Genjot Pendapatan Target BPHTB, Ini Arahan Asisten II

Kuala Kurun gunungmaskab.go.id – Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) dilaksanakan di ruang rapat lantai 1 Kantor Bupati, Senin (06/6/2022). Rapat ini dalam rangka diskusi terkait Realisasi Pendapatan/Penerimaan dan Realisasi Keuangan per 31 Mei 2022 dan Sinkronisasi Data Realisasi Pendataan/Penerimaan dan Realisasi Keuangan per 31 Mei 2022.

Rapat dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Gunung Mas Richard, didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kab. Gumas Edison, serta Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan (Ekobang) Setda Kab. Kabupaten Gunung Mas Benny Mambang.

Dalam arahannya Richard mengatakan, untuk PAD kita realisasinya 41, 98%,  untuk transfer masih dibawah 37,24%, yang harus kita pacu adalah dana alokasi khusus atau dana DAK fisik.

Ia menerangkan dana DAK fisik kita sebesar 104 miliar lebih dan realisasinya pada saat sekarang ini adalah nol, berkaitan dengan hal tersebut ditindaklanjuti oleh Bapak Sekda Gumas pada tanggal 3 Maret 2022 sudah dilakukan rapat dan mengundang perangkat daerah yang menangani DAK fisik.

Arahan dari Sekda Gumas untuk perangkat daerah yang memang DAK fisiknya agak terlambat dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga , supaya dibentuk tim percepatannya.

Dalam rapat TEPRA ini ada empat poin penting, yang pertama adalah pendapatan, baik pendapatan asli daerah maupun pendapatan yang sifatnya transfer, yang kedua percepatan pelaksanaan kegiatan-kegiatan strategis yang ada, yang sifatnya fisik maupun non fisik berkaitan dengan dana DAK.

Yang ketiga adalah dana desa yang mana juga menjadi fokus, karena ada batasan  untuk bisa disalurkan, yang lebih penting adalah semakin cepat disalurkan maka akan semakin berdampak terhadap perputaran ekonomi yang ada pada kecamatan-kecamatan dan desa-desa, serta yang keempat dana penyerapan dana covid-19.

“Kita berharap supaya digenjot pendapatan, BPHTB  khususnya dari BPS ini juga harus dipacu, kita sepakat bisa mendorong PBS agar HGU mereka bisa kita percepat dan Bagian Ekonomi serta Pelayanan Satu Pintu juga bisa menindaklanjuti hal tersebut supaya percepatan langkah yang kita ambil bisa meningkatkan progres dari pendapatan,” ungkap dia.

Selain itu menurutnya,  pendapatan kita posisinya ada yang sudah  ada yang diatas 100%  dan ada juga yang masih dibawah dari itu, tetapi secara umum  kondisi pendapatan kita masih di progres normal.

“Kita berharap dana DAK harus digenjot, jangan sampai ada pekerjaan yang memang tidak bisa kita laksanakan sehingga akhirnya dananya tidak dapat dikucurkan,” pungkasnya.