Keberhasilan kemandirian Desa Ponggok membuat Menkeu Sri Mulyani mengunjunginya dan mengahak selfie Kades Ponggok, Junaedi Mulyono. f- hendra kusuma/detik.com
TANJUNGPINANG (suarasiber) – Dengan keuletan dan inovasinya, Junaedi Mulyono, Kades Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah ini mampu mengangkat pendapatan daerahnya yang semula Rp80 juta per tahun kini menjadi Rp17,4 miliar. Dana Desa dimanfaatkan secara optimal di sini.
Mulyono diangkat sebagai Kades Ponggok tahun 2006. Dalam tayangannya di Mata Najwa yang diunggah Najwa Shihab di akun Youtubenya 24 Oktober 2018, Mulyono menceritakan bagaimana ia mampu mendongkar pendapatan desa sefantastis itu.
Menurut Mulyono, menjadi Kades pada tahun itu bukan sesuatu yang keren. Namun ia melihat potensi kampungnya luar biasa. Desa Ponggok memang memiliki sumber mata air yang terus mengalir. Sayang belum pernah dirancang agar berkah sumber air itu bisa menjadi modal untuk kesejahteraan warga desa.
Begitu dilantik, Mulyono segera menggandeng mahasiswa dan akademisi yang ada di Ponggok. Bersama aparat desa lain, dilaksanakan pertemuan demi pertemuan. Kades Ponggok yang kini usianya kepala 4 waktu itu mengusulkan ide-ide nyelenehnya.
Memimpin desa dengan PADes Rp80 juta setahun membuat Mulyono berpikir. Kebetulan ia memang mencintai air. Ia mencari-cari ide, dan saat terlintas nama Bunaken, sebuah taman nasional bawah laut di Sulawesi Utara, ia merasa mendapatkan ide.
Namun untuk meniru Bunaken secara persis jelas kesulitan karena secara geografis memang beda. Secara finansial juga berat.
Hebatnya Mulyono, ia memetakan bahwa ada 5 asset di Desa Ponggok. Yaitu sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), bangunan atau infrastruktur, sosial dan finansial. Semuanya digerakkan olehnya.
“Kebanyakan orang kalau mau membangun desa kan mikirnya selalu finansialnya. Dapat duitnya dari mana, berapa jumlahnya. Padahal asset lain juga bisa dikerahkan,” ujar Mulyono di Mata Najwa, seperti dilansir suarasiber.com dari gooday.id yang khusus mengulas beragam berita keberhasilan.
Bahkan, jika semua asset tadi benar-benar dioptimalkan, Mulyono berani mengatakan desa tak membutuhkan dana desa. Kuncinya, masyarakat harus mau sama-sama membangun desanya untuk kesejahteraan bersama.
Menghadapi dinamikan masyarakat pedesaan, akhirnya Mulyono menikmati jabatannya sebagai Kades Ponggok. Mau keren atau tidak keren tak lagi menjadi persoalan baginya. Apalagi dukungan masyarakat terhadap gagasannya cukup bagus.
Menggunakan Dana Desa yang ada serta semangat gotong royong yang tinggi, akhirnya dibangunlah wahana wisata air yang diberi nama Umbul Ponggok. Dari sebuah desa yang jarang didatangi orang luar, kini Desa Ponggok selalu macet setiap hari Sabtu dan Minggu.
Mulyono, Sang Kades Ponggok ingin semuanya dilibatkan untuk pemasaran. Jika merasa miliknya sendiri yang dipromposikan, pasti semangat melakukannya. Apalagi tahu persis bentuk barang yang dijual kepada publik.
Jadilah pada 2013 desa membelikan smartphone untuk seluruh perangkat di Desa Ponggok, seperti BPD, PKK serta RT dan RW. Sebuah terobosan yang cukup keren, meski awalnya untuk mengisi pulsa saja ada perangkat yang belum tahu caranya.
Para pemuda, termasuk Mulyono mengajarkan teknologi tersebut. Tak butuh waktu lama, bermunculan website, blog serta akun medsos warga Desa Ponggok yang menjual Umbul Ponggok.
“Dari satu dilike, lalu 1.000 dilike, begitu seterusnya hingga sampai seperti sekarang,” timpal Kades Ponggok, Mulyono.
Berdasarkan data dari jumlah tiket yang terjual, pada akhir 2018 Umbul Ponggok didatangi 40 ribu wisatawan per bulan. Dengan harga tiket masuk Rp15 ribu untuk semua wahana, total omzet per bulan Rp600 juta.
Dahulu hanya memiliki beberapa karyawan dengan gaji jauh di bawah UMK setempat, kini Umbul Ponggok memiliki puluhan karyawan dengan gaji melebihi besaran UMK Klaten. Bisa dikatakan tak ada lagi pemuda yang tak bekerja.
Seorang karyawan Umbul Ponggok dari sebuah refrensi lain mengatakan, sekarang tak terlihat lagi bank-bank harian berkeliaran di Umbul Ponggok. Padahal sebelumnya warga Desa Ponggok menjadi incaran para rentenir.
Keberhasilan Umbul Ponggok tak membuat Kades Ponggok, Mulyono berpuas diri. Ia pun memikirkan potensi lain yang semakin bisa menyejahterakan warga Desa Ponggok.
Dalam acara Mata Najwa, diundang juga Direktur BUMDes Tirta Mandiri, Joko Winarno.
Joko menyebutkan ada 11 bidang usaha yang kini dikelola BUMDes. Selain Umbul Ponggok, ada tambak ikan, toko desa, kios dan kuliner, tempat makan semacam resto dibuat gubuk atau gazebo, homestay, rental mobil, jasa event organizer pernikahan, persewaan gedung desa,
“Setiap ada acara pernikahan warga diadakan di gedung desa, dan kami merangkul ibu-ibu PKK untuk menyediakan cateringnya. Jadi melibatkan warga setempat, tidak keluar desa,” tutur Joko.
Mulyono, imbuh Joko, diakuinya memiliki ide yang cemerlang. tambak ikan misalnya, dahulu sepanjang sungai kumuh penuh sampah. Lalu diubah dengan program satu rumah satu empang. Hasilnya, per minggu petani Nila Merah di Desa Ponggok mampu panen 4 ton ikan.
Soal selfie di Umbul Ponggok juga salah satu ide gila Mulyono. Disampaikan Joko, jika pada umumnya selfie di laut atau gunung, Mulyono justru berpikir bagaimana selfie di dalam air.
Akhirnya sepeda motor, televisi, spot foto lain diturunkan ke dalam air. Dan… booming.
Bahkan di Umbul Ponggok juga ada wahana Warrior Adventure, semacam permainan halang rintang yang kerap ditayangkan televisi asing.
Mulyono bisa dikatakan Kades paling bersinar namanya di Indonesia belakangan. Bahklan Menteri Keuangan Sri Mulyani pun tertarik untuk melihat dari dekat Desa Ponggok dan Kadesnya serta mengajaknya selfie.
Seperti pengakuannya di Mata Najwa, melalui video singkat, Menkeu Sri Mulyani begitu turun ke jalan Desa Ponggok sudah melihat suksesnya program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Mulyono.
“Saya sebagai manusia, mengajak selfie itu ekspresi ketulusan saya karena terkesan oleh seseorang yang betul-betul memberikan kepemimpinan yang bisa mengubah masyarakat,” ujar Sri Mulyani dalam video itu, menilai kinerka Kades Ponggok, Mulyono.
Uang itu ada, kata dia. Bahkan sekarang setiap desa mendapatkan kucuran Dana Desa. Namun hanya sedikit yang mampu menciptakan perubahan yang baik. Dan Mulyono salah satu dari sedikit tadi.
Belum habis ide Mulyono. Di dunia pendidikan ia membuat terobosan satu rumah satu sarjana. Setiap warga Desa Ponggok yang kuliah mendapatkan bantuan Rp300 ribu per bulan yang langsung masuk ke rekening yang bersangkutan.
“Kami juga punya Jamkesdes, Jaminan Kesehatan Desa. Di luar TNI – Polri dan Pegawai Negeri, kami akan membayar semua klaim atas pengobatan yang dilakukan warga. Kalau TNI – Polri dan pegawai kan ada dari kantor,” ungkap Mulyono.
Di ujung tayangan, Najwa Shihab menanyakan tahun 2018 adalah akhir dari dua periode kepemimpinan Mulyono, lantas apa rencananya selanjutnya?
Menurut Mulyono, Desa Ponggok sudah maksimal mengelola potensinya, yang sulit adalah mempertahankan. Karenanya, ia memiliki mimpi lain yang harus dilompatinya.
Ingin mengintip Umbul Ponggok? Bisa follow instagramnya @ umbul_ponggok atau websitenya di sini. (man)
Gunung Mas – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunung Mas (Gumas), menggelar rapat koordinasi penyusunan jadwal Kampanye Rapat umum partai politik pada Pemilu 2019, di aula Hotel Insevas, Juamat (15/3/2019) pagi.
Rapat yang dipimpin oleh Ketau KPU Gumas
Stepenson didampingi Komisioner KPU, serta dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten
Gunung Mas, yang mewakili Kejari Gumas Kasi Intel Hendri, SH, serta undangan
lainnya.
Pada rapat tersebut, Ketua KPU Stepenson
memaparkan terkait jadwal kampanye dalam rangka mempasilitasi kegiatan peserta
pemilu yang setara adil bagi semua peserta pemilu, baik partai politik maupun
calon perseorangan.
Ada beberapa kendala bagi KPU Gumas pada
saatnya membuat jadwal kepada partai politik, oleh sebab itu, meskipun didalam
agenda rapat kita penyusunan jadwal, hari ini ada dua alternatif yang
ditawarkan kepada partai politik sampai hari ini KPU belum menyusun jadwal
kampanye.
Kami akan menyodorkan draft dulu. Apakah KPU
yang menyusun draft jadwal kampenye partai politik atau kami memberikan draft
kosongan. Nanti partai politik yang mengisi kapan mereka akan melakukan rapat
umum.
“Pada saatnya nanti, kami akan mengundang
kembali peserta parta politik, mudah-mudahan sebelum tanggal 24 maret kita
sudah mendapat kepastian jadwal dari partai politik sehingga kita sudah
mempinalkan dan mengeluarkan dalam sebuah keputusan berupa jadwal dari KPU,”
ujarnya.
Dikatakannya, untuk pelaksanaan rapat umum,
berdasarkan SK yang sudah ditetapkan akan digelar setiap Kecamatan atau di
tingkat desa di sekitar ibu kota kecamatan dengan menyebutkan lapangan apa yang
digunakan, sehingga didalam keputusan KPU itu jelas tempatnya, kalau ada
pergeseran kami mohon kepada setiap peserta atau partai politik bisa
menyampaikan terlebih awal kepada KPU, karena menyangkut perubahan tempat
SK yang kita susun akan disampaikan kepada Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, Kesbangpol
serta dari Satpol PP yang mewakili dari pihak Pemerintah.
Kempanye media massa dan rapat umum baru boleh
dilakukan 21 hari jelang masa tenang, atau 24 Maret-13 April 2019.
“Terkait beberapa ketentuan melakukan kampanye terutama harus memperhatikan waktu, jangan sampai menjadi temuan Bawaslu, kepada semua peserta rapat agar menyampaikan kepada pimpinan parpolnya masing-masing, jangan samapai pada saat pelaksanaan ibadah dan proses belajar mangajar berlangsung,” tandas Katua KPU Stepenson.
Gunung Mas – Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2019, Polres Gunung Mas menggelar simulasi pengamanan kota (Sispam Kota), dalam rangka kesiapan pengamanan Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden 2019, di taman Kota Kuala Kurun, Kamis (15/3/2019).
Kapolres Gunung Mas AKBP Yudi Yuliandin, S.I.K
mengatakan, Pelatihan tersebut bertujuan untuk melatih kemampuan dan keterampilan
personel Polres Gunung Mas (Gumas) dalam menangani masa pengunjuk rasa maupun
gangguan Kamtibmas khususnya saat pengaman Pemilu serentak.
“Suapaya Masyarakat bisa memahami prosedur penanganan ketika terjadi hal yan tidak diingikan saat pemilu,” ujarnya.
Sementara itu, Karalog Polda Kalteng KOMBES Pranyoto, S.I.K, S.H., M.H menyampaikan apresiasi dan menyambut baik kepada jajaran Polres Gunung Mas yang telah terlaksananya kegiatan, simulasi pengamanan kota (Sispam Kota), dalam rangka kesiapan pengamanan Pemilu tahun 2019.
Saya juga melihat disini pelibatan intasi lain seperti rekan-rekan dari TNI, rekan-rekan dari Linmas dan pihak lainnya. Dalam hal pelaksanan Pemilu nanti ini benar-benar diterapkan. Dalam penanganan dalam pelaksanaan nanti, pelibatan kekuatan dari satuan-satuan lain potensi kekuatan yang ada mari kita manfaatkan bersama-sama,” pungkasnya.
Yang mana pada skenario pertama ditampilkan
penaganan keributan di TPS, yang diantisipasi langsung oleh personil Linmas,
petugas Pam TPS dan kerjasama TNI-POLRI.
Pada scenario kedua akan ditampilkan simulasi penanganan unjuk rasa anarkis yang dipimpin langsung oleh Kapolres di TKP dengan pengarahan seluruh jajaran.
Dan pada skenario ke tiga ditampilkan simulasi
penculikan ketua KPU dengan menampilkan penyerbuan dan penyelamatan sandera
oleh Tim CRT Polres Gunung Mas
Turut hadir Bupati Gunung Mas Drs. Arton S
Dohong, Ketua DPRD H Gumer, Karalog Polda Kalteng KOMBES Pranyoto, S.I.K, S.H.,
M.H Kapolres Gunung Mas AKBP Yudi Yuliandin, S.I.K Ketua KPU Stepenso, Ketua Pengadilan
Negeri Kuala Kurun Darminto Hutasoit, SH., M.H, Wakil Ketua Pengadilan Agama
Kuala Kurun, Muhammad Aliyuddin., S.Ag., M.H serta undangan lainnya.
Gunung Mas – Pengadilan Negeri (PN)
Kuala Kurun Kelas II dan Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II Kabupaten Gunung
Mas (Gumas) menggelar pencanangan Pembangunan Zona Integritas “Menuju wilayah
bebas dari korupsi (WBK), wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).
Kegiatan tersebut ditandai dengan pengucapan ikrar dan penandatangan, pakta integritas oleh Ketua PN Kuala Kurun kelas II dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kual Kurun, dan dihadiri oleh Bupati Gumas Drs. Arton S Dohong Ketua DPRD Gumas H Gumer, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II Palangka Raya Akhamad Zaenal Fikri., S A.Md.,Md.,H, Kepala Badan Pemasyarakatan Palangka Raya Hery Muhammad Ramdan., A.Md., SH, Forum Pimpinan Daerah, tokoh Agama, tokoh masyarakat, dan undangan lainnya.
Bupati Gunung Mas Drs. Arton S Dohong saat, menyampaikan sambutannya pada acara pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Kantor Pengadilan Negeri Kuala Kurun kelas II, Kamis (14/3/2019).
Pencanangan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Ruang Sidang Utama PN Kuala
Kurun Kelas II. Kabupaten Gunung Mas, Kamis (14/3/2019) pagi.
Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Darminto
Hutasoit, SH., M.H mengatakan, kegiatan itu sebagai bentuk komitmen dalam
memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Sesuai dengan himbauan Kemenpan RB tahun 2014
Nomor 27 yang mewajibkan semua Intansi Pemerintah saat ini, harus mencanakan
yang namanya pencanangan Pembangunan Zona Integritas.
“Ini adalah merupakan awal dari pembangunan Zona Integritas, bukan merupakan akhir. Sebab setalah pencanangan akan ada lagi yang namanya pembentukan tim kerja akan ada lagi yang namanya rencana aksi, akan ada lagi yang namanya evaluasi serta survei kepusan masyarakat maupun survei insdeks korupsi,” ujarnya.
PN Kuala Kurun baru terbentuk kurang lebih
empat bulan. Pencanangan ini amanah dari Mahkamah Agung RI. untuk pengadilan
Negeri hari ini batas terakhir pelaksanaan seIndonesia. Pencanangan itu juga merupakan
komitmen menuju WBK dan WBBM,” ujarnya.
Dia menyampaikan terimakasih kepada Bupati
Gunung Mas (Gumas) Drs. Arton S Dohong atas sumbangsih bantuan moril, bantuan
material yang telah meminjamkan
fasilitas gedung, yang kami lakukan dari Mahkamah Agung yang sesuai dengan
hibah atau pinjam pakai sementara sebagai wadah PN Kuala Kurun.
“Kami berharap agar membantu kami, tolong kami
diigatkan, ada hal-hal yang tidak berkenan atau yang tidak pada relnya,” kata
ketua pengadilan Negeri. Kaula Kurun.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Pengadilan
Agama Kuala Kurun, Muhammad Aliyuddin., S.Ag., M.H tujuan dilakukan Zona Integritas
ini supaya wajib diikuti oleh Forkopimdo oleh Bupati, tokoh Agama, tokoh adat,
tokoh masyarakat. Suapaya menjadi saksi bagi kami yang mengucapkan ikrar tadi,
bahwa lembaga benar-benar serius terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Sementara itu, Bupati Gunung Mas mengakatan, Zona
Integritas yang kita laukukan hari ini merupakan komitmen kita bersama, sebagai
pelayan yang wajib dan harus melaksanakan printah uandang-unadang yang
berkaitan dengan menghapuskan tidak perbuatan menyalah gunakan kewenanga
khusnya yang berkaitan dengan korupsi , kolusi dan nepotisme.
Pasar ikan selalu identik dengan bau, kotor dan tidak teratur. Citra negatif inilah yang menjadi salah satu alasan pemerintah untuk membangun pasar ikan dengan konsep bersih, higienis dan modern seperti Pasar Ikan Modern (PIM) Muara Baru.
PIM Muara Baru ini merupakan terobosan baru “one stop shopping” aneka produk perikanan yang menawarkan pasar bersih, nyaman dan terjamin, tidak becek dan tidak bau. Hingga pelayanan yang memudahkan dalam transaksi, serta menjadi salah satu tempat tujuan wisata di Kota Jakarta Utara.
Setelah proses pemindahan pedagang pada tanggal 16 Februari 2019, Pasar Ikan Modern ini selanjutnya akan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Rabu tanggal 13 Maret 2019. Kendati tidak mudah mengubah pola pikir dan kebiasaaan budaya para pedagang tetapi pemindahan berjalan dengan aman, tertib tanpa gejolak dan polemik.
Pasar ikan kekinian tersebut dibangun sesuai amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Perikanan Nasional.
Menindaklanjuti amanat tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) pada tahun 2018 lalu meluncurkan program prioritas pembangunan Pasar Ikan Modern (PIM) yaitu di Muara Baru, DKI Jakarta dan Kabupaten Bandung.
Bangunan PIM Muara Baru seluas 2 Ha dibangun di atas lahan sekitar 4,15 Ha dengan anggaran sebesar Rp150,69 miliar. PIM ini dibangun dengan sistem design and built oleh pelaksana PT Pembangunan Perumahan dan Manajemen Kontruksi PT Fajar Nusa Consultans. PIM Muara Baru ini dapat menjadi sentra perikanan nasional yang strategis mengingat banyaknya ikan yang diperjualbelikan di pasar existing Pusat Pelelangan Ikan (PPI) Muara Baru.
Berdasarkan data Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman, setiap harinya, PPI Muara Baru memasarkan sekitar 400 ton ikan dengan nilai omset rata-rata sekitar Rp 8 – 10 milyar. Ikan-ikan ini berasal dari wilayah Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur (sepanjang pantai utara Jawa). Ikan ini didominasi oleh jenis ikan laut yaitu kembung, cumi, tongkol, kakap, dan udang, dan jenis ikan air tawar seperti patin, bawal, dan mujair.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebutkan, PIM Muara Baru ini dibangun dengan beberapa tujuan. Diantaranya, meningkatkan konsumsi ikan masyarakat Jakarta dan sekitarnya, menyediakan tempat jual-beli yang nyaman, bersih, memenuhi standar sanitasi, dan higienis, serta menyediakan ikan yang bermutu, aman di konsumsi, kontinyu, beragam, dan terjangkau. Selain itu, juga bertujuan untuk mengembangkan sentra bisnis perikanan dan industri pendukungnya, mengembangkan tempat promosi dan edukasi sektor kelautan dan perikanan, hingga sebagai destinasi wisata sektor kelautan dan perikanan.
“Pasar ikan bisa jadi destinasi wisata, selain sebagai tempat menjual ikan, kita bangun pasar ikan yang higienis. Kita ubah paradigma pasar ikan yang identik dengan kotor dan bau menjadi tempat yang bersih dan nyaman. Jadi orang-orang bisa dengan nyaman menyaksikan aktivitas perikanan,” tutur Menteri Susi.
PIM Muara Baru ini dibangun sebanyak tiga lantai dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. “Di sini ada 896 unit lapak untuk menjual ikan segar,” ujar Menteri Susi.
Selain lapak ikan segar, PIM Muara Baru juga dilengkapi dengan 155 unit kios maritim, 8 unit food court, 2 unit ice flake machine kapasitas 10 ton, area pemasaran retail, laboratorium, chilling room kapasitas 30 ton, area bongkar muat, pengepakan, depot es dan garam, serta instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Sebagai fasilitas penunjang juga dibangun gedung pengelola, perbankan, ruang informasi dan edukasi, ruang pertemuan, gudang, pos jaga, dan masjid.
Sebagai informasi, PIM Muara Baru dikelola oleh Perum Perikanan Indonesia (Perindo) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan No. 130/KEP-DJPDSPKP/2018 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Perikanan Indonesia sebagai Pengelola Sementara Operasionalisasi PIM Muara Baru Jakarta.
Selain pengelola, beberapa organisasi ikut terlibat dalam operasionalnya antara lain Tukang Bongkar Muat Ikan (TKBMI), Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pamswakarsa), dan pengaturan perparkiran (KOPARKIN). Kerja sama antarorganisasi tersebut diharapkan dapat mendukung operasional PIM sesuai standar yang ditetapkan. Menurut Menteri Susi, demi mendukung operasional PIM yang baik juga akan diberikan pelatihan kepada setiap petugas, mulai dari tingkat manajemen, teknis, kebersihan, keamanan, dan sebagainya. Pedagang pun akan diberikan pelatihan bagaimana memenuhi standar mutu dan kualitas yang dipersyaratkan.
Sebagai bentuk perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha, nantinya setiap pedagang di PIM Muara Baru akan dibekali dengan kartu KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan). Kartu ini juga digunakan untuk mendorong percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan, dan menciptakan efektivitas dan efisiensi program pemerintah agar tepat sasaran bagi para pelaku usaha. Saat ini akan diserahkan kartu KUSUKA kepada 231 pedagang ikan dari 397 pedagang PIM Muara Baru yang telah terdaftar oleh KKP.
Selanjutnya, PIM Muara Baru diharapkan dapat meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat, produktifitas dan nilai tambah produk perikanan, serta mendorong peningkatan angka konsumsi ikan nasional.
Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri
Kementerian Kelautan dan Perikanan