Gunung Mas – Wakil Bupati Gunung Mas Rony Karlos, S.Sos membuka kegiatan pembekalan awal masa jabatan kepala desa terpilih pada pemilihan kepala desa serentak gelombang kedua tahun 2018. Acara berlangsung di Aula BP3D Kabupaten Gunung Mas, Kamis (7/2/2019) pagi itu diikuti sebanyak 59 kepala desa dari beberapa kecamatan di Kabupaten Gunung Mas.
Dalam kegiatan
pembekalan kepala desa itu, hadir narasumber khusus dari Kejaksan Negeri
Kabupaten Gunung Mas Kasi Intel Hendri, SH, Perwakilan dari Kapolres Gunung Mas
Kabag OPS AKP THEO, Pabung 1016/PLK Mayor Catur Prasetio Nugroho, dan dari
perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakaat dan Desa Kabupaten Gunung Mas.
“Kepala desa terpilih dibutuhkan seorang pimpinan yang mampu menjadi pengayom, pembimbing, dan pemimipin rakyatnya. Seorang kepala desa, mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam penyeleenggaraan pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa, sebagai mitra kerja kepala desa, ini merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintah desa,” kata Rony Karlos, S.Sos.
FOTO : Usai Pembukaan Pembekalan Kepala Desa Terpilih pada pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang Kedua Tahun 2018 Wakil Bupati Rony Karlos paki batik orange, didampingi Asisten III Agung, SE pakai batik merah, serta Unsur Forkopimda Pemkab Gumas, Kamis (7/2/2019).
Wakil Bupati
Gunung Mas dalam sambutannya mengatakan, kegitan pembekalan kepala desa yang
dilakukan 3 (tiga) hari kedepan, merupakan langkah awal Pemerintah Dearah
Kabupaten Gunung Mas untuk memberikan pondasi, dasar-dasar pengetahuan awal
bagi bapak ibu kepala desa terpilih dalam melaksanakan tugas 6 (enam) tahun
kedepan tugas – tugas dalam hal memimpin desa.
Saya berharap
bapak ibu kepala desa segera menyesuaikan diri dalam melaksanakan tugas dan
tanggungjawab. Terus belajar, terlebih lagi kita melihat peraturan perundang – undangan tentang desa begitu
banyak. Akan tetapi peraturan – peraturan inilah yang menjadi dasar bagi bapak
ibu melaksanakan tugas sebagai kepala desa.
“Rony Karlos
berharap, agar nantinya para peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik
sampai dengan selesai. Ini adalah kesempatan yang baik bagi peserta, dimana
jika ada hal – hal yang tidak jelas silahkan nantinya ditanyakan,
dikonsultasikan, berdiskusi aktif agar saudara – saudara benar – benar siap
dalam menjalankan tugas sabagai kepala desa,” pintanya.
Press Release
Bidang Pengelolaan Informasi Publik.
Kementerian Perindustrian telah meluncurkan hingga delapan tahap untuk program pendidikan vokasi yang link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri. Sejak digulirkan pada tahun 2017, program ini telah mampu menggandeng sebanyak 2.074 SMK dan 745 perusahaan dari wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.
“Pada tahap kedelapan ini, yang meliputi wilayah Jawa Timur, kami melibatkan 295 SMK dan 97 perusahaan. Sampai saat ini, ada 3.708 perjanjian kerja sama yang sudah ditandatangani, karena satu SMK dapat dibina oleh beberapa perusahaan,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada peluncuran program tersebut di Kawasan Industri Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER), Kamis (7/2).
Kegiatan diresmikan secara langsung oleh Menperin bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy serta Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Pada kesempatan ini, dilakukan pula hibah mesin dan peralatan untuk mendukung praktik di SMK, dari 20 perusahaan kepada 113 SMK.
Airlangga memberikan apresiasi terhadap antusiasme SMK dan perusahaan yang sudah mengikuti program yang diinisiasi oleh Kemenperin. “Dua tahun lalu, kami mengawali program link and match vokasi industri dari Provinsi Jawa Timur. Provinsi ini dipilih sebagai lokasi peluncuran yang pertama karena kami menilai Jawa Timur sebagai salah satu wilayah yang sangat concern terhadap pengembangan SMK dan merupakan salah satu provinsi dengan pertumbuhan industri tertinggi,” jelasnya.
Untuk itu, agar memberikan dampak yang lebih masif, Kemenperin kembali meluncurkan program pendidikan vokasi industri di Jawa Timur dengan melibatkan perusahaan-perusahaan dan SMK yang belum terfasilitasi pada tahap pertama. “Selanjutnya, kami akan meluncurkan lagi di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah,” imbuhnya.
Menurut Menperin, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, fokus pembangunan nasional pada tahun ini adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas setelah gencar melakukan berbagai pembangunan infrastruktur. “Oleh karenanya, meningkatkan SDM yang kompeten, perlu dilaksanakan program pendidikan dan pelatihan vokasi secara lebih giat,” tuturnya.
Salah satunya menjalankan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK. Upaya ini memerlukan sinergi dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik SMK sebagai penyedia lulusan, industri sebagai pengguna, serta pemerintah pusat dan daerah sebagai pembina dan pembuat kebijakan.
Maka itu, Kemenperin bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat kelompok kerja yang akan mengawal pelaksanaan revitalisasi SMK di bidang industri. Sepanjang tahun 2019 nanti, program ini ditargetkan dapat menggaet sebanyak 2.685 SMK dan 750 perusahaan.
“Kami berharap, perusahaan indusri dan SMK yang telah menandatangani perjanjian kerja sama, agar melaksanakan program-program pembinaan dan pengembangan SMK yang telah digariskan. Selanjutnya, pemerintah daerah untuk dapat mendukung program ini,” tegas Airlangga.
Selain program pendidikan vokasi yang link and match antara SMK dan industri, Kemenperin juga menjalakan program lainnya dalam menyiapkan SDM industri yang kompeten, di antaranya melalui pelaksanaan pendidikan vokasi berbasis kompetensi menuju dual system, pembangunan politeknik di kawasan Industri dan Wilayah Pusat pertumbuhan Industri (WPPI).
Kemudian, pelatihan industri berbasis kompetensi dengan sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan Kerja), pembangunan infrastruktur kompetensi (SKKNI, LSP dan Sertifikasi Kompetensi), serta pembangunan pusat inovasi dan pengembangan SDM industri 4.0.
Peluang penyandang disabilitas
Pada kesempatan yang sama, Menperin menyampaikan, peluang kerja di industri bukan hanya untuk masyarakat yang memiliki kelengkapan atau kesempurnaan fisik, tetapi juga dapat diisi oleh para penyandang disabilitas. Pada tanggal 31 Januari lalu, Kemenperin bersama Kementerian Sosial telah membuka diklat sistem 3 in 1 bagi 268 penyandang disabilitas di bidang industri garmen dan alas kaki yang seluruhnya akan ditempatkan bekerja di 11 perusahaan.
“Kami menyambut baik dalam peluncuran program vokasi ini, pembukaan diklat sistem 3 in 1 kali ini juga diikuti oleh 50 orang penyandang disabilitas yang akan ditempatkan bekerja di PT. Pradipta Perkasa Makmur,” ungkapnya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja penyandang disabilitas di industri tidak kalah dibanding masyarakat umum, sehingga semakin banyak perusahaan yang memberikan kesempatan kerja.
Untuk itu, Kemenperin mendorong perusahaan industri lainnya dapat membuka peluang kerja bagi para penyandang disabilitas sesuai dengan bidang pekerjaan yang bisa dilakukan. Kemenperin akan memfasilitasi pelatihan untuk pembekalan kompetensinya.
Dalam laporannya, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih menyebutkan, pembukaan diklat sistem 3 in 1 kali ini diikuti sebanyak 280 orang. Mereka terdiri dari diklat alas kaki oleh BPIPI Sidoarjo sebanyak 100 orang yang akan ditempatkan bekerja di PT. PEI HAI Jombang dan PT. SCP Jombang, masing-masing sebanyak 50 orang.
Diklat operator mesin industri garmen oleh BDI Surabaya sebanyak 80 orang yang akan ditempatkan bekerja di PT. Sri Rejeki Isman (Sritex) Sukoharjo, serta Diklat elektronika oleh BDI Surabaya sebanyak 50 orang yang akan ditempatkan bekerja di PT. YEMI Pasuruan.
Selanjutnya, diklat Operator Mesin Injeksi Alas Kaki khusus penyandang disabilitas oleh BDI Yogyakarta sebanyak 50 orang (terdiri dari 28 orang disabilitas sensorik rungu wicara, 8 orang disabilitas fisik dan 14 orang disabilitas intelektual) yang akan ditempatkan bekerja pada PT. Pradipta Perkasa Makmur, Jombang.
SDM Industri 4.0
Menperin pun mengemukakan, peningkatan kompetensi SDM menjadi salah satu program prioritas pemerintah karena dapat memacu produktivtas dan daya saing sektor industri nasional agar lebih kompetitif di kancah global. Hal ini sesuai dengan implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0.
Apalagi, lanjut Airlangga, Indonesia sedang menikmati bonus demografi sampai 10 tahun ke depan, dengan mayoritas penduduk berada pada usia produktif. “Mereka ini harus menjadi aktor-aktor pembangunan atau agen perubahan, sehingga jangan sampai menjadi pengangguran yang justru akan membawa dampak sosial yang besar,” tegasnya.
Guna mengantisipasi hal tersebut yang terkait dengan persaingan global dan memanfaatkan bonus demografi, Kemenperin sedang berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan industri 4.0.
“Pemerintah telah menetapkan 10 agenda prioritas Making Indonesia 4.0, salah satunya adalah penguatan kualitas SDM melalui redesain kurikulum pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri di era industri 4.0 serta program talent mobility untuk profesional,” terangnya.
Dari pelaksanaan program pedidikan vokasi link and match SMK dengan industri, telah tersusun 34 program studi yang sesuai kebutuhan industri saat ini, di antaranya teknik kendaraan ringan, teknik mesin, instalasi listrik, teknik pengelasan, kimia industri, kimia analisis, otomasi industri, konstruksi kapal baja, teknik alat berat, pengecoran logam, perbaikan bodi otomotif, dan kelistrikan kapal.
Selanjutnya, teknik pembuatan benang, pembuatan kain, penyempurnaan tekstil, produksi pakaian jadi atau garmen, teknik furnitur, gambar mesin, fabrikasi logam, kontrol proses, elektronika komunikasi, manajemen pergudangan, dan pelayanan produksi.
Kemenperin juga sedang memfasilitasi pembangunan Pusat Inovasi dan Pengembangan SDM Industri 4.0 di Jakarta dan pusat pelatihan bidang teknologi informasi (big data center and analytic) di Balai Diklat Industri (BDI) Denpasar. “Kami juga membangun pilot project mini plant industry 4.0 pada tiga Politeknik Kemenperin, yaitu Politeknik STTT Bandung, Politeknik ATI Makassar, dan Politeknik ATK Yogyakarta,” ujarnya.
Di tengah kondisi perlambatan ekonomi di tingkat global, Kemenperin optimistis memasang target pertumbuhan industri nonmigas sebesar 5,4 persen pada tahun 2019. Adapun sektor-sektor yang diproyeksikan tumbuh tinggi, di antaranya industri makanan dan minuman (9,86%), permesinan (7%), tekstil dan pakaian jadi (5,61%), serta kulit barang dari kulit dan alas kaki (5,40%).
Pada hari ini, Rabu, 6 Februari 2019 telah dilaksanakan Penyerahan Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk wilayah II, yang meliputi Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, NTB dan Kalimantan.
Secara khusus untuk Kabupaten Gunung Mas memperoleh predikat B, yang langsung diserahkan oleh Menteri PAN RB, yang diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas mewakili Bupati.
Turut hadir dari Kabupaten Gunung Mas adalah Inspektur, Kepala BPKAD, Plt. Sekretaris BP3D dan Bagian Organisasi.
Gunung Mas – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas). Telah melaksanakan Pelantikan Kepala Desa terdiri yaitu 59 orang Kepala Desa (Kades) yang tersebar di 12 Kecamatan, Se-Kabupaten setempat. Dalam kegiatan tersebut dilaksankan di GPU Damang Batu, Rabu (6/2/2019).
FOTO : Pelantikan 59 Kepala Desa, Buapti Gunung Mas Drs. Arton S. Dohong pakai peci dengan Unsur Muspida Kabupaten Gunung Mas, Rabu (6/2/2019).
Acara pelantikan tersebut juga dihadiri oleh, Wakil Bupati Gunung Mas Rony Karlos, Ketua DPRD Gumer, Wakil Ketua I DPRD Punding Merang, beserta Anggota, Kapolres Gunung Mas AKBP Yudi Yuliandin, S.I.K., MSi, Pabung 1016/PLK Mayor Catur Prasetio Nugroho, dari Kejasaan Negeri Kasi Intel Hendri, SH, mewakli Penagadilan Negeri, Asisten III Agung, SE, Kepala OPD se-Kabupaten Gunung Mas serta undangan lainnya.
Pelantikan Kepala desa yang berjumlah 59 ini merupakan hasil pemilihan Kepala Desa serentak dari 59 desa yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2018 lalu.
Bupati Gunung Mas
Drs. Arton S. Dohong Memimpin pengambilan sumpah jabatan ini mengatakan, kita
bangga apabila suatu desa maju
masyarakatnya, aman, tentram, Kepala Desanya mampu mengayomi seluruh
masyarakat. Dan tentunya kita mengharapkan Kepala Desa yang baru dilantik mampu
mengemban amanat tersebuut.
“Apabila kita
memperhatikan dalam pelaksanaan PILKADES serentak yang sudah kita lakukan pada
tahun 2016 dan tahun 2018, antusias dan peran serta seluruh masyarakat desa dalam
menyambut pesta demokrasi dalam memilih Kepala Desa masing-masing desa sangat baik. Hal ini dapat kita lihat
melalui salah satu indikator tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak
pilih cukup tinggi,” ujarnya.
Dia menambahkan,
tentu bagi kades yang masa jabatanya habis, akan menyesuaikan pada pelaksanaan
pemilihan secara serentak. Sehingga, untuk mengisi yang belum ada. Maka perlu
diangkat pejabat Kades dari ASN di wilayah Pembkab Gunung Mas dengan
dilaksanakan, dua kali masih terdapat catatan penting yakni mengenai penetapan
DPT jangan sampai menimbulkan ada permasalahan di kemudian hari.
Bagi Kepala Desa
yang baru dilantik hari ini dan Kepala Desa yang sudah melaksanakan tugasnya,
dan perangkat desa, bagi pegawai Negeri ASN wajib ikut serta dan terlibat
menjadi penyelenggara pemilu seperti menjadi petugas di TPS-TPS mari kiata
bersama-sama tanpa terkecuaali, bagi yang sudah memiliki hak memilih, dan
secara sadar untuk menyukseskan pemilu 2019.
“Kepada Camat yang
melakukan feripikasi APBDES, agar lebih cermat karena itu merupakan salah satu
bentuk pengawasan,” ungkapnya.
Press Release
Bidang Pengelolaan Informasi Publik.
Tangerang, 12 Februari 2019 – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI gelar Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2019 di Tangerang, pada 11-13 Februari. Hasil dari Rakerkesnas tahun ini adalah munculnya target Kemenkes yakni meningkatkan cakupan kesehatan semesta (UHC).
Untuk menuju cakupan kesehatan semesta, maka dibutuhkan tenaga, kolaborasi Pusat dan Daerah dalam Penguatan Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta.
Menteri Kesehatan RI Nila Moeloek mengatakan cakupan kesehatan semesta bukan hanya pencapaian jumlah orang yang dicakup oleh JKN, melainkan suatu rangkaian upaya yang holistik, strategis, dan integral dari semua upaya pembangunan kesehatan pada seluruh tahapan siklus kehidupan manusia.
“UHC bertumpu pada upaya promotif, preventif termasuk pengendalian penyakit serta pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif dengan mengarusutamakan pelayanan kesehatan primer yang berkualitas,” katanya Selasa (12/2) di Tangerang.
Dalam Sidang Executive Board 144 tahun 2019, telah disepakati WHO 13th General Program of Work untuk mencapai target kesehatan pada tahun 2023 oleh semua negara anggota WHO, termasuk Indonesia. Target-target tersebut mencakup satu milyar orang mendapatkan manfaat Universal Health Coverage (UHC), satu milyar orang lebih terlindungi dari kedaruratan kesehatan, dan satu milyar orang menikmati hidup yang lebih baik dan sehat.
Pemerintah bersama masyarakat berkomitmen untuk mencapai Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) agar semua orang memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu tanpa hambatan finansial.
Saat ini ada salah pengertian, seakan-akan cakupan kesehatan semesta sama dengan cakupan kepesertaan semesta dan bila seluruh penduduk Indonesia telah menjadi peserta JKN maka cakupan kesehatan semesta dianggap telah tercapai.
Sebenarnya, cakupan kesehatan semesta telah tercapai kalau masyarakat telah menjadi peserta JKN dan seluruh penduduk sudah memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu, baik upaya promotif, preventif, deteksi dini, pengobatan, rehabilitative dan paliatif tanpa terkendala masalah biaya. Jadi jauh lebih kompleks dari sekedar kepesertaan JKN.
“Cakupan kesehatan semesta juga sangat berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang mentargetkan bahwa pada tahun 2030 tidak satupun orang yang tidak menikmati hasil pembangunan berkelanjutan (no one is left behind),” kata Menkes.
Rakerkesnas 2019
Pada 12 – 13 Februari 2019 sebanyak 1.948 orang yang terdiri dari peserta Kemenkes, Unit Pelayanan Teknis (UPT) Vertikal Kemenkes, peserta Daerah (Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia), Lintas Sektor/Lintas Program, Swasta, serta organisasi masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan, berkumpul untuk melakukan rapat kerja kesehatan nasional (Rakerkesnas).
Pada Rakerkesnas kali ini ada 8 Side event dalam 8 kelompok untuk membahas issue kesehatan dengan melibatkan peran aktif peserta pertemuan dengan tema antara lain Angka Kematian Ibu/AKI — Angka Kematian Neonatal/AKN, Penyakit Tidak Menular (PTM), Stunting, Imunisasi, Tuberkulosis (TB), digital health/e-health, kesiapan menghadapi bencana (pra dan post), pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan obat, Jaminan Kesehatan Nasional/JKN (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama/FKTP dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut/FKRTL) dan community engagement.
Kegiatan Rakerkesna 2019 diawali dengan Pra Rakernas yang diisi dengan materi Evaluasi Kinerja Pembangunan Kesehatan dan Laporan Perkembangan Hasil Rakernasnas 2018; Evaluasi PISPK, Evaluasi Pelaksanaan Program Dekonsentrasi dan DAK dalam Program dalam Anggaran Kesehatan; Dialog dan Komitmen Menkes dan Eselon 1 dengan dengan para peserta mengangkat tema PTM AKI dan AKN, serta sarasehan Revitalisasi Saka Bakti Husada.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id. (D2)
