by Muhammad Fiqri Baihaqi | Oct 31, 2018 |
Jakarta, 30 Oktober 2018 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempublikasikan data realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) periode Triwulan III (Juli – September) Tahun 2018 yang mencapai angka sebesar Rp 173,8 triliun, mengalami penurunan sebesar 1,6% apabila dibandingkan dengan periode Triwulan III Tahun 2017 (Rp 176,6 triliun). Namun demikian realisasi investasi selama Januari – September Tahun 2018 untuk PMDN dan PMA (Rp. 535,4 triliun), naik 4,3% dibanding periode yang sama tahun 2017 (Rp. 513,2 triliun).
“Fluktuasi nilai tukar USD yang dipicu oleh kenaikan suku bunga AS dan penguatan USD di pasar global, terjadinya negatif neraca perdagangan Periode Januari-September 2018, perang dagang Amerika Serikat antara R.R. Tiongkok dan negara lain, menyebabkan investor bersifat “wait and see” dan menunda realisasi investasi yang sudah direncanakan, sehingga realisasi investasi Triwulan III 2018 turun dibanding periode yang sama tahun 2017” demikian kata Thomas Lembong dalam konferensi pers di kantor BKPM, Jakarta, 30 Oktober 2018.
Selama Triwulan III Tahun 2018, realisasi PMDN (Rp. 84,7 triliun) naik 30,5% dibanding periode yang sama tahun 2017 (Rp. 64,9 triliun), dan PMA (Rp. 89,1 triliun) turun 20,2% dibanding periode yang sama pada tahun 2017 (Rp 111,7 triliun). BKPM juga mencatat realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah: Jawa Barat (Rp 29,3 triliun, 16,8%); DKI Jakarta (Rp 26,2 triliun, 15,1%); Banten (Rp 16,1 triliun, 9,3%), Jawa Tengah (Rp 14,3 triliun, 8,2%); dan Jawa Timur (Rp 11,5 triliun, 6,6%).
Sedangkan realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah: Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (Rp 30,4 triliun, 17,5%), Listrik, Gas, dan Air (Rp 28,6 triliun, 16,5%), Pertambangan (Rp 16,1 triliun, 9,3%); Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (Rp 13,6 triliun, 7,8%); dan Industri Makanan (Rp 13,3 triliun, 7,6%); Lima besar negara asal PMA adalah: Singapura (US$ 1,6 miliar, 24,2%); Jepang (US$ 1,4 miliar, 21,2 %); Hongkong, RRT (US$ 0,5 miliar, 7,6%); Malaysia (US$ 0,5 miliar, 7,6%) dan R.R. Tiongkok (US$ 0,5 miliar, 7,6%).
Thomas Lembong menambahkan, “Turunnya realisasi investasi Triwulan III tahun 2018 tentu akan menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah. Pemerintah akan mengkaji dan mengevaluasi lagi kebijakan-kebijakan yang dianggap mengganggu stabilitas investasi. Pemerintah juga akan mengantisipasi faktor-faktor eksternal yang mungkin akan berdampak pada realisasi investasi di Indonesia kedepannya seperti krisis ekonomi yang terjadi di negara berkembang seperti Turki dan Argentina. Antisipasi ini perlu dilakukan untuk mencegah para investor menarik kembali modal yang telah diinvestasikan melalui pasar modal ataupun pasar uang.”
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal – BKPM, Farah Ratnadewi Indriani menjelaskan, realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia pada Triwulan III Tahun 2018 mencapai 213.731 orang dengan rincian sebanyak 89.622 orang pada proyek PMDN dan sebanyak 124.109 orang pada proyek PMA. Ia juga menjelaskan tentang sebaran investasi di luar Jawa tercatat sebesar Rp 75,8 triliun atau setara dengan 43,6% dari total investasi Triwulan III Tahun 2018.
“Peluang tenaga kerja terampil di Indonesia terbuka lebar dengan masuknya perusahaan-perusahaan dengan bidang usaha baru yang menggunakan lebih banyak teknologi. Untuk meningkatkan mutu dan kompetensi tenaga kerja Indonesia akan dilakukan selain melalui lembaga-lembaga pelatihan milik pemerintah juga akan diintensifkan kerjasama dengan dunia usaha dalam rangka pelatihan tenaga kerja Indonesia,” demikian penjelasan dari Farah Ratnadewi Indriani.
Untuk periode Januari – September Tahun 2018 dari total realisasi investasi sebesar Rp 535,4 triliun, realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah: Jawa Barat (Rp 88,4 triliun, 16,5%); DKI Jakarta (Rp 85,0 triliun, 15,9%); Banten (Rp 46,1 triliun, 8,6%); Jawa Tengah (Rp 41,9 triliun, 7,8%); dan Jawa Timur (Rp 36,1 triliun,6,8%).
Berdasarkan sektor usaha, (5 besar) realisasi investasi (PMDN & PMA) adalah: Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (Rp 70,7 triliun, 13,2 %); Listrik, Gas, dan Air (Rp 68,7 triliun, 12,8%); Pertambangan (Rp 58,5 triliun, 10,9 %); Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (Rp 57,1 triliun, 10,7%); dan Industri Makanan (Rp 43,1 triliun, 8,1%). Sedangkan realisasi investasi PMA berdasarkan asal negara (5 besar) adalah: Singapura (US$ 6,7 miliar, 30,6%); Jepang (US$ 3,8 miliar, 17,4%); R. R. Tiongkok (US$ 1,8 miliar, 8,2%); Hongkong, RRT (US$ 1,6 miliar, 7,3%); dan Korea Selatan (US$ 1,4 miliar, 6,4%).
Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Farah Ratnadewi Indriani
Plt. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Jl. Jend. Gatot Subroto 44, Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: 021-5252008 ext.7001
HP: 0811914410
e-mail: farah@bkpm.go.id
Lampiran Data Realisasi Investasi PMDN-PMA Triwulan III Tahun 2018
Terjadi peningkatan realisasi investasi PMDN pada periode Triwulan III Tahun 2018 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017 sebesar 30,5%, dari nilai realisasi investasi Rp 64,9 triliun menjadi Rp 84,7 triliun. Realisasi investasi PMA pada periode Triwulan III Tahun 2018 sebesar Rp 89,1 triliun mengalami penurunan sebesar 20,2% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 111,7 triliun.
Berikut hal penting dari capaian realisasi investasi PMDN dan PMA pada Triwulan III Tahun 2018:
1. Realisasi Investasi PMDN
Realisasi investasi PMDN berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah: Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (Rp 16,4 triliun); Konstruksi (Rp 12,9 triliun); Listrik, Gas dan Air (Rp 12,3 triliun); Pertambangan (Rp 8,1 triliun); dan Industri Makanan (Rp 8,1 triliun). Apabila seluruh sektor industri digabung maka terlihat industri memberikan kontribusi sebesar Rp 17,1 triliun atau 20,1% dari total PMDN. Realisasi investasi PMDN berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah: DKI Jakarta (Rp 12,5 triliun); Jawa Barat (Rp 12,4 triliun); Banten (Rp 7,3 triliun); Jawa Timur (Rp 7,2 triliun) dan Kalimantan Timur (Rp 5,9 triliun).
2. Realisasi Investasi PMA
Realisasi investasi PMA berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah: Listrik, Gas, dan Air (US$ 1,2 miliar); Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (US$ 1,0 miliar); Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (US$ 0,7 miliar); Pertambangan (US$ 0,6 miliar) dan Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (US$ 0,5 miliar). Apabila seluruh sektor industri digabung maka terlihat industri memberikan kontribusi sebesar US$ 2,3 miliar atau 34,7% dari total PMA.
Realisasi investasi PMA berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah: Jawa Barat (US$ 1,3 miliar); DKI Jakarta (US$ 1,0 miliar); Jawa Tengah (US$ 0,6 miliar); Banten (US$ 0,6 miliar); dan Bali (US$ 0,4 miliar). Realisasi investasi PMA berdasarkan asal negara (5 besar) adalah: Singapura (US$ 1,6 miliar); Jepang (US$ 1,4 miliar); Hongkong, RRT (US$ 0,5 miliar); Malaysia (US$ 0,5 miliar); dan R.R. Tiongkok (US$ 0,5 miliar).
3. Sebaran Lokasi Proyek
Pada Triwulan III Tahun 2018, realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp 98,0 triliun dan realisasi investasi di luar Pulau Jawa sebesar Rp 75,8 triliun.
4. Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia
Realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia pada Triwulan III Tahun 2018 mencapai 213.731 orang yang terdiri dari 89.622 orang di proyek PMDN dan sebanyak 124.109 orang di proyek PMA.
Kumulatif Realisasi Investasi Periode Januari – September 2018:
1. Realisasi Investasi PMDN
Realisasi investasi PMDN berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah: Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (Rp 44,4 triliun); Industri Makanan (Rp 30,0 triliun); Listrik, Gas dan Air (Rp 28,8 triliun); Pertambangan (Rp 28,6 triliun); dan Konstruksi (Rp 26,5 triliun). Apabila seluruh sektor industri digabung maka terlihat industri memberikan kontribusi sebesar Rp 63,2 triliun atau 26,2% dari total PMDN.
Realisasi investasi PMDN berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah: DKI Jakarta (Rp 37,9 triliun); Jawa Barat (Rp 27,6 triliun); Jawa Timur (Rp 23,8 triliun); Jawa Tengah (Rp 20,5 triliun); dan Kalimantan Timur (Rp 20,2 triliun).
2. Realisasi Investasi PMA
Realisasi investasi PMA berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah: Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (US$ 3,5 miliar); Listrik, Gas dan Air (US$ 3,0 miliar); Pertambangan (US$ 2,2 miliar); Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (US$ 2,0 miliar); Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin, dan Peralatannya (US$ 1,7 miliar). Apabila seluruh sektor industri digabung maka terlihat industri memberikan kontribusi sebesar US$ 7,9 miliar atau 36,2% dari total PMA.
Realisasi investasi PMA berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah: Jawa Barat (US$ 4,6 miliar); DKI Jakarta (US$ 3,5 miliar); Banten (US$ 2,3 miliar); Jawa Tengah (US$ 1,6 miliar); dan Sumatera Selatan (US$ 0,9 miliar).
Realisasi investasi PMA berdasarkan asal negara (5 besar) adalah: Singapura (US$ 6,7 miliar); Jepang (US$ 3,8 miliar); R. R. Tiongkok (US$ 1,8 miliar); Hongkong, RRT (US$ 1,6 miliar); dan Korea Selatan (US$ 1,4 miliar).
3. Sebaran Lokasi Proyek
Pada periode Januari – September Tahun 2018, realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp 304,2 triliun apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017 sebesar Rp 282,8 triliun terjadi peningkatan sebesar 7,6%. Sedangkan, realisasi investasi di luar Pulau Jawa periode Januari – September Tahun 2018 sebesar Rp 231,2 triliun apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017 sebesar Rp 230,4 triliun terjadi peningkatan sebesar 0,4%.
4. Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia
Realisasi penyerapan Tenaga Kerja Indonesia pada periode Januari – September 2018 mencapai 704.813 orang yang terdiri dari proyek PMDN sebanyak 327.206 orang dan dari proyek PMA sebanyak 377.607 orang.
Realisasi investasi berdasarkan Wilayah pada periode Januari sampai dengan September tahun 2018 adalah:
- Wilayah Sumatera dengan realisasi investasi sebesar Rp 87,7 triliun (16,4%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 37,6 triliun dan PMA sebesar US$ 3,7 miliar.
- Wilayah Jawa dengan realisasi investasi sebesar Rp 304,2 triliun (56,8%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 130,7 triliun dan PMA sebesar US$ 12,9 miliar.
- Wilayah Kalimantan dengan realisasi investasi sebesar Rp 66,4 triliun (12,4%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 48,5 triliun dan PMA sebesar US$ 1,3 miliar.
- Wilayah Sulawesi dengan realisasi investasi sebesar Rp 35,0 triliun (6,5%) terdiri dari PMDN sebesar Rp 13,8 triliun dan PMA sebesar US$ 1,6 miliar.
- Wilayah Bali dan Nusa Tenggara dengan realisasi investasi sebesar Rp 23,5 triliun (4,4%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 8,8 triliun dan PMA sebesar US$ 1,1 miliar.
- Wilayah Maluku dan Papua dengan realisasi investasi sebesar Rp 18,6 triliun (3,5%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 2,3 triliun dan PMA sebesar US$ 1,2 miliar.
Jakarta, 30 Oktober 2018
Plt. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
BKPM-RI
by Muhammad Fiqri Baihaqi | Oct 28, 2018 |
Perhelatan Our Ocean Conference (OOC) 2018 di Bali Nusa Dua Convention Center, 29-30 Oktober 2018 merupakan ajang penting bagi pemerintah Indonesia. Indonesia dipercaya untuk menjadi negara pertama di Asia yang melaksanakan Our Ocean Conference kelima ini. Hal ini merupakan tanda bahwa Indonesia telah dipandang oleh dunia karena keaktifannya dalam memperjuangkan isu kedaulatan dan hak laut baik melalui diplomasi maritim maupun kebijakan dalam negeri.
Dengan menjadi tuan rumah OOC 2018, Indonesia akan menunjukkan leadership (kepemimpinan) di bidang kelautan dan perikanan, terutama dalam menangani ancaman terhadap laut Indonesia. Tak hanya itu, Indonesia akan menerima manfaat ekonomi yang besar. Sustainable blue economy dan berbagai rencana aksi lainnya yang dicanangkan merupakan upaya untuk meningkatkan manfaat ekonomi kelautan dan mencegah kerusakan laut. Pelaksanaan OOC di Indonesia juga merupakan bentuk investasi dalam ocean diplomacy untuk menunjukkan our legacy, our ocean issues, atau our ocean related issues.
Setidaknya ada enam bidang aksi yang akan diusung dalam penyelenggaraan OOC tahun ini, di antaranya perikanan berkelanjutan (sustainable fisheries); kawasan konservasi laut (marine protected area); pencemaran laut (marine pollution); perubahan iklim (climate change); ekonomi biru berkelanjutan (sustainable blue economy); dan keamanan maritim (maritime security). Berbeda dari konferensi biasanya yang hanya menghasilkan penandatanganan MoU atau agreement, OOC 2018 akan menghasilkan komitmen konkret. Tidak hanya di Plenary, diskusi enam bidang tersebut juga akan dilaksanakan pada Side Events, Ocean Talks, dan Ocean Youth Leadership Summit.
Saat ini, sudah ada 7 kepala negara dan pemerintahan, 37 menteri, dan 2.200 delegasi yang mengonfirmasi kehadiran. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah. Berbagai perspektif akan dijaring dan diakomodasi sehingga tercipta solusi yang baik bagi masa depan laut di seluruh dunia.
Pelaksanaan OOC 2018 di Indonesia merupakan kolaborasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Mengusung tema “Our Ocean, Our Legacy”, Indonesia mengharapkan komitmen konkret yang diusung dari berbagai sektor dapat mengedepankan prinsip keberlanjutan sumber daya laut dan kesehatan laut sebagai warisan yang dipersiapkan bagi anak cucu dan generasi mendatang dengan parameter yang terukur.
“Kita berusaha bertindak dan berusaha konkret, sehingga pada saat kita melakukan konferensi yang ada adalah komitmen. Komitmen konkret negara-negara peserta bagaimana memajukan ocean, bagaimana melindungi ocean, bagaimana meng-address isu yang terkait dengan ocean. Jadi, sekali lagi, another keywords dalam komitmen konkret,” terang Menteri Retno.
Pada OOC 2018 ini, panitia penyelenggara OOC telah melakukan review pada komitmen untuk melihat sejauh mana progres implementasi komitmen yang disampaikan pada OOC 2014-2017. Sebanyak 663 komitmen disampaikan oleh berbagai negara yang ditujukan pada enam bidang aksi. Dari komitmen yang terkumpul, baru 206 komitmen yang telah dianggap selesai. Namun, pelaporan penyelesaian implementasi komitmen dilakukan dengan self- reporting (pelaporan mandiri). Oleh karena itu, Indonesia akan mengadakan pertemuan khusus dengan penyelanggara OOC sebelumnya dan yang akan datang untuk membahas langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pemantauan implementasi komitmen di masing- masing negara.
Untuk memastikan komitmen ini dijalankan sebagaimana mestinya, dalam penyelenggaraan OOC 2018 ini akan dibuat sistem review mechanism. Hal ini untuk mengukur dan mengontrol sampai pada tahap mana komitmen-komitmen tersebut diimplementasikan. “Kita tidak mau lagi kalau konferensi ini cuma talking-talking only. Omong-omong saja, tapi tindakan konkretnya tidak ada. Delivery-nya mana? Our Ocean Conference ke-5 ini betul-betul men- tracking delivery. Anda dulu komitmen satu juta hektar misalnya. Indonesia ingin mencapai 20 juta hektar pada 2020. Sudah janji kita akan mengonservasi laut kita,” ungkap Menteri Susi.
Pemerintah juga berupaya untuk mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam menyukseskan penyelenggaraan OOC. Hal ini juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memperhatikan isu kelautan di Indonesia. Berkolaborasi dengan berbagai instansi, OOC telah melaksanakan serangkaian talkshow, Our Ocean Photo Competition, kolaborasi dengan Ubud Writers & Readers Festival, Our Ocean Film Festival, dan pada acara puncak akan dilaksanakan Indonesia beach clean up serentak dilaksanakan diseluruh Indonesia pada 28 Oktober 2018, pukul 06.00 WIB.
Melalui kolaborasi, Indonesia berkomitmen untuk memastikan kesuksesan penyelenggaraan OOC 2018 yang berfokus pada keberlanjutan ekologi dan pendekatan ekonomi untuk menjaga dan merestorasi laut, demi sumber daya laut yang berharga, pariwisata, nelayan, masyarakat pesisir, dan seluruh penduduk di dunia.
Bersama, kita akan membuat perbedaan dengan pilihan yang kita buat, tindakan yang kita ambil, dan warisan yang kita tinggalkan, karena laut kita adalah warisan kita. Mari sukseskan Our Ocean Conference 2018!
Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
by Muhammad Fiqri Baihaqi | Oct 28, 2018 |
Gunung Mas, Sintang – Wakil Bupati Gunung Mas Rony Karlos, S.Sos juga sebagai Ketua Perwakilan Sinode Umum wilayah Kabupaten Gunung Mas menghadiri kegiatan Pertemuan Raya I Kaum Bapak GKE se- Indonesia yang dilaksanakan di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Petra Sintang, Sabtu (27/10/2018) pagi.
FOTO : Wakil Bupati Gunung Mas Rony Karlos, S.Sos pakia batik ungu saat menghadiri pembukaan pertemuan raya kaum bapak, GKE se-Indonesia tahun 2018 di sintang, Sabtu (27/10/2018) pagi.
Dalam kegiatan ini dihadiri, yaitu Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Republik Indonesia Yasonna Laoly, S.H., M.Sc., M.Sc., Ph.D. yang secara lansung membuka kegiatan serta meresmikan pembangunan Gereja GKE Petra Sintang.
Turut hadir Ketua Sinode Umum GKE Pdt. Dr, Wardinan S. Limin, M.Th, Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, SH, M.Hum, Bupati Sintang dr. H. Jarot Winarno, M. Med.Ph, Ketua DPRD Kabupaten Sintang Jeffray Edward, SE, M.Si, Wakil Bupati Sintang, Drs. Askiman, MM, Bupati terpilih Kabupaten Gunung Mas Jaya S Monong, SE, M.Si, serta peserta pertemuan Raya I Bapak GKE se Indonesia tahun 2018.
Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly saat membuka pertemuan raya I kaum bapak GKE se-Indonesia yang ditandai dengan pemukulan gong (Foto:*#Is)
Pesan Menteri kepada kaum bapak supaya bertumbuh dalam Tuhan, kalau bapak-bapak betul mengikuti ajaran Tuhan, maka keluarga akan tentram, gereja Negara akan semangkin damai. Oleh karena itu para kaum bapak ini, haruslah menjadi perintis melalui sikap teladan di dalam keluarga, masyarakat dan Negara.
“Kaum Bapak menjadi imam untuk menuntun kelurga untuk menjadi saksi Kristus dengan mengisi kehidupan pribadi keluarga berbangsa seturut dengan ajaran Tuhan Yesus serta menjadi printis setiap aspek kehidupan jemaat dan bermasyarakat terutama menjadi saksi Kristus sikap teladan keluarga dan masyarakat,” pesan Yasonna.
Wakil Bupati pakai batik ungu Foto bersama peserta, kaum Bapak dari Kabupaten Gunung Mas di depan gedung Gereja Petra Sintang.
Yasonna juga menyampaikan, Gereja membutuhkan orang-orang, produktif dan kreatif bukan orang-orang yang berpangku tangan lemah dan masa bodoh dengan keadaan sekitarnya dengan membiarkan Gereja digilas oleh tantangan jaman.
“Kita orang Indonesia, memang beragam jadi mari kita jadikan perbedaan-perbedaan ini sebagai perekat untuk persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Kuncinya adalah kita saling menghormati satu sama lain dan kita akan hidup dalam damai sejahtera,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Sinode Umum GKE Pdt. Dr, Wardinan S. Limin, M.Th mengatakan, pertemuan Raya I Bapak GKE tahun 2018 ini, bukan hanya agenda Pertemuaan Raya Kaum Bapak GKE secara organisasi, tetapi juga merupakan momentum dalam kebersamaan Kaum Bapak GKE mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas pemeliharaan, tuntutan, pertolongan dan berkatNya selama ini atas kehidupan kaum Bapak GKE.
“Ia Mengajak semua peserta Pertemuan Raya I Bapak GKE ini, agar sungguh-sungguh dapat memanfaatkan waktu yang pendek dan singkat ini secara maksimal untuk membicarakan, mendiskusikan, menyepakati dan akhirnya mengambil keputusan-keputusan penting dan strategis berkaitan dengan kegiatan kaum bapak GKE kedepan.
Kegiatan ini mengusung tema, “Allah mengangkat Kita dari Samudra Raya” (bdk. Mazmur 71 : 20) dengan sub tema, “Kaum bapak GKE Bertumbuh Dalam Tuhan Sehingga Ikut Memajukan Bangsa, Memelihara Lingkungan Hidup Sebagai Saksi Kristus’.
Press Release Bidang Pengelolaan Informasi Publik.
by Muhammad Fiqri Baihaqi | Oct 26, 2018 |
Manado (25/10) – Selama empat tahun, Gerakan Nasional Revolusi Mental terus berproses untuk menorehkan capaian yang positif pada perubahan cara pikir, cara kerja yang membawa perubahan pula pada cara hidup berbangsa. Hal ini dapat dilihat diantaranya melalui penyediaan pelayanan publik yang lebih transparan, tertib, dan pasti, perbaikan fasilitas pelayanan dan budaya pelayanan yang lebih baik, sinergitas program dan kebijakan pemerintah, serta pembangunan infrastruktur yang lebih merata dan berkesinambungan.
“Melalui Pekan Kerja Nyata (PKN) Revolusi Mental, Kemenko PMK ingin menyebarkan semangat gerakan ini kepada lebih banyak masyarakat, khususnya masyarakat Manado dan sekitarnya. Harapannya, masyarakat lebih mengetahui berbagai inovasi pelayanan publik dan merasakan manfaat dari program ini, menjadi karakter masyarakat yang dapat nantinya memajukan Indonesia,” ujar Deputi bidang Koordinasi Kebudayaan Kemenko PMK, Nyoman Shuida, di Manado, 26 Oktober.
Penyelenggaran PKN Revolusi Mental menurut Nyoman dilakukan agar bisa melihat berbagai inovasi layanan publik dari Kementerian/Lembaga, maupun Pemerintah Daerah seperti simulasi tes CAT oleh BKN yang diperuntukkan bagi para pelamar CPNS, akses pencetakan E-KTP, perpanjangan SIM, dan lainnya. Pemerintah ingin menegaskan komitmen dan ajakan Revolusi Mental sebagai gerakan bersama untuk mewujudkan sebuah kesatuan bangsa, mencapai kemandirian, dan memiliki karakter melayani yang merupakan jati diri bangsa Indonesia. Sesuai dengan tema yang diangkat, “Revolusi Mental Untuk Indonesia Satu Mandiri dan Melayani”.
“Sebagai gerakan bersama, sinergi lintas instansi menjadi kunci pelaksanaan gerakan ini sebagai lokomotif perubahan menuju Indonesia yang lebih baik. Hal ini terlihat dari berbagai program Revolusi Mental yang mengutamakan keterlibatan masyarakat di berbagai bidang. Di bidang Pendidikan, program Kuliah Kerja Nyata Tematik Revolusi Mental, maupun penguatan Pendidikan karakter melibatkan institusi Pendidikan,” tambah Nyoman.
Keterlibatan dunia usaha terlihat dalam program penurunan dwelling time, peningkatan kebersihan di areal bandara, dan cashless payment ticket untuk transportasi massal. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) juga dilakukan untuk mendorong inovasi pelayanan publik. Masyarakat juga terlibat aktif dalam berbagai kegiatan sosialisasi, termasuk yang terakhir adalah keterlibatan sebagai volunteers Asian Games dan Asian Para Games 2018.
“Masyarakat juga bisa melihat capaian program Revolusi Mental di masing-masing program turunannya, mulai dari Gerakan Indonesia Melayani, Bersih Tertib, Mandiri, dan Bersatu. Capaian Gerakan Indonesia Melayani terlihat dari peningkatan tranparansi dan kualitas perekrutan CPNS melalui sistem CAT, Mal Pelayanan Publik, dan berbagai inovasi layanan publik yang sudah berbasis online,” tambah Nyoman.
Capaian Gerakan Indonesia Bersih terlihat dari upaya revitalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, tata kelola lahan gambut yang berhasil menurunkan 93,6% titik api, gerakan bersih sanitasi publik, edukasi dan pelaksanan Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS), Gerakan Sekolah Bersih dan Bebas Intimidasi, dan pengurangan sampah plastik.
Capaian Gerakan Indonesia Tertib dilihat dari percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang mencapai 80 persen dengan memanfaatkan jaringan komunikasi elektronik. Edukasi tertib berlalu lintas serta peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana tempat transportasi massal.
Gerakan Indonesia Mandiri terlihat dari sinergi program pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan, peningkatan indeks daya saing global, penurunan suku bunga program Kredit Usaha Rakyat, sistem perizinan terintegrasi (Online Single Submission), serta program dana desa.
Capaian Gerakan Indonesia Bersatu, terlihat dari semangat gotong royong antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan Indonesia, diantaranya rehabilitasi dan rekonstruksi daerah bencana, penanganan berita hoax, dan peningkatan kerukunan umat beragama.
Revolusi mental sendiri merupakan suatu gerakan bersama untuk merubah karakter bangsa dengan menguatkan nilai integritas, etos kerja dan gotong royong. Kemenko PMK, dalam hal ini bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Gerakan Nasional Revolusi mental (GNRM) sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 12/2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi mental (GNRM).
Sebagai salah satu turunan program GNRM, PKN Revolusi Mental akan menghadirkan berbagai kegiatan inovatif yang melibatkan masyarakat, pelajar, komunitas serta tokoh-tokoh inspiratif penggerak perubahan dari perwakilan 34 provinsi. PKN Revolusi Mental secara khusus juga akan memberikan penghargaan pada agen-agen Revolusi Mental berprestasi. Pembahasan tentang Gerakan Indonesia Melayani – Indonesia Bersih – Indonesia Tertib – Indonesia Mandiri – Indonesia Bersatu juga akan dikupas tuntas dalam Rembuk Nasional dan Workshop. Sekitar 200 stand dari Kementerian/Lembaga, Provinsi, Kabupaten/Kota akan mengisi pameran PKN Revolusi Mental.
*******************
Bagian Humas dan Perpustakaan,
Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan,
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
roinfohumas@kemenkopmk.go.id
www.kemenkopmk.go.id
Twitter :@kemenkopmk
IG : kemenko_pmk
