Gunung Mas – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) kembali menggelar Rapat Koordinasi dan pengendalian (Rakoldal) Semester II tahun 2018, Jumat (14/12/2018) bertempat di Aula BP3D Kabupaten Gunung Mas.
Pelaksana Rapat Koordinasi Pengendalian (RAKOORDAL) Semester II Tahun 2018, pada dasarnya dimaksudkan untuk mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan APBD TA. 2018 dan Rencan AksiPembangunan TA. 2019, Apa saja kendala yang dihadapi, meningkatkan kinerjafungsi pelaporan raalisasi fisik maupun keungan daerah yang bersumber dari APBD dan APBN di Kabupaten Gunung Mas.
FOTO : Bupati Gunung Mas Drs. Arton S. Dohong saat menyampaikan Sambutannya, pada acara Pembukaan Rapat Koordinasi Pengendalian (RAKORDAL) Kabupaten Gunung Mas Semester II Tahun Anggaran 2018 di Aula BP3D, Jumat (14/12/2018) pagi.
“Diharapkan semua peserta rapat terutama Kepala Perangkat Daerah (SOPD) dan seluruh jajarannya, untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang melakat pada jabatan dalam organisasi. Penyampaian laporan secara berkala merupakan suatu kewajiban dariseluruh Perangkat Daerah terhadap Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka pengendalian,” ucap Bupati Gunung Mas Drs. Arton S. Dohong.
“Oleh karena itu,untuk memudahkan dalam penyusunan dokumen pengendalian dan menampilkan data realisasifisik dan keuangan kepentingan executivesummary maupun keterbukaan informasi dengan menampilkan data kepada public,maka pada tahun ini sudah menggunakan Sistem Informasi Monitoring dan pengedalianPembangunan Daerah (SIMP2D),” katanya.
FOTO : Sejumlah Kepala Perangkat Daerah (SOPD) saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian (RAKORDAL).
Menurutnya juga,melalui forum RAKORDAL ini kajian pembangunan penting dilakukan untuk mendapat dukungan aspek ilmiah dan akurat pelaksana program kegiatan, data realisasi Pendapatan dan belanja langsungmaupun tidak langsung baik fisik maupun keuangan digunakan sebagai bahan analisa dan evaluasi lebih lanjut.
“Disamping itu perlu diingat agar dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan maupun pelaksanaan anggaran tidak saja penting mencapai target, tetapi akan lebih penting dan lebih baik lagi mengutamakan kualitas hasil pembangunan,” ujarnya.
Turut Hadir, Sekda Gunung Mas Drs. Yansiterson, M.Si, Kepala BP3D Drs. Salampak, M.Si, Asisten II Ir. Yohanes Tuah, M.Si, Seluruh Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di Kabupaten Gunung Mas, Camat Rungan Hulu Enal, SH, Camat Manuhing Raya Simpun, S.Pd, serta pihak terkait lainnya.
Press Release
Bidang Pengelolaan Informasi Publik.
Gunung Mas – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menggelar rapat pembahasan sengketa perkebunan kemitraan koperasi Palangka Mas Sejahtera, Tampuhak Kapakat Itah dan Bunut Jaya, dengan pihak Perusahaan PT. Archipelago Timur Abadi (ATA) wilayah desa Teluk Nyatu Kecamatan Kurun di ruang rapat lantai I Kantor Bupat Gunung Mas (Gumas), Kamis (13/12/2018).
Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Gumas Ir. Letus Guntur, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Ir. Kardinal, sejumlah pejabat terkait, perewakilan PT. ATA dan pihak koperasi.
Bupati Gunung Mas Drs. Arton S. Dohong selaku pimpinan rapat membahas bagi hasil kebun kemitraan kelapa sawit antara pihak Perusahan maupun koperasi.
Dalam rapat tersebut telah menghasilkan beberapa kesepakatan dan keputusan kedua belah pihak dan kesepakatan itu masih perlu untuk dibahas secara mendalam, dan rapat akan dilanjutkan pada hari jumat tanggal 14 Desember 2018 yang dilaksanakan di ruang kerja lantai II Bupati Gunung Mas Drs. Arton S Dohong pukul 9.00 WIB.
Anggeda rapat selanjutnya melibatkan bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas, Bagian Hukum, Kepala Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Gumas, Ir. Letus Guntur, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Ir. Kardinal. Camat Kurun Holten, SE.
Tujuan dari agenda rapat tersebut antara koperasi dan PT. ATA untuk mencapai kesepakatan bersama serta menguntungkan koperasi dan perusahan sehingga persoalaan ini tidak berlarut-larut.
Press Release Bidang Pengelolaan Informasi Publik.
Gunung Mas – Dinas perikanan Kabupaten Gunung Mas (Gumas) bekerjasama dengan Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya (UPR) menggelar Seminar akhir Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Kawasan Minapolitan di Kabupaten Gunung Mas. Kegiatan di laksanakan di aula BP3D Kabupaten Gumas, kamis (13/12/2018).
Foto : Sekda Kabupaten Gumas Drs. Yansiterson, M.Si saat menyampaikan arahannya dalam seminar.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Gunung Mas, Drs. Yansiterson, M.Si. Turut pula hadir staf ahli Bupati Salampak Haris, S.Sos, kepala Dinas perikanan Trianayati, sejumlah kepala OPD dan pihak terkait lainnya.
Drs. Yansiterson mengharapkan melalui kegiatan itu dapat dilakukan penelitian secara lebih mendalam titik-titik di Gunung Mas yang berpotensi dijadikan kawasan minapolitan. Mengingat potensi bidang kelautan dan perikanan di Gumas masih minim.
“Harus dilakukan pemetaan berdasarkan potensi yang memang layak untuk pengembangan perikanan. Agar kawasan minapolitan berhasil,” ucap Yansiterson.
Foto : Peserta seminar saat mendengarkan paparan bapak Suriansyah.
Untuk visi dan misi pada seminar akhir Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Kawasan Minapolitan di Kabupaten Gunung Mas untuk menjadikan kawasan minapolitan sebagai sentra produk unggulan perikanan berbasis agribisnis yang unggul dan berkesinambungan untuk pembangunan ekonomi kerakyatan seperti yang disampaikan oleh bapak Suriansyah selaku pembawa materi seminar.
Gunung Mas – Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Gumas Menggelar Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan SKP, Penggunaan Aplikasi E-Kinerja dan Aplikasi E-SKP Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas), yang diselenggarakan di Gedung Aula Damang Batu Kuala Kurun, Rabu pagi (12/12/2018).
Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan sistem pembinaan manajemen kepegawaian di lingkup Pemkab Gumas berbasis elektronik guna menghadapi era digitalisasi yang di implementasikan kedalam Aplikasi E-SKP dan E-KINERJA dalam hal penilaian prestasi kerja PNS (sasaran kerja pegawai dan perilaku pegawai), tata cara penyusunan SKP dan Tunjangan Kinerja Pegawai dibayarkan sesuai pencapaian kinerja pegawai, yang kebijakan dan kriterianya terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Permendagri Nomor 37 Tahun 2014.
Foto : Sekretaris Daerah Kabupaten Gumas Drs. Yansiterson, M.Si saat menyampaikan sambutannya dalam acara Bimtek, Selasa (12/12/2018).
Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Gumas Drs. Yansiterson, M.Si dalam sambutannya menyambut baik kegiatan tersebut dan berharap agar semua Perangkat Daerah bisa mendelegasikan pegawainya untuk hadir mengingat pentingnya kegiatan dimaksud.
Dalam sambutannya Kepala BKPP Kabupaten Gumas Drs. Lurand mengatakan bahwa jumlah peserta yang hadir ditargetkan sebanyak 100 (seratus) orang yang terdiri dari masing-masing OPD di Lingkup Pemkab Gumas.
Foto : Kepala BKPP Kabupaten Gumas Drs. Lurand menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bimtek.
Adapun pelaksanaan kegiatan tersebut dijadwalkan selama 3 hari kerja (12-14 Desember 2018).
Dan yang menjadi Narasumber yaitu sebanyak 2 (dua) orang dari Direktorat Kinerja ASN BKN RI Pusat, antara lain : Supardai, S.IPdan Fuad Nur Fitriyanto, S.Sos.
Foto : Beberapa Pejabat dan Pimpinan Perangkat Daerah (yang duduk deretan depan) yang hadir pada acara pembukaan Bimtek.
Turut hadir Staff Ahli Bupati Gumas Bidang Kemasyarakatan dan SDM Salampak Haris, S.Sos.,M.Ec.Dev, beberapa Kepala Perangkat Daerah juga Camat Kurun Holten, SE.
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANREPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 11 Desember 2018 – Membangun infrastruktur secara masif dan merata dilakukan Pemerintah bukan hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempersempit jurang kesenjangan, melainkan juga untuk mempersatukan Indonesia dan mewujudkan keadilan sosial. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur saat ini dapat ditafsirkan sebagai aktivitas menanamkan modal berharga dalam proses transformasi menuju negeri modern dengan peradaban tinggi.
Presiden RI Joko Widodo secara resmi meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta yang bertujuan untuk menyediakan satu peta yang akurat dan akuntabel di Jakarta, pada Selasa (11/12). Program Percepatan Kebijakan Satu Peta telah diatur sejak tahun 2016 melalui penerbitan Paket Kebijakan Ekonomi VIII dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016.
Kebijakan Satu Peta merupakan salah satu program prioritas dalam pelaksanaan Nawa Cita. Dengan adanya Kebijakan Satu Peta ini, perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin dan hak atas tanah, serta berbagai kebijakan nasional dapat mengacu pada data spasial yang akurat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam laporannya kepada Presiden menyampaikan, 83 dari total 85 peta tematik (98%) dari 19 Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) di 34 provinsi telah selesai dilakukan Kompilasi dan Integrasi.
Artinya, saat ini hanya tinggal 2 (dua) peta tematik yang belum tersedia. Pertama, Peta Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) yang sedang dalam proses penetapan. Kedua, Peta Batas Administrasi Desa dan Kelurahan yang sedang difasilitasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dan perlu ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah untuk penetapannya.
“Peta-peta tematik hasil integrasi tersebut telah diunggah ke dalam Geoportal Kebijakan Satu Peta, dan sudah dapat diakses oleh K/L maupun Pemda sejak peluncuran ini,” kata Menko Darmin.
Salah satu tantangan yang perlu segera diselesaikan kini adalah persoalan tumpang tindih pemanfaatan lahan. Berdasarkan hasil identifikasi dari Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI) untuk Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan telah selesai. Ke depannya kegiatan sinkronisasi tersebut akan dilanjutkan untuk pulau-pulau lainnya hingga dapat diselesaikan untuk seluruh Indonesia di tahun 2019.
“Sebagai salah satu upaya penyelesaian isu tersebut, pemerintah juga menyusun Buku Pedoman Sinkronisasi. Buku ini memuat langkah-langkah penyelesaian tumpang tindih yang inklusif,” terang Menko Perekonomian.
Kemudian, lanjut Darmin, sebagian besar K/L Walidata dan Pemda kini telah memiliki Simpul Jaringan yang terhubung dengan Geoportal Kebijakan Satu Peta. Tata cara operasional Geoportal tersebut tertuang dalam Buku Pedoman Geoportal Kebijakan Satu Peta.
Dalam acara ini juga Pemerintah menganugerahkan Penghargaan Bhumandala kepada K/L dan Pemda yang berhasil mengembangkan infrastruktur geospasial dengan optimal untuk mendukung kegiatan data sharing Kebijakan Satu Peta. Penghargaan Bhumandala diberikan untuk kategori Simpul Jaringan Terbaik, Geoportal Terbaik, dan Pemanfaatan Simpul Jaringan Terbaik. Penghargaan ini diberikan kepada 6 K/L, 6 Pemerintah Provinsi, dan 7 Pemerintah Kabupaten/ Kota.
Peluncuran Buku Foto Kemajuan Infrastruktur Nasional
Dalam rangkaian acara yang diinisiasi oleh Kemenko Perekonomian, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), dan BIG ini pun, ada pula peluncuran Buku Foto bertajuk “Kemajuan Infrastruktur Nasional: Modal Transformasi Ekonomi dan Kesatuan Bangsa”. Buku ini merekam semangat pemerintah dalam membangun infrastruktur secara masif sejak 2014.
“Buku foto ini merefleksikan sebaran pembangunan infrastruktur yang merata dari Sabang sampai Merauke. Buku ini juga menunjukkan keragaman dan sinergi antar sektor infrastruktur yang dibangun, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Nawa Cita,” tutur Darmin Nasution.
Menko Perekonomian juga melaporkan terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) yang jumlahnya mencakup 223 proyek dan 3 program dengan estimasi total nilai investasi Rp4.150 Triliun.
Sebagai hasil awal, sejak tahun 2016 sampai dengan akhir November 2018, 36 PSN telah selesai, 51 PSN dan 1 program ketenagalistrikan 35GW dalam tahap beroperasi sebagian, sisanya telah masuk pada tahap konstruksi dan penyiapan. Untuk program ketenagalistrikan 35GW, telah beroperasi 2.621 MW, 18.457 MW dalam proses konstruksi, dan sisanya dalam tahap pengadaan dan perencanaan.
Sampai dengan kuartal ke-3 tahun 2019, diharapkan total akumulasi 79 PSN telah selesai, serta 84 proyek dan 2 program yang beroperasi sebagian.
Pemerintah pun senantiasa konsisten melakukan upaya-upaya reformasi fiskal, reformasi kelembagaan, dan reformasi kebijakan. Faktor lain seperti alternatif pendanaan infrastruktur yang inovatif dan revolusi industri 4.0 pun terus didorong.
“Itu semua untuk mempercepat penyediaan infrastruktur sehingga mampu memberikan dampak perbaikan iklim investasi di Indonesia,” pungkas Darmin. (ekon)
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianHermin Esti Setyowati
Penghargaan Simpul Jaringan Terbaik diberikan kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berhasil menerapkan lima (5) pilar Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) yaitu pilar kebijakan, pilar kelembagaan, pilar sumberdaya manusia, pilar standar, dan pilar teknologi dalam pengembangan simpul jaringan.
A. Penghargaan Simpul Jaringan Terbaik Tingkat Kementerian/Lembaga
1. BHUMANDALA KANAKA (Medali Emas) diberikan kepada: a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2. BHUMANDALA RAJATA (Medali Perak) diberikan kepada: a. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika b. Kementerian Perhubungan c. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 3. BHUMANDALA ARITI (Medali Perunggu) diberikan kepada: a. Kementerian Pertanian
B. Penghargaan Simpul Jaringan Terbaik Tingkat Pemerintah Provinsi
1. BHUMANDALA KANAKA (Medali Emas) diberikan kepada: a. Provinsi DKI Jakarta 2. BHUMANDALA RAJATA (Medali Perak) diberikan kepada: a. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta b. Provinsi Kalimantan Timur c. Provinsi Sumatera Selatan
C. Penghargaan Simpul Jaringan Terbaik Tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota
1. BHUMANDALA KANAKA (Medali Emas) diberikan kepada: a. Kabupaten Sleman b. Kota Manado 2. BHUMANDALA RAJATA (Medali Perak) diberikan kepada: a. Kota Bontang b. Kabupaten Kolaka 3. BHUMANDALA ARITI (Medali Perunggu) diberikan kepada: a. Kabupaten Banyuasin b. Kabupaten Kulon Progo c. Kabupaten Sragen
KATEGORI TAMBAHAN
D. Bhumandala Kencana kategori Geoportal Terbaik
Penghargaan diberikan kepada Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang berhasil mengembangkan Geoportal dengan tampilan menarik, kecepatan akses yang tinggi, dan konten data yang lengkap. Diberikan kepada:
– Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral – Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta – Kabupaten Sleman
E. Bhumandala Kencana kategori Pemanfaatan Simpul Jaringan Terbaik
Penghargaan diberikan kepada Kementrian/Lembaga atau Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang berhasil mengoptimalkan peran Geoportal dalam mekanisme berbagi pakai data spasial baik dalam lingkungan internal maupun ekternal. Selain itu penilaian juga dilakukan berdasarkan konten data serta kelengkapan data lainnya (kelengkapan atribut, metadata, dan kesesuaian dengan Katalog Unsur Geografi Indonesia) diberikan kepada :
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika - Provinsi Sumatera Selatan - Kota Manado
