Gunung Mas – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa (DPMD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) melaksanakan sosilalisasi peningkatan
peran perempuan di pedesaan dalam bidang ekonomi produktif tahun 2019. Kegiatan
ini diikuti oleh 112 orang, khususnya perempuan di pedesaan yang sudah
mempunyai kelompok usaha.
“Ini merupakan upaya kita untuk memberdayakan
dan meningkatkan pengetahuan perempuan di pedesaan, sehingga mereka lebih
kreatif dalam memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) lokal di lingkungan sekitar,”
ucap Kepala DPMD Kabupaten Gunung Mas Yulius Agau, S.Sos. di Aula BP3D
setempat, Selasa (12/3/2019) pagi.
Dalam pelaksanaan kegiatan ini dikatakaanya,
perlu dipikirkan dan diupayakan inovasi dalam membentuk kemampuan, semangat,
dan sikap para perempuan di pedesaan, sehingga mereka memiliki pola hidup serta
kemampuan untuk bertindak dalam menumbuhkan kemandiriaan.
“Sasaran utama dari setiap upaya keluarga atau
rumah tangga. Salah satunya dengan peningkatan usaha ekonomi produktif berbasis
bahan lokal berdasarkan potensi desa masing-masing,” tuturnya.
Dia berharap, kegiatan ini mampu menyentuh
setiap anggota masyarakat khususnya kaum perempuan pedesaan sebagai salah satu
pilar pembangunan keluarga.
Sementara itu, Ketua Panitia yang juga
Sekretaris DPMD Jepin, SE., M.Si mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk
meningkatkan perempuan di perdesaan dalam bidang ekonomi produktif berbasis
bahan lokal, sehingga mampu menunjang penghasilan mereka.
“Dalam kegiatan ini, kami berharap kaum
perempuan di pedesaan mampu menciptakaan lapangan kerja sendiri untuk menambah
penghasilan keluarga, menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan mampu menggali potensi
desa mereka,” tandasnya.
Jakarta, 12 Maret 2019 – Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat tren pertumbuhan realisasi investasi selama empat tahun terakhir menunjukkan tren yang cukup positif. Tercatat selama kurun waktu 2015-2018, realisasi investasi mencapai Rp 2.572,30 triliun melampaui target dalam rencana strategis BKPM sebesar Rp 2.558,10 triliun. Meskipun positif, pemerintah mencatat perlunya pengawalan investasi yang lebih intensif untuk semakin meningkatkan arus investasi baik dari dalam maupun luar negeri.
Hal ini menjadi salah satu poin utama Rakornas Investasi tahun ini. Dengan tema “Investasi bagi peningkatan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat” yang difokuskan pada pengembangan kegiatan investasi yang berkualitas sehingga diharapkan membawa multiplier effect yang dapat memperluas peluang usaha, mendorong produksi barang dan jasa di dalam negeri, meningkatkan penyediaan lapangan kerja, menurunkan angka ketimpangan ekonomi, serta meningkatkan pendapatan masyarakat.
Presiden Joko Widodo juga dijadwalkan hadir dalam kegiatan tersebut dan memberikan arahan langsung kepada kurang lebih 850 pemangku kepentingan yang terdiri dari Gubernur, Bupati, dan Walikota seluruh Indonesia, DPMPTSP Provinsi seluruh Indonesia, Administrator KEK/KPBPB, serta dari Kementerian/Lembaga.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong menyampaikan bahwa perkembangan realisasi investasi dari tahun 2015 hingga tahun 2018 terus menunjukkan tren yang positif. “Tahun lalu terjadi perlambatan investasi, namun ini tidak lepas dari perkembangan investasi global yang juga menurun,” ujarnya dalam acara Rakornas Investasi 2019 di Tangerang Selatan, Selasa (12/3).
Dari data BKPM, realisasi investasi untuk periode tahun 2018 mencapai Rp 721,3 triliun, meningkat sebesar 4,1% dibandingkan tahun 2017. Dibandingkan dengan target realisasi investasi RPJMN sebesar Rp 765 trilliun, investasi tahun 2018 tercapai sebesar 94,3%. Total realisasi investasi PMDN tahun 2018 mencapai Rp 328,6 triliun menunjukkan peningkatan sebesar 25,3%, dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 262,3 triliun. Sedangkan total realisasi investasi PMA tahun 2018 adalah sebesar Rp 392,7 triliun, turun 8,8% dibandingkan realisasi investasi PMA tahun 2017 sebesar Rp 430,5 triliun.
Pada periode sebelumnya, realisasi investasi tahun 2017 menembus angka Rp 692,8 triliun, melampaui target realisasi investasi PMDN dan PMA tahun 2017 sebesar Rp 678,8 triliun. Realisasi investasi tahun 2016 tercatat sebesar Rp 612,8 triliun, atau meningkat 12,4% dibandingkan periode tahun 2015, sebesar Rp 545,4 triliun.
Dalam rakornas tersebut, Presiden juga meluncurkan Koordinasi Pengawalan Investasi Memanfaatkan Aplikasi (KOPI MANTAP) yang ditujukan untuk memudahkan koordinasi lintas satgas (Satgas Nasional, Satgas Provinsi, dan Satgas Kabupaten/Kota) dalam upaya fasilitasi pemenuhan komitmen dan penyelesaian masalah investasi. KOPI MANTAP memungkinkan efektivitas dan efisiensi koordinasi dengan menggunakan platform berbasis teknologi informasi yang didukung fitur kolaborasi, knowledge sharing, serta pertemuan jarak jauh melalui video/audio conference.
Plt. Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal Farah Ratnadewi Indriani menjelaskan bahwa dengan peluncuran KOPI MANTAP pada Rakornas Investasi 2019 diharapkan selanjutnya ada percepatan yang signifikan dalam hal fasilitasi dan penyelesaian masalah investasi sehingga seluruh rencana investasi yang sudah mendapatkan perizinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS) dapat direalisasikan seluruhnya dengan lancar.
Turut hadir dalam kegiatan Rakornas Investasi tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Meneg PPN/Kepala Bappenas, Menteri Perindustrian, dan Menteri Komunikasi dan Informatika.
–Selesai–
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi :
SuhartonoKepala Biro Peraturan Perundang-undangan, Humas dan Tata Usaha Pimpinan
Jl. Jend. GatotSubroto No.44 Jakarta 12190
Telp : 021-5269874
E-mail: humas@bkpm.go.id
Jakarta , 11 Maret 2019 – Untuk mewujudkan visi menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi digital terbesar di ASEAN pada tahun 2020, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia menyelenggarakan Regional Investment Forum (RIF) sebagai ajang promosi investasi tahunan pada 11 Maret 2019. Kegiatan yang berlangsung di Nusantara Hall 1 – ICE BSD City, Banten ini mengundang pelaku ekonomi digital di antaranya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi, serta pelaku usaha terkait, baik dari dalam maupun luar negeri.
Tahun ini, tema RIF yang diusung adalah “Indonesia’s Digital Drive: Utilizing Digital Technology in Developing Regional and Tourism Investment Opportunities”. Tema ini sesuai dengan perkembangan industri digital yang cukup signifikan beberapa tahun terakhir. Hingga Februari 2019, jumlah startup di Indonesia mencapai 2.070 startup dengan pertumbuhan tertinggi di tiga sektor yaitu on-demand services, financial technology (fintech) dan e-commerce. Tingginya angka pertumbuhan startup ini mendorong BKPM untuk mengubah konsep RIF tahun ini menjadi berbeda, yaitu mengundang para perusahaan rintisan (startup). Setidaknya, ada 250 startup yang hadir dalam perhelatan ini.
“Perkembangan industri startup yang cukup cepat ini harus segera direspon oleh pemerintah, terutama BKPM sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pelayanan dan pelaksanaan penanaman modal. Oleh karena itu ,RIF tahun ini memang diharapkan menjadi meeting point bagi para investor, pelaku bisnis startup, pemerintah daerah dan stakeholders terkait lainnya, sehingga perkembangan industri ini memiliki dampak yang maksimal bagi investasi Indonesia,” ungkap Thomas Trikasih Lembong, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Dari data APJII, pengguna internet di Indonesia mencapai 143 juta atau 54% dari total populasi dengan jumlah pemilik smartphone dan mobile internet mencapai 90 juta (statista). Riset Google dan Temasek juga menyebutkan market size ekonomi digital Indonesia juga mencapai USD 27 miliar dan berpotensi menjadi USD 100 miliar pada tahun 2025. Dari aliran investasi asing per tahun di level USD 20-25 miliar, diperkirakan 10% disumbang dari sektor ekonomi digital.
Dalam acara ini, digelar beberapa sesi antara lain seminar, digital startup pitching, one-on-one meeting antara calon investor dengan startup, pemerintah daerah dengan calon investor dan startup dengan calon investor, serta business clinc atau klinik konsultasi usaha oleh BKPM, BI Fintech Office, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Pariwisata, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta perbankan dan law firm. Untuk one-on-one meeting, BKPM mengatur 148 pertemuan yang melibatkan 64 perusahaan startup serta 45 perusahaan/investor. Sedangkan, untuk kegiatan seminar dihadiri oleh sekitar 800 peserta, yang terdiri dari perwakilan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kedutaan asing, asosiasi dunia usaha, maupun calon investor.
“Tujuan pelaksanaan kegiatan RIF adalah untuk mempromosikan peluang investasi Indonesia khususnya bidang ekonomi digital dan pariwisata. Jadi kami fokus membuka jalur komunikasi antara pemerintah daerah, calon investor, dan startup di bidang tersebut. Harapannya, investasi di bidang ekonomi digital dan pariwisata juga bisa naik secara signifikan,” ungkap Farah Ratnadewi Indriani, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal.
BKPM juga mengundang beberapa pembicara dalam event ini, di antaranya Menteri Komunikasi dan Informatika, Staf Khusus Bidang Teknologi Informasi Pariwisata Kementerian Pariwisata, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Wakil Gubernur Jawa Timur, serta Vice President Media and Digital Telkom. Di samping itu, hadir sebagai narasumber dari pelaku bisnis dan investor antara lain Co-Founder Nalagenetics, Founding Partner of Kejora Ventures, serta Founder Sale Stock (Sorabel). Dalam sesi digital startup pitching, BKPM menghadirkan panelist yang terdiri dari NextICorn, Kejora Ventures, MDI Ventures, dan East Ventures.
–Selesai–
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi :
SuhartonoKepala Biro Peraturan Perundang-undangan, Humas dan Tata Usaha Pimpinan
Jl. Jend. GatotSubroto No.44 Jakarta 12190
Telp : 021-5269874
E-mail: humas@bkpm.go.id
Gunung Mas – Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung
Mas (Gumas) Drs. Yansiterson, M.Si mengukuhkan dan mengambil sumpah, 18
(delapan belas) orang pejabat fungsional auditor dan pengawas penyelenggaraan
urusan Pemerintahan, di Daerah (P2UPD)digelar dilingkungan Inspektorat
Kabupaten Gunung Mas dan pengambilan sumpah tersebut dilaksanakan pada hari,
Kamis (6/3/2019) di aula Inspektorat Kabupaten Gunung Mas.
Tampak hadir, Inspektur Kabupaten Gumas Luis Eveli, SSTP., M.A.P, Kepala Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Drs. Lurand, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, serta undangan lainnya.
Sekda Gunung Mas Drs. yansiterson, M.Si menyampaikan sambutannya pada acara, pengambilan sumpah janji dan pelantikan P2UPD, rabu (6/3)
Dia mengucapkan
selamat, kepada yang telah dilantik
sebagai pejabat fungsional auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan
Pemerintahan di Daerah (P2UPD) selamat bekerja, teman-teman inilah amunisi baru
yang menambah kekuatan inspektorat Kabupaten Gunung Mas kedepan.
“Saudara-saudara mempunyai tugas yang sangat berat, saudara-saudara juga adalah aparat pengawasan intern pada instansi Pemerintah, dan pihak lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Lebih lanjut dikatakan, bagi saudara-saudara
yang baru saja diambil sumpah janji dan dilantik baik sebagai auditor atau P2UPD
tentu saja, akan memperkuat gerbong Inspektotarat Kabupten Gunung Mas kedepan. Selamat
bekerja harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme.
Gunung Mas – Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung
Mas (Gumas) melaksanakan rapat Forum koordinasi pelaksanaan gerakan masyarakat
hidup sehat (Germas) yang diikuti lintas sektor. Kegiatan bertempat di Aula
BP3D Kabupaten Gunung Mas, Rabu (6/3/2019).
Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas Drs. Yansiterson, M.Si saat membacakan sambutan tertulis Bupati Gunung Mas Drs. Arton S Dohong memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepeda Kementerian Kesehatan RI, Dinas Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas (Gumas).
Foto bersama Usai pembukaan rapat Forum koordinasi pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) yang diikuti lintas sektor, yang dipimpin oleh Sekda Gunung Mas Drs. Yansiterson, M.Si di Aula BP3D, Rabu (6/3).
Gerakan masyarakat hidup sehat, merupakan suatu
tindakan sistimatis dan terencana, yang dilakukan secara bersama-sama oleh
seluruh bangsa, dengan kesadaran, dan kemauan dan kemampuan berprilaku sehat,
untuk meningkatkan kualitas hidup.
“Diharapkan seluruh lintas sektor dan berbagai lapisan masyarakat, dapat bekerja bersama-sama untuk mewujudkan pola hidup sehat. Dengan pola hidup sehat yang dilaksanakan oleh masyarakat, maka berdampak juga pada kesehatan yang terjaga, terciptanya lingkungan yang bersih, sehingga produktivitas meningkat,” pintanya.
Pada saat ini juga, saya instruksikan kepada seluruh kepala OPD yang tergabung dalam Forum GREMAS ini, untuk merencanakan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan GERMAS mulai di level Kabupaten, Kecamatan hingga desa, sehingga apa yang diharapkan dari pelaksanaan GERMAS, mencapai hasil sesuai yang diharapkan.
“Mari kita wujudkan masyarakat Kabupaten Gunung
Mas yang sehat dan sejahtera, arti sesungguhnya,” kata Sekda Gunung Mas Drs.
Arton S Dohong saat membaca sambutan Bupati Gunung Mas Drs. Srton S Dohong.
Kepala Dinas Kesehatan dr. Maria Efianti
menyampaikan, Kabupaten Gunung Mas terpilih sebagai Kabupaten GERMAS. Kegiatan
yang dilaksanakan hari ini, merupakan langkah awal untuk melaksanakan gerakan
masyarakat hidup sehat. Semua komponen yang terlibat dalam Forum koordinasi
nantinya akan bekerja bersama-bersama dalam pelaksanaan GERSME.
Turut hadir mendampingi Sekda Gunung Mas Drs. Yansiterson, M.Si, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dari Dinas Kesehatan Provinsi Kliamantan Tengah (Kalteng) dr. Fery Irawan, MPH juga sebagai narasumber, Kepala Dinas Kesehatan dr. Maria Efianti, yang mewakili Kepala OPD serta pihak terkait lainnya.