akan diintensifkan kerjasama dengan dunia usaha dalam rangka pelatihan tenaga kerja Indonesia,” demikian penjelasan dari Farah Ratnadewi Indriani.
Untuk periode Januari – September Tahun 2018 dari total realisasi investasi sebesar Rp 535,4 triliun, realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah: Jawa Barat (Rp 88,4 triliun, 16,5%); DKI Jakarta (Rp 85,0 triliun, 15,9%); Banten (Rp 46,1 triliun, 8,6%); Jawa Tengah (Rp 41,9 triliun, 7,8%); dan Jawa Timur (Rp 36,1 triliun,6,8%).
Berdasarkan sektor usaha, (5 besar) realisasi investasi (PMDN & PMA) adalah: Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (Rp 70,7 triliun, 13,2 %); Listrik, Gas, dan Air (Rp 68,7 triliun, 12,8%); Pertambangan (Rp 58,5 triliun, 10,9 %); Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (Rp 57,1 triliun, 10,7%); dan Industri Makanan (Rp 43,1 triliun, 8,1%). Sedangkan realisasi investasi PMA berdasarkan asal negara (5 besar) adalah: Singapura (US$ 6,7 miliar, 30,6%); Jepang (US$ 3,8 miliar, 17,4%); R. R. Tiongkok (US$ 1,8 miliar, 8,2%); Hongkong, RRT (US$ 1,6 miliar, 7,3%); dan Korea Selatan (US$ 1,4 miliar, 6,4%).
Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Farah Ratnadewi Indriani
Plt. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Jl. Jend. Gatot Subroto 44, Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: 021-5252008 ext.7001
HP: 0811914410
e-mail: farah@bkpm.go.id
Lampiran Data Realisasi Investasi PMDN-PMA Triwulan III Tahun 2018
Terjadi peningkatan realisasi investasi PMDN pada periode Triwulan III Tahun 2018 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017 sebesar 30,5%, dari nilai realisasi investasi Rp 64,9 triliun menjadi Rp 84,7 triliun. Realisasi investasi PMA pada periode Triwulan III Tahun 2018 sebesar Rp 89,1 triliun mengalami penurunan sebesar 20,2% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 111,7 triliun.
Berikut hal penting dari capaian realisasi investasi PMDN dan PMA pada Triwulan III Tahun 2018:
1. Realisasi Investasi PMDN
Realisasi investasi PMDN berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah: Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (Rp 16,4 triliun); Konstruksi (Rp 12,9 triliun); Listrik, Gas dan Air (Rp 12,3 triliun); Pertambangan (Rp 8,1 triliun); dan Industri Makanan (Rp 8,1 triliun). Apabila seluruh sektor industri digabung maka terlihat industri memberikan kontribusi sebesar Rp 17,1 triliun atau 20,1% dari total PMDN. Realisasi investasi PMDN berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah: DKI Jakarta (Rp 12,5 triliun); Jawa Barat (Rp 12,4 triliun); Banten (Rp 7,3 triliun); Jawa Timur (Rp 7,2 triliun) dan Kalimantan Timur (Rp 5,9 triliun).
2. Realisasi Investasi PMA
Realisasi investasi PMA berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah: Listrik, Gas, dan Air (US$ 1,2 miliar); Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (US$ 1,0 miliar); Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (US$ 0,7 miliar); Pertambangan (US$ 0,6 miliar) dan Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (US$ 0,5 miliar). Apabila seluruh sektor industri digabung maka terlihat industri memberikan kontribusi sebesar US$ 2,3 miliar atau 34,7% dari total PMA.
Realisasi investasi PMA berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah: Jawa Barat (US$ 1,3 miliar); DKI Jakarta (US$ 1,0 miliar); Jawa Tengah (US$ 0,6 miliar); Banten (US$ 0,6 miliar); dan Bali (US$ 0,4 miliar). Realisasi investasi PMA berdasarkan asal negara (5 besar) adalah: Singapura (US$ 1,6 miliar); Jepang (US$ 1,4 miliar); Hongkong, RRT (US$ 0,5 miliar); Malaysia (US$ 0,5 miliar); dan R.R. Tiongkok (US$ 0,5 miliar).
3. Sebaran Lokasi Proyek
Pada Triwulan III Tahun 2018, realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp 98,0 triliun dan realisasi investasi di luar Pulau Jawa sebesar Rp 75,8 triliun.
4. Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia
Realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia pada Triwulan III Tahun 2018 mencapai 213.731 orang yang terdiri dari 89.622 orang di proyek PMDN dan sebanyak 124.109 orang di proyek PMA.
Kumulatif Realisasi Investasi Periode Januari – September 2018:
1. Realisasi Investasi PMDN
Realisasi investasi PMDN berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah: Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (Rp 44,4 triliun); Industri Makanan (Rp 30,0 triliun); Listrik, Gas dan Air (Rp 28,8 triliun); Pertambangan (Rp 28,6 triliun); dan Konstruksi (Rp 26,5 triliun). Apabila seluruh sektor industri digabung maka terlihat industri memberikan kontribusi sebesar Rp 63,2 triliun atau 26,2% dari total PMDN.
Realisasi investasi PMDN berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah: DKI Jakarta (Rp 37,9 triliun); Jawa Barat (Rp 27,6 triliun); Jawa Timur (Rp 23,8 triliun); Jawa Tengah (Rp 20,5 triliun); dan Kalimantan Timur (Rp 20,2 triliun).
2. Realisasi Investasi PMA
Realisasi investasi PMA berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah: Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (US$ 3,5 miliar); Listrik, Gas dan Air (US$ 3,0 miliar); Pertambangan (US$ 2,2 miliar); Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (US$ 2,0 miliar); Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin, dan Peralatannya (US$ 1,7 miliar). Apabila seluruh sektor industri digabung maka terlihat industri memberikan kontribusi sebesar US$ 7,9 miliar atau 36,2% dari total PMA.
Realisasi investasi PMA berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah: Jawa Barat (US$ 4,6 miliar); DKI Jakarta (US$ 3,5 miliar); Banten (US$ 2,3 miliar); Jawa Tengah (US$ 1,6 miliar); dan Sumatera Selatan (US$ 0,9 miliar).
Realisasi investasi PMA berdasarkan asal negara (5 besar) adalah: Singapura (US$ 6,7 miliar); Jepang (US$ 3,8 miliar); R. R. Tiongkok (US$ 1,8 miliar); Hongkong, RRT (US$ 1,6 miliar); dan Korea Selatan (US$ 1,4 miliar).
3. Sebaran Lokasi Proyek
Pada periode Januari – September Tahun 2018, realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp 304,2 triliun apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017 sebesar Rp 282,8 triliun terjadi peningkatan sebesar 7,6%. Sedangkan, realisasi investasi di luar Pulau Jawa periode Januari – September Tahun 2018 sebesar Rp 231,2 triliun apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017 sebesar Rp 230,4 triliun terjadi peningkatan sebesar 0,4%.
4. Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia
Realisasi penyerapan Tenaga Kerja Indonesia pada periode Januari – September 2018 mencapai 704.813 orang yang terdiri dari proyek PMDN sebanyak 327.206 orang dan dari proyek PMA sebanyak 377.607 orang.
Realisasi investasi berdasarkan Wilayah pada periode Januari sampai dengan September tahun 2018 adalah:
- Wilayah Sumatera dengan realisasi investasi sebesar Rp 87,7 triliun (16,4%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 37,6 triliun dan PMA sebesar US$ 3,7 miliar.
- Wilayah Jawa dengan realisasi investasi sebesar Rp 304,2 triliun (56,8%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 130,7 triliun dan PMA sebesar US$ 12,9 miliar.
- Wilayah Kalimantan dengan realisasi investasi sebesar Rp 66,4 triliun (12,4%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 48,5 triliun dan PMA sebesar US$ 1,3 miliar.
- Wilayah Sulawesi dengan realisasi investasi sebesar Rp 35,0 triliun (6,5%) terdiri dari PMDN sebesar Rp 13,8 triliun dan PMA sebesar US$ 1,6 miliar.
- Wilayah Bali dan Nusa Tenggara dengan realisasi investasi sebesar Rp 23,5 triliun (4,4%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 8,8 triliun dan PMA sebesar US$ 1,1 miliar.
- Wilayah Maluku dan Papua dengan realisasi investasi sebesar Rp 18,6 triliun (3,5%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 2,3 triliun dan PMA sebesar US$ 1,2 miliar.
Jakarta, 30 Oktober 2018
Plt. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
BKPM-RI
by Muhammad Fiqri Baihaqi | Oct 28, 2018 |
Perhelatan Our Ocean Conference (OOC) 2018 di Bali Nusa Dua Convention Center, 29-30 Oktober 2018 merupakan ajang penting bagi pemerintah Indonesia. Indonesia dipercaya untuk menjadi negara pertama di Asia yang melaksanakan Our Ocean Conference kelima ini. Hal ini merupakan tanda bahwa Indonesia telah dipandang oleh dunia karena keaktifannya dalam memperjuangkan isu kedaulatan dan hak laut baik melalui diplomasi maritim maupun kebijakan dalam negeri.
Dengan menjadi tuan rumah OOC 2018, Indonesia akan menunjukkan leadership (kepemimpinan) di bidang kelautan dan perikanan, terutama dalam menangani ancaman terhadap laut Indonesia. Tak hanya itu, Indonesia akan menerima manfaat ekonomi yang besar. Sustainable blue economy dan berbagai rencana aksi lainnya yang dicanangkan merupakan upaya untuk meningkatkan manfaat ekonomi kelautan dan mencegah kerusakan laut. Pelaksanaan OOC di Indonesia juga merupakan bentuk investasi dalam ocean diplomacy untuk menunjukkan our legacy, our ocean issues, atau our ocean related issues.
Setidaknya ada enam bidang aksi yang akan diusung dalam penyelenggaraan OOC tahun ini, di antaranya perikanan berkelanjutan (sustainable fisheries); kawasan konservasi laut (marine protected area); pencemaran laut (marine pollution); perubahan iklim (climate change); ekonomi biru berkelanjutan (sustainable blue economy); dan keamanan maritim (maritime security). Berbeda dari konferensi biasanya yang hanya menghasilkan penandatanganan MoU atau agreement, OOC 2018 akan menghasilkan komitmen konkret. Tidak hanya di Plenary, diskusi enam bidang tersebut juga akan dilaksanakan pada Side Events, Ocean Talks, dan Ocean Youth Leadership Summit.
Saat ini, sudah ada 7 kepala negara dan pemerintahan, 37 menteri, dan 2.200 delegasi yang mengonfirmasi kehadiran. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah. Berbagai perspektif akan dijaring dan diakomodasi sehingga tercipta solusi yang baik bagi masa depan laut di seluruh dunia.
Pelaksanaan OOC 2018 di Indonesia merupakan kolaborasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Mengusung tema “Our Ocean, Our Legacy”, Indonesia mengharapkan komitmen konkret yang diusung dari berbagai sektor dapat mengedepankan prinsip keberlanjutan sumber daya laut dan kesehatan laut sebagai warisan yang dipersiapkan bagi anak cucu dan generasi mendatang dengan parameter yang terukur.
“Kita berusaha bertindak dan berusaha konkret, sehingga pada saat kita melakukan konferensi yang ada adalah komitmen. Komitmen konkret negara-negara peserta bagaimana memajukan ocean, bagaimana melindungi ocean, bagaimana meng-address isu yang terkait dengan ocean. Jadi, sekali lagi, another keywords dalam komitmen konkret,” terang Menteri Retno.
Pada OOC 2018 ini, panitia penyelenggara OOC telah melakukan review pada komitmen untuk melihat sejauh mana progres implementasi komitmen yang disampaikan pada OOC 2014-2017. Sebanyak 663 komitmen disampaikan oleh berbagai negara yang ditujukan pada enam bidang aksi. Dari komitmen yang terkumpul, baru 206 komitmen yang telah dianggap selesai. Namun, pelaporan penyelesaian implementasi komitmen dilakukan dengan self- reporting (pelaporan mandiri). Oleh karena itu, Indonesia akan mengadakan pertemuan khusus dengan penyelanggara OOC sebelumnya dan yang akan datang untuk membahas langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pemantauan implementasi komitmen di masing- masing negara.
Untuk memastikan komitmen ini dijalankan sebagaimana mestinya, dalam penyelenggaraan OOC 2018 ini akan dibuat sistem review mechanism. Hal ini untuk mengukur dan mengontrol sampai pada tahap mana komitmen-komitmen tersebut diimplementasikan. “Kita tidak mau lagi kalau konferensi ini cuma talking-talking only. Omong-omong saja, tapi tindakan konkretnya tidak ada. Delivery-nya mana? Our Ocean Conference ke-5 ini betul-betul men- tracking delivery. Anda dulu komitmen satu juta hektar misalnya. Indonesia ingin mencapai 20 juta hektar pada 2020. Sudah janji kita akan mengonservasi laut kita,” ungkap Menteri Susi.
Pemerintah juga berupaya untuk mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam menyukseskan penyelenggaraan OOC. Hal ini juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memperhatikan isu kelautan di Indonesia. Berkolaborasi dengan berbagai instansi, OOC telah melaksanakan serangkaian talkshow, Our Ocean Photo Competition, kolaborasi dengan Ubud Writers & Readers Festival, Our Ocean Film Festival, dan pada acara puncak akan dilaksanakan Indonesia beach clean up serentak dilaksanakan diseluruh Indonesia pada 28 Oktober 2018, pukul 06.00 WIB.
Melalui kolaborasi, Indonesia berkomitmen untuk memastikan kesuksesan penyelenggaraan OOC 2018 yang berfokus pada keberlanjutan ekologi dan pendekatan ekonomi untuk menjaga dan merestorasi laut, demi sumber daya laut yang berharga, pariwisata, nelayan, masyarakat pesisir, dan seluruh penduduk di dunia.
Bersama, kita akan membuat perbedaan dengan pilihan yang kita buat, tindakan yang kita ambil, dan warisan yang kita tinggalkan, karena laut kita adalah warisan kita. Mari sukseskan Our Ocean Conference 2018!
Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
by Muhammad Fiqri Baihaqi | Oct 26, 2018 |
Manado (25/10) – Selama empat tahun, Gerakan Nasional Revolusi Mental terus berproses untuk menorehkan capaian yang positif pada perubahan cara pikir, cara kerja yang membawa perubahan pula pada cara hidup berbangsa. Hal ini dapat dilihat diantaranya melalui penyediaan pelayanan publik yang lebih transparan, tertib, dan pasti, perbaikan fasilitas pelayanan dan budaya pelayanan yang lebih baik, sinergitas program dan kebijakan pemerintah, serta pembangunan infrastruktur yang lebih merata dan berkesinambungan.
“Melalui Pekan Kerja Nyata (PKN) Revolusi Mental, Kemenko PMK ingin menyebarkan semangat gerakan ini kepada lebih banyak masyarakat, khususnya masyarakat Manado dan sekitarnya. Harapannya, masyarakat lebih mengetahui berbagai inovasi pelayanan publik dan merasakan manfaat dari program ini, menjadi karakter masyarakat yang dapat nantinya memajukan Indonesia,” ujar Deputi bidang Koordinasi Kebudayaan Kemenko PMK, Nyoman Shuida, di Manado, 26 Oktober.
Penyelenggaran PKN Revolusi Mental menurut Nyoman dilakukan agar bisa melihat berbagai inovasi layanan publik dari Kementerian/Lembaga, maupun Pemerintah Daerah seperti simulasi tes CAT oleh BKN yang diperuntukkan bagi para pelamar CPNS, akses pencetakan E-KTP, perpanjangan SIM, dan lainnya. Pemerintah ingin menegaskan komitmen dan ajakan Revolusi Mental sebagai gerakan bersama untuk mewujudkan sebuah kesatuan bangsa, mencapai kemandirian, dan memiliki karakter melayani yang merupakan jati diri bangsa Indonesia. Sesuai dengan tema yang diangkat, “Revolusi Mental Untuk Indonesia Satu Mandiri dan Melayani”.
“Sebagai gerakan bersama, sinergi lintas instansi menjadi kunci pelaksanaan gerakan ini sebagai lokomotif perubahan menuju Indonesia yang lebih baik. Hal ini terlihat dari berbagai program Revolusi Mental yang mengutamakan keterlibatan masyarakat di berbagai bidang. Di bidang Pendidikan, program Kuliah Kerja Nyata Tematik Revolusi Mental, maupun penguatan Pendidikan karakter melibatkan institusi Pendidikan,” tambah Nyoman.
Keterlibatan dunia usaha terlihat dalam program penurunan dwelling time, peningkatan kebersihan di areal bandara, dan cashless payment ticket untuk transportasi massal. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) juga dilakukan untuk mendorong inovasi pelayanan publik. Masyarakat juga terlibat aktif dalam berbagai kegiatan sosialisasi, termasuk yang terakhir adalah keterlibatan sebagai volunteers Asian Games dan Asian Para Games 2018.
“Masyarakat juga bisa melihat capaian program Revolusi Mental di masing-masing program turunannya, mulai dari Gerakan Indonesia Melayani, Bersih Tertib, Mandiri, dan Bersatu. Capaian Gerakan Indonesia Melayani terlihat dari peningkatan tranparansi dan kualitas perekrutan CPNS melalui sistem CAT, Mal Pelayanan Publik, dan berbagai inovasi layanan publik yang sudah berbasis online,” tambah Nyoman.
Capaian Gerakan Indonesia Bersih terlihat dari upaya revitalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, tata kelola lahan gambut yang berhasil menurunkan 93,6% titik api, gerakan bersih sanitasi publik, edukasi dan pelaksanan Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS), Gerakan Sekolah Bersih dan Bebas Intimidasi, dan pengurangan sampah plastik.
Capaian Gerakan Indonesia Tertib dilihat dari percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang mencapai 80 persen dengan memanfaatkan jaringan komunikasi elektronik. Edukasi tertib berlalu lintas serta peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana tempat transportasi massal.
Gerakan Indonesia Mandiri terlihat dari sinergi program pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan, peningkatan indeks daya saing global, penurunan suku bunga program Kredit Usaha Rakyat, sistem perizinan terintegrasi (Online Single Submission), serta program dana desa.
Capaian Gerakan Indonesia Bersatu, terlihat dari semangat gotong royong antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan Indonesia, diantaranya rehabilitasi dan rekonstruksi daerah bencana, penanganan berita hoax, dan peningkatan kerukunan umat beragama.
Revolusi mental sendiri merupakan suatu gerakan bersama untuk merubah karakter bangsa dengan menguatkan nilai integritas, etos kerja dan gotong royong. Kemenko PMK, dalam hal ini bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Gerakan Nasional Revolusi mental (GNRM) sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 12/2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi mental (GNRM).
Sebagai salah satu turunan program GNRM, PKN Revolusi Mental akan menghadirkan berbagai kegiatan inovatif yang melibatkan masyarakat, pelajar, komunitas serta tokoh-tokoh inspiratif penggerak perubahan dari perwakilan 34 provinsi. PKN Revolusi Mental secara khusus juga akan memberikan penghargaan pada agen-agen Revolusi Mental berprestasi. Pembahasan tentang Gerakan Indonesia Melayani – Indonesia Bersih – Indonesia Tertib – Indonesia Mandiri – Indonesia Bersatu juga akan dikupas tuntas dalam Rembuk Nasional dan Workshop. Sekitar 200 stand dari Kementerian/Lembaga, Provinsi, Kabupaten/Kota akan mengisi pameran PKN Revolusi Mental.
*******************
Bagian Humas dan Perpustakaan,
Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan,
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
roinfohumas@kemenkopmk.go.id
www.kemenkopmk.go.id
Twitter :@kemenkopmk
IG : kemenko_pmk
by Muhammad Fiqri Baihaqi | Oct 24, 2018 |
Serpong, 24 Oktober 2018 – Pameran dagang berskala internasional terbesar di Indonesia, Trade Expo Indonesia (TEI) 2018 resmi dibuka Presiden RI Joko Widodo hari ini, Rabu (24/10) di Indonesia Convention Exhibition Bumi Serpong Damai (ICE BSD), Tangerang, Banten. Mengusung tema “Creating Products for Global Opportunities” pada TEI 2018, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yakin Indonesia telah siap menjadi mitra penyedia produk-produk berdaya saing yang berkesinambungan bagi pelaku usaha dunia di kancah perdagangan global.
“Fokus utama TEI adalah transaksi business-to-business yang bersifat jangka panjang dan bertaraf internasional. Tujuan penyelenggaraan TEI adalah untuk meningkatkan ekspor Indonesia di kancah perdagangan internasional,” ungkap Mendag saat memberikan sambutan pada pembukaan TEI 2018.
TEI 2018 digelar selama lima hari, yaitu pada 24—28 Oktober 2018. Selama penyelenggaraan TEI, diperkirakan terlaksana sekitar 68 penandatanganan kontrak dagang misi pembelian. Kontrak dagang tersebut berasal dari Korea Selatan, Australia, Arab Saudi, Belgia, Perancis/Austria, RRT, Belanda, Spanyol, Meksiko, Thailand, Chile, Singapura, Malaysia, Amerika Serikat, Filipina, Brasil, Inggris, Jerman, Mesir, Nigeria, Italia, Hong Kong, Taipei, UAE, Irak, dan Jepang.
Perkiraan total nilai kontrak dagang adalah sekitar USD 5,19 miliar yang terdiri dari transaksi perdagangan sebesar USD 513,97 juta dan investasi sebesar USD 4,68 miliar. “Nilai ini tentunya akan terus bertambah pada saat penyelenggaraan, bahkan setelah TEI,” ujar Mendag optimistis.
Sampai dengan 23 Oktober 2018, telah terdaftar 8.313 buyers dari 124 negara. Sepuluh negara dengan jumlah buyer tertinggi selain Indonesia adalah Nigeria, Malaysia, RRT, Jepang, India, Saudi Arabia, Thailand, Australia, Afghanistan, dan Pakistan.
“Hingga 22 Oktober 2018 telah ada 7.127 permintaan terhadap produk Indonesia pada TEI 2018. Permintaan terbesar sejauh ini adalah untuk produk makanan dan minuman; produk fesyen dan gaya hidup serta kecantikan; produk manufaktur dan jasa; produk furnitur, perabotan, dan furnitur taman,” urai Mendag.
Mendag Enggar menekankan, TEI tahun ini sangat fokus mendatangkan buyer mancanegara. Untuk itu, Kemendag bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri melalui 132 kantor perwakilan RI di luar negeri, 22 atase perdagangan, 18 kantor Indonesian Trade Promotion Center (ITPC), 1 Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia, serta 1 Konsul Perdagangan maupun KADIN negara-negara sahabat dalam menyebarluaskan informasi di mancanegara tentang penyelenggaraan TEI 2018.
TEI 2018 menempati lahan pameran seluas 15.456 m2 yang cukup menampung 1.151 perusahaan nasional peserta pameran. Peserta pameran merupakan produsen, eksportir, serta pemasok produk dan jasa terbaik dari Indonesia, mulai dari produk manufaktur, pertambangan, industri strategis, hingga kerajinan.
Guna mempermudah buyer menemukan produk yang diminati, area TEI 2018 dibagi ke dalam tujuh zonasi, yaitu Pangan Nusa di Hall 1 dan 10, produk gaya hidup dan kerajinan di Hall 2, furnitur di Hall 3, produk-produk kreatif dan jasa di Hall 3A, produk-produk manufaktur di Hall 5 dan 6, produk-produk makanan dan minuman di Hall 7 dan 8, serta produk-produk unggulan daerah di Hall 9.
Zona Khusus
Pada penyelenggaraan TEI 2018 ini ditampilkan juga beberapa zona khusus, seperti di antaranya Paviliun “Road to Dubai”, yaitu area khusus bagi pihak sponsor utama keikutsertaan Indonesia pada World Expo 2020 Dubai. Zona ini dimaksudkan untuk menyosialisasikan keikutsertaan Indonesia pada ajang tersebut kepada masyarakat luas, serta kepada para buyer yang datang di TEI 2018.
Ada juga zona khusus Promosi Terpadu Sektor Perikanan hasil kerja sama Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Luar Negeri. Kegiatan di zona ini akan mencakup forum bisnis, business matching, konsultasi bisnis, dan kunjungan ke lokasi sektor perikanan; dan akan berlangsung pada 25—27 Oktober 2018.
Adapun zona khusus lainnya yakni Paviliun Program Pembinaan UKM Ekspor Daerah, Paviliun Indonesian Design Development Center (IDDC), Paviliun UKM alumni Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (BBPPEI), Pangan Nusa, Paviliun Kayu Ringan kerja sama dengan CBI Belanda dan Indonesia Light Wood Association (ILWA), dan Paviliun kerja sama TPSA Kanada.
TEI 2018 juga mempersiapkan berbagai kegiatan di luar kegiatan pameran, yaitu business matching dan juga Trade, Tourism, and Investment Forum (TTI Forum). Business matching akan digelar selama TEI 2018 berlangsung. Sementara TTI Forum akan dilaksanakan pada 24—27 Oktober 2018. TTI Forum memiliki beberapa ragam kegiatan seperti TTI Seminar, regional discussion, business counseling, export startup competition, dan talkshow.
Penghargaan Primaniyarta dan Primaduta
Pada pembukaan TEI 2018 ini, Pemerintah memberikan apresiasi kepada eksportir berprestasi dalam bentuk Penghargaan Primaniyarta kepada 26 perusahaan yang giat melakukan ekspor. Pemerintah juga memberikan penghargaan Primaduta kepada 42 buyers mancanegara yang loyal membeli produk-produk Indonesia, dimana 11 diantaranya diberikan penghargaan khusus sebagai buyers pasar prospektif yang berasal dari 11 negara.
Penerima penghargaan Primaniyarta terbagi menjadi empat kategori, yang meliputi Kategori Eksportir Berkinerja, Kategori Eksportir Pembangun Merek Global, Kategori Eksportir Pelopor Pasar Baru, serta Kategori Eksportir Potensi Unggulan. Sementara itu, penghargaan Primaduta diberikan kepada 42 buyers yang terbagi berdasarkan pasar negara tujuan ekspor, yaitu Pasar Ekspor Utama, Pasar Ekspor Nontradisional, dan Pasar Prospektif.
TEI merupakan ajang promosi tahunan berskala internasional yang menampilkan produk dan jasa Indonesia berorientasi pasar ekspor. Pada penyelenggaraannya yang ke-33 pada tahun ini, seperti tahun-tahun sebelumnya, pembiayaan TEI sepenuhnya berasal dari pihak swasta melalui kemitraan pemerintah-swasta dengan PT Debindomulti Adhiswasti.
— selesai–
Informasi lebih lanjut hubungi:
Fajarini Puntodewi
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Perdagangan
Telp/Fax: 021-3860371/021-3508711
Email: pusathumas@kemendag.go.id
Ari Satria
Direktur Pengembangan Produk Ekspor Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional
Kementerian Perdagangan
Telp/Fax: 021-23528643/021-23528653
Email: ari.satria@kemendag.go.id
by Muhammad Fiqri Baihaqi | Oct 18, 2018 |
Barito Kuala – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) berkomitmen untuk mewujudkan kemadirian pangan. Salah satunya adalah dengan optimalisasi lahan rawa sebagai lahan suboptimal untuk pertanian produktif, seperti yang menjadi tema utama puncak Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke 38 diselenggarakan di Barito Kuala, Kalimantan Selatan (Kalsel) pada 18-21 Oktober 2018.
Tema peringatan tahunan yang jatuh setiap tangga 16 Oktober tersebut, sesuai dengan tema World Food Day tahun 2018 yang diusung oleh organisasi pangan dan pertanian dunia yakni “Our Actions are Our Future, A Zero Hunger World by 2030 is Possible”. Pemerintah bertekad menjadikan lahan rawa sebagai penjamin ketersediaan pangan masa depan, ditengah pesatnya pertumbuhan penduduk dan menyusutnya lahan pertanian.
“Optimalisasi lahan rawa adalah bagian dari komitmen pemerintahan Jokowi-JK untuk menjaga kebutuhan pangan kita dengan meningkatkan produktivitas pertanian. Bahkan, untuk visi yang lebih besar yakni lumbung pangan dunia di 2045,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat membuka acara di Barito Kuala pada Rabu (07/10/2018).
Optimisme Amran ini bukan tanpa alasan karena lahan rawa di Indonesia cukup besar namun masih dipandang sebelah mata. Dari data Kementan terlihat luas lahan rawa di Indonesia diperkirakan mencapai 34,1 juta hektare yang terdiri dari sekitar 20 juta hektare lahan rawa pasang surut, dan lebih dari 13 juta hektare lahan rawa lebak. Lahan ini tersebar rersebar di 18 provinsi, atau 300 kabupaten/kota.
Dari jumlah itu, 9,52 juta hektare diantaranya bisa dikembangkan untuk pertanian. Potensi ini lebih luas dibandingkan lahan sawah irigasi yang hanya seluas 8,1 juta hektare. Kendala terbesar pemanfaatan lahan rawa terdahulu adalah genangan maupun kekeringan, namun saat ini dapat diatasi dengan pengelolaan tata air dan teknologi penataan lahan.
“Kita buktikan, dengan teknologi, lahan rawa yang dulunya hanya menghasilkan asap saat kemarau, dan tergenang saat hujan kini bisa dipakai petani untuk menghasilkan pangan,” ujar Amran di antara 750 hektare lahan padi rawa yang siap panen di Desa Jejangkit Muara, Kecamatan Jejangkit, Barito Kuala yang merupakan proyek percontohan.
_*Pertanian Modern Lahan Rawa*_
Amran menunjukkan, bahwa upaya konversi lahan rawa menjadi lahan pertanian ini telah berhasil dikembangkan seluas salah satunya di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dan ditargetkan akan ada 4.000 hektare lahan rawa di Kalimantan Selatan hingga akhir tahun 2018 nanti yang sudah jadi lahan pertanian produktif.
Pembukaan lahan rawa ini dilengkapi dengan pembangunan irigasi dan penerapan mekanisasi pertanian modern. Sejumlah tantangan seperti menjaga level air dilakukan dengan pompanisasi, begitu juga pengapuran untuk mengatasi kadar asam yang tinggi, dan beberapa intervensi untuk percepatan lembusukan jerami.
Optimalisasi lahan rawa juga tidak terlepas dari penggunaan varietas unggul baru (VUB) padi yang adaptif untuk rawa, dipadukan dengan teknologi budidaya yang tepat. Sebanyak 35 varietas padi unggul adaptif lahan rawa pasang surut dan rawa lebak dengan berbagai sifat keunggulan termasuk yang banyak dikembagkan antara lain inbrida padi rawa (Inpara) yaitu Inpara 2, Inpara 3, Inpara 8 dan Inpara 9, dan padi sawah irigasi/tadah hujan yang juga ditanam varietas adalah Inpari 32, Inpari 40 dan Inpari 42 Agritan.
“Peringatan HPS ke-38 tak boleh sekedar seremonial, tetapi harus menjadi momentum penting untuk perkenalkan kepada dunia akan kemajuan teknologi pertanian, terutama keberhasilan Indonesia memanfaatkan lahan rawa pertanian produktif,” tutup Amran.
Sejumlah rangkaian acara mendukung HPS 2018, seperti Pekan Pertanian Lahan Rawa Nasional (PPRN) guna memperkenalkan teknologi dan inovasi lahan rawa untuk pertanian. Termasuk dengan melaunching lunching Taman Sains Pertanian (TSP) Lahan Rawa, Bimbingan Teknis pengelolaan lahan rawa, Gelar Inovasi teknologi Pertanian Lahan, dan Pameran IPTEK dan Inovasi Pertanian Lahan Rawa.
Kegiatan yang juga penting adalah pelaksanaan International Workshop on Tropocal Wetlands: Innovation in Mapping and Managament for Sustainable Agriculture, serta diplomatic tour untuk para duta besar negara sahabat. Semua itu dilakukan agar “Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Rawa Lebak dan Pasang Surut Menuju Indonesia Lumbung Pangan Dunia 2045” bukan sekedar tema, tapi implementasi dan kerja nyata.
#HPS2018
Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian bersama Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo.
