Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Yansiterson mengakui Gumas saat ini masih kekurangan pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara).
“Kita sudah berupaya untuk mengisi pegawai (ASN) di kelurahan hingga kecamatan, namun dengan keterbatasan jumlah pegawai yang kita punya, hal itu masih belum dapat terpenuhi dengan maksimal,” kata Yans, Senin (28/1).
“Masih ada kok kecamatan yang strukturnya belum terisi, apalagi kelurahan, ini karena kita masih kekurangan,” tambah Yans.
Mantan Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Gumas ini menyatakan, seandainya formasi pegawai bisa ditentukan oleh Pemkab Gumas dan tidak ditentukan oleh pemerintah pusat, kekurangan pegawai di kelurahan dan kecamatan di Gumas bisa diatasi.
“Selama kita tergantung dengan pemerintah pusat,dengan formasi yang terbatas, dengan jenis jabatan yang ditentukan pemerintah pusat, kita tetap akan kesulitan memenuhi kekurangan pegawai yang ada di kelurahan dan kecamatan,” tegas pejabat yang cukup berpengaruh ini.
Terkait kekurangan pegawai di kelurahan Tumbang Marikoi, kecamatan Damang Batu, Yans mengatakan, dalam waktu dekat kalau dizinkan oleh Kementrian Dalam Negeri untuk melakukan pelantikan, ada beberapa seksi di kelurahan Tumbang Marikoi yang akan terisi.
“Mudah-mudahan nantinya ada sebagian pegawai yang bisa kita drop dari sini atau dari kecamatan untuk ditempatkan di kelurahan Tumbang Marikoi,” ujar Yans.
Pemerataan pegawai itu memang perlu ya,tapi di Kabupaten kita juga menyadari ada pejabat eselon empat yang tidak ada stafnya,hanya PTT(pegawai tidak tetap),ini juga jadi perhatian kita,ya kembali ke persoalan tadi,kita memang masih kekurangan pegawai, lanjutnya.
Sebelumnya, Uhing, lurah Tumbang Marikoi, kecamatan Damang batu mengeluhkan kelurahan yang dipimpinnya butuh tambahan pegawai, baik PNS (Pegawai Negeri Sipil) maupun PTT (Pegawai Tidak Tetap).
“Kami butuh penambahan PNS dan PTT untuk ditugaskan di kelurahan Tumbang Marikoi. Yang ada sekarang, PNS nya hanya ada dua dan PTT ada empat,“ seru Uhing Kamis (24/1) lalu.
“Apalagi kelurahan Tumbang Marikoi dapat tambahan DAU (dana alokasi umum) Rp 370.138.000.00, kami butuh penambahan (PNS dan PTT) untuk pejabat penatausahaan keuangan, bendahara pembantu dan pembantu pejabat penatausahaan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan dari dana itu (DAU tambahan),” tutur Uhing.
Gunung Mas – Pemerintah
Kabupaten Gunung Mas melalui Dinas Transmigrasi, TenaganKerja, Koperasi dan
Usaha Mikro Kecil Menengah menggelar Sosialisasi Ketenagakerjaan Bagi Perangkat
Desa, Damang dan Petugas Kebersihan kegiatan ini bertempat di GPU Damang Batu,
Senin (28/1/2019) pagi.
Wakil Bupati Gunung Mas Rony Karlos, S.Sos didamping Sekda Gunung Mas Drs. Yansiterson, M.Si Kepala Dinas Transmigrasi, TenaganKerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Ir. Letus Guntur, mewakili Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palangka Raya Kepala Bidang Pemasaran Adhie Wibowo, Anggota DPRD Gumas Pdt. Rayaniatie Djangkan.
FOTO : Peserta BPJS Ketenagakerjaan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Perangkat Desa, Damang dan petugas kebersihan di GPU Damang Batu Kabupaten Gunung Mas, Senin (28/1/2019).
Badan
penyelenggaran jaminan sosial (BPJS) Ketenagakerjaan maupun kesehatan merupakan
bagian dari komitmen pemerintah untuk menjamin seluruh rakyat Indonesia
sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak, serata untuk
mendapat perlindungan atas resiko ekonomi, baik karena sakit, kecelakaan kerja,
kematian, memasuki hari tua dan pensiu.
Dalam laporan
Kepala Dinas Transmigrasi, Tenagan Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
Menengah Ir. Letus Guntur menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan tersebut
utama jaminan sosialisasi ketenagakerjsan adalah memberikan perlindungan bagi
tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian
penghasilan yang hilang atau berkurang sebagai akibat peristiwa atau keadaan
yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin,
hari tua dan meninggal dunia.
Wakil Bupati
Gunung Mas Rony Karlos, S.Sos mengatakan, perlindungan jaminan sosial bagi
tenaga kerja di Kabupaten Gunung Mas telah diterapkan sejak dulu. Sebagian
besar perusahaan-perusahaan yang
beroperasi di Kabupaten Gunung Mas telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Dikatakannya,
Pemerintah kabupaten Gunung Mas (Gumas) telah memberikan perlindungan sosial
ketenagakerjaaan bagi pegawai pemerintah Non Pegawai Negeri (Non ASN)/ Pegawai
Tidak Tetap (PTT),” ujarnya.
Kesadaran akan
pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja di wilayah Kabupaten
Gunung Mas ini yang menjadi dasar pemerintah daerah untuk menindaklanjuti surat
edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang pelaksanaan jaminan sosial
bidang ketenagakerjaan bagi kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa dan aparat desa dan aparat desa berhak untuk
mendapat perlindungan jaminan sosial atas resiko yang mungkin terjadi.
“Kepala desa
sampai perangkatnya adalah ujung tombak pemerintah di desa, dan memiliki tugas
yang berat dan tidak mengenal waktu karena menyangkut pelayanan kepada
masyarakat. Sehingga, kepesertaan BPJS ketenagakerjaan bagi kepala desa merupakan
bentuk kepedulian terhadap nasib aparat dari resiko kecelakaan kerja dan
kematian,” ungakapnya.
Press Release
Bidang Pengelolaan Informasi Publik.
Foto : Suasana rapat PMI Kabupaten Gunung Mas, di kantor PMI setempat, Kamis (24 Januari 2019).
Kabupaten Gunung Mas – Ketua Dewan Kehormatan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Gunung Mas, Ir Kamiar mengajak seluruh pihak untuk berperan, ambil bagian dan mendukung PMI, demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Saat ini Kabupaten Gunung Mas semakin maju. Akses jalan sudah terbuka, sehingga memudahkan pasien dari berbagai daerah menuju BLUD RSUD Kuala Kurun.
Namun pelayanan dari BLUD RSUD Kuala Kurun tidak dapat berjalan baik jika tidak disokong dengan penyediaan darah yang memadai,” terang Ir Kamiar usai rapat PMI Kabupaten Gunung Mas, di kantor PMI setempat, Kamis (24/1/2019).
Disamping itu, dalam waktu dekat Rumah Sakit (RS) Pratama Tumbang Talaken di Kecamatan Manuhing akan segera beroperasi. Ini artinya, kebutuhan terhadap darah akan semakin meningkat. Hal itu harus mendapat perhatian khusus, agar nantinya pelayanan kesehatan di BLUD RSUD Kuala Kurun dan RS Pratama Tumbang Talaken dapat berjalan baik.
Selama ini, lanjutnya, PMI Kabupaten Gunung Mas memang belum dapat memberikan pelayanan secara maksimal. Hal itu disebabkan keterbatasan sarana seperti mobil operasional yang dapat menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Gumas, anggaran yang terbatas, dan lainnya.
“Dengan keterbatasan yang kita hadapi, tentunya diperlukan dukungan dari seluruh pihak, baik itu Pemerintah, swasta, maupun masyarakat umum. Tanpa dukungan seluruh pihak, mustahil pelayanan dari PMI Kabupaten Gunung Mas bisa berjalan dengan baik. Ini sifatnya pelayanan sosial dan kemanusiaan, jadi perlu peran kita semua,” ucapnya menambahkan.
Sementara itu, Ketua PMI Kabupaten Gunung Mas, Drs Anthony L Djaga mengatakan bahwa saat ini pihaknya menemui kendala jika ingin melakukan pelayanan ke sejumlah wilayah, karena tidak tersedianya mobil operasional. Namun demikian, mereka tetap berusaha semaksimal mungkin untuk memberi pelayanan kepada masyarakat. “Kami mengharapkan dukungan dari seluruh pihak agar pelayanan PMI semakin baik,” pungkasnya.
“Keluarga Sadar Gizi, Indonesia Sehat dan Produktif”
Harta yang paling berharga adalah keluarga, mutiara tiada tara adalah keluarga. Cuplikan lagu dari sebuah film nasional tersebut menggambarkan betapa penting arti menjaga kondisi seluruh anggota keluarga.
Keyakinan akan pentingnya keluarga sebagai sebuah investasi masa depan juga menginspirasi peringatan Hari Gizi Nasional (HGN) ke-59 dengan mengangkat sub tema “Keluarga Sadar Gizi, Indonesia Sehat dan Produktif”. Kemudian diperkuat dengan tema “Membangun Gizi Menuju Bangsa Sehat Berprestasi” agar masyarakat Indonesia menyadari penerapan pola gizi seimbang berpengaruh besar terhadap kualitas hidupnya.
“Pembangunan kesehatan dengan investasi utama pembangunan sumber daya manusia Indonesia akan memberikan manfaat jangka panjang dan berkelanjutan,” jelas Menkes Nila F. Moeloek dalam sambutannya di puncak HGN yang diperingati setiap tanggal 25 Januari ini.
Salah satu komponen terpenting dalam pembangunan kesehatan, imbuh Menkes, adalah terpenuhinya kebutuhan gizi masyarakat terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kelahiran (HPK). Ia mengingatkan pula bahwa periode kehamilan hingga anak berusia 2 tahun merupakan kesempatan emas dalam mencetak generasi berkualitas bebas stunting dan masalah gizi lainnya.
Intervensi pada periode 1.000 HPK tidak boleh diabaikan, karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan dan produktivitas seseorang. Lantaran ancaman stunting dan masalah gizi lainnya berdampak besar bagi negara.
“Arah pembangunan kesehatan saat ini dititikberatkan pada upaya promotif preventif yang dinilai dapat memberikan dampak kesehatan yang lebih luas dan lebih efisien dari sisi ekonomi,” urai Menkes.
Sebagai investasi utama pengembangan sumber daya manusia, pembangunan kesehatan yang berkelanjutan mutlak diperlukan, dimana salah satu komponen utamanya adaIah melalui perbaikan gizi masyarakat. Kekurangan gizi pada masa janin dan anak usia dini akan berdampak pada perkembangan otak dan rendahnya kemampuan kognitif yang dapat mempengaruhi prestasi belajar dan keberhasilan pendidikan.
Selain itu, imbuh Menkes, kurang gizi yang dialami pada awal kehidupan juga berdampak pada peningkatan risiko gangguan metabolik yang berujung pada kejadian penyakit tidak menular pada usia dewasa, seperti diabetes tipe Il, stroke, penyakit jantung dan lainnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan berdampak pada menurunnya produktivitas yang selanjutnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kemiskinan dan kesenjangan di masyarakat.
“Upaya bersama berbagai pemangku kepentingan perlu terus dilakukan sesuai peran dan fungsinya masing-masing dengan mengutamakan komitmen, kampanye, konvergensi program, akses pangan bergizi dan monitoring program,” kata Menkes.
Langkah kedepannya, upaya tersebut perlu bersinergi dengan sistem pangan global, melalui penerapan pola gizi seimbang untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi, kesehatan, pembangunan pertanian dan lingkungan secara terpadu.
Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI dr. Kirana Pritasari, MQIH memaparkan, peringatan HGN ke-59 tahun 2019 bukan sekadar seremonial semata. Harapannya dapat meningkatkan komitmen dan mempererat kolaborasi seluruh elemen bangsa untuk bekerja bersama membangun gizi dalam upaya mencegah stunting demi bangsa Indonesia yang sehat dan berkualitas.
Saat ini, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan berbagai permasalahan gizi, yaitu masih tingginya prevalensi stunting (pendek/kerdil), underweight (berat kurang), wasting (kurus), dan anemia pada ibu hamil serta semakin meningkatnya obesitas pada dewasa (Riskesdas, 2018). Berbagai masalah gizi tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang menghambat peluang Indonesia untuk menjadi negara maju.
Berbagai permasalahan gizi saat ini baik gizi kurang termasuk stunting dan gizi lebih, terjadi hampir di seluruh strata ekonomi masyarakat baik di perdesaan maupun perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa yang mendasari terjadinya masalah gizi tersebut bukan hanya kemiskinan, namun juga kurangnya pengetahuan masyarakat akan pola hidup sehat dan pemenuhan gizi yang optimal.
Upaya intervensi gizi sensitif dari semua sektor terkait perlu ditingkatkan sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dan Inpres 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan penguatan manajemen pelaksanaan intervensi gizi spesifik di Kementerian Kesehatan untuk mewujudkan Indonesia Sehat melalui percepatan penurunan stunting dan berbagai masalah gizi lainnya.
Kelurahan Tumbang Marikoi, Kecamatan Damang Batu,Kabupaten Gunung Mas (Gumas) butuh tambahan pegawai,baik PNS (Pegawai Negeri Sipil) maupun PTT (Pegawai Tidak Tetap).
“Kami butuh penambahan PNS dan PTT untuk ditugaskan di Kelurahan Tumbang Marikoi.Yang ada sekarang,PNS nya hanya ada dua dan PTT ada empat,“ ujar Uhing, Lurah Tumbang Marikoi, Kamis(24/1)
“Apalagi Kelurahan Tumbang Marikoi dapat tambahan DAU(dana alokasi umum)Rp 370.138.000.00, kami butuh penambahan(PNS dan PTT)untuk pejabat penatausahaan keuangan,bendahara pembantu dan pembantu pejabat penatausahaan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan dari dana itu(DAU tambahan),” tambah Uhing.
Pegawai mereka yang kurang untuk jabatan pejabat penatausahaan keuangan,bendahara pembantu dan pembantu pejabat penatausahaan keuangan,dia akui sudah disampaikannya kepada Plt Camat Damang Batu Yurdanus Nedy dan Kadis Keuangan dan Pengelolaan Aset Gumas Untung.
“Mudah mudahan saja ada PNS dan PTT yang ditugaskan di Kelurahan Marikoi untuk tugas pejabat penatausahaan keuangan,bendahara pembantu dan pembantu pejabat penatausahaan keuangan dalam membantu pelaksanaan kegiatan yang dananya dari DAU tambahan yang merupakan bantuan pemerintah pusat dalam APBN(anggaran pendapatan dan belanja negara)tahun ini,” kata Uhing.
Uhing sebelumnya menjelaskan bahwa DAU tambahan merupakan beleid pemerintah pusat dengan menganggarkan bantuan pendanaan untuk kelurahan dalam APBN(anggaran pendapatan dan belanja negara)2019 sebesar Rp 3 triliun melalui DAU(dana alokasi umum) tambahan untuk 8.212 kelurahan di Indonesia,salah satunya kelurahan Tumbang Marikoi,selain kelurahan lainnya di Gunung Mas yang mendapat.
“Kelurahan penerima bantuan dana kelurahan itu dikategorikan dalam tiga kategori,yakni kategori baik,kategori perlu ditingkatkan dan kategori sangat perlu ditingkatkan.Kita (kelurahan Tumbang Marikoi) masuk kategori yang kedua,perlu ditingkatkan dengan alokasi dana Rp 370.138.000.00,” ucapnya.
Dana itu kata Uhing diarahkan untuk pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.Dengan dana itu,dia berharap Kelurahan Tumbang Marikoi lebih maju.
“Penggunaaan dana kita pastikan transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya,” tegas Uhing.
