Gunung Mas –Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menggelar kegiatan dalam rangka sosialisasi potensi peternakan tahun 2018 kegiatan ini dilaksanakan bertempat di GPU Damang Batu, Senin (17/2/2018).
Sekda Gunung Mas Drs. Yansiterson, M.Si saat membacakan sambutan tertulis Bupati Gunung Mas menuturkan, sektor Pertanian merupakan sektor yang berperan dalam perekonomian Kabupaten Gunung Mas.
“Terakhir ini adalah sub sektor peternakan melalui peningkatan produksi ternak dan populasi ternak, tahun 2018 sebesar 4.330 ekor dan tahun 2018 sebesar 4.560 ekor(peningkatan sebesar 5,3 %),” ujarnya.
Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa diawali dengan kecukupan asupan gizi yang salah satunya berupaprotein hewani. bila anak kekurangan asupan gizi dapat menyebabkan gizi buruk (stunting). Kondisi ini akan menyebabkan Lost Generation (generasi yang hilang) sehingga sumberdaya manusia yang dihasilkan rendah.
“Dikatakannya, bahwa Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melalui dana Aspirasi Dewan yang disalurkan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebanyak Rp.2.754.622.500 telah mendistribusikan sapi sebanyak 127 ekor, babi sebanyak 999ekor, Kambing 20 ekor, ayam broiler 3.200 ekor,” ungkapnya.
Besar harapan pemerintah bahwa ternak yang didistribusikan tersebut dapat dikembang biakan sehingga jumlah populasinya bertambah dan tidak serta merta disemblih atau dijual setelah ternak dewasa.
Kapala DinasPertanian dan Ketahanan Ir. Kardinal mengatakan, maksud dan tujuan dari kegiatan sosialisasi potensi peternakan Kabupaten Gunug Mas tahun 2018 yakni, meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan kreatifitas masyarakat petani ternak bahwa sub sektor peternakan memegang peran yang sangat penting dalam halkebutuhan danging.
Sub Sektorpeternakan tidak lagi dianggap sub saektor pinggiran, melainkan menjadi subsektor unggulan bahkan menjadi sektor tersendiri sejajar dengan sektor-sektor lain.
Sektor pertanian merupakan saektor yang berperan dalam perekonomian Kabupaten Gunung Mas (Gumas) di setiap tahun. Sektor pertanian terdiri dari 5 (Lima) sub sektor, yaitu tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.
“Salah satu sektor pertanian yaitu peternakan yang mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberpa tahun terakhir. Hal ini terlihat pada peningkatan populasi dan produksi ternak yang ada di Kabupaten Gunuing Mas walaupun masih belum skala besar,” ujarnya Kardinal.
Press Release
Bidang Pengelolaan Informasi Publik.
Gunung Mas –Komosi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Gunung Mas menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pengurus KPA dan Intansi terkait, Senin (17/12/2018) di aularapat lantai I Pembkab Gunung Mas. Kegiatan dibuka oleh Asisten I Drs. Ambo Jabar di hadiri sekretaris KPA Kabupaten Gunung Mas Drs. Anthony L. Djaga, Kasat Narkoba Polres Gunung Mas, Tokoh Agama, serta pihak terkait lainnya.
Dikatakannya, epidemi HIV/AIDS mengacam kesehatan dan kehidupan generasi bangsa, yang secara langsung membahayakan perkembangan sosial dan ekonomi, serta keamanan Negara. Oleh karena itu, upaya penanggulangan HIV/AID pada masyarakat khusunya di Gunung Mas.
Asiten I SetdaGunung Mas Drs. Ambo Jabar menyampaikan terimakasih kepada pengurus KPA dan Instansi terkait yang sudah meluangkan waktunya, sehingga terlaksannya kegiatan ini dengan baik. Kedepan semangkin memperkuat koordinasi antara KPA dan Intansi terkait lainnya,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Pengurus Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Gunung Mas Drs. Anthony L. Jaga mengatakan, tujuan dari diadakan rapat koordinasi ini untuk mengetahui tuntunan organisasi dan program kerja KPA yang telah dilaksanakan ditahun 2018.
Sebagai sarana
penyampaian informasi tentang berbagai kegiatan KPA yang telah dilaksanakan di
tahun 2018, untuk mendapatkan umpan balik tentang kegiatan yang telah
dilaksanakan tahun 2018.
“Untuk mendapatkan
masukan saran, pendapat dari pengurus KPA sebagai peserta rapat maupun undangan
lainnya terhadap rencana program tahunan 2019 yang akan datang,” ungkapnya.
Press Release
Bidang Pengelolaan Informasi Publik.
Gunung Mas – Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menggelar upacara peringatan hari AIDS Sedunia dan Peringatan Hari Sukarelawan Internasional, bertempat di halaman kantor Bupati Gunung Mas, Senin(17/12/2018).
Turut hadirAsisten I Setda Gunung Mas Drs. Ambo Jabar, Staf Ahli Bupati Gunung Mas dr.Makmur Ginting, M.Kes, Perwakilan FKPD, kepala Perangkat daerah, Sekretaris KPA Kabupaten Gunung Mas Drs. Anthony L. Djaga, Ketua Resort GKE Kuala Kurun Pdt. Edison B. Kuni, S.Th, serta ASN dilingkugan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
FOTO : Sekda Gunung Mas Drs. Yansiterson, M.Si Sebagai Pembina Upacara, pada Acara Peringatan hari AIDS Sedunia Kabupaten Gunung Mas di Halaman kantor bupati Gunung Mas, Senin (17/12/2018) pagi.
Sekda Gunung Mas Drs. Yansiterson, M.Si Sebagai Pembina Upacara sekaligus membacakan Sambutan tertulis Bupati Gunung Mas mengatakan, secara Nasional Capaian Program HIV/AIDS hari kesehatan Nasional Upacara (HKN)ke-54 bahwa, sebanyak 87.031 orang pengidap HIV-AID (ODHA) telah mendapat obat Anti Rektro Viral (ARV). Persoalan HIV-AIDS merupakan masalah global, dimana bagian-bagian seluruh dunia yang disebabkan oleh penularan Virus secara meluas termasuk di Indonesia, Kalimantan Tengah dan Kabupaten Gunung Mas yang kita cintai.
“Konsep PeringatanHari AIDS Sedunia (HAS) 2018 ini adalah hasil dari gagasan pertemuan Menteri Kesehatan sedunia Tahun 1988 sebagai salah satu upaya pencegahan danPenanggulangan bahaya HIV-AIDS di Dunia, maka sejak itulah tanggal 1 Desembersetiap tahun diperingati sebagai AIDS oleh Pemerintah, Organisasi nasional danlembaga swadaya masyarakat di seluruh Dunia,” ujarnya.
Dikatakanya, Tema Nasional Hari AIDS Sedunia Tahun 2018 adalah “Saya Berani Saya Sehat” dan Sub Tema “Lindungilah Orang Tersayang dari HIV” melanjutkan semangat tema tahun2017, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian seluruh masyarakat terhadap HIV-AIDS dengan cara melakukan test HIV melanjutkan dengan pengobatan ARV sedini mungkin jika terdiagnosa HIV.
Press Release Bidang
Pengelolaan Informasi Publik.
Jakarta (13/12) – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) sesuai dengan Perpres No. 9 Tahun 2015, tentang Kemenko PMK bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pembangunan manusia dan kebudayaan. Urusan ini salah satunya menjangkau program kesejahteraan rakyat, melalui pemberian bantuan sosial pada masyarakat. Bantuan ini diberikan untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup penerima bansos.
Fungsi ini juga sejalan dengan amanat dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif. Menko PMK dalam hal ini dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat bagi keluarga kurang mampu dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan dunia usaha. Diantaranya dengan meningkatkan koordinasi pelaksanaan dan pengawasan, penanganan pengaduan masyarakat, dan meningkatkan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program.
Program Program Bansos untuk Rakyat mencakup Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), & Bansos Rastra/ Bantuan Pangan Non Tunai. Perluasan program bantuan sosial merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Hal ini terlihat dari menurunnya angka kemiskinan dari 11,22% pada tahun 2015, menjadi 9,82% pada tahun 2018. Gini rasio juga berkurang dari 0,408 pada tahun 2015 menjadi 0,389 pada tahun 2018. Sementara Indeks Pembangunan Manusia Naik dari 68,90 pada tahun 2014 menjadi 70,81 pada tahun 2017.
Program Indonesia Pintar :
Program Indonesia Pintar merupakan program bantuan berupa uang dari pemerintah kepada peserta didik SD, SMP, SMA/SMK, dan sederajat baik formal maupun formal bagi keluarga miskin
Kartu Indonesia Pintar diberikan kepada 19,7 juta anak usia sekolah, yaitu anak-anak yang tidak mampu di sekolah, di luar sekolah, di panti asuhan, pesantren, dll,
Bantuan yang diberikan : – Rp 450 ribu /tahun untuk anak SD – Rp 750 ribu /tahun untuk anak SMP – Rp 1 juta/tahun untuk anak SMA/SMK
Bantuan Program Jaminan Kesehatan Nasional :
Pemerintah membayarkan iuran bagi masyarakat tidak mampu yang berjumlah 92,4 juta penduduk pada tahun 2018
Anggaran yang disediakan pemerintah untuk PBI (Penerima Bantuan Iuran) JKN BPJS Kesehatan senilai Rp 25 triliun pada Tahun 2018.
Pada tahun 2019, bantuan akan ditingkatkan menjadi 96,8 juta penduduk penerima bantuan iuran (BPI) atau mencapai 38 persen rakyat Indonesia.
Program Keluarga Harapan :
Program Keluarga Harapan, merupakan program bansos untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melibatkan partisipasi kelompok penerima manfaat dalam menjaga kesehatan dan menyekolahkan anak-anaknya.
Perluasan PKH ditingkatkan dari 2,8 juta KPM (tahun 2014), menjadi 6 juta KPM (tahun 2016), dan diperluas menjadi 10 juta KPM tahun 2018
Nilai bansos yang diterima KPM adalah Rp 1.890.000,-/tahun/KPM.
Bansos Rastra/ Bantuan Pangan Non Tunai :
Transformasi subsidi Rastra menjadi BPNT untuk 1,2 juta KPM, yang dimulai pada tahun 2017. Transformasi tersebut akan diperluas secara bertahap hingga mencapai 15,5 juta KPM pada tahun 2019.
Pemerintah memberikan BPNT senilai Rp 110.000,-/bulan/KPM melalui Kartu Keluarga Sejahtera untuk dibelanjakan beras dan/atau telur melalui e-warong.
BPNT diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan bahan pangan dengan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran dan tepat waktu. Serta memberikan lebih banyak pilihan kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan, dan mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Sementara Bansos Rastra diberikan berupa beras kualitas medium sebanyak 10kg/KPM setiap bulannya
*******************
Bagian Humas dan Perpustakaan, Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Pemerintah bersama dengan berbagai pemangku kepentingan bidang kebudayaan telah berhasil menyusun strategi kebudayaan nasional. Dokumen rumusan Strategi Kebudayaan Nasional telah diterima oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), pada Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) Tahun 2018.
Dalam sambutannya, Presiden mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegiat kebudayaan yang telah bekerja keras dalam upaya pemajuan kebudayaan. Disampaikannya bahwa inti dari kebudayaan adalah kegembiraan.
Presiden meyakini bahwa bangsa Indonesia memiliki kekhasan sendiri dibanding bangsa-bangsa lain. Menurutnya, kebudayaan dan ilmu pengetahuan serta peradaban bangsa Indonesia lahir dari pengalaman panjang melalui perkembangan zaman. Namun, menjaga budaya untuk terus tumbuh di tengah interaksi belantara budaya-budaya dunia menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia.
“Oleh karena itu, mengakar kuat kepada peradaban Indonesia adalah utama,” disampaikan Presiden Jokowi saat menghadiri KKI Tahun 2018, di komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Senayan, Jakarta, Minggu (9/12).
Sebagai acara puncak KKI 2018, Nungki Kusumastuti dan I Made Bandem mewakili tim perumus yang berjumlah 17 orang, menyerahkan naskah Strategi Kebudayaan Nasional kepada Presiden. Rumusan naskah tersebut merupakan hasil diskusi panjang dan dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) dari 300 kabupaten/kota, serta 31 provinsi.
Sesuai arahan Presiden pada bulan Agustus 2016 yang lalu, menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, strategi kebudayaan nasional yang disusun telah memerhatikan Trisakti. Yakni asas berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
“Saya harap strategi kebudayaan akan dapat menjalankan fungsinya sebagai sebuah dokumen yang akan menjadi pedoman kemajuan kebudayaan nasional sampai 20 tahun ke depan,” tutur Mendikbud.
Tim perumus diketuai oleh Mendikbud, dengan Direktur Jenderal Kebudayaan selaku Sekretaris. Anggota tim perumus antara lain adalah Arimbi Heroepoetri, Daud Aris Tanudirdjo, Hajriyanto Y. Thohari, Herawati Sudoyo, Ichwan Azhari, Ignatius Haryanto, I Made Bandem, Imam Aziz, La Niampe, Melani Budianta, Neng Dara Affiah, Nungki Kusumastuti, Premana Wardayanti Premadi, Sulistyowati Irianto, dan Taufik Rahzen.
Agenda Strategis Kebudayaan
Setelah mencermati arah dan tujuan kebangsaan, memeriksa permasalahan yang merintangi usaha pemajuan kebudayan di berbagai daerah dan sektor, serta mempertimbangkan kedudukan strategi kebudayaan dalam siklus perencanaan kebudayaan nasional, maka ditetapkanlah visi pemajuan kebudayaan 20 tahun ke depan, yaitu “Indonesia Bahagia berlandaskan keanekaragaman budaya yang mencerdaskan, mendamaikan dan menyejahterakan rakyat Indonesia seluruhnya”.
Visi Indonesia Bahagia tidak akan tercapai tanpa kerja kebudayaan bersama seluruh bangsa Indonesia. Kerja menuju ke sana alangkah besarnya, melibatkan seluruh pengambil kebijakan serta segenap pemangku kepentingan di bidang kebudayaan. Strategi kebudayaan nasional memuat tujuh agenda strategis, di antaranya:
Penyediaan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Hal ini dicapai melalui upaya melindungi kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya; peningkatan perlindungan dan pengembangan cagar budaya sebagai bukti ekspresi keragaman budaya; dan mendorong interaksi budaya lintas kelompok dan daerah dengan semangat persatuan dan kebersamaan.
Melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional. Hal ini akan dicapai dengan upaya melindungi dan mengembangkan nilai-nilai budaya bahari yang menjadi watak kebudayaan bangsa Indonesia; melindungi dan mengembangkan nilai-nilai dan pengetahuan yang terkandung dalam cagar budaya agar dapat dimanfaatkan untuk penguatan jatidiri bangsa di masa kini maupun mendatang; meningkatkan pelindungan terhadap nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional; memperkuat kedudukan dan memberdayakan lembaga, komunitas dan masyarakat tradisional; dan mempromosikan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional yang berkontribusi bagi pengayaan kebudayaan nasional.
Mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional akan diwujudkan dengan kegiatan fasilitasi pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan untuk memperkuat promosi Indonesia di dunia internasional; serta peningkatan dan penguatan diplomasi budaya Indonesia.
Memanfaatkan obyek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan diwujudkan melalui upaya menempatkan kebudayaan sebagai investasi jangka panjang dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan; memperkuat mekanisme pelindungan kekayaan intelektual khususnya yang berkaitan dengan kesenian, pengetahuan dan teknologi tradisional; meningkatkan pariwisata berbasis pemanfaatan museum, cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang mengindahkan kaidah pelestarian.
Memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem akan dijalankan dengan memperhatikan pengembangan tata ruang yang memperhatikan ketersambungan antara agenda pelestarian alam, pelestarian cagar budaya, wilayah kebencanaan dan agenda pemajuan kebudayaan; serta Mengangkat ekspresi dan pengetahuan tradisional tentang geografi dalam rangka antisipasi kebencanaan.
Reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan. Hal ini akan diwujudkan melalui penyelarasan kebijakan pusat maupun daerah untuk pemajuan kebudayaan; optimalisasi anggaran di bidang kebudayaan; dan reformasi kelembagaan di bidang kebudayaan.
Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan akan dilakukan dengan upaya membangun Sistem Data Kebudayaan Terpadu yang bersifat terbuka dan kredibel; menjamin perluasan dan pemerataan akses publik pada sarana dan prasarana kebudayaan; meningkatan kapasitas sumberdaya manusia bidang kebudayaan.
Dalam prosesnya, perumusan strategi kebudayaan nasional melibatkan sekitar 800 diskusi yang diikuti oleh 5.000 orang selama kurun waktu 10 bulan. Segera, pemerintah menetapkan kebijakan berdasarkan strategi kebudayaan nasional tersebut.
“Ini adalah puncak perjalanan panjang. Namun, buat republik ini adalah awal untuk berbuat. Setelah ini, Pemerintah berkewajiban membuat kebijakan untuk melaksanakannya,” ungkap Dirjen Kebudayaan, Hilmar Farid.
Ruang Ekspresi dan Interaksi yang Toleran
Dalam sambutannya di depan para peserta Kongres Kebudayaan, Presiden menyampaikan bahwa perkembangan teknologi transportasi dan informasi yang semakin canggih dan cepat, membuat lalu lintas dan interaksi budaya semakin padat dan kompleks. “Tetapi yang paling penting menurut saya, budaya kesadaran masyarakat bawah untuk meraih kesejahteraan untuk meraih kemajuan jangan sampai sirna,” katanya.
Untuk menghadapi kompleksitas lalu lintas budaya yang berpotensi menimbulkan gesekan tersebut, Presiden pun mengimbau agar semua masyarakat untuk teguh menjaga peradaban Indonesia, sekaligus keterbukaan untuk berinteraksi. “Namun, harus diingat peluang untuk toleransi dan kolaborasi sinergi juga selalu terbuka lebar,” tuturnya.
Menyoal interaksi di masyarakat yang kian marak dengan ujaran kebencian, fitnah, dan berita bohong, Presiden mendorong ruang dialog yang disebutnya sebagai ‘panggung interaksi yang toleran’. Beragam kontestasi, menurut Presiden, baik ekonomi maupun politik, jika dijalankan tanpa adanya toleransi, akan memperlebar ketimpangan.
“Karena itu, kita tidak cukup hanya menjamin ketersediaan panggung ekspresi. Yang kita butuhkan adalah panggung interaksi yang bertoleransi karena, sekali lagi, inti dari kebudayaan adalah kegembiraan,” pesan Presiden Jokowi.
Sebelum memberikan sambutan, Presiden menyerahkan penghargaan kepada empat budayawan, yakni Ismojono dan Hubertus Sadirin yang merupakan anggota Tim Restorasi Candi Borobudur. Selanjutnya, kepada penulis I Gusti Ngurah Putu Wijaya dan D. Zawawi Imron. Penghargaan diberikan langsung oleh Presiden di Panggung Kubah Bambu yang dirancang sebagai ikon KKI 2018. (*)
**Disiapkan oleh Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemenkominfo
